MAYORITAS KEPALA SEKOLAH LEMAH MANAJEMEN

JAKARTA--MI: Sebagian besar kepala sekolah di Indonesia masih lemah dalam hal manajemen dan supervisi. Imbasnya, mutu dan kualitas sekolah yang dipimpinnya menjadi kurang bagus.

"Padahal, manajemen dan supervisi, adalah kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah yang dipimpinnya," ujar Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Surya Dharma di sela keterangan pers tentang Forum Kepala-Kepala Sekolah se-Asia Tenggara I (First Conference of The South East Asia School Principals Forum / SEA-SPF), di Depdiknas, Jakarta, Senin (11/8).

Untuk menjadi seorang kepala sekolah, ujar Surya, sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, setidaknya harus memenuhi lima kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi dan kewirausahawan.

Sayangnya, kata Surya, setelah dilakukan evaluasi terhadap 250 ribu kepala sekolah yang ada baik TK, SD, SMK maupun SMA, negeri maupun swasta ternyata banyak kepala sekolah yang tidak memenuhi standar kompetensi tersebut.

Menurut Surya, banyaknya kepala sekolah yang kurang memenuhi standar kompentensi ini tidak terlepas dari proses rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah yang berlaku saat ini. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan pengangkatan kepala sekolah berada penuh ditangan bupati/walikota.

"Kewenangan tersebut menjadikan bupati atau walikota seenaknya saja menentukan kepala sekolah, mungkin ada kepentingan lain, di balik pemilihan kepala sekolah tersebut, bisa siapa yang mendukung dalam pilkada (kepentingan politik)," tambah Surya.

Selain itu, kata Surya, banyak proses pengangkatan kepala sekolah tanpa disertai dengan training (pelatihan). Padahal, di sejumlah negara, untuk menjadi kepala sekolah harus melalui training minimal 6 bulan. Di Malaysia, seorang guru yang hendak menjadi kepala sekolah harus dididik di Institut Amiruddin Bakri selama kurang lebih 300 jam.

Untuk itu, Surya pun berharap, bupati/walikota kembali menggunakan standar kompetensi dalam hal penentuan dan pengangkatan kepala sekolah. "Sediakan juga dana untuk training mereka sehingga benar-benar siap menjadi kepala sekolah," katanya.

Forum SEA-SPF yang akan digelar 15-18 Agustus, kata Surya rencananya akan diikuti 11 negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos, Philipina, Singapura, Vietnam, Thailand dan Timor Loro Sae. (Dik/OL-2) http://www.mediaindonesia.com/Tanggal Berita: 13 - 08 - 2008

Penulis : Sidik Pramono

Potensi Pengajaran Bahasa Inggris

Tuswadi Koesnadi, S.Pd
Senin, 11 Agustus 2008

Pengajaran bahasa asing di sekolah dasar bukan barang baru di Indonesia. Saat ini banyak SD, baik di perkotaan maupun di pedesaan, telah berani mengenalkan bahasa Inggris, khususnya kepada siswa kelas IV–VI. Berbekal pelatihan dan ilmu terkesan seadanya, guru kelas bercas- ciscus menyampaikan materi pelajaran.

Potensi pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar untuk menunjang kesuksesan siswa dalam mempelajari bahasa internasional ini di sekolah lanjutan sangatlah besar. Semakin dini peserta didik mempelajari bahasa Inggris diharapkan semakin mudah mereka menguasainya di masa mendatang.

Permasalahannya adalah kredibilitas guru kelas dalam pengajaran bahasa Inggris masih tanda "Tanya" besar. Jika yang diperoleh siswa SD adalah ilmu yang keliru, maka akan amat berbahaya bagi keberlangsungan (continuity) pembelajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan berikutnya.

Belum lagi saat siswa kesulitan dan cara mengajar gurunya tidak mengena atau membosankan, maka motivasi dan minat mereka lambat laun melemah bahkan hilang.

Di Jepang, kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris di kalangan guru SD, SMP, bahkan SLTA tidak sebagus yang kita bayangkan. Di sejumlah SMP dan SMA yang penulis kunjungi, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) bahasa Inggris hampir 80 persen dalam bahasa Jepang.

Untuk melejitkan potensi pengajaran bahasa Inggris siswa SD di Tanah Air, merujuk yang penulis saksikan di SD-SD Jepang, setidaknya ada lima langkah cerdas yang seyogianya ditempuh guru kelas.

Pertama, guru harus mempelajari dan menguasai metode serta teknik pengajaran bahasa Inggris untuk tingkat SD. Di SD, keterampilan bahasa yang diajarkan adalah mendengarkan (listening) dan berbicara (speaking). Materi, pengenalan kosa kata dan kalimat sederhana.

Kedua, secara terus-menerus guru mempelajari untuk menguasai materi.

Ketiga, untuk melakukan langkah 1 dan 2, pihak sekolah memfasilitasi guru kelas untuk mendapat pelatihan memadai. Tanpa pelatihan cukup, sulit bagi guru menguasai teknik dasar pengajaran bahasa Inggris.

Keempat, guru melakukan lesson study secara pribadi maupun berkelompok. Di Jepang, para guru dari berbagai SD sering bertandang ke SD yang dipandang bagus dalam pengajaran bahasa Inggris. Di sana mereka menyaksikan langsung proses pembelajaran bahasa di kelas dari awal sampai akhir sambil mencocokkan setiap kegiatan dengan lesson plan yang mereka terima. Mereka juga mendapat penjelasan guru pengajar tentang proses belajar-mengajar sebelumnya, disusul diskusi. Sering pengunjung lesson study membeludak, banyak pengamat bekerja dari balik jendela kelas.

Lesson study dapat juga dilakukan guru dengan bertandang ke tempat kursus. Pengalaman- pengalaman dari lesson study ini akan memperkaya imajinasi dan kreativitas guru kelas dalam mempersiapkan dan menyampaikan materi kepada siswa dengan lebih baik dan menarik.

Kelima, guru harus cerdas dan kreatif membuat alat bantu pengajaran. Perlu aneka bentuk dan warna untuk mengajar, juga aktivitas permainan yang unik dan menarik, juga lagu anak-anak berbahasa Inggris. Di kelas I-IV, siswa tidak melakukan kegiatan tulis-menulis. Tak ada tes agar siswa tidak terbebani, supaya motivasi belajar bahasa Inggris mereka tetap terjaga.

Hasilnya? Diharapkan bekal bahasa Inggris yang didapat di bangku SD akan membuat siswa lebih mudah dan percaya diri mempelajarinya di sekolah lanjutan dengan tingkat kepahaman dan kefasihan di atas rata-rata.

Tuswadi Koesnadi, S.Pd Guru Bahasa Inggris SMAN 1 Banjarnegara, Jawa Tengah

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/11/01223084/potensi.pengajaran.bahasa.inggris

Pendidikan dan Pemerdekaan

Oleh Tonny D Widiastono

Ketika mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922, Ki Hadjar Dewantara sesungguhnya hanya ingin menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini memiliki martabat dan harapan untuk menjadi manusia merdeka. Hasilnya, kesadaran sebagai bangsa yang bermartabat dan berkeinginan untuk merdeka pun tumbuh.

Ki Hadjar meyakini, penyadaran melalui lembaga pendidikan adalah usaha yang manjur.

Upaya itu pula yang digaungkan kembali oleh Paulo Freire, pendidik multikultural melalui karyanya Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan, tahun 1984. Meski sudah diawali oleh Ki Hadjar Dewantara 86 tahun lalu dan digaungkan kembali oleh Freire lebih dari 25 tahun lalu, ternyata upaya penyadaran dan pemerdekaan melalui pendidikan justru kian jauh dari kenyataan.

Berbagai masalah yang melingkupi dunia pendidikan kita, alih-alih bisa memerdekakan peserta didik, yang terjadi justru membelenggu atau memenjarakan siswa. Selama pendidikan yang seharusnya bermakna luas itu hanya dipahami sebagai proses formal, sekadar proses alih pengetahuan, selama itu pula berbagai hal yang seharusnya menjadi penyadaran akan terus terganggu pelaksanaannya.

Masalah sertifikasi guru, keinginan membalik rasio pendidikan kejuruan dan SMA, dan masalah buku yang bisa diunduh dari internet hanya sekadar contoh dari berbagai persoalan pendidikan Indonesia yang memang membelenggu. Belum lagi biaya pendidikan yang terasa kian mahal dan hampir tak terjangkau rakyat miskin. Pada jenjang pendidikan tinggi, sejumlah perguruan tinggi negeri berubah menjadi badan hukum milik negara. Perubahan ini mendorong lembaga-lembaga pendidikan, yang seharusnya melahirkan manusia-manusia terpelajar, justru terbelenggu dengan upaya mencari uang sekaligus menjauhkan diri dari masyarakat yang seharusnya dilayani. Maka, impian untuk mendapatkan pendidikan yang murah dan baik untuk sementara dipendam dulu.

Tidak hanya itu. Yang menyedihkan, cara mendidik dengan memberikan berbagai macam informasi membuat peserta didik tak lebih dari kantong besar yang harus diisi penuh, tak peduli apakah itu berguna atau tidak. Dalam istilah Freire, itulah "pendidikan berkonsep menabung". Peserta didik tak pernah diajak berpikir kritis, tak didorong untuk memecahkan masalah, dan tak dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat secara wajar.

Harapan masyarakat

Meskipun belum menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, masyarakat tetap menaruh harapan besar terhadap lembaga pendidikan. Banyak orangtua berpendapat, anak- anak harus bersekolah agar nasib mereka menjadi lebih baik daripada yang dialami orangtua mereka. Pendidikan lalu diyakini sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengubah nasib.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak orangtua berupaya menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Apa pun yang dimiliki dipertaruhkan agar anak-anaknya bisa bersekolah. Banyak petani di pedesaan harus membanting tulang agar bisa menyekolahkan anaknya. Bahkan, dulu sering terjadi, petani terpaksa menggadaikan sawah gantungan hidup keluarga agar anak-anaknya bisa bersekolah. Tak hanya itu, di kawasan Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta) dulu pernah terjadi, petani terpaksa membawa sapi atau kerbaunya ke sekolah. Selama "sekolah", sapi atau kerbau itu istirahat dari tugas membajak sawah.

Di perkotaan, pegadaian merupakan dewa penolong. Untuk sementara, pegadaian menjadi "sekolah" bagi sertifikat rumah, perhiasan, motor, mobil, atau apa pun yang dimiliki keluarga agar anak-anak benar-benar bisa bersekolah. Pendidikan benar- benar dianggap sebagai tempat yang aman untuk memperbaiki nasib dan membangun masa depan. Namun, benarkah pendidikan memberikan apa yang diharapkan masyarakat?

Kita semua paham, harapan tinggal harapan. Kenyataannya, pendidikan belum mampu memenuhi harapan masyarakat, bahkan untuk hal-hal yang paling dasar sekalipun, seperti rasa aman. Kita sering mendengar, anak-anak justru mengalami kekerasan ketika berada di sekolah. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, selama tahun 2007 kekerasan terhadap anak meningkat 300 persen dari tahun sebelumnya, dari 4.398.625 kasus menjadi 13.447.921 kasus tahun 2008 ("Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak", Kompas, 23/7/2008).

Melihat kenyataan ini, kian sulit untuk mengatakan bahwa pendidikan telah melakukan tugasnya sebagai wahana penyadaran diri sekaligus tempat membangun masa depan yang aman.

Pendidikan dan masifikasi

Paulo Freire menyatakan, pembangunan ekonomi merupakan hal esensial guna menunjang demokrasi. Pembangunan sendiri harus bersifat otonom dan nasional. Para pendidik diharapkan ikut berpartisipasi dan andil dalam melahirkan pendidikan kritis. Dari pendidikan kritis ini diharapkan mampu membantu terbentuknya sikap-sikap kritis. Dari hal inilah diharapkan lahir manusia yang mampu mengembangkan kemampuannya untuk melihat aneka tantangan dari zamannya.

Oleh karena itu, situasi menuntut agar pendidikan mampu melahirkan manusia yang berani membicarakan berbagai masalah lingkungan ikut menangani lingkungannya.

Pendidikan juga diharapkan mampu mengingatkan manusia dari bahaya zaman sekaligus memberi kekuatan untuk menghadapinya. Dengan demikian, pendidikan bukan lagi menjadi lembaga yang membuat akal kita menyerah dan patuh pada keputusan-keputusan orang lain. Bila ini dijalankan dengan baik, itu berarti pendidikan telah melakukan proses humanisasi. Namun, sudahkah pendidikan membuat kita menjadi manusia merdeka?

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/04/01372848/pendidikan.dan.pemerdekaan

Gagap atau Membisu Selektifkah Anak Kita?

Sawitri Supardi Sadarjoen Psikolog

Tahun ajaran baru sudah di ambang pintu, orangtua mulai disibukkan mencari sekolah bagi anak-anaknya, bahkan untuk anak-anak mereka yang masih berada dalam periode prasekolah.

Usia prasekolah adalah antara 3 tahun hingga 5-6 tahun. Kesiapan anak menghadapi tuntutan kehidupan sekolah sering membuat orangtua cemas. Ada beberapa kompetensi dan keterampilan anak yang perkembangannya dituntut siap sekolah dalam rentang usia perkembangannya, antara lain:

* Kemampuan berkomunikasi dengan cara wajar dalam rentang usianya.

* Keterampilan sosial, seperti kendali diri, tahu cara berkomunikasi dengan teman sebaya dan guru.

* Keterampilan fisik, seperti kendali gerak motorik yang muncul dalam tingkat aktivitas wajar, seperti saat buang air besar atau kecil, misalnya.

* Kemauan mengikuti aturan lingkungan yang berlaku di luar rumah, seperti di sekolah dan rumah teman sebaya.

* Kemampuan memusatkan perhatian dalam waktu relatif lama.

Memang tidak semua anak unggul dalam keterampilan vital di atas sebelum masuk sekolah. Mungkin sebagian anak mengalami keterlambatan dan hambatan dalam laju perkembangan mental, atau bahkan mengalami gangguan perkembangan mental dan perilaku yang akan membuat mereka menunjukkan gejala perilaku seperti di bawah ini:

* Mengalami gangguan dalam berkomunikasi, misalnya, gagap atau membisu selektif.

* Tidak dapat memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif.

* Perilaku kacau dan/atau seperti mengompol siang dan malam hari.

Membisu selektif

Kasus membisu selektif memang agak jarang, tetapi anak dengan gangguan tersebut pada dasarnya adalah anak yang memiliki kemampuan berkomunikasi intim dengan orang rumah, tetapi bisa diam seribu basa saat berhadapan dengan orang asing.

Mereka akan terisolasi dari pergaulan dengan teman sebaya karena mengalami kesulitan berkomunikasi dengan rekan sebaya atau bahkan dengan guru.

Kasus anak membisu selektif menurut hasil penelitian lebih sering terjadi pada anak perempuan. Karena gangguan tersebut pada dasarnya adalah gangguan karena kondisi kecemasan psikologis yang intensif diderita anak, maka bila dibiarkan tanpa perawatan bisa berkembang dan berpengaruh terhadap masalah akademis, sosial, dan emosional kelak saat anak menjadi dewasa.

Gangguan itu misalnya:

* Memburuknya intensitas perkembangan kecemasan yang dirasakan.

* Berpeluang untuk perkembangan ke arah depresi.

* Bisa juga terjadi perkembangan ke arah jenis gangguan kecemasan lain.

* Terisolasi secara sosial dengan perasaan ditolak lingkungan pergaulan.

* Memiliki kepercayaan dan keyakinan diri yang rendah.

* Berpeluang mogok sekolah di kemudian, bahkan drop-out.

* Rendahnya prestasi akademik yang bisa dicapai,

Penyebab

Beberapa anak yang menderita gangguan membisu selektif biasanya lahir dari ibu yang juga memiliki kepribadian yang terhambat dalam fungsinya. Jadi, sejak bayi pun sudah tampak keberadaan gejala ketakutan saat bertemu orang asing serta sulit menyesuaikan diri dengan orang baru dan situasi baru. Biasanya bayi ini akan menangis ketakutan saat dibawa ke lingkungan baru.

Perawatan tertuju pada upaya menanggulangi gangguan kecemasan anak. Metode perawatan yang efektif ditujukan pada upaya memberi rangsangan komunikasi dengan tahapan yang diatur runtut dan dimulai dalam lingkungan/ruangan di mana anak merasa aman dan nyaman.

Orangtua membawa anak dan membiarkan anak bermain dalam ruang kelas kosong dengan ditemani orangtua.

Kemudian secara bertahap satu atau dua orang guru masuk kelas dan berjalan, sementara anak bermain sambil berbicara dengan orangtua.

Berikutnya, guru yang lalu lalang di ruangan mencoba berbicara sepatah dua patah kata kepada orangtua tanpa terlihat memerhatikan anak.

Setelah terlihat kehadiran guru tidak mengganggu anak, secara bertahap satu orang anak sebaya yang belum akrab dengannya masuk ruangan. Bila terlihat anak tidak terusik, tahapan berikutnya ditambah dengan anak lain dan begitu seterusnya dilakukan bertahap.

Tentu saja rangkaian tahapan stimulasi tersebut sangat tergantung dari ringan–beratnya kasus membisu selektif anak. Memang diperlukan kerja sama yang baik antara orangtua dan guru.

Kecuali itu, ada tahapan tertentu yang harus dilatihkan agar anak yang membisu selektif akhirnya dapat mengungkap kalimat secara verbal kepada anak sebaya atau orang lain, atau guru, walaupun awalnya perlu dilatihkan melalui bahasa nonverbal, seperti anggukan, menunjuk, atau menggunakan gambar agar anak terlatih dalam mengekspresikan dirinya.

Sesederhana apa pun hal yang mampu diungkap anak, hendaknya dihargai. Penghargaan bisa melalui pemberian hadiah kecil, seperti permen atau pujian, agar proses penguatan reaksi verbal dan nonverbal itu terbentuk dalam diri anak.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana mungkin anak bisa terlatih mengungkap ekspresi verbalnya? Untuk itu, hendaknya segala hal yang terjadi dalam ruang kelas direkam. Pada saat yang tepat rekaman tersebut ditayangkan di hadapan anak.

Melalui kesempatan anak mendengar kembali ungkapan verbalnya dan melihat rekaman dirinya, anak akan mengalami peningkatan kepercayaan diri karena bisa membuktikan dia mampu berbicara dan berkomuniksi dengan orang lain. Nah, pelan tetapi pasti gejala membisu selektif akan serta-merta teratasi.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/06/0138038/membisu.selektif

Mengapa Siswa Mencontek?

Ujian dan ulangan umum sudah lewat. Hasil ujian dan ulangan itu merupakan salah satu kriteria yang dipakai guru dalam menentukan keberhasilan. Tak dimungkiri lagi, dalam pelaksanaan ujian dan ulangan itu sebagian siswa-siswi mencontek. Bahkan, saat ini mencontek sudah merupakan budaya dalam belajar.

Padahal, arti belajar tidak sesederhana itu. Belajar berarti proses aktivitas mental yang terjadi melalui interaksi aktif individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan perilaku pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang relatif konstan. Maka, benar kata Wilson Miler, "Saya mengetahui tak terhitung banyak orang belajar, tetapi mereka tidak pernah berpikir".

Siswa-siswi ada peluang mencontek karena proses pembelajaran selama ini lebih menekankan pada monodisiplin ilmu. Setiap guru hanya sibuk dengan materi mata pelajaran atau bidang studinya. Guru hanya berorientasi target menyelesaikan materi sehingga ada banyak konsep dan teori yang diberikan kepada peserta didik.

Walaupun kurikulum tingkat satuan pelajaran menetapkan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), praktiknya belum mendapat perhatian. Guru kurang, bahkan tidak memperhatikan proses pembelajaran yang menantang, menyenangkan, mendorong siswa bereksplorasi dan mengembangkan kecakapan berpikir.

Guru harus mendorong siswa berpikir tentang apa yang baru dipelajari, menghubungkan pengetahuan (konsep atau teori) dengan melakukan refleksi pada apa yang telah diperoleh, manfaatnya, dan bagaimana selanjutnya dalam hidup siswa. Maka, guru perlu reorientasi pembelajaran yang monodisiplin ilmu.

Kalau guru itu konsisten dengan SK dan KD, tentu tidak menggunakan model pembelajaran monodisiplin. Sudah saatnya guru menerapkan pembelajaran model interdisiplin ilmu. Pembelajaran seperti ini bukan baru dipopulerkan. Menurut Conny R Semiawan, 500 tahun yang lalu sebenarnya Phytagoras sudah menerapkan pembelajaran interdisiplin.

Phytagoras sudah mengombinasikan matematika dan musik, yaitu adanya bunyi yang harmonis dalam bilangan 1 sampai 5. Pembelajaran dengan cara mengombinasikan interdisiplin ini disebut active interplay (AI). Sebenarnya, kita ini angkatan yang telat mikir (telmi). Baru sekarang kita mulai berpikir tentang gagasan Phytagoras itu.

Tanpa pertimbangan

Guru merupakan garda paling depan dalam membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual, dan terampil.

Banyak konsep dan teori yang diberikan kepada peserta didik tanpa mempertimbangkan itu bermanfaat, sesuai dengan minat dan kebutuhan, serta lingkungan siswa. Peserta didik yang pandai tidak mengalami kesulitan walaupun banyak konsep dan teori. Akan tetapi, peserta didik yang kemampuannya tergolong sedang, bahkan lemah ini menjadi beban dan tekanan psikis. Mereka akan merasa takut, stres, dan tidak tenang. Kalau dia sudah dihinggapi tekanan psikis, mau tidak mau jalan terbaik baginya mencontek. Salah dan dosa siapa?

Jadi, sangat tidak proporsional guru menilai kecerdasan anak hanya berdasarkan pada mampu tidaknya menjawab pertanyaan ujian atau ulangan karena kuat menghafal. Yang tidak bisa menghafal divonis tidak pandai. Di sinilah guru ataupun peserta didik terjebak. Mereka sama-sama mengejar angka-angka (nilai) sebagai simbol kepandaian, padahal hasilnya menghafal. Pun tidak sekadar menghafal, tetapi masih dibantu oleh kepandaian "menyontek". Kita sebenarnya membuang jauh hal yang prinsip dalam pendidikan di sekolah, yaitu non scolae sed vite dicimus.

Pendidikan dan pembelajaran perlu reorientasi kembali. Ia tidak sekadar mengagungkan angka-angka (nilai) di atas kertas karena hasil menghafal dan mencontek (konsep dan teori).

Apa gunanya selama proses belajar mempunyai banyak konsep dan teori, tetapi peserta didik tidak mampu menerapkannya dalam hidup yang praktis. Setelah selesai ujian atau ulangan, selamat tinggal konsep dan teori. Ini semua karena indikasi dari pembelajaran dengan cara monodisiplin.

Sekarang saatnya kita menerapkan model pembelajaran yang interdisiplin ilmu. Model ini menghendaki guru mengadakan kolaborasi antarmata pelajaran sehingga menstimulasi cara berpikir yang kritis dan kreatif para peserta didik. Mereka pun terbantu karena mengetahui apa manfaat baginya. Di sini akan melahirkan motivasi dan minat yang tinggi untuk belajar.

Semoga! Gerardus Weruin MTB Guru SMA Santo Paulus Pontianak
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/23/00152052/mengapa.siswa.mencontek

Siswa-Siswi Membolos demi "Ngerumpi" di Mal

Sejumlah siswa SMA menghabiskan waktu dengan "nongkrong" di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini. SP/Ignatius Liliek

Mencari siswa-siswi di mal-mal sekarang ini bukanlah masalah sulit. Mal kini bukan sekadar tujuan orang berbelanja, tetapi telah menjadi sarana hiburan, bahkan alternatif pengisi waktu luang bagi siswa untuk sekadar cuci mata, nongkrong, dan ngerumpi.

Suguhan yang ditawarkan di mal pun beraneka ragam. Ada aneka kuliner, paket promosi, aksesori, dan berbagai hiburan yang menggoda hati setiap pengunjung. Situasi tersebut membawa pengaruh konsumtif bagi siswa selaku pengunjung. Siswa cenderung digiring menghabiskan uang sakunya. Rasa gengsi dan demi penampilan di hadapan teman-temannya, membuat mereka terbiasa saling mentraktir, mengadakan pesta ulang tahun atau hura-hura di mal atau kafe. Agar tampak lebih gaul dan trendy, gaya hidup siswa pun banyak mengadopsi model-model iklan atau pemain sinetron yang sedang tren, seperti model aksesori, telepon seluler, tato, tindik, dan sebagainya.

Sesungguhnya, perilaku konsumtif seperti itu sangat rentan bagi siswa untuk terlibat hal-hal negatif, mengingat mereka belum memiliki pendapatan tetap. Perilaku konsumtif tanpa didukung dana membuat siswa berusaha berbagai cara untuk memenuhi hasratnya. Siswa tak segan terlibat tindak kriminal seperti memalak, menipu, dan mencuri. Sementara itu, beberapa remaja putri, rela menyerahkan diri berbuat asusila demi materi untuk keperluan konsumtif.

Bagi orang tua, perilaku konsumtif anaknya harus dibayar mahal. Mereka tidak hanya berhadapan dengan keperluan sekolah, tetapi juga harus mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar. Celakanya, orang tua yang secara ekonomi pas-pasan, dipaksa mementingkan perilaku anaknya daripada membeli beras atau minyak tanah demi harga "pergaulan" sang anak.

Ferina Dwi Agustasari, siswa sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Jakarta Selatan, mengaku dirinya sering mencuri waktu jam belajarnya untuk pergi ke tempat-tempat keramaian, seperti mal-mal yang ada di Ibukota. "Saya biasanya paling malas ke sekolah bila sudah hari Sabtu. Kebetulan saya masuk siang, jadi pagi harinya saya gunakan untuk pergi ke pusat perbelanjaan, sekadar melihat-lihat ataupun belanja," katanya, yang ditemui saat sedang asyik belanja di pusat perbelanjaan Depok Town Square (Detos), baru-baru ini.

Sengaja Bolos

Menurutnya, bila sudah asyik di tempat-tempat seperti itu, dirinya sering lupa waktu, hingga akhirnya sengaja bolos sekolah. "Kalau sudah ketemu teman-teman, kadang lupa kalau hari itu harus sekolah," ucapnya.

Pelajar kelas dua itu juga menambahkan, dirinya tidak merasa kesulitan masuk ke pusat perbelanjaan. Banyak cara yang bisa ditempuh. "Biasanya, kalau ada satpam yang reseh, saya sudah siapkan baju bebas, agar bisa masuk. Tetapi kadang, walaupun masih pakai baju sekolah, kita juga masih diperbolehkan masuk," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Retno Pertiwi, pelajar kelas satu sebuah SMU di Jakarta Selatan. "Saya biasanya janjian dengan teman satu sekolah untuk cabut (bolos, Red.) dari sekolah ke tempat ini. Kita ke sini biasanya hanya sekadar makan bareng," ucapnya.

"Setelah ujian sekolah, seperti ulangan umum, kita jarang dikasih libur. Makanya untuk melepas stres, saya dan teman-teman biasa ke sini," katanya. Dirinya mengaku tidak merasa khawatir akan tertinggal mata pelajaran di sekolah karena kebiasaannya meninggalkan waktu belajar. "Biasa aja sih Mas, toh pelajaran yang disampaikan itu-itu aja," ujarnya ringan.

Retno, juga menambahkan, banyak kebijakan di sekolah yang dapat menjadi faktor siswa menjadi malas masuk sekolah. Satu di antara peraturan itu adalah memberlakukan penutupan gerbang pintu masuk sekolah bila melewati batas waktu yang ditentukan.

"Di sekolah saya ada peraturan yang sengaja akan menutup pintu gerbang sekolah bila lewat pukul 07.00 WIB. Kadang, saya dengan teman-teman yang dari rumah memang niat untuk mengikuti pelajaran di sekolah, dan ternyata di jalan menemui hambatan, seperti terkena macet akibat demo yang sedang marak, tidak ada ampun lagi. Kita tidak bisa masuk sekolah," ujarnya.

Bila sudah demikian, menurutnya, sekalian saja tidak masuk, karena pihak sekolah tidak ada kompromi bila ada siswanya yang terlambat masuk sekolah. "Masak saya harus memanjat pagar sekolah," ucapnya sambil tertawa.

Beberapa siswa lain yang telah dipergoki keluyuran saat jam belajar, mengaku pihak orang tua di rumah tidak mengetahui jika mereka berada di tempat seperti itu. Dari rumah, mereka pamit untuk pergi ke sekolah, tetapi sampai di jalan, mereka berbelok arah. "Saya tadi pagi pamit dengan orang tua di rumah untuk berangkat sekolah. Tetapi, belum sampai di sekolah bertemu dengan teman-teman yang mengajak untuk cabut.

Mereka mengajak saya bertanding play station di tempat penyewaan," kata Budi Triono, pelajar kelas satu SMK di Jakarta Selatan, yang ditemui masih berpakaian sekolah lengkap dan tengah asik bertanding dengan teman sebayanya.

Dirinya mengaku kapok untuk jalan-jalan di pusat perbelanjaan saat jam sekolah. Dia mengaku dulu pernah terjaring razia polisi dan petugas dari tempatnya sekolah saat jalan-jalan di mal menggunakan seragam sekolah.

"Karena kejadian itu, saya sempat diskors pihak sekolah selama seminggu tidak boleh mengikuti pelajaran di sekolah," tuturnya. Oleh karena itulah, sekarang menurutnya lebih aman bolos ke tempat penyewaan play station. "Kalau bolos di sini, enggak ada yang tahu," ujarnya. [YRS/IGK/L-8] suarapembaruan 21/6/08

Dua Guru Mengajar Bersamaan di Enggano

Iwan Santosa

Ruang kelas berdinding kayu ukuran enam meter kali enam meter disekat papan membagi ruangan menjadi dua, papan tulis dipasang di depan, dipakai dua kelas sekaligus. Itulah cara mengajar sekolah dasar di Pulau Enggano, yakni dua guru untuk dua kelas yang berbeda hadir bersamaan di dalam ruangan.

Semua SD di Enggano, yakni di Desa Kahyapu, Ka'ana, Malakoni, Apoho, dan Banjarsari menggunakan sistem sama karena tiap sekolah hanya memiliki tiga ruang kelas yang digunakan siswa kelas I hingga siswa kelas VI.

Selasa (13/5) pagi, papan penyekat kelas V dan VI di SD Apoho dicabut karena ruangan digunakan untuk ujian akhir nasional. Murid-murid kelas VI sebanyak tujuh orang terlihat tekun mengerjakan soal ujian Bahasa Indonesia.

Seusai ujian, Silva Nugrawati (12) mengaku dapat mengerjakan soal dengan mudah. "Yang sulit ujian Matematika dan IPA," kata Silva.

Silva sejak kelas I SD bersama enam rekan menempuh pelajaran dengan sarana terbatas, yakni kelas yang dibagi dua. Pendidikan diperoleh dengan harga mahal karena banyak dari mereka yang harus menempuh perjalanan kaki beberapa kilometer tiap hari untuk menjangkau sekolah.

Sedangkan para guru juga harus pandai-pandai mengatur ketertiban di dalam kelas yang "terbelah" itu. "Sehari-hari kita mengajar bergantian. Kelas satu digabung kelas dua, kelas tiga digabung kelas empat, dan kelas lima digabung dengan kelas enam. Tiap guru bergantian membacakan materi pelajaran dan menulis di papan tulis. Murid-murid juga bergantian mendengarkan materi yang disampaikan," kata Ari Suryanto (26), Guru SD 02 Banjarsari yang mengawasi ujian di SD 01 Apoho.

Lebih baik

Berbagi ruang untuk dua kelas yang belajar bersamaan dianggap sudah lebih baik. Pasalnya, menurut Daniel Hutapea (46) guru SD Apoho yang sudah 22 tahun mengajar, SD Apoho sempat 6 tahun menumpang di bangunan Puskesmas Enggano karena gedung roboh akibat gempa besar tahun 2000, yang menghancurkan 80 persen bangunan di Pulau Enggano.

Padahal, kondisi kompleks Puskesmas Enggano pun tidak lebih baik. Sebagian besar bangunan dikepung ilalang seting- gi pinggang orang dewasa. Bangunan perumahan Puskesmas Enggano juga terlihat tidak terawat.

Untunglah kini puluhan siswa SD Apoho sudah bisa kembali bersekolah meski harus membagi satu ruang untuk dua kelas yang berbeda. Itu pun para guru terpaksa menempati ruang perpustakaan yang dijadikan kantor mereka. Sarana kamar mandi tidak tersedia di kompleks sekolah tersebut sehingga para guru dan murid harus pulang atau menumpang di rumah warga untuk menuntaskan panggilan alam.

Minim kesejahteraan

Kesejahteraan para guru dan kepala sekolah masih memprihatinkan. Rumah dinas kepala sekolah terlihat berantakan, kaca pecah, pintu rusak, salah satu kamar menjadi tempat penyimpanan buku bekas, jamban yang ada sudah rusak dan tidak bisa digunakan.

Kepala Sekolah SD Apoho Isalidin (55), yang baru dua bulan bertugas di Pulau Enggano, terpaksa harus menumpang di rumah warga.

"Saya tinggal sendiri di sini. Keluarga tetap tinggal di Bengkulu. Kami memang mendapat tunjangan, tetapi biaya hidup di sini sangat tinggi. Beras slip per kilogram Rp 7.500. Tunjangan Rp 1 juta habis untuk beli beras, kopi, gula, dan rokok sekadarnya. Belum lagi biaya dua anak yang masih sekolah di Bengkulu," kata Isalidin yang sengaja mengajukan diri untuk bertugas di Enggano.

Menyiasati hidup terpencil dan penghasilan terbatas, para guru juga berkebun. Daniel mengaku membuka kebun cokelat seluas 2 hektar lebih. Dia juga bertanam melinjo dan cengkeh.

Lagi-lagi upaya ini tidak berlangsung mulus, pada kemarau tahun lalu, sebagian kebun yang ada terbakar. Belum lagi ancaman hama babi hutan yang merajalela di Pulau Enggano.

Meski dirundung kemiskinan dan keterbatasan, para guru dan murid tidak menyerah. Daniel Hutapea mengingat, ada sekitar empat siswa SD Apoho yang kini bekerja di Jepang dan Korea Selatan.

Mereka bekerja menjadi teknisi dan menimba pengalaman berharga. Namun, apakah kelak mereka akan kembali membangun Pulau Enggano yang memiliki segudang potensi, tetapi diabaikan pembuat kebijakan?

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/13/01474580/dua.guru.mengajar.bersamaan.di.enggano

Mardhan-Hartati, Merintis SLB di Kendari

Oleh ESTER LINCE NAPITUPULU

Keprihatinan pada nasib anak-anak berkebutuhan khusus yang tak mendapat layanan pendidikan, mendorong Mardhan mendalami pendidikan luar biasa. Dengan menyisihkan gaji dirinya dan istri sebagai pendidik, pasangan Mardhan-Hartati menjalankan satu-satunya sekolah luar biasa atau SLB di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sejak 1990.

Pasangan ini memperjuangkan nasib anak-anak berkebutuhan khusus di Kendari agar mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Maka, puluhan anak yang semula disembunyikan keluarga perlahan dikirim belajar ke SLB Mandara, yang awalnya berada dalam Kampus Universitas Haluoleo, Kendari.

Upaya pasangan yang bertemu saat Mardhan kuliah di Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, ini seakan sempurna dengan didirikannya SLB Mandara kedua di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Bangunan sekolah yang didanai pemerintah itu berdiri di atas tanah yang dicicil dari gaji mereka selama 13 tahun.

"Yang memberi nama Mandara itu teman saya. Mandara dalam bahasa setempat artinya terampil. SLB ini bertujuan memberi keterampilan buat anak-anak yang belajar di sini sehingga mereka tak lagi jadi beban siapa pun," ujar Mardhan, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo.

Mardhan dan Hartati yang menikah tahun 1973 tak hanya mendirikan layanan SLB Mandara. Mereka juga membiayai pendidikan dan hidup beberapa anak dari keluarga tak mampu. Rumah mereka terbuka bagi anak-anak dari keluarga miskin yang ingin mandiri.

Mardhan dan istrinya bangga saat Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengunjungi SLB Mandara akhir April 2008. Perjuangan mereka untuk memberikan layanan pendidikan terbaik buat anak-anak di daerah ini dihargai pemerintah dengan pemberian biaya membangun gedung sekolah dan berbagai fasilitas keterampilan hingga bantuan operasional sekolah. Maka, para siswa bisa belajar secara gratis sejak 2004.

"Panggilan hidup saya ada di sini. Saya yakin anak-anak cacat itu punya potensi yang harus dikembangkan. Saya bilang kepada yang tunanetra, buta itu mata mereka, tetapi hati mereka tidak buta. Saya yakin anak-anak ini pasti bisa mandiri jika diberi pendidikan yang baik seperti anak-anak lain," katanya.

Awalnya, Mardhan yang guru SD di Kendari itu tak berpikir untuk berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Saat pemerintah mewajibkan guru SD menjalani pendidikan diploma-2, Mardhan tertarik dengan tawaran PLB di UNS Solo. "Syaratnya mudah, pokoknya sudah kerja jadi guru. Saya pilih PLB karena jarang yang mau ambil kuliah ini," ujarnya.

Diuji

Mendalami pendidikan guru untuk anak-anak luar biasa menjadi pengalaman yang mengubah orientasi hidup Mardhan selanjutnya. Mardhan, yang diminta menjadi dosen di Universitas Haluoleo, dan Hartati jadi guru di SD di lingkungan kampus suaminya berusaha keras menyisihkan gaji mereka untuk mewujudkan mimpi mendirikan SLB di Kendari.

Komitmen Mardhan kepada anak-anak yang tersisihkan dari layanan pendidikan pemerintah itu tak semulus yang dia bayangkan. Ketika hendak mengurus perizinan mendirikan Yayasan Mandara tahun 1990, niatnya itu sempat teruji. Untuk mendirikan yayasan harus ada uang di bank minimal Rp 5 juta sebagai modal dasar, sedangkan tabungannya hanya Rp 1 juta. Selain itu, harus ada jaminan guru yang mengajar bertahan 10 tahun di sekolah ini.

Saat mereka mencari dukungan dari para kenalan, lagi-lagi niat ini sempat diragukan. Bahkan, Mardhan disarankan mendirikan sekolah umum yang keuntungan finansialnya jelas.

"Tapi, saya tetap teguh karena yakin ini panggilan hati nurani. Syukur, niat saya itu dipahami dan diberi kemudahan," ujarnya.

Ia lalu mencari anak-anak cacat untuk disekolahkan secara gratis. Namun, tawaran itu belum tentu disambut baik oleh keluarga dengan anak cacat. Pada tiga tahun pertama hanya tiga anak penyandang tunanetra yang mau bersekolah dan tinggal bersamanya. Semua anggota keluarga Mardhan dilibatkan untuk mengajari para penyandang tunanetra ini.

Masyarakat sadar

Tiga siswa pertamanya itu kemudian bisa mandiri. Labai (30), yang hanya menyelesaikan SDLB Mandara, mampu mencari uang dari keahlian memijat yang dipelajarinya saat dibiayai Mardhan ikut kursus pijat di Yayasan Wyata Guna Bandung. Sukirman (27), penyandang tunanetra, bisa menyelesaikan pendidikan di madrasah aliyah di Manado. Ia pun mandiri dari hasil memijat. Adapun Tulus Hidayat (25), penyandang tunanetra, membentuk perkumpulan musik karena bakatnya menyanyi dan bermain gitar.

Ada pula anak penyandang tunanetra yang bisa menyelesaikan kuliah, lalu menjadi guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Kendari sekaligus guru Pendidikan Kewarganegaraan di SD Universitas Haluoleo. Kemandirian anak berkebutuhan khusus yang menimba ilmu di SLB Mandara membuat mata masyarakat terbuka.

Pemerintah daerah pun menyadari kenyataan ini dan memberi kesempatan anak cacat dari SLB Mandara mewakili daerah tampil di kejuaraan daerah dan nasional bagi anak berkebutuhan khusus. Para siswa SLB Mandara mampu membuktikan bahwa mereka punya potensi. Ada yang menang dalam lomba mengarang, menggambar, lari, dan merawat diri pada tingkat nasional.

"Saya ikutkan anak-anak jika ada lomba, untuk menambah rasa percaya diri dan membuka wawasan mereka. Ketika mereka menyadari ada penyandang cacat yang bisa jadi profesor, anak-anak jadi berani bercita-cita setinggi mungkin," katanya.

Awalnya, pembelajaran siswa SLB Mandara berlangsung di kelas kosong di SD Universitas Haluoleo. Seorang guru lulusan PLB yang tinggal di rumah Mardhan mengajar anak-anak ini. Hartati yang menjadi kepala sekolah sesekali ikut membantu.

Mulai tahun ketiga SLB Mandara berjalan, keluarga yang punya anak cacat terpancing mengirim anak mereka ke sekolah. Beruntung, saat murid bertambah, guru-guru SD mau membantu, dari mengajar hingga membantu anak penyandang tunagrahita yang tak bisa mengurus diri.

"Anak-anak ini belum banyak yang menyentuh. Saya sering mengistilahkan, jangankan dipandang dua mata, sebelah mata pun enggak dipandang. Tapi, kami jalan terus, sampai ada dukungan pemerintah. Nanti jika pensiun, saya dan Bapak bisa lebih konsentrasi mengurusi SLB Mandara yang sudah punya siswa SMPLB," kata Hartati.

Kedua SLB Mandara di Kendari semakin hidup dengan semangat anak-anak yang bertekad belajar mandiri serta kesadaran orangtua yang tak lagi menganggap anak cacat sebagai "aib" atau tak berguna. Para guru tak keberatan menjadi pengojek, menjemput dan mengantar anak agar bisa belajar setiap hari di sekolah.

Mardhan dan Hartati tersenyum melihat anak-anak ini optimistis menatap masa depan dengan bekal ilmu dan keterampilan yang mereka perjuangkan. http://cetak.kompas.com/sosok (Senin, 2 Juni 2008)

Arti Kebebasan bagi Remaja

Oleh Rinny Soegiyoharto

Mencermati perilaku remaja yang akhir-akhir ini ramai diekspos berbagai media, arahnya berujung pada kebebasan. Bebas berpikir, bersikap, merasa, berkehendak, melakukan berbagai hal, termasuk bebas bergaul.

Seorang remaja puteri belia berusia 16 tahun, misalnya, yang kabur dari rumah karena ditentang oleh orangtua berpacaran dengan kekasihnya yang 18 tahun lebih tua. Sebuah bukti bahwa kebebasan menjadi acuan utamanya, yakni bebas berpacaran tanpa tentangan.

Bebas yang diartikan sebagai tanpa penghalang, tanpa hambatan, jauh dari konflik, dan sebagainya. Namun, acuan norma dan nilai-nilai sebagai wujud pertanggungjawaban seseorang terhadap kebebasan yang dimilikinya, belum terlihat nyata. Ataukah mungkin memang tidak dibutuhkan lagi?

Beberapa kasus yang ceritanya saya peroleh dari seorang kolega, cukup mencengangkan, meski tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Remaja putera dan puteri usia sekitar 13 hingga 15 tahun melakukan adegan sangat mesra di area sekolah tanpa rasa sungkan atau malu disaksikan kawan- kawannya.

Ada pula remaja putera yang membawa kabur remaja puteri dari rumahnya dan dari sekolah demi menikmati rasa bebas yang dimaknai sebagai bebas melakukan hubungan seks. Makna lain kebebasan yang tak kalah sepi dari berita yakni fenomena jual keperawanan yang dipraktikkan remaja puteri di wilayah tertentu, dengan berbagai alasan dan tujuan.

Intinya, tetap pada kebebasan memilih sikap dan perilaku, bebas mendapatkan apa yang diinginkan. Kebebasan mutlak yang tidak membutuhkan persetujuan dari pihak mana pun, termasuk dari orangtua sendiri. Kebebasan yang diinginkan remaja.

Mengapa Ingin Bebas?

Penelitian-penelitian di wilayah Psikologi Perkembangan melahirkan beberapa kesimpulan mengenai karakter remaja. Sebagai salah satu fase dalam perkembangan manusia, remaja disebut-sebut merupakan fase yang paling bergejolak.

Tidak hanya secara fisik, gejolak yang paling sering tampil adalah gejolak perilaku, yang didorong oleh pikiran, emosi dan jiwanya. Ditinjau dari segi usia dan kematangan, remaja bukan lagi anak-anak, tapi ia juga belum mencapai dewasa. Keadaan atau statusnya saat ini adalah interim, bersifat sementara karena memang hanya dialami setiap orang pada kurun usia belasan tahun.

Saat itu terjadi fluktuasi emosi dan percepatan perkembangan secara fisik. Banyak kejutan-kejutan dialami dalam fase remaja. Tubuh yang memuai, bertambah tinggi atau lebih berisi, mulai berlekuk pada tempat-tempat tertentu; berfungsinya organ seksual sekunder seperti tumbuh bulu, kumis, payudara dan sebagainya, mengalami menstruasi dan mimpi erotik; juga perubahan ambitus suara.

Gejolak emosi dan jiwa remaja menimbulkan hasrat pemenuhan secara impulsif. Saringannya belum kuat, sedang dibentuk dan harus dibantu dalam pembentukannya. Siapa lagi yang dapat membantu kalau bukan orangtua dan orang dewasa lain di seputar kehidupan remaja.

Karena konformitas terhadap teman, remaja menjadi tergantung pada saran dan pendapat teman, juga trend yang dilakukan teman sebaya. Arti teman menjadi lebih penting daripada orangtua.

Karena imaginary audience, remaja merasa dirinya yang paling penting daripada yang lain. Karena personal fabel disertai tindakan mencoba-coba, remaja merasa dirinya kuat dan tak akan terjerumus ke hal-hal negatif.

Karena ingin diperhatikan dan diakui oleh teman dan orang lain, remaja berani mengambil langkah memanipulasi kebebasan tanpa disadarinya. Remaja hampir memiliki segalanya yang ada pada manusia dewasa, tapi belum memiliki saringan kuat yang bernama tanggung jawab.

Apabila seseorang sudah memiliki pikiran-pikiran dan hubungan antarpribadi yang kompleks, perasaan serta kebutuhan sensasi dan seksual, visualisasi dan mudah mengakses fasilitas hidup untuk mengakomodasi kebutuhannya, apakah yang mendorongnya untuk memiliki semua itu secara penuh? Tentu saja kebebasan.

Membuat Saringan

Orangtua adalah hambatan, jika kebebasan yang remaja inginkan tidak terpenuhi disebabkan larangan orangtua. Lebih-lebih apabila pola pengasuhan yang terjadi di dalam keluarga didominasi oleh over protecting dan over demanding.

Tanpa sadar seringkali orangtua terlalu melindungi dan menuntut anaknya. Mengakibatkan perasaan anak terabaikan. Remaja membutuhkan konselor tempat ia dapat berkonsultasi mengenai berbagai warna kehidupan, termasuk mencurahkan isi hati.

Namun, yang terjadi orangtua lebih suka didengarkan perintahnya, alih-alih demi kebaikan anak, kendati pada dasarnya karena orangtua tidak suka didebat, tidak siap menjadi pendengar, cenderung "menerima" anak sesuai keinginannya. Saat anak mengatakan "sedang jatuh cinta", orangtua lebih senang menjawab "kamu masih kecil". Ingat, remaja sudah memiliki hampir segala hal yang dimiliki orang dewasa.

Remaja yang hanya menuntut kebebasan tanpa memikirkan ia harus mempertanggungjawabkan kebebasannya itu, artinya ia tidak cerdas. Ia belum mengerti makna kebebasan yang sesungguhnya. Bukti-bukti perilaku manusia bertanggungjawab antara lain, mematuhi kesepakatan sosial mengenai nilai-nilai insani, cerdas memahami hal-hal yang baik dan buruk, serta paham mengapa ada pemilahan itu, terampil memilih sikap dan perilaku hidup berorientasi pada masa depan untuk menjadi manusia yang sukses dan bernilai.

Cara paling efektif bagi orang dewasa untuk membantu pembentukan saringan pada remaja adalah keteladanan, keterbukaan, penerimaan, pola asuh dengan penuh cinta yang konsisten dan tanpa syarat, fokus pada kebutuhan remaja, kenali remaja dengan baik. Visualisasikan dan alirkan energi positif senantiasa, yakni pikiran-pikiran positif, dapat berupa kisah-kisah sukses dan sarat makna hidup.

Penuhi waktu-waktu remaja dengan kegiatan fisik, mental, sosial dan spiritual. Misalnya ilmu pengetahuan, olahraga, seni, budaya, kemasyarakatan, kepedulian dan empati pada sesama, peka terhadap inner-voice, mengenal dan mencintai alam, menaruh penghargaan tertinggi hanya kepada Sang Pencipta dengan sungguh-sungguh dan yakin.

Adakah waktu untuk memberikan keterampilan hidup seperti itu pada remaja? Pasti ada dan bisa. Penulis adalah Pengurus HIMPSI Jaya

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/01/index.html

Paramadina Wajibkan Mata Kuliah Antikorupsi

Artikel Terkait:

• Universitas Paramadina Sediakan 100 Beasiswa

Guna membantu upaya pencegahan korupsi yang sulit diberantas di Indonesia, Universitas Paramadina mulai semester ini mewajibkan seluruh mahasiswanya mengambil mata kuliah Antikorupsi. Para mahasiswa akan dibekali materi dan buku pegangan yang sudah disiapkan pihak universitas.

"Jika berbagai perguruan tinggi lain memberikan mata kuliah serupa sebagai salah satu pilihan, maka di Universitas Paramadina merupakan mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa," kata Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Jumat (30/5) di Jakarta.

Menginjak usianya yang ke-10, perguruan tinggi yang didirikan Nurcholish Madjid itu telah menetapkan kebijakan tersebut sebagai sebuah proyek percontohan. Nantinya, setelah berjalan selama setahun, ditilik, dievaluasi, dan memperoleh penyempurnaan, maka tahun depan mata kuliah tersebut disajikan secara online, sehingga bisa diunduh atau diakses perguruan tinggi lain dan pihak-pihak yang berkepentingan mana pun.

Menurut Anies, ketika online pihak Paramadina tidak akan menyertakan logo atau perangkat legal Universitas Paramadina. "Maksudnya agar orang tidak khawatir dengan hak cipta, karena yang kami inginkan adalah adanya multiplikasi materi ini, sehingga semu buku dan materi mata kuliah antikorupsi ini bisa menjadi milik umum," kata Anies.

Yang menarik, tambah Anies, secara teknis kuliah wajib ini akan dilengkapi dengan kuliah-kuliah umum yang diberikan oleh para praktisi seperti pakar hukum, KPK, polisi dan lain-lainnya, setelah tiap tiga kali pertemuan di kelas.

Hal menarik lainnya adalah mewajibkan mahasiswa membuat karya tulis (paper) berdasarkan investigasi dan praktik sehari-hari di lapangan. Mereka, misalnya, diminta mengikuti kegiatan polisi dari dekat, mengintip kegiatan proses pembuatan KTP atau SIM, mengamati pungli yang dialami sopir taksi dan angkutan umum di jalan, praktik sejenis di bandara, dan sebagainya.

Pokoknya, lanjut Anies, lewat investigasi itu, diharapkan mahasiswa bisa melihat langsung dan membuat karya ilmiah yang berkenaan dengannya, lengkap dengan analisa akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya bicara teori. NAL

http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/30/12185994/paramadina.wajibkan.mata.kuliah.antikorupsi.

Layanan Pendidikan - Optimalkan Keunikan Individu Peserta Didik

Sanur, Kompas - Pendidikan yang dijalankan banyak negara di dunia semakin mengarah pada layanan pendidikan yang mengutamakan pengembangan individu sesuai kemampuan dan keunikannya. Karena itu, semua penyelenggara pendidikan harus mau mengubah pola pikir dan mental dalam menjalankan praktik pembelajaran di sekolah yang semakin menghargai keragaman kemampuan peserta didik.

"Setiap anak itu unik. Tidak boleh menyamaratakan mereka untuk mencapai target yang sama. Tetapi, pembelajaran yang diberikan lebih diarahkan pada apa yang dibutuhkan anak untuk kehidupannya. Pendidikan inklusi seperti inilah yang terus dikembangkan di semua negara yang didorong UNESCO," kata Renato Opertti dari Biro Pendidikan Internasional UNESCO dalam jumpa pers Konferensi Persiapan Regional untuk Konferensi Internasional Bidang Pendidikan di Sanur, Bali, Rabu (28/5).

Menurut Renato, terciptanya pendidikan inklusi di mana semua anak dapat menikmati layanan pendidikan bermutu tanpa kecuali serta pengembangan kemampuan individu secara maksimal memang memerlukan proses panjang.

Anwar Al Said, ahli pendidikan dari Kantor UNESCO, Jakarta, mengatakan, pendidikan yang dipraktikkan guru kepada peserta didik harus memanusiakan mereka. Artinya, jangan lagi ada stempel-stempel yang diberikan kepada siswa yang mengarah pada perlakuan diskriminatif.

Arief Rachman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, mengatakan, pendidikan semakin berkembang dan setiap negara perlu membuka diri untuk mau belajar dan mempraktikkan pendidikan berkualitas demi kepentingan generasi penerus.

Bambang Indriyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan, pemerintah menjalankan pendidikan inklusi dengan mengupayakan layanan pendidikan bagi semua anak.

"Apa pun metode pendidikan yang dikembangkan, semua anak harus terlayani pendidikan yang baik," ujarnya. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/29/00595682/optimalkan.keunikan.individu.peserta.didik

DIDAKTIKA - Pendidikan yang Curang

/ Kompas Images THOMDEAN

Kompas, Senin, 26 Mei 2008

Nurhaji Ali Khosim

Siang itu, di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sedang berlangsung ujian tengah semester untuk kelas VI. Seorang ibu guru dengan tekun mengawasi anak didiknya. Murid-murid terlihat serius mengerjakan soal ujian.

Sekilas tidak ada yang aneh di dalam kelas itu. Tetapi, ibu guru tadi tidak bisa ditipu oleh tingkah murid-muridnya. Bagaimana tidak, sedikit lengah, anak-anak SD itu dengan terang-terangan di hadapan gurunya berani mencontek hasil pekerjaan temannya atau menjiplak buku yang ada di dalam laci bangku tanpa merasa bersalah.

Ibu guru itu bingung, tidak tahu harus berbuat apa agar anak-anak itu jera dan tidak berbuat curang lagi. Tidak ada sedikit rasa takut pada anak-anak itu ketika berbuat curang.

Dia tidak mungkin memukul atau menggunakan kekerasan fisik untuk membuat jera karena tindakan tersebut jelas akan "melanggar HAM". Tidak mungkin pula dia mengeluarkan anak-anak tersebut dari ruang kelas karena hampir semua murid mencontek atau menjiplak.

Memberi nilai jelek juga bukan solusi cerdas karena dia akan berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan prestasi sekolah. Memberi peringatan dan ancaman malah menjadi bumerang bagi dia karena bisa dipastikan muridnya akan balik mengancam.

Ibu guru itu hanya berharap murid-muridnya segera lulus. Tidak lagi menjadi beban ataupun ancaman bagi dia maupun sekolah. Dia tidak lagi peduli, apakah siswa itu layak lulus atau tidak. Yang penting anak-anak didiknya akan lulus dengan nilai memuaskan, meskipun nilai tersebut didapat dengan cara curang.

Budaya menjiplak

Cerita di atas bukanlah ilustrasi atau rekayasa. Itu adalah kenyataan pahit yang terjadi pada dunia pendidikan kita. Berlaku curang dalam mengerjakan soal telah menjadi budaya pelaku pendidikan di Indonesia, dari anak-anak sekolah dasar sampai mereka yang kuliah pascasarjana.

Mencontek dan menjiplak bukan dominasi murid sekolah. Banyak ditemukan, skripsi dan tesis mahasiswa pascasarjana yang hanya copy-paste (proses mencetak ulang-menempel di komputer) dari karya orang lain. Bahkan juga guru-guru yang mengikuti seminar dan diklat bohong-bohongan hanya demi selembar sertifikat.

Pada tingkat sekolah dasar, berbagai trik dan cara dilakukan siswa untuk mencontek dengan cara sangat sempurna. Dari menyalin pelajaran di kertas-kertas kecil kemudian diselipkan di tempat tertentu hingga menulis materi pelajaran di meja. Mereka yang melek teknologi informasi dapat memanfaatkan telepon genggam sebagai sarana mencontek.

Mereka yang orangtuanya kelebihan uang dapat membeli bocoran soal dan kunci jawabannya sekaligus. Yang paling licik, mereka selalu mengawasi guru, yang seharusnya mengawasi murid-murid itu. Bekerja dengan usaha sendiri dan perilaku jujur sudah menjadi barang langka.

Mengapa siswa sekolah yang seharusnya telah mendapatkan pelajaran budi pekerti itu berlaku tidak jujur?

Sering dibohongi

Anak-anak berlaku curang karena sering dibohongi. Orangtua yang sering berkata bohong, membeli buku lembar kerja siswa yang isinya bohong belaka, terlalu sering melihat iklan televisi yang banyak bohongnya, hingga tayangan sinetron TV yang ceritanya juga melulu bohong.

Imbauan kepada anak didik agar selalu rajin belajar dan selalu berkata jujur akhirnya hanya menjadi omong kosong. Imbauan itu sama sekali tidak mempunyai makna jika anak didik tersebut tidak mendapatkan contoh nyata dari guru dan dari orangtua sendiri.

Anak-anak akan merespons dan akhirnya meniru perilaku orang dewasa. Perilaku anak-anak dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap perilaku orang lain.

Tuntutan dari sekolah maupun dari orangtua untuk selalu mendapatkan nilai tinggi pada akhirnya memberi ruang gerak bagi siswa untuk melakukan perbuatan curang. Malas berpikir dan mencari jalan pintas adalah solusi.

Peran guru dan orangtua

Saatnya guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orangtua, ataupun dinas pendidikan menjadi contoh perbuatan yang berdasar kejujuran. Guru tidak perlu membantu mengerjakan soal ujian hanya demi nilai tinggi.

Kepala sekolah juga tidak perlu menyogok karena hanya ingin menjadi pengawas sekolah. Begitu pula dengan dinas pendidikan, jangan memaksa kepala sekolah agar siswa sekolah binaannya lulus 100 persen.

Sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai harus dilakukan. Perilaku jujur bagi siswa merupakan modal menuju pendidikan ke arah lebih baik. Anak-anak hanya butuh contoh yang baik dari guru dan orangtua. Tidak lebih dari itu.

NURHAJI ALI KHOSIM Guru SD, Mengajar di Klaten; khosimjo@gmail.com

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/26/00535489/pendidikan.yang.curang

Menengok Pendidikan di LP Anak

Petugas Lapas mengawasi siswa yang sedang mengerjakan soal Ujian Nasional di Lapas Anak Tangerang, Banten, Senin (5/5). Mata pelajaran yang diuji adalah Bahasa Indonesia. Ujian berlangsung dengan tertib dengan pengawasan petugas dari Dirjen Pendidikan Nasional. Didit Majalolo

Sekolah Dasar (SD) Istimewa Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria (LPAP) Tangerang yang berlokasi di Jl Daan Mogot No 29 C Kalideres, Jakarta Barat, terlihat biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa di lembaga pendidikan yang membina 48 siswa "bermasalah" itu.

Tetapi SD Istimewa itu terbilang sangat istimewa. Tidak ada kelas I, II, dan III di sana. Yang ada hanya kelas IV, V, dan VI. "Di sini tidak ada kelas I, II, dan III karena rata-rata anak didiknya putus sekolah. Mungkin itu istimewanya," kata guru Kelas V, Nunik Royani.

Anak-anak itu dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas IV sebanyak 10 siswa, kelas V sebanyak 13 siswa, dan kelas VI sebanyak 30 siswa. Penempatan anak pun, kata Nunik, ditentukan bukan saja oleh lamanya masa pidana, melainkan juga pendidikan terakhir mereka sebelum masuk LP.

Mendidik anak-anak LP ini susah-susah gampang. Agus Nurhasan, guru Kelas VI mengungkapkan, kemampuan IQ tiap anak didik berbeda. Ada yang cepat sekali menangkap materi pelajaran, tetapi ada pula yang sangat lamban. Rata-rata penyerapan materi pelajaran mereka berkisar antara 60 hingga 75 persen. Itu artinya dibutuhkan seorang guru yang sabar dan ulet.

"Anak-anak dengan kasus narkoba sering lambat dalam mencerna pelajaran. Jika duduk selama setengah jam saja, pantat mereka panas dan ingin tidur," tutur Agus yang telah mengajar di SD Istimewa selama 18 tahun. Waktu belajar dimulai pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 11.30 WIB. "Itu waktu belajar yang maksimal. Jika lebih dari itu, anak-anak didik mulai gelisah. Bahkan ada yang tidur," katanya.

Sebagai guru, kata Agus, tugas membimbing dan mendidik anak-anak itu hanya sampai pukul 14.00 WIB, dan selebihnya di bawah kontrol petugas jaga. Para guru yang mengajar di sekolah istimewa itu mengaku mendidik anak-anak itu dengan sabar dan tidak lagi menggunakan metode batu-kayu seperti zaman Belanda dulu. Pasalnya, segala perilaku guru saat belajar-mengajar, dikontrol oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM. Jika sebelumnya para guru bisa mencubit siswa yang nakal, kini harus lebih lembut dan sopan. Hal itu didukung pula oleh visi Kepala LPAP, Haru Tamtomo, yang ingin menjadikan LPAP sebagai LP ramah anak. "Pengalaman saya selama mengajar di sini, ada anak didik yang izin ke WC, ternyata di sana ia merokok. Ada juga yang adu mulut di kelas karena bermasalah di blok," tandas Agus.

Awal kariernya di LPAP, Agus ditugaskan mengurus administrasi. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan akan guru yang mendesak, ia ditugaskan mengajar di SD. Semula ia ragu akan kemampuannya. Tetapi lama-kelamaan, Agus mengaku sangat menikmati profesinya itu. Dari delapan guru di LP, hanya dua yang berlatar pendidikan S1 keguruan, tetapi statusnya honorer. Sedangkan yang lain berlatar pendidikan SMA, SMK, dan SMEA. "Dua guru honorer itu adalah individu yang ingin berbakti kepada anak didik dan mengaplikasikan ilmu keguruan yang dipelajari," kata Agus.

Selain masalah dari anak didik, faktor lain yang menjadi tantangan tersendiri dalam mendidik anak di LP adalah ketiadaan buku pelajaran. Anak-anak tersebut mengandalkan sumbangan buku dari departemen atau instansi lain. Demikian pula dengan alat tulis kantor, seragam, dan sepatu. "Buku pelajaran saja sangat kurang, sehingga satu buku dipegang oleh dua hingga tiga anak didik," keluh Agus yang mengaku bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 1 juta untuk pengadaan buku pelajaran diberikan satu tahun sekali.

Ikut UASBN

Perihal nama SD Istimewa, Kepala SD Istimewa, Subiasri Wardani mengatakan, nama itu sendiri sudah sangat istimewa, yang artinya walau seorang anak dihukum di balik penjara dengan segala keterbatasan kapasitas dan sebagainya, tetapi mereka memiliki kelebihan, yaitu selalu lulus UASBN. Prestasi itu bukan tanpa alasan. Subiasri mengaku mendidik anak-anak itu dari yang belum bisa membaca hingga mampu membaca dengan lancar.

Berkaitan dengan hal itu, pada pelaksanaan UASBN yang diadakan pada 13-15 Mei, para guru di sana berupaya membuka akses dan mendidik anak-anak itu supaya dapat mengikuti UASBN dan lulus. Kali ini, terdapat 25 dari 30 anak didik yang pada Desember 2007 didaftarkan mengikuti UASBN. Lima orang yang telah didaftarkan bebas sebelum UASBN digelar. Mereka berencana datang saat UASBN, namun hingga waktunya UASBN, batang hidung mereka tak tampak

Apa kiat sukses para guru di sana sehingga anak-anak jebolan LPAP selalu lulus memuaskan saat ujian akhir? Subiasri mengatakan, selama tiga minggu sebelum ujian dimulai, mereka menggodok anak-anak itu untuk lebih memahami lagi persoalan di bidang bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Berbagai metode bimbingan belajar diberikan, termasuk tray out. "Saat try out antusias anak besar. Mereka berlomba-lomba mendapatkan nilai baik. Tetapi karena daya pikir mereka terbatas, nilai try out masih di bawah rata-rata atau standar," ungkap Agus.

Budi (bukan nama sebenarnya, Red), siswa SD Istimewa, menyatakan, setiap Rabu mereka mendapatkan bimbingan belajar matematika, dan Kamis diadakan bahasa Inggris. Masing-masing diadakan selama tiga jam, mulai pukul 14.00 hingga 17.00. "Relawan PKBI yang memberikan bimbingan belajar," tutur Budi.

Subiasri berharap seluruh anak didik yang mengikuti UASBN kali ini bisa lulus. Sebagaimana halnya pada tahun 2007, ada 30 anak didik yang mengikuti ujian nasional SD dan seluruhnya lulus. Sama halnya pada 1966 hingga 2007 semua anak didik yang mengikuti ujian nasional SD lulus.

Harapan Subiasri tak berbeda dengan Rafni, guru SD Semanan 12 Pagi yang menjadi pengawas UASBN. Ia berharap, semua anak didik yang mengikuti UASBN lulus sehingga memperoleh ijazah entah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau melamar pekerjaan. "Jangan sampai mereka terlunta-lunta. Mudah-mudahan setelah memperoleh ijazah mereka keluar dan menjadi orang baik," katanya.

Guru yang telah mengajar selama 31 tahun itu menceritakan, semula ia membayangkan anak didik di LP sama dengan anak jalanan. Selain itu, ia membayangkan mereka yang bebas dari LP perilakunya semakin buruk. Bayangan itu salah dan terbantahkan setelah melihat anak-anak itu sangat tertib dan sopan seperti siswa di sekolah lainnya. Bahkan sebelum memulai ujian tak lupa mereka berdoa.

"Apa yang saya bayangkan tidak benar. Tidak ada kesan mereka badung. Pendidikan di sini bagus sehingga mereka tertib. Bukti-buktinya saya lihat sendiri seperti keterampilan komputer dan batik. Saya berharap, dengan cara itu mereka sadar sebab sudah ada bekal untuk mereka," papar Rafni yang untuk pertama kalinya menjadi pengawas UASBN di SD Istimewa.

Rafni mengaku memiliki pengalaman berhadapan dengan siswa yang terancam putus sekolah akibat tak memiliki biaya. Peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu masih diingatnya. Saat itu, siswa yang diajarnya, seorang anak yatim kelas VI SD tidak mampu membayar biaya pendidikan. Rafni mengatakan kepada anak itu untuk membicarakan permasalahannya dengan kepala sekolah. Setelah bertemu kepala sekolah, ia memperoleh ijazah. Kini dengan ijazah yang dimilikinya, anak itu bekerja sebagai tukang kebun hingga pekerja di catering maskapai penerbangan. Pada malam harinya ia melanjutkan pendidikan SMP dan kemudian ke SMA.

"Ia mencari saya dan mengucapkan terima kasih. Katanya, jika saya tidak membantunya, ia tidak bisa memperoleh ijazah dan tidak mungkin menjadi seperti sekarang. Saya bangga kepadanya," ujar Rafni dengan mata berkaca-kaca.

Memasukkan seorang anak ke LP merupakan pilihan terakhir. Tetapi perlu diingat bahwa pidana penjara sebisa mungkin dihindari dibebankan kepada anak-anak. Dikhawatirkan stigma sebagai mantan penghuni LP menghambat perjalanan hidup mereka kelak. [IGK/L-8]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/26/index.html

Tingkatkan Kualitas, 1.200 Guru TK Ikuti Pelatihan

Kompas.com, 22 Mei 2008, Lamongan - Sebanyak 1.200 guru Taman Kanak-kanak di Lamongan Kamis (22/5) mengikuti pelatihan guru TK dalam rangka hari jadi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ke-58. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lamongan Musthafa Nur berharap dengan pelatihan itu, kualitas pendidikan dan guru di Lamongan dapat ditingkatkan. Menurut dia sebisa mungkin guru TK berpendidikan sarjana dan punya pengalaman ikut berbagai pelatihan dan seminar.

Pemateri dari Yogyakarta, Widodo menjelaskan dunia anak-anak adalah dunia bermain, anak-anak belajar melalui bermain. Guru sebagai fasilitator dituntut memiliki variasi metode yang asyik dan menyenangkan dan menyampaikan program belajar yang asyik dan efektif.

Prosentase belajar anak 30 persen dari yang mereka dengar, 40 persen dari yang mereka lihat, 60 persen dari yang mereka kerjakan, 90 persen dari yang mereka dengar, lihat, dan kerjakan, katanya.

Metode yang disampaikan guru bisa dengan bermain, games, song and movement (gerak dan Lagu) medianya melalui kaset/video compact disc (VCD) atau beberapa alat musik sederhana, sound bag yang biasa disebut 'tas ajaib' dengan cara meminta anak-anak menebak apa yang ada di dalam tas. Selain itu dikenal pula metode cross curricular program (art and craft, activities, experiment, life skill/practical life), scrap book (mewarnai, menulis, mencocokkan, melukis, dan teka-teki).

"Metode story telling atau bercerita merupakan metode yang disukai anak-anak. Begitu pula metode flash card atau menggunakan kartu dapat berupa kartu bergambar binatang, kartu kata, kartu huruf, dan kartu angka, " kata Widodo

Pemateri lain Lisnawati menjelaskan pentingnya melejitkan potensi anak dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan manusia dinyatakan dalam bentuk Intelegent Quotient (IQ). Kecerdsaran digolongkan menjadi sembilan yakni kecerdasan linguistik, musikal, logika ma tematika, visual spasial, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensi. ACI

Wajar Dikdas 9 Tahun, Kejar Target di Akhir Tahun

Mendiknas menargetkan penuntasan wajar akan selesai pada 2008

Setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan. Lebih dari itu, mereka juga wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Peran pemerintah tak cukup hanya dengan memberikan kapasitas layanan pendidikan untuk memperluas akses saja. Tetapi, tak kalah pentingnya adalah mengelola pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan di masa mendatang.

Tak heran bila pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) terus mengupayakan penuntasan wajib belajar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. Berbagai terobosan dilakukan guna memberikan pelayanan kepada 963.891 anak usia 13-15 tahun yang saat ini belum mendapatkan pelayanan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sederajat.

''Kalau sudah disediakan sekolah yang cukup, program Paket A dan B sudah sediakan. Tetapi, orang tidak mau sekolah padahal itu wajib menurut UU dan UUD 1945. Pemda sebaiknya mengelaurakan peraturan daerah. Bupati atau walikota memiliki kewenangan itu,'' ujar Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, belum lama ini.

Menurut Bambang, untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun jangan hanya dilihat dari sisi tersedianya pendidikan saja, tetapi bagaimana mengelola masyarakat wajib belajarnya. Kewajiban pemerintah, lanjut dia, adalah memberikan kapasitas pendidikan yang mencukupi, seperti membangun unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), dan Pendidikan Paket A dan B. ''Yang mempunyai akses secara langsung terhadap masyarakat peserta wajib belajar adalah pemerintah kabupaten/kota,'' jelasnya.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan pendidikan adalah hak asasi, dan pemerintah berusaha memenuhi sebagai kewajibannya. Akan tetapi, kata dia, masih ada sebagian masyarakat yang menyepelekan begitu saja. ''Padahal itu untuk kemaslahatan mereka sendiri,'' keluhnya.

Bambang menargetkan penuntasan wajar akan selesai pada 2008, sedangkan angka buta aksara turun sampai lima persen pada 2009. ''Tujuh tahun lebih cepat dari target dunia untuk buta aksara, sedangkan wajar-nya delapan tahun lebih cepat,'' cetusnya.

Untuk itu, kata Bambang, pemerintah terus mengupayakan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Berbagai terobosan dilakukan guna memberikan pelayanan kepada 963.891 anak usia 13-15 tahun atau 7,48 persen yang saat ini belum mendapatkan pelayanan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sederajat.

Bambang mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP meningkatkan antara 3,5 sampai 4 persen setiap tahunnya. ''APK saat ini 92,52 persen. Target APK pada akhir tahun 2008 secara nasional adalah minimal 95 persen,'' tegasnya.

Lebih lanjut Mendiknas mengemukakan berbagai terobosan nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu singkat guna menuntaskan Wajar Dikdas 9 Tahun. Pertama, mendorong semua siswa kelas VI SD/MI agar setelah lulus untuk melanjutkan ke SMP/MTs/setara pada tahun pelajaran 2008/2009.

Kedua, melakukan penyisiran melalui RT/RW guna menjaring anak usia 13-15 tahun yang saat ini telah tamat SD/MI/Sederajat, tetapi belum melanjutkan ke SMP/MTs/Sederajat dan menjaring anak drop out (DO) SMP/MTs/Sederajat untuk kembali ke sekolah.

Ketiga, menyiapkan berbagai pola satuan pendidikan dan sarana penunjang, baik berupa sumber daya tenaga, sarana, dan dana pendidikan untuk menampung siswa baru tahun 2008/2009. Keempat, memanfaatkan program unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), dan SD-SMP satu atap pada 2008 untuk diperhitungkan dalam penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2008/2009.

Kelima, memberikan kelonggaran waktu sampai akhir September 2008 untuk penerimaan siswa baru SMP Terbuka dan pendaftaran warga belajar untuk program Paket B dan pesantren Salafiyah. "Waktu pendaftarannya diundurkan sedikit sampai September supaya target APK 95 persen bisa dicapai," ujar Mendiknas.

Sejak tahun 1994
Secara nasional gerakan Wajar Dikdas 9 Tahun diawali dengan Instruksi Presiden No 1/1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Dengan Inpres itu, setiap warga negara yang berusia pendidikan dasar (dikdas) antara 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan 9 tahun (sekolah dasar/SD sampai sekolah menengah pertama/SMP) hingga tamat. Pendidikan dasar yang dimaksud di sini adalah sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama atau pendidikan lain yang setara.

Dalam Inpres tersebut ditegaskan, implementator Program Wajar Dikdas diembankan kepada Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag) sebagai departemen yang ikut mengelola berbagai institusi pendidikan. Sayang, komitmen Presiden Soeharto waktu itu justru terkesan lemah dengan memasukkan klausul 'bertahap'.

Dengan demikian, meski gaungnya terdengar ke seluruh pelosok Nusantara, Inpres tersebut tetap lemah di tataran pelaksanaan. Presiden Megawati selanjutnya mencanangkan kembali gerakan nasional Wajar Dikdas 9 Tahun pada 2003, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Namun, ternyata juga tidak mempunyai kesempatan cukup banyak untuk mewujudkannya, karena terbentur masa jabatan yang habis pada 2004. Padahal, modal besar sudah tersedia melalui konstitusi yang diamendemen dan berbagai turunan peraturan perundang-undangan.

Mengenai Program Wajar, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tentang pendidikan disebutkan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh pendidikan. Kata pengajaran diubah menjadi pendidikan. Kemudian, melalui ayat 2 dinyatakan bahwa semua warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Inilah ayat yang menegaskan amanat tentang Wajar Dikdas.

Untuk menguatkan itu, konstitusi juga menuntut agar pemerintah memprioritaskan pendidikan dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat ini lantas diperjelas oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20/2003 melalui Pasal 49 yang menyebutkan, alokasi 20 persen dari APBN dan APBD itu tidak termasuk gaji guru. UU Sisdiknas secara spesifik juga mengatur persoalan Wajar.

Menurut Pasal 34 UU Sisdiknas, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya Wajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Semua itu selanjutnya direspons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Inpres No 5/2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Penuntasan Buta Aksara. Depdiknas pun mengupayakan percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun pada 2008.

Target yang ditetapkan adalah dengan menetapkan angka pencapaian murni (APM) 95 persen untuk SD dan SMP. Namun, Komisi X DPR RI menganggap aksi menggebu dan penuh semangat pemerintah itu berlebihan. Komisi X bahkan menyangsikan keberhasilan Wajar Dikdas 9 Tahun pada 2008. ''DPR masih pesimistis dengan target tuntas Wajar Dikdas 2008,'' ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Arifin, beberapa waktu lalu.

Anwar mengemukakan, masih banyak persoalan yang belum dituntaskan. Dia mencontohkan, belum adanya kejelasan mengenai anggaran dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. ''Ini semua pasti akan menjadi kendala utama,'' jelasnya.

Menurut Anwar, Inpres No 5/2006 masih belum direspons secara baik dan diimplementasikan secara nyata oleh kalangan pemegang kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia melihat masih banyak inkonsistensi kebijakan di dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun. Misalnya, dalam kebijakan mengenai penetapan jumlah murid, guru, dan sarana/prasarana, serta penentuan indikator-indikator keberhasilan. Agaknya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, sebelum pemerintah mencapai target di akhir tahun 2008. (eye )

Langkah Awal Mengubah Paradigma Pendidikan * Depdiknas akan membeli copyright buku pelajaran dan akan meng-upload ke Jardiknas sehingga dapat disebarl

ROL, Senin, 19 Mei 2008 - Pendidikan Indonesia memasuki era baru. Suatu upaya mengubah paradigma pendidikan di Indonesia tengah bergulir. Salah satu faktor yang akan menjadi media pengubah adalah teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology).

Mendiknas Bambang Sudibyo mengungkapkan dengan menggunakan TIK, ada kesempatan untuk mengubah paradigma pendidikan. ''Jika sebelumnya menggunakan paradigma pengajaran dimana guru bertindak sebagai subjek sementara murid bertindak sebagai objek. Kini harus mengarah ke paradigma pembelajaran dengan guru dan murid sama-sama bertindak sebagai subjek. Sehingga posisi keduanya sejajar,'' kata Mendiknas 'Semiloka Teknologi Maju untuk e-Pembelajaran', di Jakarta, pekan lalu.

Pengajaran menggunakan TIK, menjadikan sumber ilmu pengetahuan menjadi tidak terbatas. Setiap siswa dapat aktif mencari sumber ilmu pengetahuan lain. Bandingkan jika hanya mengandalkan guru yang memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas.

Manajemen pendidikan bakal berfokus kepada dua pijakan. Yaitu penyediaan akses pendidikan yang cukup dan merata untuk seluruh masyarakat. Serta untuk memperbaiki kualitas, kompetisi, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat. ''Khusus untuk Indonesia, ditambah dengan upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di bidang pendidikan,'' kata Bambang.

Pandangan serupa dilontarkan Chairman of the Board Intel Corporation Craig R Barrett. Ia menjelaskan, ada empat kunci untuk pendidikan saat ini. Yaitu akses ke teknologi, konektivitas, konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, dan guru yang memiliki kemampuan untuk menggunakan TIK. ''Untuk mempercepat akses teknologi dan pendidikan, Intel akan menanam modal sebesar 1 miliar dolar di seluruh dunia dalam kurun waktu lima tahun,'' kata Barret.

Intel juga mendukung program-program pendidikan. Seperti World Ahead, Program Pendidikan TIK, program 1:1 e-learning, Intel Teach, dan Intel Skool. Program 1:1 e-learning adalah metode dengan pelajar sebagai pusat dari pembelajaran. Ini dilakukan dengan memberikan laptop pribadi dan akses ke pengajar yang kompeten.

Selama 2007, Intel telah mendonasikan 725 unit lap top ke 33 sekolah. Targetnya, 4 ribu unit komputer akan diberikan selama kurun waktu empat tahun. Pada 2008, Intel juga menargetkan melatih 10 ribu guru di Indonesia melalui program Intel Teach. Tahun sebelumnya, Intel telah melatih 2 ribu guru.

Implementasi TIK di dunia pendidikan menjadi perhatian dunia internasional. World Summit on The Information Society (WSIS) yang diprakarsai International Telecommunication Union (ITU), membuat standar TIK pendidikan, untuk diterapkan selambat-lambatnya 2015. Standar dimaksud antara lain, 50 persen lembaga pendidikan dan pusat studi dan penelitian telah terhubung dengan TIK, tingkat e-literacy masyarakat sekurang-kurangnya 50 persen.

Indonesia, kata Mendiknas, berkomitmen memenuhi standar itu. ''Untuk memenuhi sasaran tersebut, setidaknya ada tujuh fase dikembangkan,'' ujar Bambang. Aksi ini dimulai tahun 2005 dengan pengembangan jaringan pendidikan nasional (Jardiknas) dan menetapkan pendidikan berbasis TIK secara massal.

Jardiknas
Hingga akhir 2007, telah tersambung 865 zona kantor dinas pendikan (OfficeNet) dan lebih dari 10 ribu node di zona sekolah (SchoolNet), 319 zona perguruan tinggi (Inherent) yang terdiri dari 83 node perguruan tinggi negeri, 200 node perguruan tinggi swasta, dan 36 node Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ) yang secara keseluruhan melayani sekitar 60 persen populasi mahasiswa.

Pada 2009 Jardiknas diharapkan menjangkau 1.489 (55 persen) node di zona perguruan tinggi, 27.297 (9,3 persen) node di zone sekolah, dan 10 ribu (0,3 persen) node di zona personal (StudentNet, TeacherNet, dan LectureNet).

Bersamaan dengan masuknya TIK ke dalam kurikulum pendidikan, berlangsung fase penyediaan sumber daya komputansi. Saat ini terdapat 4.413 lab komputer (44,6 persen) dari 9.897 SMA, 4.760 lab (70 persen) dari 6.800 SMK, dan 7.643 lab (31 persen) dari 24.686 SMP. Diperkirakan, pada 2009 jumlah komputer yang terhubung di Jardiknas akan mencapai lebih dari 1,57 juta unit.

Fase penyiapan sumber daya manusia dimulai pada tahun 2006, setahun kemudian diselenggarakan pelatihan Jardiknas untuk kepala sekolah, guru, tata usaha, dan pustakawan yang diikuti 38 ribu peserta dan menjangkau 216 kabupaten/kota. " Kami menerapkan sistem multilevel training. Dengan begitu, diharapkan pada tahun ini akan terdapat 66 senior trainer, 6.600 master trainer, dan 66 ribu participant teacher," ungkap Mendiknas.

Sementara fase mobilisasi konten merupakan gerakan penting setelah infrastruktur. Dengan kapasitas bandwith 3,9 Gbps dan total kapasitas penyimpanan data pusat 15 terabyte, pada tahun 2009 Jardiknas mampu menampung 2 juta modul dalam bentuk teks dan grafik berukuran 5-50 MB per modul. Atau 50 ribu modul dalam bentuk video durasi 30 menit.

Fase kolaborasi konten, merupakan konsekuen logis ketika Jardiknas telah menjadi pusat sumber belajar terbesar di Indonesia. Yang sedang dikembangkan Depdiknas sekarang ini adalah e-book. Depdiknas akan membeli copyright buku pelajaran dan akan di-upload ke Jardiknas, sehingga buku dapat didownload dan disebarluaskan secara bebas.

'Buku' ini bahkan dapat dijualbelikan. Syaratnya, harga jual buku tersebut tidak boleh melewati rentang harga yang ditetapkan Depdiknas. "Harga buku tersebut sekitar sepertiga harga di pasaran. Yaitu antara Rp 4.500 sampai Rp 14 ribu. Sampai saat ini, sudah ada 37 copyrights yang kami beli," jelas Mendiknas.

Komputer Murah
Implementasi TIK di dunia pendidikan mendapat dukungan pihak lain. Jumat, Intel Indonesia dan IM2 menandatangani kerjasama pengadaan komputer dengan harga terjangkau dan akses internet kecepatan tinggi di sekolah-sekolah. Tahap awal, dipilih tiga sekolah sebagai pilot project selama tiga bulan, yakni SD Labschool, Al-Azhar dan SD Penabur.

''Ke depannya, kami akan kembangkan di 10 kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Semarang, Bandung dan Medan. Pilot Project tersebut dilakukan untuk mencari model pembelajaran yang paling tepat menggunakan perangkat yang ada untuk kemudian dicopi ke sekolah-sekolah lain di 10 kota tersebut. Proyek ini rencananya akan berlangsung selama tiga tahun, '' ungkap Direktur Utama IM2, Indar Atmanto.

Country Manager Intel untuk Indonesia, Budi Wahyu Jati menambahkan bahwa komputer dengan harga terjangkau dan akses internet cepat harus bisa tersedia untuk semua orang. ''Infrastruktur broadband yang kuat sangat penting untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam berkompetisi secara global,'' kata Budi.

Namun, bukan berarti sekolah tidak mengeluarkan biaya untuk dapat menikmati fasilitas ini. Meskipun harga yang ditawarkan merupakan harga khusus sektor pendidikan, sekolah tetap harus merogoh kocek untuk membayar perangkat hardware yang dapat diangsur hingga 12 kali dan membayar tagihan internet setiap bulannya.

''Kolaborasi yang dilakukan dengan IM2 ini merupakan salah satu upaya Intel untuk mencapai pertumbuhan dua kali lipat dari pertumbuhan rata-rata jumlah pengguna akses broadband wireless sebelum 2012,'' kata Budi. (ci1/mth )