Ujian Nasional Akan Dipercepat karena Pemilihan Umum 2009

Mendengar wacana akan dipercepatnya Ujian Nasional 2009, saya sebagai pelajar SMA merasa keberatan. Pemerintah berwacana untuk mempercepat UN agar tidak bertabrakan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 yang rencananya dilaksanakan pada bulan April 2009.

Yang menjadi masalah, ujian nasional yang akan diselenggarakan meliputi enam mata pelajaran. Bahan yang akan diuji mencakup keseluruhan materi selama tiga tahun untuk SMA dan SMP, serta enam tahun untuk SD. Untuk mendapatkan nilai yang baik tentu membutuhkan persiapan matang menghadapi UN tersebut. Jika UN dipercepat menjadi bulan Februari atau Maret 2009, berarti keseluruhan proses belajar selama 30 bulan akan dirangkum dalam waktu satu sampai dua bulan. Apakah pelajar akan mendapat hasil maksimal?

Pemerintah seyogianya belajar dari pengalaman. Tingkat kelulusan UN 2008 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Di Jakarta saja sebanyak 7.991 siswa SMA/SMK tidak lulus UN. Hal ini mungkin disebabkan bertambahnya jumlah mata pelajaran yang diuji, tetapi mereka tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk mengulang pelajaran semasa SMA/SMK. UN 2008 juga diwarnai kericuhan tentang kebocoran soal, guru-guru yang berusaha membantu para siswa mengerjakan soal, dan para siswa sendiri yang berbuat curang demi lulus UN.

Bisa dibayangkan jika siswa hanya diberikan waktu satu sampai dua bulan untuk mempersiapkan UN dengan jumlah mata pelajaran yang setara dengan tahun sebelumnya, akan ada berapa banyak siswa yang tidak lulus? Ada berapa banyak lagi siswa yang tertangkap berbuat curang untuk mendapatkan nilai baik? Tentu ini tidak sesuai dengan esensi UN yang ingin meningkatkan kecerdasan bangsa.

GADIS Jalan Alam Pesanggrahan VI, Cinere, Depok

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/27/0039457/redaksi.yth

Hasil UN Diperhitungkan untuk Masuk ke PTN - Kredibilitas UN Harus Ditingkatkan

Jakarta, Kompas - Perguruan tinggi negeri terbuka untuk menerima hasil ujian nasional tingkat SMA/SMK/MA sebagai salah satu pertimbangan masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Namun, perguruan tinggi negeri mensyaratkan ujian nasional harus terjamin kredibilitasnya.

"Pembicaraan ke arah itu sudah ada, tinggal teknisnya saja. Tetapi, pelaksanaan UN (ujian nasional) yang sekarang ini masih perlu dikaji lagi supaya kredibilitas UN itu tidak lagi diragukan siapa pun," kata Djoko Santoso, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seusai pertemuan dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta, Rabu (17/9). Saat ini UN diselenggarakan oleh BSNP dan Depdiknas.

Djoko yang juga Rektor Institut Teknologi Bandung menjelaskan, jika kredibilitas UN akhirnya dapat diterima PTN, bisa saja seleksi masuk PTN nanti tidak lagi menguji kompetensi pelajaran yang sudah diujikan saat UN seperti saat ini.

Seleksi masuk PTN bisa diarahkan untuk tes potensi akademik atau kemampuan skolastik calon siswa.

Tes masuk ke perguruan tinggi seperti seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) juga menguji kemampuan Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS yang sebenarnya sudah diujikan di UN SMA/SMK/MA.

Akan tetapi, tujuan tes di UN dinilai lebih sebagai tes prestasi, sedangkan PTN membutuhkannya sebagai tes prediksi kemampuan seseorang.

"Harus ada pembenahan dalam pelaksanaan atau penilaian, misalnya melibatkan perguruan tinggi, sehingga kredibilitas UN kuat untuk menunjukkan kemampuan akademik siswa," kata Rochmat Wahab, Pj Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Bobot hasil UN

Ketua BSNP Djemari Mardapi mengatakan, BSNP meminta perguruan tinggi untuk juga memberi bobot hasil UN dalam penerimaan calon mahasiswa. Berapa besarnya bobot hasil UN diserahkan kepada setiap perguruan tinggi sesuai dengan otonomi kampus.

Menurut Djemari, berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

"Bisa saja perguruan tinggi dilibatkan dalam pelaksanaan UN. Kami mendukung hasil UN dipakai sebagai salah satu pertimbangan masuk perguruan tinggi negeri," ujar Mardapi. Meski demikian, sejumlah pembenahan harus dilakukan sehingga UN lebih berkualitas. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/18/00212043/hasil.un.diperhitungkan.untuk.masuk.ke.ptn

Dian Nitami Prihatin Ujian Nasional

Seperti umumnya orangtua, pemain film Dian Nitami (37) pun merasa prihatin pada pelaksanaan ujian nasional atau UN. Ibu empat anak ini tak habis pikir, mengapa UN menimbulkan masalah dan menjadi momok bagi siswa.

Keprihatinan Dian makin besar karena si sulung, Amanda Anette Syarief (15), sekarang duduk di kelas IX. "Memang masih lama UN-nya. Tapi aku ingin mendampingi dia dari jauh-jauh hari supaya dia siap menghadapi UN nanti," katanya.

Alasan inilah yang membuat Dian mengurangi kegiatannya di dunia hiburan. Dia memilih lebih banyak bekerja di Anala Manajemen, perusahaan kehumasan yang didirikannya tiga tahun silam.

"(Aku) muncul di televisi cukup sesekali saja, supaya eksis aja," kata Dian sambil tertawa.

Dian yang antara lain bermain dalam film Lintar ini menambahkan, sebagai pembaca surat kabar, hatinya miris membaca ada siswa tak lulus UN hanya karena nilai salah satu mata pelajaran yang diujikannya di bawah standar.

"Ini kan enggak adil. Di zamanku dulu, yang menentukan kelulusan ya sekolah, bukan nilai ujian saja. Kan mereka (guru) yang paling tahu kelebihan dan kekurangan anak didiknya," kata perempuan bernama lengkap Dian Meutia Nitami ini. (DOE)

http://cetak.kompas.com/namaperistiwa 29/08/2009

Guru Mengadu ke DPRD - Pemerintah Dianggap Memusuhi Guru

Bandung, Kompas - Sejumlah guru yang tergabung dalam berbagai organisasi guru, Jumat (1/8), mengadu ke DPRD Kota Bandung. Mereka meminta DPRD Kota Bandung mendesak Wali Kota Bandung membatalkan surat keputusannya tentang sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada aktivis guru Iwan Hermawan.

Guru-guru tersebut, antara lain, tergabung dalam Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Aspirasi Guru Independen (FAGI), Koalisi Pendidikan Kota Bandung, Dewan Pendidikan Kota Bandung, dan Gerakan Mahasiswa Pendidikan Nasional.

Wali Kota Bandung menjatuhkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat satu tahun kepada Iwan Hermawan berdasarkan surat rekomendasi dari Menteri Pendidikan Nasional. Iwan dituding menyebarkan berita bohong telah terjadi kebocoran penyelenggaraan ujian nasional.

Sejumlah guru menilai, sanksi tersebut sengaja dijatuhkan pemerintah untuk menimbulkan efek takut dan trauma mengkritik pemerintah dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN).

"Apalagi sanksi disiplin ini dibacakan terbuka di depan khalayak. Kan, yang namanya sanksi disiplin seharusnya diberi tahu secara tertutup," tutur Ahmad Taufan, Ketua I FAGI.

Arif Ramdhani, anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, mengatakan, pihaknya berjanji akan segera memanggil Pemerintah Kota Bandung, termasuk Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengawasan Daerah.

Memusuhi guru

Praktisi dan aktivis pendidikan, Prof. Winarno Surachmad, dalam sebuah diskusi terbatas di Bandung, Jumat (1/8), mengatakan, sanksi tersebut menunjukkan sikap represif pemerintah terhadap guru. Ini menjadi preseden buruk karena guru dimusuhi dan belum ditempatkan sebagai mitra pemerintah. "Pemerintah seolah-olah tidak pernah salah," ujarnya.

Ketua Umum FGII Suparman mengatakan, pemerintah tidak mempunyai alasan patut untuk menghukum Iwan Hermawan dan guru-guru lainnya yang melakukan kontrol terhadap UN.

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Muhammad Sofyan mengatakan, berdasarkan penelusurannya, informasi soal kebocoran UN yang disampaikan Iwan ternyata hanya isu sehingga Iwan pantas dijatuhi sanksi. (JON/ELN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/02/0102302/guru.mengadu.ke.dprd

Tim Advokasi Menggugat ke PTUN, Sanksi Guru, Kebijakan Depdiknas

Bandung, Kompas - Putusan sanksi disiplin yang dijatuhkan Wali Kota Bandung terhadap Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan merupakan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas, tentang ujian nasional. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa mengabaikannya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Evi S Shaleha, Kamis (31/7), mengatakan, sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun terhadap Iwan Hermawan sepenuhnya mengacu pada rekomendasi Mendiknas.

"Ujian nasional ini kewenangannya, kan, ada di pusat, bukan daerah. Departemen (Depdiknas) pula yang tahu persis standar dan kategori pelanggaran yang dilanggar. Apalagi Depdiknas sendiri, kan, sudah menurunkan tim investigasi (inspektorat jenderal)," tuturnya.

Atas dasar itu, sanksi disiplin berkategori sedang yang dijatuhkan kepada Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) ini tidak lagi melalui proses pemeriksaan Badan Pengawas Daerah. Padahal, justru tidak adanya proses pemeriksaan di daerah ini, termasuk pemanggilan dari Bawasda yang sebelumnya diprotes Iwan dan Dewan Pengurus Pusat FGII. "Dalam era otonomi daerah tetap ada hal-hal yang sifatnya sentralistik macam ini," kata mantan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung ini. Ia pun membantah bahwa putusan ini bagian dari upaya pembungkaman terhadap aktivis pendidikan.

Namun, Evi menyesalkan dan kaget terhadap tindakan Iwan yang mengadukan kasus itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Ombudsman Nasional. "Ia (Iwan), kan, seorang PNS (pegawai negeri sipil). Dan, kasus ini terkait disiplin PNS. Bukankah lebih baik diselesaikan saja lebih dulu lewat mekanisme disiplin PNS?" ujarnya.

Tim advokasi Iwan telah bersiap-siap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bilamana keberatan dan banding administratif yang telah diajukan pada Selasa (29/7) ditolak. Agung Hermawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung menilai putusan Wali Kota Bandung No. 862/Kep. 611-Peg/2007 yang dijadikan dasar sanksi disiplin itu cacat hukum. Karena, surat peringatan dari Komnas HAM yang dikeluarkan 6 Juni 2007, 12 hari sebelum rekomendasi Mendiknas itu dikeluarkan, tidak diindahkan dan dijadikan pula dasar putusan. "Pak Iwan ini, kan, menyampaikan fakta adanya SMS (pesan singkat) berisi bocoran jawaban UN palsu yang beredar. Tuduhan itu meresahkan, harus bisa dibuktikan," tuturnya.

Iwan Hermawan mengatakan, keputusan akan membawa kasus ini ke PTUN akan menunggu hasil pemeriksaan Komnas HAM. (JON)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/01/0108394/sanksi.guru.kebijakan.depdiknas

Siswa SD/SMP Belum Menerima, Distribusi Ijazah Kacau

Jakarta, Kompas - Distribusi ijazah sebagai tanda kelulusan siswa SD dan SMP di sejumlah daerah, hingga Selasa (8/7), mengalami kekacauan dan belum diterima para siswa. Meskipun tidak sampai mengganggu proses pendaftaran siswa ke sekolah baru, lambannya pemberian ijazah ini membuat siswa khawatir.

"Belum tahu kapan ijazah diberikan. Kata guru, nanti akan dihubungi," kata seorang siswa sekolah dasar di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Siswa lainnya mengatakan, saat mendaftar ke SMP, terpaksa memakai surat keterangan lulus dari sekolah yang mencantumkan nilai ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN). "Sampai daftar ulang di SMP yang diterima, saya belum pakai ijazah asli karena memang belum ada," kata siswi sekolah dasar negeri di Jakarta Selatan.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah orangtua siswa sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat, dan Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. "Alasan sekolah, blangko ijazah belum dikirim dari provinsi ke dinas kabupaten sehingga belum bisa diterima sekolah," kata orangtua siswa sekolah dasar di Tangerang.

Bukan cuma siswa lulusan sekolah dasar, siswa lulusan SMP juga mengalami nasib serupa, belum menerima ijazah sebagai tanda kelulusan.

"Anak saya cuma diberi surat keterangan hasil ujian nasional yang sudah ada nilainya. Ini yang dipakai untuk mendaftar ke SMA. Pihak sekolah bilang ijazah keluar sekitar sebulan setelah kelulusan tanggal 21 Juni lalu," kata Ny Zitta, warga Bekasi.

Kerepotan dialami sejumlah orangtua siswa yang anaknya akan pindah ke luar Pulau Jawa, mengikuti tugas orangtuanya. Mereka harus tetap berhubungan dengan sekolah asal anaknya untuk menanyakan ijazah, padahal mereka segera berangkat ke luar Pulau Jawa.

Baru diterima

Turman, Kepala SD Negeri Nanggung 01, Kabupaten Serang, Banten, mengatakan, blangko ijazah baru diterima pihak sekolah Sabtu pekan lalu. "Diperlukan waktu untuk menulis secara hati-hati, karena tidak boleh salah, sehingga terlambat diterima siswa," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Eko Endang Koswara mengatakan, untuk blangko ijazah ini dikirim dari pemerintah pusat. Sekitar seminggu setelah pengumuman kelulusan, blangko ijazah itu sudah dikirim ke kabupaten/kota hingga sekolah.

"Pembagian ijazah bisa jadi tidak serentak karena tergantung sekolah bisa cepat menyelesaikan penulisan atau tidak. Tapi, prinsipnya, meski ijazah belum diterima, tetap tidak mengganggu penerimaan siswa baru. Sekolah, kan, sudah mengeluarkan surat keterangan hasil UN," tutur Eko.

Burhanuddin Tolla, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, mengatakan, idealnya, ijazah sudah bisa dite- rima siswa sebelum penerimaan siswa baru. Blangko ijazah SMP dan SMA/SMK sudah dikirim tidak lama setelah pengumum- an lulus. Adapun blangko ijazah SD disediakan pemerintah provinsi.

"Supaya bisa dikontrol dengan baik, pengiriman blangko ijazah itu disesuaikan dengan jumlah siswa lulus plus cadangan. Seharusnya, untuk blangko ijazah ini tidak ada masalah lagi karena sudah jauh-jauh hari dikirim ke provinsi," kata Burhanuddin. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/09/01132760/distribusi.ijazah.kacau

KELULUSAN UN TERTINGGI DI DKI JAKARTA

Tanggal Berita: 24 - 06 - 2008 I Tingkat kelulusan ujian nasional (UN( tingkat SMP/MTs di DKI Jakarta tahun 2008 tertinggi di seluruh Indonesia. Diharapkan Jakarta akan terus menjadi barometer pendidikan bagi sekolah lain di Indonesia.

Sukesti Martono, Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI Jakarta mengatakan, pihaknya akan melaporkan pada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tentang angka kelulusan SMP dan MTs tersebut. "Saya akan laporkan kepada gubernur bahwa angka kelulusan SMP di Jakarta tertinggi se-Indonesia," ujarnya, Jumat (20/6). Rencananya pemerintah secara serempak akan mengumumkan kelulusan murid SMP/MTs Sabtu (21/6) pagi.

Untuk wilayah DKI Jakarta Sendiri, sejak Jumat (20/6) ini Dinas Dikdas telah mendistribusikan hasil ujian nasional itu ke masing-masing rayon. Nantinya dari rayon langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah dan dari sekolah dikirim ke murid dengan melalui Pos Mandiri. Selain itu, pihak sekolah juga akan mengumumkan hasil ujian tersebut di masing-masing sekolah.

"Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari pengumpulan murid-murid di sekolah dan arak-arakan di jalan setelah setelah mendengar pengumuman kelulusan," tukas Sukesti. Sukesti yang didampingi Kasubdis SMP Dinas Dikdas Saefullah, Kasubdis SD, Chanrawaty, Humas Dikdas Bemmy Indianto mengumumkan bahwa dari jumlah 116.254 murid SMP negeri/swasta yang mengikuti UN pada 5-8 Mei lalu, ternyata hanya 15 murid (0,01 %) yang dinyatakan tidak lulus.

Pelaksanaan UN tahun 2008 untuk murid SMP, SMPLB, dan MTs negeri/swasta kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya tahun ini ada penambahan mata pelajaran yang turut diujikan dalam UN yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Secara keseluruhan, perolehan nilai rata-rata para murid SMP di DKI itu mencapai nilai 7,35 atau di atas nilai terendah rata-rata yang menjadi persyaratan kelulusan yakni 5,25. Selain itu, ternyata banyak juga murid yang memperoleh nilai tertinggi dalam setiap mata pelajaran yang diujikan. Rinciannya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia nilai tertinggi 9,80 diraih oleh 7.604 murid, Bahasa Inggris nilai tertinggi 10,00 diraih oleh 180 murid, Matematika nilai tertinggi 10,00 diraih oleh 1.379 murid, dan Ilmu Pengetahuan Alam nilai teringgi 10,00 diraih oleh 25 murid.

Jika dibandingkan dengan perolehan nilai rata-rata per mata pelajaran pada pelaksanaan UN tahun lalu, tahun ini terjadi peningkatan. Pada tahun 2006/2007 lalu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia nilai rata-rata 7,54 Bahasa Inggris (6,81), Matematika (6,99), IPA (-). Sedangkan tahun 2007/2008 ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia (7,86), Bahasa Inggris (7,29), Matematika (7,06) dan IPA (7,22).

Adapun nilai rata-rata per wilayah Jakarta Selatan meraih perolehan nilai rata-rata tertinggi yakni 29,67. Disusul Jakarta Timur (29,33), Jakarta Utara (29/16), Jakarta Barat (29,00), Kepulauan Seribu (28,97), dan Jakarta Pusat (28,95).

Untuk sekolah terbaik yang masuk dalam 10 besar SMPN 115, SMPN 41, SMPN 109, SMPN 30, SMPN 19, SMPN 44, SMPN 85, SMPN 255, SMPN 103 dan SMPN 216. Untuk sekolah swasta yaitu Sekolah Kanisius, Santa Ursula, BPK 2 Penabur, Lab Schoool Kebayoran, IPEKA Puri, BPK 4 Penabur, Kristen Ketapang, Islam Al Ishar, BPK 6 Penabur, dan Lab School Jakarta.

Untuk murid terbaik antara lain diraih oleh Ratu Meidina (SMPN 115) dengan perolehan nilai Bahasa Indonesia (9,40), Bahasa Inggris (9,80), Matematika (10,00), IPA (9,75).

Menyusul kemudian Nuke Ferdilia Prasiwi dengan nilai Bahasa Indonesia (9,55), Bahasa Inggris (9,60), Matematika (10,00), IPA (9,50) dan Sherry Almira Puspita dengan perolehan nilai Bahasa Indonesia (9,40), Bahasa Inggris (10,00), Matematika (9,75), IPA (9,75).

Menanggapi tingginya nilai angka kelulusan untuk mata pelajaran IPA, Sri Astuti Ketua MGMP IPA (Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA) DKI Jakarta, bersyukur karena ternyata hampir 100 persen murid SMP di Jakarta dapat mengerjakan mata pelajaran IPA dalam UN. "Walaupun new comer tapi oke kan. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih baik lagi," ujarnya kepada beritajakarta.com.

Sukesti Martono menjelaskan, untuk murid berprestasi yang masuk dalam 10 besar, pihaknya menghimbau pada perusahan yang peduli terhadap pendidikan memberikan perhatian terhadap mereka.
http://www.dikdasdki.go.id/berita.php?berita=pilihan&id=261

Mereka Berhasil Mendapat Nilai Sempurna dalam Ujian Nasional

KOMPAS/BONI DWI PRAMUDYANTO / Kompas Images Anggun Maretha Indraswari (17), lulusan program IPS SMA Negeri I Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Rabu (18/6), rajin belajar di tengah kehidupan keluarga yang sangat sederhana. Ia berhasil meraih nilai 10 untuk Matematika dalam Ujian Nasional 2008.

Saut Sandraiz (19) menyatakan tidak menyangka akan meraih nilai tertinggi untuk ujian nasional tingkat sekolah menengah atas se-Lampung 2008.

Namun, saat ditemui di sekolahnya, SMAN 2 Bandar Lampung, Rabu pekan lalu, remaja itu mengaku memang belajar sangat ngoyo karena ingin mendapatkan hasil terbaik.

Cerdas, tekun, bahkan ngoyo menjadi modal para siswa yang berhasil mendapatkan nilai "sempurna" alias 10 pada mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional. Prestasi mereka tidak lepas dari dukungan dan dorongan dari orangtua serta guru sekolah.

Selain Saut, Kompas menemui Sulistyo Putranto yang juga dari Lampung, Anggun Maretha Indraswari dan Yuniarti dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan; Arrosyi Nilasari dan Ignatius Yudha Krisdhanarto dari DI Yogyakarta; Yosua, Ridho Dewanto, dan Bestman Simamora dari Balikpapan.

Saut menuturkan, ayahnya, DL Tobing, adalah sosok yang perfeksionis dan keras. Ayahnya selalu menekankan kepada Saut untuk bekerja dengan hasil maksimal. "Saya termotivasi untuk mendapatkan hasil terbaik dan menjadi contoh untuk tiga adik saya," kata Saut, sulung dari empat bersaudara.

Untuk mencapai targetnya, Saut mengikuti baik bimbingan belajar maupun uji coba tes UN di sekolah ataupun di lembaga lain di luar sekolah. Di rumah, ia rajin mengulang pelajaran. Jika biasanya belajar dua jam sehari, memasuki semester kedua kelas tiga, ia menambah waktu belajar selama ia mampu. "Saya maunya belajar terus," kata Saut yang juga meraih nilai tinggi dalam ujian nasional SMP 2005, yaitu 27,49 untuk tiga mata pelajaran.

Saat ujian nasional SMA 2008, Saut mendapat nilai akumulasi 57,40. Nilai 10 ia peroleh untuk mata pelajaran Biologi, Matematika 9,75, Kimia 9,75, Fisika 9,5, Bahasa Indonesia 9,20, dan Bahasa Inggris 9,20.

Sama seperti Saut, Sulistyo rajin mengikuti bimbingan belajar dan uji coba tes UN yang diselenggarakan lembaga bimbingan belajar. Sebagai anak kos, Sulistyo termasuk sangat disiplin. Ia belajar keras dengan kesadaran sendiri, tanpa diawasi orang tuanya yang tinggal di kompleks PT Gunung Madu Plantation di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Padahal, sebagai remaja, godaan untuk bermain bersama teman-temannya cukup besar.

"Orangtua sudah mengirim saya jauh-jauh ke Bandar Lampung, saya harus membalas dengan memberikan yang terbaik," ujar Sulistyo, sulung dari dua bersaudara itu.

Hasilnya, Sulistyo mendapat nilai tertinggi kedua di Lampung, 56,75. Nilai 10 ia peroleh untuk mata pelajaran Biologi. Adapun Matematika 9,75, Fisika 9,50, Kimia 9,50, Bahasa Indonesia 9,40, dan Bahasa Inggris 8,60.

Kini Saut dan Sulistyo diterima di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. "Saya diterima di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia," kata Sulistyo.

Berbeda dengan Saut dan Sulistyo, Anggun dan Yuniarti tidak cukup beruntung bisa ikut bimbingan belajar di luar sekolah.

Meski demikian, Anggun berhasil duduk di peringkat lima besar nilai tertinggi tingkat SMA se-Sumatera Selatan. Nilai kumulatifnya 54,6. Pada Matematika ia mendapat nilai 10.

Saat ditemui di rumahnya, di Kompleks RSS Bhakti Guna, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu, Anggun yang baru saja lulus dari SMA Negeri I Indralaya tengah menyapu halaman.

Siswa jurusan IPS itu menuturkan, ia rajin menabung uang jajannya agar bisa membeli buku-buku latihan soal ujian.

Pelajaran tambahan yang diperoleh Anggun hanya dari sekolah yang berlangsung siang seusai jam pelajaran sampai sore hari. Setelah itu, dia belajar bersama beberapa teman sekolahnya untuk mengulang pelajaran.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya Puadi menyatakan, Anggun termasuk siswa yang cerdas. Ia sering menduduki peringkat empat di sekolah dengan nilai rata-rata 8,3. "Selain itu, sebelum UN berlangsung, kami berdialog dengan orangtua siswa dan meminta agar ada jam belajar di rumah," ucap Puadi.

Menurut Anggun, keberhasilannya berkat dukungan orangtua dan para guru. Mereka menyemangati dan mendampingi proses belajar Anggun.

Yuniarti, teman Anggun di jurusan IPS di sekolah yang sama, juga mendapat nilai 10 untuk Matematika. Ia tinggal di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya.

Menurut Yuniarti, ia tidak pernah malu bertanya kepada guru. Ia sering ke perpustakaan sekolah untuk menambah pemahaman dari buku-buku pelajaran yang tidak ia miliki. Ia juga rajin mengikuti kelompok belajar bersama di sekolah.

Di Yogyakarta, Arrosyi Nilasari (18), siswa jurusan IPS SMAN 6, mengaku bangga memperoleh nilai 10 dalam Matematika. "Rasanya puas sekali. Kerja keras, latihan soal yang terkadang sampai membosankan, tidak sia-sia," katanya.

Ketekunan berlatih juga menjadi kunci keberhasilan siswa SMA Kolese De Britto, Ignatius Yudha Krisdhanarto (18), memperoleh nilai 10 untuk Ekonomi. "Saya belajar dari soal-soal yang dikerjakan, materinya dan berbagai model soal untuk materi tersebut. Dari situ, saya buat mind map untuk mempermudah belajar," katanya.

Di Kalimantan Timur, ada Yosua, murid jurusan IPA Internasional SMAN 1 Balikpapan yang mendapat nilai 10 untuk Matematika.

Sebagaimana siswa lain, kunci keberhasilannya adalah rajin belajar, mengerjakan soal, serta ikut bimbingan belajar. Hal serupa dilakukan Ridho Dewanto dan Bestman Simamora, teman Yosua yang juga meraih nilai 10 untuk Matematika. Hal yang sama dilakukan Windu Wuringhati, siswa IPS di SMAN 1 Balikpapan, yang meraih nilai 10 untuk Ekonomi.

Mereka berusaha membuktikan masih ada harapan bagi bangsa Indonesia. Tentu saja dengan ketekunan dan kerja keras. (ONI/HLN/DYA/BRO)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/24/0152484/mereka.berhasil.mendapat.nilai.sempurna.dalam.ujian.nasional

Rendah, Minat Siswa Ikuti UN Pendidikan Kesetaraan

Rendah, Minat Siswa Mengikuti UNPK

Selasa, 24 Juni 2008 | 01:39 WIB

Jakarta, Kompas - Minat siswa yang tak lulus ujian nasional untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK di berbagai daerah relatif rendah. Belum diketahui penyebab rendahnya minat siswa mengikuti UNPK yang dimulai Selasa (24/6) ini.

Di Samarinda, Kalimantan Timur, misalnya, hanya 4.694 pelajar yang akan mengikuti UNPK Paket C atau setingkat SLTA. Jumlah itu masih ditambah 55 siswa SLTA yang tak lulus ujian nasional tahun ini.

"Dari 854 siswa yang tak lulus ujian nasional tahun ini, cuma 55 orang yang mendaftar ikut Paket C," kata Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pembinaan Generasi Muda Dinas Pendidikan Kaltim Rustinah Rasyid.

Ujian Paket C, menurut Rustinah, dilaksanakan pada 24-27 Juni. Soal-soal sudah didistribusikan ke-14 kabupaten dan kota di Kaltim. Peserta ujian Paket C yang lulus akan mendapatkan ijazah setara SLTA yang bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi.

Rustinah mengemukakan, warga Kaltim juga ada yang ikut ujian Paket B setara SLTP dan Paket A setara SD. Jumlah siswa yang mengikuti ujian Paket B 3.683 orang, sementara jumlah siswa yang mengikuti Paket A 1.366 orang.

Di Jawa Timur, sebanyak 6.018 pelajar SMA/MA direncanakan mengikuti UNPK. Mereka akan ujian bersama 24.378 warga peserta kejar paket C.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim Rasiyo mengatakan, pihaknya mendaftarkan semua pelajar yang tidak lulus UN untuk ikut UNPK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pencetakan naskah soal. "Tidak ada waktu kalau menunggu," ujar Rasiyo.

Sampai Senin (23/6) sore, sebagian besar kabupaten/kota di Jatim melaporkan jumlah pelajar yang telah mendaftar. Hanya beberapa pelajar yang tak mendaftar UNPK. "Sebagian pelajar SMK memang tidak mendaftar," ujar Rasiyo.

Di Jatim, terdapat 4.047 pelajar SMK yang tidak lulus UN. Mereka dan pelajar SMA yang juga tidak lulus ditawari dua opsi. Pertama, mengikuti UNPK dengan ijazah pendidikan kesetaraan. Kedua, mengulang sekolah satu tahun lagi untuk ikut UN tahun 2009. "Ijazah PK diakui negara dan bisa diterima untuk melamar kerja maupun mendaftar sekolah," kata Rasiyo.

Selain pelajar, UNPK paket C diikuti 24.378 warga. Peserta wajib mendapat nilai rata-rata minimal 5,25 atau setara UN tanpa satu pun nilai 4,25 pada salah satu mata ujian.

Peserta bisa saja mendapat nilai minimal 4,00 pada satu mata ujian. Namun, peserta wajib mendapat nilai 6,00 pada mata ujian lain.

Pada UNPK peserta kelompok IPA akan diujikan Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Sementara peserta UNPK kelompok IPS akan diujikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. (BRO/RAZ)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/24/01393627/rendah.minat.siswa.mengikuti.unpk

99,99 Persen Siswa SMP Lulus UN

Friday, 20 June 2008

Kota, Warta Kota Tingkat kelulusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta di DKI Jakarta lewat ujian nasional (UN) pada tahun ajaran 2007/2008 mencapai 99.99 persen. Dari 116.254 siswa yang mengikuti UN dan ujian susulan tingkat SMP tahun 2008, sebanyak 116.239 siswa dinyatakan lulus dan hanya 15 siswa yang dinyatakan tidak lulus atau hanya 0,01 persen. Pelaksanaan UN pada tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya karena ada penambahan mata pelajaran yang diujikan, yakni ilmu pengetahuan alam (IPA). Berarti ada empat mata pelajaran yang diujikan dalam UN kali ini, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Menurut Kasubdis Pendidikan SMP Diknas Dikdas DKI, Saefullah, secara keseluruhan perolehan nilai rata-rata UN para siswa SMP di Provinsi DKI Jakarta adalah 7,35. Nilai rata-rata dari persyaratan kelulusan UN adalah 5,25. Selain itu, banyak pula siswa yang memperoleh nilai sempurna (10,00) untuk beberapa mata pelajaran yang diujikan. "Pada mata pelajaran metematika ada 1.379 siswa yang memperoleh nilai sempurna, sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris ada 180 siswa dan mata pelajaran IPA ada 25 siswa," katanya. Peringkat pertama atau nilai UN tertinggi diraih oleh Ratu Meidina, siswa dari SMPN 115. Ia memperoleh nilai total UN 38,95 dengan rincian bahasa Indonesia 9,40, bahasa Inggris 9,80, matematika 10.00 dan IPA 9,75. Sedangkan peringkat kedua diraih oleh dua orang siswa dengan nilai total UN sama, yakni 38,90. Mereka adalah Nuke Ferdilia Prasiwi, siswi SMPN 9, dan Sherry Almira Puspita, siswi SMPN 115. Peringkat selanjutnya diraih oleh Elita Yulianti, siswa SMP Kristen Kurnia. Elita mendapat nilai 10.00 untuk dua mata pelajaran, yakni matematika dan IPA. Lima besar SMPN yang memiliki nilai rata-rata UN tertinggi adalah SMPN 115 Jakarta Selatan dengan nilai rata-rata 35.82, SMPN 41 Jakarta Selatan dengan nilai rata-rata 34.49, SMPN 109 Jakarta Timur dengan nilai rata-rata 34.39, SMPN 30 Jakarta Utara dengan nilai rata-rata 34.21, dan SMPN 19 Jakarta Selatan dengan nilai rata-rata 34.19. Kelima besar SMP negeri yang memiliki nilai UN tertinggi tersebut memiliki tingkat kelulusan siswa 100 persen atau seluruh siswa mereka yang mengikuti UN dinyatakan lulus. Untuk SMP swasta, peringkat pertama diraih SMP Kanisius Jakarta Pusat dengan nilai rata-rata 36,37. Peringkat selanjutnya adalah SMP Santa Ursula Jakarta Pusat dengan nilai rata-rata 35.87, SMP Katolik 2 Penabur Jakarta Pusat dengan nilai rata-rata 35.77, SMP Labschool Kebayoran Jakarta Selatan dengan nilai rata-rata 35.50, dan SMP Katolik Ipeka Puri Jakarta Barat dengan nilai rata-rata 35.33. Kelima SMP swasta yang termasuk dalam peringkat lima besar tersebut memiliki tingkat kelulusan UN 100 persen. (bum) PERINGKAT UN SMP 2008 Nama Sekolah Rata-Rata UN SMP Kanisius Jakpus 36,37 SMP Santa Ursula Jakpus 35.87 SMPN 115 35.82 SMPK 2 Penabur Jakpus 35.77 SMP Labschool Kebayoran 35.50 SMP Katolik Ipeka Jakbar 35.33. SMPN 41 34.49 SMPN 109 34.39 SMPN 30 34.21 SMPN 19 34.19. Sumber: Dinas Dikdas DKI Jakarta

UN SMP Harus Dievaluasi - Ketidaklulusan Siswa Banyak dalam Pelajaran Bahasa Indonesia

Kompas/Lasti Kurnia / Kompas Images Murid-murid kelas VI, SD Negeri Cikondang 01, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menerima ucapan selamat dari para guru sambil membawa amplop berisi pengumuman kelulusan ujian akhir, Sabtu (21/6). Sebanyak 33 siswa kelas VI di sekolah terpencil tersebut dinyatakan lulus UASBN.

Jakarta, Kompas - Sejumlah kepala sekolah di luar Jakarta meminta agar ujian nasional atau UN untuk siswa sekolah menengah pertama dievaluasi. Sebab, penyelenggara UN SMP beranggapan, sarana dan prasarana sekolah serta kualitas guru di luar daerah sama dengan Jakarta.

"Padahal, kondisinya sangat jauh berbeda. Tidak bisa kondisi kami disamakan dengan sekolah- sekolah di Jawa yang fasilitasnya lengkap serta jumlah dan kualitas gurunya memadai," kata sejumlah kepala sekolah di Palembang, Bandar Lampung, dan Kalimantan, Sabtu (21/6), seusai mengetahui banyaknya siswa mereka yang tak lulus ujian.

Siswa yang tak lulus, berdasarkan pantauan Kompas, banyak terdapat di SMP-SMP yang terletak di pinggir Kota Bandar Lampung. Mereka umumnya berasal dari keluarga kurang mampu yang ditunjukkan dengan surat keterangan ketua rukun tetangga. Siswa-siswa ini pun umumnya membantu orangtua mereka bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.

Bagi siswa yang tidak lulus, Dinas Pendidikan Lampung membuka pendaftaran untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket B. UNPK Paket B tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 1-3 Juli 2008. Tahap kedua diselenggarakan pada 17 November 2008.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Hery Suliyanto mengatakan, peserta UNPK 2008 Paket A setara SD di Lampung sudah terdaftar sebanyak 437 orang, Paket B setara SMP sebanyak 3.052 orang, dan Paket C setara SMA sebanyak 2.941 orang.

Bahasa Indonesia rendah

Di Palembang, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan mencatat, sekitar 50 persen dari 1.397 siswa SMP tidak lulus ujian nasional 2008 karena nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia mereka rendah.

Ketua Tim Ujian Nasional Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan Irianto, Minggu di Palembang, mengatakan, jumlah siswa SMP di Provinsi Sumsel yang tidak lulus UN mata pelajaran Bahasa Indonesia mencapai 600 siswa, 300 siswa tidak lulus dalam mata pelajaran Matematika, 300 siswa lainnya tidak lulus dalam pelajaran Bahasa Inggris, dan 200 siswa tidak lulus dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

"Dari data bisa dilihat Bahasa Indonesia penyebab tertinggi ketidaklulusan," kata Irianto.

Dengan hasil tersebut, Irianto menjelaskan, angka kelulusan SMP di Sumsel tahun ini relatif tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007, yakni sebesar 98,6 persen. Di sisi lain, angka ketidaklulusan mencapai 1,4 persen. Total peserta UN SMP di Sumsel mencapai 99.146 siswa.

Di Jawa Barat, jumlah siswa yang berhasil menempuh ujian nasional SMP naik 0,51 persen, yakni dari tingkat kelulusan 98,43 persen menjadi 98,94 persen. Tahun ini jumlah siswa yang lulus UN SMP di Jabar mencapai 411.866 siswa, dengan rata-rata nilai kelulusan 7,41.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dadang Dally mengatakan, itu menunjukkan peningkatan kualitas angka kelulusan dibandingkan dengan nilai kelulusan standar nasional yang hanya 5,25.

Peningkatan jumlah dan nilai kelulusan terjadi pula di tingkat madrasah tsanawiyah (MTs) dan SMP terbuka di Jabar. Tahun ini, pada tingkat MTs, 130.266 siswa lulus dengan nilai rata-rata 7,45. Sementara pada tingkat SMP terbuka, yang diikuti 21.249 siswa, lulus dengan nilai rata-rata 6,73.

Di Tegal, Jawa Tengah, angka kelulusan siswa SLTP naik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Kota Tegal Titik Andarwati mengatakan, jumlah SMP yang mencapai kelulusan 100 persen tahun ini sebanyak enam sekolah. Tahun lalu, SLTP yang mencapai kelulusan 100 persen hanya dua sekolah. (A04/A15/WIE/ONI/HLN/EVY)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/23/00122436/un.smp.harus.dievaluasi

Hasil UN SMP dan SMA - DKI dan Bali Terbaik, NTT Terburuk

[JAKARTA] Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) secara resmi mengumumkan rata-rata ketidakkelulusan ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat tahun 2008 ini mencapai 8,27 persen.

Sedangkan, ketidaklulusan UN tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat, mencapai 7,25 persen.

Hal itu dikemukakan Ketua Panitia UN dari BSNP, Jaali di Jakarta, Kamis (19/6). "Ketidaklulusan SMP terendah dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu hanya 0,02 persen, sedangkan ketidaklulusan SMA terendah diraih Bali, yaitu 1,32 persen.

Angka ketidaklulusan (gagal, Red) UN paling tinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni untuk SMP 52,64 persen dan SMA 32,79 persen," ujar Jaali yang didampingi Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, Burhanuddin Tolla dan Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, Ella Yulaelawati.

Pada kesempatan itu, BSNP meralat pemberitaan di media massa yang menyebutkan siswa SMK tidak dapat mengikuti UN pendidikan kesetaraan (UNPK). "Informasi ini kami luruskan, sesuai dengan UU dan Permendiknas, seluruh siswa di Indonesia diperbolehkan untuk mengikuti UNPK. Kami mendapat telepon dari banyak daerah mengenai hal ini, jadi melalui teman-teman media saya harap hal ini disampaikan," ujarnya.

Menurut Direktur Kesetaraan, penyelenggaraan UNPK tahun ajaran 2007/2008 akan dilaksanakan dalam dua periode. Periode I untuk program Paket C (setara SMA) dilaksanakan pada 24-27 Juni 2008, sedangkan untuk Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP) pada 1-3 Juli 2008.

Untuk periode II, UNPK Paket C diselenggarakan pada 11-14 November 2008, sedangkan untuk Paket A dan Paket B pada 18-20 November 2008. "Mulai tahun ini, UNPK diselenggarakan oleh BSNP," katanya.

Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan antisipasi terhadap peningkatan jumlah peserta UNPK tahun 2008. Hal itu dilakukan bukan semata-mata karena banyak siswa tidak lulus UN formal, tetapi juga karena peserta program Paket A, B, dan C reguler, serta sekolah rumah (homeschooling) setiap tahun terus meningkat.

Pesan Singkat

Dari Padang, Sumatera Barat dilaporkan, ribuan siswa SMP sederajat di kota ini, Sabtu (21/6), akan menerima hasil UN tahun ajaran 2007/2008 yang telah dilaksanakan pada 5-8 Mei lalu. Pengumuman kelulusan, selain di sekolah juga bisa diperoleh melalui pesan singkat telepon seluler.

"Pengumuman UN serentak di seluruh Indonesia. Dinas Pendidikan Kota Padang menerima hasil UN yang diserahkan provinsi Kamis (19/6) sore," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, M Nur Amin, kepada SP, Jumat (20/6).

Sementara itu, sebanyak 2.271 murid kelas enam dari 66 sekolah dasar (SD) dan sederajat peserta ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) se-Kota Mojokerto, Jawa Timur, dinyatakan lulus 100 persen. Rata-rata nilai para siswa pun tercatat paling tinggi dibanding 35 kabupaten dan kota lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, H Sutomo MSi, didampingi Kasi Kurikulum Sub Dinas Pengajaran dan Pendidikan, Agus Astomo, menyatakan sangat bersyukur karena selain lulus 100 persen juga meraih nilai rata-rata tertinggi. [E-5/BO/070]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/21/index.html

Sebanyak 11.520 Siswa SMP Gagal Unas

SURABAYA - Jawa Timur belum mampu menurunkan angka ketidaklulusan unas SMP dari kisaran 3 persen. Tahun lalu, di antara 346.491 peserta, 11.737 siswa tidak lulus (3,39 persen). Tahun ini, 11.520 di antara 346.424 siswa SMP tidak lulus unas (3,33 persen)

Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jatim Rasiyo mengaku senang atas penurunan angka ketidaklulusan tersebut. ''Jumlah siswa yang lulus juga meningkat. Itu sangat menggembirakan,'' ujarnya saat menyampaikan pengumuman hasil unas SMP kepada seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di kantor Dias P dan K Jatim kemarin (20/6).

Setelah pengumuman itu, para kepala sekolah diminta memverifikasi data yang telah dibagikan. Rencananya, hasil unas SMP diumumkan kepada siswa hari ini, bersamaan dengan pengumuman kelulusan SD.

Selain unas SMP, Rasiyo membeber angka kelulusan madrasah tsanawiah (MTs) dan SMP terbuka. Tahun ini, di antara 136.667 siswa MTs, 3.932 siswa dinyatakan gagal unas. Itu berarti 2,88 persen. Untuk SMP terbuka, 2.376 siswa di antara 7.441 peserta dinyatakan gagal (31,9 persen). ''SMP terbuka menjadi persoalan bersama. Masing-masing Dispendik harus memikirkan solusi agar siswa SMP terbuka tidak dipandang remeh. Jangan sampai tahun depan sebanyak ini,'' tegasnya.

Dia menjelaskan, kegagalan SMP terbuka dalam membina siswa disebabkan masih buruknya sistem pembelajaran yang digunakan. ''Siswa selama ini hanya belajar sendiri menggunakan modul. Di sisi lain, mereka harus menghadapi unas seperti sekolah reguler,'' ungkapnya.

Rasiyo juga mengakui bahwa jumlah siswa jenjang SMP di Jatim yang tak lulus unas memang besar. Menurut dia, hal itu terjadi karena jumlah peserta unas di Jatim lebih besar dibanding provinsi lain.

Pamekasan Tertinggi

Sementara itu, berdasar rekapitulasi hasil unas SMP seluruh wilayah, Kabupaten Pamekasan berhasil menempati posisi tertinggi dalam hal nilai rata-rata. Nilainya 33,17. Dengan kata lain, setiap siswa yang bersekolah di Pamekasan mampu mendapatkan nilai 8,2 untuk empat mapel unas (bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA).

''Saya lihat Pamekasan terinspirasi Andi Octavian Latief, juara Olimpiade Fisika Internasional,'' ujarnya.

Kota-kota lain di Madura seperti Bangkalan, Sampang, dan Sumenep juga mencatat prestasi sebagai sepuluh kabupaten/kota terbaik.

Surabaya harus puas duduk di peringkat ke-11. Rata-rata nilai hasil unas SMP di Surabaya hanya 30,52. Di antara 35.469 siswa, 1,59 persen atau 563 siswa dinyatakan gagal unas. Meski duduk di peringkat ke-11, prestasi Surabaya justru menunjukkan perbaikan. Tahun lalu, kota ini hanya bertengger di peringkat ke-14.

Dalam prestasi lembaga, Surabaya juga tak mencatatkan prestasi apa-apa. Tiga SMP terbaik yang disebut Rasiyo sama sekali bukan dari Surabaya. Lagi-lagi kota ini kalah prestasi oleh SMPN 1 Lamongan, SMPN 1 Tuban, dan SMPN 2 Arus Baya, Bangkalan.

Prestasi siswa Surabaya pun terpental jauh. Tahun lalu, Une Hadian Putri, siswa SMPN 1 Surabaya, tercatat sebagai siswa terbaik Jatim dengan meraih nilai absolut 30 untuk tiga mapel (bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika). Tahun ini, nama siswa Surabaya sama sekali tak terdengar di peringkat lima besar Jatim.

Nilai unas tertinggi se-Jatim diraih Riska Walidatus Sholihah dari SMPN 1 Tulungagung. Nilai unasnya nyaris sempurna, yakni 38,90. Di lima besar, tiga siswa SMPN 1 Lamongan menyabet peringkat ke-2, 3, dan 5.

Menanggapi jebloknya prestasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya Sahudi justru tak terlihat gusar. ''Prestasi SMP saat ini justru bagus. Dari peringkat ke-14 jadi ke-11. Yang saya lihat, prestasi siswa merata. Hasil sangat bagus tak terjadi di satu sekolah saja,'' katanya.

Hari ini, Dispendik berencana memverifikasi hasil nilai unas dengan hasil ujian sekolah. Para kepala sekolah akan dikumpulkan di SMPN 1 untuk mendapatkan gambaran hasil ujian tersebut. ''Besok (hari ini, Red), kami mendapatkan data konkret tentang Surabaya,'' ujarnya.

Sementara itu, prestasi yang dicapai siswa madrasah tsanawiah (MTs) di Surabaya tahun ini juga belum begitu menggembirakan. Bahkan, tidak ada siswa MTS Surabaya yang berhasil menduduki peringkat kesatu hingga ketiga di Jatim. ''Peringkat pertama diraih Intan Sartika Eris Maghfiroh dari MTs N 1 Malang. Nilainya 38,10,'' kata Kasubag Humas Kanwil Depag Jatim M. Nawawi.

Peringkat kedua diraih Qurrotus Shofiyah dengan nilai 38,00 dari MTs Ma'arif Assa'adah, Gresik. Peringkat ketiga diduduki Hanifatu Salwa dengan nilai 37,85. ''Dia (Hani, Red) juga berasal dari MTs N 1 Malang,'' ujar Nawawi.

Untuk prestasi keseluruhan, para siswa MTs di Jatim tahun ini menunjukkan perkembangan. Jika tahun lalu persentase kelulusan hanya 95,52 persen, tahun ini naik menjadi 97,22 persen. ''Di antara 136.667 peserta, yang tidak lulus 3.932 siswa atau 2.88 persen. Tahun lalu, yang tidak lulus 4,48 persen,'' ungkapnya. (git/may/fat) -- jawa pos 21 juni 2008 halaman metropolis

Nilai UN Rendah Dievaluasi Pemerintah

Jakarta, Kompas - Pemerintah akan mengevaluasi sekolah dan daerah yang memiliki nilai ujian nasional terendah. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih dan kucuran dana yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang tertinggal dalam capaian standar ujian nasional.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Jakarta, Jumat (20/6), seusai penandatanganan kerja sama dengan Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan. "Anggaran pemerintah dan bantuan dari pihak lain akan diprioritaskan untuk daerah yang hasil UN-nya rendah. Harapannya untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut," kata Bambang.

Dari hasil ujian nasional (UN) tahun 2007, Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah ketidaklulusan UN tingkat SMP dan SMA tertinggi di tingkat nasional. Angka ketidaklulusan UN SMP mencapai 53,64 persen dan tingkat SMA mencapai 32,79 persen.

Bambang mengatakan pemerintah memanfaatkan hasil UN sebagai pemetaan untuk melihat kondisi pendidikan di setiap daerah. Nusa Tenggara Timur, misalnya, kata Bambang, mendapat perhatian khusus dengan berbagai macam upaya dan usaha untuk menggenjot nilai kualitas dan kuantitas UN di daerah tersebut.

Secara terpisah, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djaali mengatakan BSNP sudah menyerahkan laporan mengenai hasil UN siswa SMP dan SMA tahun ini kepada Mendiknas. Pemerintah diharapkan mengambil kebijakan untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/21/01262520/nilai.rendah.dievaluasi.pemerintah

Kembali ke Tengah (Soal Ujian Nasional)

Ujian nasional 2008 telah usai. Namun kontroversi tentang UN tetap mengendap bagai api dalam sekam.

Perlu dicatat, 2008 merupakan tahun kelam sejarah evaluasi pembelajaran sekolah di Indonesia karena penangkapan guru-guru oleh polisi. Drama penangkapan itu membuat kontroversi ujian nasional (UN) belum pernah sedahsyat tahun ini.

Selain itu, yang terjadi sebenarnya ironis. Di satu sisi, pemerintah menghendaki UN demi pemetaan mutu pendidikan. Di sisi lain, publik menganggap UN wujud kebatilan kekuasaan.

Ngototnya Mendiknas dan "publik" sebenarnya telah mengabaikan prinsip "pendidikan sebagai tanggung jawab bersama" yang mensyaratkan sinergi.

Kendati sah bagi demokrasi, kontroversi UN sebaiknya tidak berlarut-larut karena semakin tidak produktif. Mungkin sekarang saatnya memetakan berbagai gagasan tentang UN demi jalan tengah mekanisme evaluasi pembelajaran nasional.

Empat besar

Sejauh disarikan dari pemberitaan media selama sekitar 3 tahun terakhir, penolakan UN didasarkan empat alasan besar.

Pertama, UN tidak berkeadilan sosial. Kesenjangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan akibat kesenjangan sosial-ekonomi, variasi identitas, dan kebutuhan akibat perbedaan lokalitas wilayah Indonesia adalah variabel krusial yang tidak memungkinkan pengukuran sama atas kemampuan belajar siswa.

Kedua, UN mengabaikan kemenyeluruhan ranah potensi perkembangan murid, meliputi kemampuan cipta, rasa, dan karsa. Pemerintah merespons kritik ini dengan menambah mata pelajaran di-UN-kan dari tiga menjadi enam (Kompas, 13/11/2007). Jelas bukan itu maksudnya!

Ketiga, persentase aneka komponen kelulusan murid tidak pernah transparan. Publik menuntut, "UN jangan dijadikan (satu-satunya) penentu kelulusan!" Jawaban pemerintah, "Kelulusan ditentukan komponen nilai rapor enam semester, nilai ujian akhir sekolah, dan UN." Masalahnya, berapa persisnya persentase masing-masing komponen dalam penentuan lulus/tidaknya seorang murid. Apakah nilai rapor menyumbang, katakanlah, 50 persen total nilai kelulusan, ujian sekolah 30 persen, dan UN 20 persen? Hanya Tuhan tahu!

Keempat, publik mempertanyakan mengapa Badan Standar Nasional Pendidikan tidak pernah mengumumkan hasil uji reliabilitas dan validitas soal-soal UN yang diujikan. Tiadanya evaluasi alat evaluasi UN menjadi salah satu alasan penolakan UN.

Jika beriktikad mencari jalan tengah, pemerintah harus berani menerima alasan-alasan penolakan UN dan merombak kebijakan UN. Apalagi, pemerintah dinyatakan kalah—setidaknya sementara ini—dalam persidangan citizen lawsuit tentang UN.

Integrasi

Di sisi lain, diperlukan kearifan (dan nyali di tengah penolakan) untuk meyakinkan bahwa evaluasi pembelajaran di tingkat nasional tetap diperlukan demi integrasi sistem pendidikan kita.

Betul, faktor-faktor ketidakadilan UN harus diminimalkan. Sepakat, UN selama ini amat tidak memadai sebagai alat evaluasi pembelajaran. Namun, menghentikan UN berarti disintegrasi "kenasionalan" pendidikan kita dalam jangka panjang.

Masalah di balik kontroversi adalah UN telanjur dipandang hanya sebagai komponen didaktis pengajaran. UN tidak dianggap jabaran strategis pendidikan dan perkembangan masyarakat. Padahal jika diamati, dinamika masyarakat akhir-akhir ini menuntut implementasi visi pendidikan sebagai alat integrasi.

Praktik pendidikan "nasional" harus merespons dinamika terkini masyarakat, antara lain melalui jabaran evaluasi pembelajaran. Karena itu, tolok ukur krusial yang tak mungkin diabaikan dalam evaluasi pembelajaran di tingkat "nasional" adalah penyemaian semangat kebangsaan di kalangan generasi yang sedang belajar berdemokrasi sambil diempas gelombang globalisasi.

Kasus-kasus kecurangan guru dalam UN 2008 mengindikasikan, tanpa upaya meletakkannya dalam koridor "nasional", praktik pendidikan di berbagai daerah akan dengan mudah berkembang ke segala arah akibat ekses otonomi daerah, kesenjangan ekonomi melebar, dan politik identitas menguat. UN harus di(re)konstruksi sebagai jalan menegaskan integritas kebangsaan.

Apakah tidak sebaiknya UN dibuat kualitatif agar jabaran visi kebangsaan, identitas lokal, dan potensi individu tidak bersifat rigid?

Agus Suwignyo Alumnus Universitas Amsterdam, Sedang Meneliti Sejarah Pendidikan Guru

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/19/00450319/kembali.ke.tengah

Gagal UN, Adriana Bunuh Diri

Sungguh tragis nasib Adriana Kambida Nendir (21), warga RT 15/ RW 04 Kelurahan Kambanjawa, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gagal ujian nasional (UN) membuatnya memilih jalan pintas ke alam baka.

Tragedi itu bermula pada Selasa (17/6) pagi, ketika Adriana bersama tantenya, Carolina Nani, mengambil amplop hasil UN di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Waingapu, tempat Adriana menempuh ilmu selama ini. Dia terlihat sangat terpukul tatkala membaca isi amplop yang menyatakan bahwa dia tak lulus UN. Pupus sudah mimpi indahnya melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah.

Adriana lantas pulang lebih dahulu meninggalkan tantenya. Begitu Carolina tiba di rumah, dia berjumpa Adriana yang bergegas pamit ke sekolah, yang tak jauh dari rumahnya. Agaknya, Adriana hendak memastikan ketidaklulusannya itu ke sekolah. Tak lama kemudian, dia kembali ke rumah dalam keadaan limbung. Gadis cantik itu kemudian roboh di ruang tamu dengan mulut berbusa.

Melihat kondisi kekeponakannya yang sekarat, Carolina berteriak meminta bantuan tetangganya, dan segera membawa Adriana ke RS Umbu Rara Meha. Sayang, di tengah perjalanan, Adriana mengembuskan napas terakhir. Jenazahnya lalu dibawa ke rumah sakit untuk divisum, lantas dibawa pulang ke rumah pamannya, Matius Hilungara, di Kambanjawa.

Adriana merupakan putri pasangan Lu Ndawa Opang dan Harabi Loda, petani yang berdomisili Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundung, sekitar 100 kilometer arah selatan Waingapu.

Kapolres Sumba Timur, AKBP Arif Yuliman S, melalui Kasat Reskrim, AKP Lalu Solahudin, Selasa malam membenarkan kasus tersebut. Berdasarkan visum RS Umbu Rara Meha, korban bunuh diri dengan mengonsumsi obat antimalaria, resochin, yang dijual bebas, dengan melebihi dosis yang disarankan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. "Korban sengaja bunuh diri karena malu mendapati kenyataan tidak lulus UN tahun ini," kata Kapolres.

Bupati Sumba Timur, Umbu Mehang Kunda yang sedang di Jakarta urusan dinas, mengaku belum mendapat laporan tentang kejadian tersebut. "Kalau benar, kejadian itu patut disesalkan karena mestinya siswa yang tidak lulus ujian nasional tidak perlu kecewa karena bisa ikut ujian Paket C atau mengulang di tahun berikutnya," ujarnya.

Mehang berharap, para orangtua bisa memberikan pencerahan kepada anaknya yang gagal UN agar termotivasi untuk menggapai masa depan. Sebab masa depan tidak hanya bisa dicapai lewat sekolah formal. Banyak pelatihan yang dapat diikuti untuk meningkatkan keterampilan seperti kursus komputer, perbengkelan, dan lainnya, yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha secara mandiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Thobias Uly menyatakan sangat terkejut ketika mendengar kabar ada kasus bunuh diri akibat tidak lulus UN. "Kasus ini di luar kemampuan saya," sesalnya. Uly hanya bisa mengimbau siswa yang tidak lulus agar tidak putus asa, karena pemerintah masih memberi pe- luang lewat jalur nonformal (Paket C), atau mengulang pada tahun berikutnya.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menyebutkan, di SMK 1 Waingapu tercatat 268 peserta UN. Yang tidak lulus 198 peserta atau 73,88 persen dan berada pada ranking 88 dari 92 SMK se-NTT.

Sebelumnya, Sabtu (14/6), tragedi UN juga terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Samuan (76) meninggal akibat serangan jantung setelah mengetahui dua cucunya, Fawaida Ayuningtyas (19) dan Septian Dwi Firmanto (19), yang sama-sama siswa SMAN 2 Batu, tidak lulus UN. [SP/Adhie Malehere]
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/18/index.html

Merayakan Kelulusan dengan Cat Rambut

Sebagian anak di RT 28 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, meluapkan kegembiraan, karena lulus dan naik kelas, dengan mengecat rambut, Selasa (17/6). Rambut akan dicat hitam kembali menjelang tahun ajaran baru nanti.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN /Kompas Images

Mensyukuri Ketidaklulusan UN?

Wajar bila angka tidak lulus ujian nasional tahun ini naik. Angka lulus dan tidak lulus bukanlah sesuatu yang penting. Yang penting adalah UN harus dilaksanakan secara jujur.

Ujian nasional (UN) tidak hanya menguji kecerdasan, tetapi juga menguji kejujuran siswa, guru, dan kepala sekolah. Syukurlah, kejujuran tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Tingkat kecurangannya pun berkurang. Demikian pernyataan Mendiknas Bambang Sudibyo mengomentari angka ketidaklulusan yang meningkat tahun ini, Sabtu (14/6).

Atas pernyataan itu, sebagai guru, saya berharap ungkapan Mendiknas hanya spontan atau sekadar jawaban karena kehilangan kata-kata untuk berkelit dari fakta yang sebenarnya memalukan. Logika Mendiknas adalah angka ketidaklulusan berbanding lurus dengan kejujuran. Kejujuran meningkat, maka ketidaklulusan meningkat juga.

Mengapa Mendiknas tidak mengakui bahwa ketidaklulusan UN—tingkat SMA/SMK—yang meningkat pada 2008 sebagai pertanda pemerataan pendidikan belum terjadi di seluruh daerah?

Pun bisa jadi pemerintah tidak melakukan upaya perbaikan dari tahun ke tahun, kecuali menaikkan angka standar kelulusan. Kiranya benar ucapan Wagino, orangtua siswa di Lubuk Pakam, Sumatera Utara, "Bagaimana UN bisa fair? Kualitas guru berbeda, fasilitas sekolah berbeda. Anak- anak kami harus menghadapi soal yang sama dengan soal siswa di Jakarta." Artinya, dari asal-muasalnya saja, UN tetap tidak adil dan tidak jujur.

Richard Pring (1995) menyebut, terlalu banyak anak kita telah diperlakukan sebagai pihak yang tidak penting karena tidak dapat berhasil di dunia akademis. Anak-anak kita, yang tidak lulus UN, dianggap tidak mampu memasuki percakapan intelektual yang didefinisikan orang-orang yang memiliki posisi dalam kendali akademis.

Para guru pun merasa pahit ketika melihat standar didefinisikan seluruhnya dari segi kerangka keunggulan akademis. Padahal para guru mengetahui, ada banyak aspek yang dibutuhkan untuk membentuk pribadi seorang anak.

Mendiknas dan jajarannya selalu menyatakan, UN bukan satu-satunya penentu kelulusan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan UN selalu dijadikan satu-satunya penentu kelulusan.

Mungkinkah kelulusan memperhitungkan ujian akhir sekolah, selain UN?

Siswa yang memiliki nilai ujian akhir sekolah yang bagus untuk berbagai mata pelajaran, budi pekerti pun memenuhi syarat, tetapi salah satu mata pelajaran yang di-UN-kan di bawah batas minimal, sekolah tetap tidak bisa menyatakan lulus. Kalaupun sekolah ngotot meluluskan siswa, sementara dinas pendidikan tetap hanya mengacu nilai UN, siswa tidak akan mendapatkan blangko ijazah negara. Pernyataan jumlah siswa lulus sama dengan jumlah blangko ijazah yang diberikan pada sekolah.

Bandingkan dengan norma kelulusan dalam evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) pada tahun-tahun lampau. Kelulusan tetap dihitung dengan memasukkan nilai-nilai semesteran di kelas akhir. Meski banyak sekolah berlomba memberi "bekal" nilai gila-gilaan, masyarakat dapat mengukur seberapa sahih nilai sekolah dibandingkan nilai murni ebtanas. Artinya, pemerintah tetap dapat mengukur mutu, sementara UN tidak menjadi sandungan bagi sekolah untuk meluluskan siswanya.

Untuk situasi sekarang, nilai mata pelajaran yang termasuk dalam UN pasti akan memveto nilai mata pelajaran lain.

Betapa berat membangun motivasi seluruh siswa untuk mempelajari setiap mata pelajaran, sementara mereka mengetahui, yang menentukan kelulusan hanya enam mata pelajaran dalam UN. Karena itu, bukanlah pilihan ekstrem jika ada yang menyarankan penyusunan kurikulum sekolah (KTSP) untuk kelas akhir SMP dan SMA hanya memuat pelajaran yang di-UN-kan.

Kembali ke sekolah

Jika Mendiknas ngotot menyelenggarakan UN, paparkan dulu evaluasi UN tahun lampau. Depdiknas telah melakukan terapi apa untuk memperbaiki mutu pendidikan. Tidak cukup hanya mematok angka-angka batas kelulusan, sementara tidak melakukan perbaikan menyeluruh.

Atau, daripada uang negara sekitar Rp 200 miliar dihamburkan untuk hajatan UN, gunakan dulu untuk memperbaiki fasilitas dan layanan pendidikan seluruh anak di negeri ini, baru kemudian diuji secara nasional alias distandardisasi.

Kembalikan kewenangan mengevaluasi pada guru dan sekolah. Ada kemungkinan sekolah dalam menguji akan menyesuaikan dengan kemampuan siswa agar lulus—seperti model ebtanas—tetapi kualitas siswa dan sekolah teruji serta terseleksi dalam masyarakat. Untuk mengukur kompetensi secara nasional, cukup tes diagnostik yang tidak berperan sebagai eksekutor kelulusan. Akhirnya Mendiknas pun tak perlu mensyukuri ketidaklulusan para murid dengan dalih apa pun, termasuk soal kejujuran.

St Kartono, Guru SMA Kolese De Britto, Yogyakarta
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/18/01422522/mensyukuri.ketidaklulusan.un

Siswa Tidak Cermat Membaca Soal Ujian Bahasa Indonesia

Kelemahan para siswa dalam membaca tampak dalam hasil ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sangat sedikit siswa yang bisa memperoleh nilai 10 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan untuk Matematika banyak siswa yang mendapat nilai sempurna.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Djemari Mardapi di Jakarta, Selasa (17/6), mengatakan, sesungguhnya persentase kelulusan Bahasa Indonesia lebih besar dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang menjadi momok, seperti Matematika.

"Namun, nilai UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia memang datar-datar saja. Tidak banyak yang memperoleh nilai mencolok 10 seperti dalam mata pelajaran lain," ujarnya.

Menurut Djemari, kelemahan para siswa dalam UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, umumnya, karena siswa tidak terbiasa membaca, membedah, atau menganalisis bacaan. "Terlebih lagi di Indonesia lebih kuat budaya oral atau berbicara ketimbang membaca," tuturnya. Padahal, membaca merupakan keterampilan penting dalam proses belajar, terutama untuk mengakses materi pembelajar- an.

Wakil Koordinator Education Forum Yanti Sriyulianti mengatakan, kesulitan pelajaran Bahasa Indonesia terutama dialami oleh anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. "Jangankan buku bacaan untuk meningkatkan kemampuan mereka, buku pelajaran saja sangat sulit mereka peroleh," ujarnya. (INE)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/18/01495551/siswa.tidak.cermat.membaca.soal.ujian

UNPK Akhir Juni, Siswa Bisa Langsung Mendaftar Tanpa Biaya

Jakarta, kompas - Siswa SD hingga SMA atau sederajat yang tidak lulus ujian tahun ini bisa langsung mendaftar untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK yang digelar Juni dan November 2008. Dengan mengikuti UNPK Paket A, B, dan C, siswa dapat memiliki ijazah setara SD, SMP, dan SMA.

"Ijazah itu bisa digunakan untuk mendaftar di sekolah formal dan perguruan tinggi serta mencari pekerjaan," kata Direktur Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Ella Yulaewati di Jakarta, Senin (16/6).

Dia mengatakan, siswa sekolah formal yang tidak lulus bisa mengikuti UNPK yang dikoordinasi sekolah untuk didaftarkan ke bagian yang menangani pendidikan kesetaraan. Bisa juga siswa tersebut mendaftar secara individu ke satuan pendidikan nonformal kesetaraan.

Siswa sekolah formal yang ikut UNPK harus memiliki kartu tanda peserta UN pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau telah menyelesaikan semua program pembelajaran di pendidikan formal. "Peserta tidak dipungut biaya keikutsertaan UNPK karena anggaran ditanggung pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Pelaksanaan UNPK dilakukan secara serentak, yang digelar dalam dua gelombang setiap tahun. UNPK Paket C atau setara SMA dilaksanakan pada 24-27 Juni dan 11-14 November, sedangkan Paket A dan Paket B atau setara SD dan SMP dilakukan pada 1-3 Juli dan 18-20 November.

Koordinator UNPK Badan Standar Nasional Pendidikan M Yunan Yusuf mengatakan, hasil pelaksanaan UNPK diumumkan paling lambat 30 hari dari selesainya ujian. Dengan demikian, peserta UNPK yang hendak mendaftar ke sekolah formal masih bisa terakomodasi, mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi.

Di Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Rasiyo mengatakan, siswa SMK yang tidak lulus tahun ini 4.047 orang atau 67,3 persen dari total peserta UN yang tak lulus. Karena itu, mereka diperkenankan ikut UNPK.

Di Ternate, 141 siswa SMK yang tidak lulus UN tidak bisa mengikuti UNPK Paket C. "Dalam peraturan menteri, ketentuannya demikian," kata Kepala Subdinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Maluku Utara Ahmad. (ELN/A10/ROW/HEN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/17/01284192/unpk.akhir.juni