Pungutan - Orangtua Murid Diminta Sumbangan Renovasi Gedung Sekolah

Jakarta, Kompas - Komite Sekolah Dasar Negeri 012 Pagi Sumur Batu, Jalan Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, terpaksa membebani biaya renovasi gedung sekolah yang nyaris ambruk kepada orangtua murid.

Langkah itu diambil karena bangunan sudah tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar sejak empat bulan lalu itu. Sementara dana perbaikan tidak teralokasi dalam anggaran rehabilitasi sekolah Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2008.

"Sesuai peraturan Dikdas, seharusnya orangtua siswa tidak boleh dibebankan biaya rehabilitasi gedung sekolah. Namun, untuk kasus ini, sekolah bisa memungut biaya kepada orangtua karena keselamatan jiwa terancam akibat sekolah nyaris ambruk," kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Gandhy Sulhani, Selasa (16/9).

Menurut Gandhy, komite sekolah tidak bisa disalahkan jika berinisiatif meminta bantuan kepada orangtua untuk menyelamatkan anak didik dari bahaya ambruknya bangunan sekolah.

Bangunan sekolah itu sejak empat bulan lalu tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Murid kelas I sampai kelas VI mengungsi belajar ke SDN 10 Sumur Batu. Bangunan itu kini ditopang tiang penyangga agar tidak ambruk.

Tidak didanai APBD

Orangtua murid yang sekaligus Sekretaris Panitia Pembangunan SDN 012 Pagi Sumur Batu Eka Susanti membenarkan bahwa rehabilitasi gedung sekolah ikut membebani orangtua murid.

"Biaya rehabilitasi menjadi urusan komite sekolah. Namun, kami juga terpaksa meminta bantuan sukarela dari orangtua," ujar Susanti.

Sumbangan sukarela yang dibebankan kepada orangtua mulai Rp 30.000 sampai Rp 1 juta. Dari dana bantuan itu terkumpul Rp 39.697.350. Dana itu sudah dipergunakan untuk pembangunan tahap pertama bangunan sekolah.

Menurut Susanti, pihaknya terpaksa meminta bantuan kepada orangtua murid karena Dinas Dikdas DKI Jakarta menyatakan tidak memiliki anggaran untuk rehabilitasi bangunan sekolah.

"Dinas Dikdas pun tahu kondisi sekolah mau roboh. Bahkan, kami sudah memakai tiang-tiang penyangga untuk menopang sekolah tersebut agar tetap bisa berdiri," kata Susanti.

Saat itu, kata Susanti, dirinya sendiri yang datang ke Dinas Dikdas DKI untuk mengusulkan anggaran rehabilitasi sekolah.

"Namun, mereka (Dikdas) mengatakan tidak ada anggaran renovasi untuk sekolah kami pada tahun ini. Dana rehabilitasi sekolah dari APBD lebih diprioritaskan untuk rehabilitasi sekolah di daerah banjir," kata Susanti menambahkan.

Kepala Dinas Dikdas DKI Sukesti Martono maupun Wakil Kepala Dinas Dikdas DKI Saefullah yang dihubungi melalui telepon dan pesan singkat, Selasa pukul 21.00, tidak merespons. Kedua pejabat itu tidak bisa dikonfirmasi mengenai dana rehabilitasi sekolah tersebut.

Tidak beres

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham mengatakan, akan mengecek kebenaran tidak adanya anggaran rehabilitasi gedung SDN 012 Pagi Sumur Batu, Kemayoran tahun 2008.

"Jika memang sekolah yang nyaris ambruk ini tidak masuk dalam anggaran rehabilitasi tahun ini, berarti pengelola asset management plan (AMP) di Dinas Dikdas yang tidak beres," ujar Igo.

Menurut Igo, seharusnya AMP yang memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang insinyur teknik memprioritaskan gedung yang terancam ambruk untuk direhabilitasi. Misalnya, gedung SDN 012 Pagi Sumur Batu yang bangunan sudah menggunakan bantuan tiang penyangga untuk mencegah ambruk seharusnya mendapat prioritas dibangun.

Dalam APBD DKI tahun 2008, kata Igo, anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi 171 SDN dan SMPN se-DKI sebesar Rp 200 miliar. Dana itu termasuk rehabilitasi total untuk 11 sekolah dan 160 sekolah lainnya dengan tingkat rehabilitasi dari mulai sedang hingga ringan. (PIN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/17/01284319/orangtua.murid.diminta.sumbangan.renovasi.gedung.sekolah

Atap Rangka Baja SMPN 1 Bekasi Ambruk

Kompas/Cokorda Yudistira / Kompas Images Atap salah satu gedung baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bekasi, Kota Bekasi, yang menggunakan konstruksi baja ringan Senin dini hari (1/9), tiba-tiba ambruk. Padahal dua ruang sekolah yang baru dibangun itu sudah dalam tahap penyelesaian akhir .

Bekasi, Kompas - Dua ruangan baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bekasi, Jalan KH Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi, rusak parah menyusul ambruknya atap gedung yang terbuat dari konstruksi baja ringan. Reruntuhan atap dan konstruksinya menimpa sejumlah pekerja gedung dan menyebabkan para pekerja itu mengalami cidera.

Atap gedung sekolah tersebut tiba-tiba ambruk hari Senin (1/9) dini hari. Rangka atap yang terbuat dari baja tipis, banyak yang patah, bengkok, dan melesak ke bawah. Genteng dan plafonnya ambrol berantakan. Kedua ruangan yang rusak itu berada di lantai dua.

Para pekerja yang tertimpa reruntuhan atap gedung berasal dari CV Zamrud Permata Prima. Mereka bermalam di ruangan yang atapnya ambruk. Para pekerja itu umumnya mengalami luka lecet dan memar.

Kepala SMP Negeri 1 Bekasi, Kusmayadi mengakui gedung yang atapnya ambruk itu adalah gedung baru dan masih proses penyelesaian pembangunan. Pembangunannya didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2007 dan dilanjutkan 2008.

Diperoleh informasi, pemasangan atap dengan konstruksi baja ringan itu dikerjakan PT MKS. Masa pengerjaannya berakhir 2007 dengan anggaran Rp 223 juta lebih.

Penyelesaian pembangunan dua ruangan itu dilanjutkan 2008 oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan kontraktor baru, yakni CV Zamrud Permata Prima. Proyek tersebut menelan biaya lebih dari Rp 174 juta. Pihak sekolah berencana mengunakan ruang baru itu sebagai ruang multimedia dan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam. (COK)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/02/01360078/atap.rangka.baja.smpn.1.bekasi.ambruk

35.000 SD Tak Layak. Pelayanan di Bawah Standar Minimal

Jakarta, Kompas - Sekitar 35.000 sekolah dasar negeri yang tersebar di berbagai pelosok Tanah Air dalam kondisi tidak layak karena pelayanannya masih standar minimal ke bawah. Kondisi tersebut sangat memengaruhi kualitas pendidikan dasar dan mutu lulusannya.

Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional Mudjito menjelaskan, Jumat (8/8), sekolah-sekolah tersebut umumnya SD inpres. SD yang pembangunannya tahun 1970-an berdasarkan instruksi presiden (inpres) tersebut belum mengalami perbaikan dan rehabilitasi.

Mudjito mengatakan, sekolah dalam kondisi minimal tersebut biasanya sekadar ada gedung, tetapi belum sepenuhnya aman dan nyaman sebagai tempat anak belajar. "Beberapa persyaratan dasar, seperti sanitasi, perpustakaan, dan lapangan olahraga, belum terpenuhi," ujarnya.

Dia mengatakan, jumlah SD yang di bawah standar minimal sebelumnya sekitar 70.000 atau sekitar 50 persen dari total SDN yang mencapai 148.108 sekolah. Setelah diperbaiki tahun 2004, jumlahnya turun drastis.

Berkaitan dengan sekolah, saat ini terdapat 207 SD yang sudah berkembang ke taraf internasional, 3.438 SD berstandar nasional, 108.469 SD menuju standar nasional, dan sisanya 35.994 SD dengan kondisi pelayanan minimal ke bawah seperti disebutkan sebelumnya. "Pada tahun 2009, SDN yang pelayanannya minimal ke bawah tersebut ditargetkan sudah memenuhi standar nasional," ujarnya.

Butuh Rp 11 triliun

Mudjito mengatakan, setidaknya dibutuhkkan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk memperbaiki dan melengkapi sarana belajar-mengajar, termasuk buku pelajaran.

Mohammad Abduhzen, Sekretaris Institute for Education Reform, mengungkapkan, wajib belajar selama ini terjepit dalam dua kondisi, yakni perluasan akses pendidikan dasar atau peningkatan mutu. Akses kemudian didahulukan karena merupakan hak warga negara.

Akan tetapi, idealnya, pendidikan tidak dikelola sekadar ada. Pelayanan yang masih minimal tersebut tentu mengganggu peningkatan mutu pendidikan dasar. Terutama dengan keterbatasan tenaga guru dan buku pelajaran. (INE)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/09/01365086/35.000.sd.tak.layak

Ruang Kelas Roboh

SP/Ignatius Liliek

Ruang Kelas Roboh -  Seorang siswa memperhatikan ruang kelas SDN Klender 12 Pagi yang roboh. Dua ruang kelas di sekolah yang terletak di Jalan Pertanian Utara, Klender, Jakarta Timur, roboh karena usia bangunan yang sudah tua. Foto diambil Kamis (7/8). Suara Pembaruan

Sekolah Baru Belum Dibangun - 18.400 Lulusan SD Tak Tertampung

[BEKASI] Sejumlah 18.400 anak lulusan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam tidak tertampung di sekolah menengah pertama (SMP) tahun ajaran 2008. Sebab, daya tampung ruangan SMP di wilayah tersebut terbatas. "Untuk menampung seluruh siswa baru SMP, Pemkab Bekasi butuh sedikitnya 24 unit sekolah baru. Sementara, rencana pembangunan sekolah baru oleh Pemerintah Pusat tahun ini hanya sebelas unit. Itu pun belum tahu kapan akan dibangun," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Toni Sukasah kepada SP, Rabu (11/6).

Ia mengungkapkan, jumlah siswa baru SMP setiap tahun meningkat seiring banyaknya pendatang baru bermukim di Bekasi. Sebelum sekolah baru selesai dibangun, pihaknya akan tetap menerima semua siswa baru dengan cara menampungnya di gedung sekolah yang ada.

"Kami akan maksimalkan ruang kelas yang ada. Untuk sementara, jadwal belajar siswa masuk pagi dan siang. Ini satu-satunya cara agar semua siswa dapat mengecap pendidikan walaupun jam belajar berkurang," katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menangani bidang pendidikan, Suryadi, meminta Pemkab Bekasi, Pemprov Jabar, dan Pemerintah Pusat segera membangun sekolah baru. "Semua siswa baru harus tertampung. Program penuntasan wajib belajar sembilan tahun harus terealisasi," ujarnya.

Rusak

Hingga kini, sebanyak 1.373 unit ruang kelas sekolah tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Bekasi sangat memprihatinkan. Ruang kelas itu rusak parah. Sementara anggaran Pemkab merenovasi gedung sekolah yang rusak sangat minim.

"Ditargetkan, tahun 2010 mendatang, semua gedung sekolah dalam kondisi baik. Selain dana renovasi dan pembangunan sekolah dari pemerintah, saya juga telah mengajukan proposal ke sejumlah perusahaan yang ada di Bekasi untuk membantu infrastruktur sekolah. Sejauh ini, respons beberapa perusahaan cukup baik," kata Toni.

Disebutkan, sejak dua tahun terakhir, sekitar 20 unit sekolah baru maupun renovasi gedung serta fasilitas belajar-mengajar lainnya telah direalisasikan sejumlah perusahaan di situ.

Dijelaskan, bagi keluarga miskin tidak dipungut biaya apapun dalam penerimaan siswa baru tahun ini. Keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, kata Toni, dapat meminta surat keterangan dari kepala desa atau lurah untuk diajukan mendapatkan keringanan biaya pendidikan dari sekolah. [HTS/Y-4]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/12/index.html

Sekolah Ambruk, Siswa Belajar di Lantai

Tangerang, Kompas - Sekitar 100 siswa Sekolah Dasar Negeri Setia Bakti, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (11/6), terpaksa mengerjakan ulangan umum kenaikan kelas di lantai beranda kelas. Para siswa duduk di atas tikar sambil mengerjakan soal- soal mata pelajaran yang diujikan. Kondisi itu harus mereka alami karena atap ruang kelas IV dan V runtuh sejak Mei lalu, sedangkan atap kelas VI sudah rawan sehingga sekolah tak berani lagi melakukan kegiatan pengajaran di sana.

Untuk memudahkan membaca soal dan menuliskan jawaban, semua siswa membawa papan kecil dari tripleks sebagai alas soal ulangan umum.

Menurut Nahrowi, guru di sekolah itu, sejak ruang kelas ambruk, siswa kelas IV, V, dan VI harus belajar di lantai beralas tikar. "Untungnya masa efektif belajar sudah habis, jadi guru tinggal mengulang pelajaran yang sudah diajarkan tanpa harus menulis di papan tulis," ujarnya.

Kepala SDN Setia Bakti Rafiudin sudah melaporkan kondisi sekolah itu kepada Dinas Pendidikan, tetapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Kerusakan atap sekolah terjadi karena mutu kayu untuk atap ruang kelas IV, V, dan VI sekolah tersebut jelek. Padahal, tiga ruang kelas itu baru direnovasi pada awal 2005. Dalam pengamatan kemarin, kayu-kayu untuk kuda-kuda dan reng sudah rapuh dan terasa empuk saat dipegang.

Ketua Komite Sekolah SDN Setia Bakti Sarnata meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang segera memperbaiki kerusakan gedung sekolah tersebut karena sangat membahayakan dan merugikan siswa.

Sarnata mengatakan, sebanyak 100 orangtua murid sudah menandatangani surat permintaan rehabilitasi gedung sekolah tersebut. (TRI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/12/00391087/sekolah.ambruk.siswa.belajar.di.lantai

Ruangan Ambruk - Siswa Ujian di Teras Kelas

SDN Setia Bhakti di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang ambruk sejak April lalu, dan hingga kini belum diperbaiki. Kelas yang rusak dibiarkan terbengkalai. Foto diambil Selasa (10/6). SP/Dewi Gustiana

[TANGERANG] Tiga ruang kelas SDN Setia Bhakti, di Kampung Cirampak, Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang yang atapnya ambruk pada 30 April lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Akibatnya, ratusan siswa kelas tiga dan empat harus menjalani kegiatan ujian sekolah di teras kelas sekolah.

Pantauan SP, Selasa (9/6), material bangunan yang rusak dibiarkan terbengkalai. Kayu dan genteng bertebaran menimpa bangku dan meja belajar. Rangka atap juga masih ada yang menggantung dan sewaktu-waktu bisa jatuh mengenai pelajar yang bermain di sekitar bangunan kelas.

Wakil Bupati Rano Karno kepada SP Selasa siang mengatakan, dia akan memantau perbaikan ruang kelas itu dan berharap tahun ajaran baru nanti ruang kelas itu bisa digunakan.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, bangunan SDN Setia Bhakti itu ambruk setelah angin kencang melanda wilayah ini. Atap dan langit-langit empat dari delapan ruangan kelas sekolah itu roboh menimpa meja dan kursi. Tidak ada korban jiwa karena kejadian malam hari dan sekolah dalam keadaan kosong.

Kepala Desa Mauk Barat Uci mengatakan, sekolah itu didirikan tahun 1973. Meski sudah tua, tetapi bangunan itu belum pernah diperbaiki. "Perbaikan belum pernah dilakukan," katanya. Bangunan yang roboh itu dua ruang kelas untuk kelas 3 dan 4. Kondisi itu sudah dikeluhkan guru maupun orang tua siswa. Namun, sekolah itu belum masuk daftar sekolah yang akan diperbaiki Pemkab Tangerang.

Camat Mauk Aziz Gunawan mengakui jika sekolah itu belum pernah diperbaiki total sejak dibangun. "Baru rehab ringan dalam bentuk pengecatan," ujarnya.

Menurut dia, secara umum kondisi sekolah memang sudah sangat tua dan segera diperbaiki total. "Akan segera diusahakan dapat kucuran dana," ujarnya saat memantau ke lokasi Kamis (1/5).
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Ahmad Suwandi mengatakan, SDN Setia Bhakti sudah masuk sekolah yang diusulkan untuk diperbaiki pada APBD Perubahan 2008. [132]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/11/index.html

Plafon SDN Favorit Ambrol - Tak Pernah Tersentuh Renovasi Sejak 1981

Jawa Pos 10 juni 2008, SURABAYA - Ironis. SDN Pacar Keling VI adalah sekolah favorit di kawasan tengah kota. Tapi, bangunan sekolah dengan 438 siswa itu telah keropos di sana-sini. Senin (9/6) pukul 02.00, seluruh plafon kelas VI ambruk. Kelas pun hancur berkeping-keping, menutupi sekitar 40 bangku.

''DILARANG Masuk. Bahaya!'' Peringatan itu tertulis dengan spidol hitam di selembar kertas HVS putih. Kertas tersebut lantas ditempel di pintu masuk kelas VI dan III-A SDN Pacar Keling VI kemarin (9/6).

Larangan tersebut memang cespleng (manjur). Tak ada yang berani melanggar. Bukan kata-kata larangan yang membuat perintah tersebut efektif. Tapi, pemandangan di balik pintu itulah yang membuat orang tak berani melanggar.

Betapa tidak, dari jendela kaca di samping pintu bercat cokelat muda tersebut, tampak kuda-kuda plafon yang ambruk remuk. Terlihat bongkahan plafon yang jatuh di tengah-tengah ruang kelas yang dipakai secara bergantian oleh siswa kelas VI dan III-A tersebut.

Ruang itu tampak kotor dan berdebu. Remahan plafon serta semen bercampur menjadi satu di atas bangku dan lantai. Tampak kuda-kuda atap yang terbuat dari kayu menggantung. Disenggol sedikit saja, kuda-kuda itu pasti ambruk.

''Kamis (5/6), kondisi sudah mengkhawatirkan. Tiga plafonnya jatuh saat belajar-mengajar berlangsung. Akhirnya, anak-anak kami ungsikan,'' kata Kepala Staf Tata Usaha (TU) Edi Purwanto kemarin.

Pada hari itu, kondisi plafon atau atapnya sudah mengerucut ke bawah. Merasa khawatir, akhirnya sekolah memutuskan mengungsikan para siswanya. Apalagi, saat plafon jatuh, Dwiki Bergas Prasetyo, siswa kelas III-A, terkena bongkahannya.

Menurut Edi, Bergas baik-baik saja. Lukanya ringan, sebatas goresan. Tapi, sekolah tak mau ambil risiko lagi. Kelas tersebut dipindahkan ke ruang lain. Nah, lantaran SDN Pacar Keling VI hanya memiliki lima lokal (ruang kelas), kelas III-A harus masuk ke sif ketiga, yakni setelah kelas I-A dan II-B.

Tindakan yang diambil sekolah tampaknya tepat. Plafon yang mengerucut pada Kamis tersebut tak tertolong lagi pada Senin (9/6) dini hari kemarin. Sekitar pukul 02.00, penjaga sekolah yang akrab dipanggil Hari menemui plafon kelas itu sudah ambruk.

''Kondisinya memang sudah parah. Untunglah kelas VI sudah libur dan kelas III sudah kami pindahkan,'' ujar Kepala SDN Pacar Keling VI Drs Digdoyo.

Meski begitu, dia mengaku tak bisa tenang. Dia memikirkan keselamatan siswa lainnya. Sekolah di kompleks itu (SDN Pacar Keling V, VI, VII, dan VIII) sebetulnya mengajukan permohonan renovasi sejak 2006. Pada 2007, permohonan tersebut disetujui. Gambar bangunan pun sudah ada. Bahkan, pihak sekolah sudah menandatangani surat renovasi itu.

Tapi, dana macet. Sekolah hanya bisa menunggu dan menunggu. ''Kelas yang rusak itu sudah masuk dalam usul,'' ungkapnya.

Sebab, kondisi plafon kelas tersebut sebetulnya sudah ''mencurigakan'' sejak dua tahun lalu. Pada 2006, sekolah berinisiatif memasang kipas angin di masing-masing kelas.

Tiba giliran kelas VI dan III-A itu, tukang yang diminta memasang kipas angin menolak. Sebagaimana dituturkan Edi, menurut tukang tersebut, kondisi kuda-kuda plafon sudah rusak. Sang tukang takut, bila dipaksa, plafon malah jebol. Karena itu, di antara lima kelas, hanya kelas itulah yang tidak memiliki kipas angin.

Kondisi kelas-kelas di sekolah tersebut memang tak seindah tampak luarnya. Tak pernah direnovasi sejak 1981, kelas-kelas di sekolah itu tampak sedikit kumuh. Kelas-kelas sekolah tersebut penuh debu. Batas pemisah antarkelas adalah rolling door yang terbuat dari aluminium.

Lantai kelas-kelas di sekolah itu masih terbuat dari ubin abu-abu. Di beberapa sudut, tampak debu menebal. Di bawah papan tulis, tampak debu kapur yang berceceran. Terlihat beberapa buku bersampul cokelat menumpuk di depan ruang salah satu kelas. ''Ubinnya itu peninggalan sejak dibangun. Ini SD inpres. Yah begitu itu sejak 1981,'' tegas Edi.

Kondisi tersebut sangat berbeda dibanding penampakan luar sekolah. Kantor sekolah itu tampak mentereng berkeramik dengan tulisan plakat SDN menggunakan huruf timbul berwarna silver. Catnya pun merah marun manis. Teras-teras kelas tak kalah kinclong. Seluruhnya telah dikeramik putih dengan pinggiran hitam.

Kinclongnya teras tersebut ternyata hasil donasi orang tua pada 1993-1994. Saat itu, sekolah masih ''berani'' menarik donasi kepada orang tua. Namun, kini sejak ada bantuan operasional sekolah (BOS) dan larangan donasi, sekolah tak kuasa lagi.

Salah satu orang tua siswa kelas III, Ndari Wahyuningsih, mengaku khawatir melihat kondisi sekolah anaknya tersebut. ''Tapi, sekarang kelasnya sudah pindah. Semoga kelas lain nggak ambruk,'' katanya.

Terganjalnya renovasi tersebut juga disebabkan turunnya Permendagri No 59/2007. Peraturan itu menyebutkan, untuk renovasi, pemerintah kota harus melakukan kontrak dengan pengembang yang merenovasi. Nah, 436 sekolah yang sudah dijanjikan direnovasi itu ternyata belum memiliki surat kontraknya. Agenda renovasi yang dijadwal pun mundur tak tentu jadwal.

Sementara itu, Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya Sigit Priyo Sembodo mengungkapkan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera merenovasi sekolah tersebut. Pada 2007, sebetulnya Dispendik mengusulkan perbaikan 536 sekolah (SDN-SMAN dan sederajat). Tapi, yang terealisasi baru 100 sekolah. SDN Pacar Keling VI termasuk yang belum direnovasi.

Di bagian lain, satu tim dari Dinas Tata Kota dan Permukiman langsung mendatangi TKP sekolah ambruk tersebut. ''Kami pasti langsung merenovasinya. Namun, kami masih menghitung berapa yang diperlukan untuk itu,'' jelas Kadis Tata Kota dan Permukiman Arief Darmansyah.

Menurut dia, tahun ini pihaknya telah dan akan merenovasi sekitar 200 SD negeri yang rusak. ''SDN Pacar Keling VI termasuk salah satu di antaranya. Namun, belum direnovasi, plafonnya ambrol lebih dulu,'' ujarnya.

Sekolah lain yang masuk dalam rencana tersebut adalah SDN Bubutan IV, VII, XI; SDN Rangkah I-V, SDN Dupak; dan SDN Simokerto.

Hanya, Arief membantah bahwa pihaknya lambat dalam merenovasi sekolah-sekolah rusak. ''Tak bisa serta merta seperti itu. Kalau terkesan lambat, memang harus ada birokrasi yang harus dilalui lebih dulu,'' tegasnya

Dia menuturkan, ada sekolah-sekolah yang mendapat prioritas renovasi. ''Rinciannya, yang jadi prioritas adalah SD kawasan, SD merger, dan baru SD-SD rusak lainnya,'' katanya.

Namun, kalau sampai terjadi ambrol seperti itu, Arief menyatakan pihaknya akan mengubah prioritas tersebut. ''Paling utama adalah SD-SD yang bangunannya rusak berat dan terancam roboh sewaktu-waktu. Itu harus ditangani lebih dulu,'' ujarnya. (*/dos)

Terpaksa Sekolah dan Ujian di Kandang Ayam

KOMPAS/AGUSTINUS HANDOKO / Kompas Images Murid-murid kelas III Sekolah Dasar Islam Darul Ihsan, Desa Cimangkok, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyimak pelajaran pada Sabtu (7/6) seusai mengikuti ujian kenaikan kelas.

A Handoko

Tiba-tiba meja dan kursi yang diduduki Muhammad Danil (9), Hanafi (9), dan Supendi (9) patah dan hampir roboh. Sidik (9) yang duduk di depannya nyaris terkena paku yang mencuat di ujung meja.

Mereka berempat kemudian bersama-sama menancapkan lagi paku-paku di ujung papan dengan kaki meja sehingga meja bisa berdiri lagi.

Meja dan kursi yang dibuat dari kayu lunak sengon laut itu sudah lima tahun setia menemani hari-hari belajar siswa-siswa kelas III Sekolah Dasar (SD) Islam Darul Ihsan, Ciburial, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. "Meja itu memang sudah beberapa kali patah, kemudian diperbaiki dengan cara dipaku," kata Ani Maulani (29), guru kelas III.

Meja usang dan nyaris tak layak pakai itu menjadi pelengkap pemandangan menyedihkan di "kelas" yang dihuni 20 murid, Sabtu (7/6). Tempat belajar anak-anak kelas III dengan ukuran 4 x 8 meter itu tak layak disebut kelas. "Ruang ini dulu merupakan kandang ayam. Setelah pemilik bangkrut karena ada isu flu burung tahun 2003, kandangnya saya minta digunakan sebagai ruang belajar," kata Kepala SD Islam Darul Ihsan Denden Abdul Qohar.

Sebagian dinding kelas dari anyaman bambu itu sudah koyak. Bagian bawah dinding kandang dengan anyaman rapat setinggi dada orang dewasa sudah banyak berlubang. Dinding bagian atas hingga atap yang terdiri dari jajaran bilah bambu lebar di satu sisi ruang sudah lepas seluruhnya.

Ruang yang dipakai Danil dan kawan-kawannya itu merupakan satu dari dua ruang yang hampir sama kondisinya. Satu bekas kandang lainnya digunakan oleh murid-murid kelas II yang berseberangan dengan ruang kelas III. Dua bekas kandang ayam itu dipisahkan oleh kolam yang kumuh. Kolam tersebut berisi bilah-bilah bambu yang sewaktu-waktu akan digunakan untuk menyulam rangka atap yang jebol. Kolam juga dipenuhi sampah sehingga bau anyir terhirup kalau angin berembus.

"Sering kali sulit menangkap pelajaran karena kelasnya tidak nyaman. Apalagi kalau hujan, air masuk dari samping juga dari atap karena bocor," kata Sidik.

Ketidaknyamanan tempat belajar menjadi persoalan utama yang dihadapi murid-murid itu sehingga konsentrasi belajar terganggu, termasuk saat ujian kenaikan kelas yang baru selesai dilakukan murid-murid itu.

"Kami tidak bisa konsentrasi mengerjakan ujian karena tempatnya seperti ini. Kami ingin sekali seperti anak-anak sekolah lain yang belajar dan ujian di kelas yang bersih," ungkap Hanafi.

Seusai ujian kenaikan kelas pada Jumat, murid-murid masih meneruskan pelajaran mereka pada Sabtu. "Pelajaran masih diteruskan walaupun sudah ujian kenaikan kelas. Hanya sedikit materi yang masuk dalam ingatan anak-anak saat pelajaran karena mereka terganggu suasana yang tidak nyaman ini. Maka, banyak materi yang harus diulang," kata Ani, guru dengan honor Rp 170.000 per bulan dari Yayasan Darul Ihsan untuk mendampingi murid-murid kelas III dan dan kelas II.

SD Islam Darul Ihsan berdiri pada tahun 2003 untuk menampung anak-anak tak mampu dari Desa Cimangkok. Hingga tahun 2006, tiga angkatan pertama menempati tiga bekas kandang ayam. Setelah itu, murid-murid kelas I dipindahkan ke sebuah ruang pengajian desa. Dua tahun terakhir, siswa kelas IV dan V menempati dua ruang permanen yang dibuat dari dana bantuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

"Kami memutuskan membuat sekolah karena keluhan dari warga, anak-anak mereka harus berjalan jauh ke sekolah. Mereka juga masih dipungut biaya. Di sini, anak-anak tak kami pungut sama sekali walaupun harus bertahan di kandang ayam. Orangtua mereka hanya buruh tani," kata Denden.

Selain bantuan untuk pembuatan dua ruang kelas, sekolah juga mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS). Semua dana digunakan untuk membeli buku pelajaran karena sekolah tak memiliki sumber lain untuk membeli buku pelajaran.

Wakil Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, sekolah itu sebetulnya terlalu dipaksakan. Yayasan tidak perlu terburu-buru membuka sekolah. "Sekarang, yang menjadi korban adalah anak-anak karena harus belajar di bekas kandang ayam," katanya.

Sukabumi memiliki APBD Rp 1 triliun lebih pada tahun 2008 ini, tetapi hanya 15 persen yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/10/00520660/terpaksa.sekolah.dan.ujian.di.kandang.ayam

Inspirasi Sukses Sekolah Nunut (Menumpang Sekolah Lain) di Surabaya

[Jawa Pos, Selasa, 03 Juni 2008 ] - Di Surabaya, masih banyak sekolah nunut alias menumpang di sekolah lain. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memberi waktu dua tahun bagi sekolah-sekolah itu untuk memiliki gedung sediri. Mampukah mereka mentas?

Berdasar catatan Dispendik, di Surabaya masih terdapat 86 sekolah nunut yang menumpang di sekolah-sekolah negeri. Mulai jenjang TK hingga SMA/SMK yang dikelola berbagai lembaga swasta.

Menariknya, 46 di antara 86 sekolah tersebut berada di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPP-PGRI). Rinciannya, 23 SMP, 11 SMA, dan 12 SMK. Bertahun-tahun mereka nebeng di sekolah negeri dan seolah enggan beranjak dari ''induk''-nya.

Sebanyak 46 sekolah PGRI yang masih nunut itu memang dibutuhkan masyarakat. Terbukti, setiap tahun, jumlah murid yang mendaftar dan diterima tak pernah sedikit. Kini, 46 sekolah itu memiliki 10.666 siswa dan 1.099 guru.

Sampai kapan mereka betah dengan statusnya sebagai sekolah nunut? Adakah niat mereka untuk bisa segera mentas? Apa upayanya?

Salah satu kondisi sekolah nunut tecermin pada SMK PGRI 3 yang menumpang di SDN Karah VI. Sekolah itu menumpang sejak 1978. Jumlah siswanya kini tinggal 266 orang. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 500-600 siswa. Penurunan jumlah siswa di SMK PGRI 3 itu, kata pengelola sekolah, seiring makin banyaknya sekolah baru yang juga berlomba menjaring siswa.

''Siapa sih yang tidak ingin memiliki gedung sendiri untuk menyelenggarakan sekolah? Sejak didirikan, kami pun punya keinginan itu. Tapi, kondisi yang terjadi berkata lain,'' ungkap Soegiyanto, kepala SMK PGRI 3.

Kondisi yang dimaksud Soegiyanto, antara lain, menyangkut status sosial para siswanya yang kebanyakan menengah ke bawah. Akibatnya, sekolah tidak berani mematok uang SPP tinggi. Hingga kini, SPP di SMK PGRI 3 ''hanya'' Rp 75 ribu per bulan. Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya kurang dari nominal tersebut.

Dengan SPP sebesar itu, pihak sekolah sulit mengalokasikan dananya untuk membangun gedung sendiri. Hanya, mereka menolak dikatakan tidak punya niat mentas dari sekolah yang ditumpangi. ''Jangan dibilang kami tidak berusaha. Kami terus berusaha untuk mewujudkannya,'' tegas Soegiyanto.

Salah satu bukti bahwa SMK PGRI 3 berusaha mandiri ditunjukkan adanya laboratorium atau bengkel sendiri di Jalan Jambangan Baru 6 (dekat Universitas Merdeka). Untuk kelompok teknologi dan industri, bengkel SMK PGRI 3 terbilang lengkap. Sebab, selain bengkel otomotif, ada mesin dan elektronika.

Hanya, mereka masih belum memiliki dana yang cukup untuk membangun gedung sekolah sendiri. ''Kami butuh waktu lama untuk menabung. Sebab, membangun gedung sekolah itu tidak murah,'' ujarnya.

Apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang serbasulit. Sekolah itu sering harus rela bila siswanya tidak bisa membayar uang sekolah. Maklum, siswa mereka rata-rata berasal dari kalangan ekonomi lemah. Karena itu, Soegiyanto tak memiliki pilihan lain kecuali menyewa gedung SDN Karah VI untuk operasional sehari-hari.

Dalam sebulan, pengelola SMK PGRI 3 harus merogoh Rp 600 ribu untuk insentif gedung. Penggunaan setiap ruang di SDN Karah VI ''dihargai'' Rp 50 ribu. Mereka menggunakan 15 ruang untuk operasional sehari-hari.

Menurut Ketua PGRI Surabaya Masmuk, keinginan untuk bangkit dan mandiri selalu ada dalam rencana organisasinya. Namun, kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan membuat 46 sekolah PGRI sulit segera bisa mentas. Keberhasilan beberapa sekolah nunut yang mampu mentas dan mandiri, kata dia, merupakan hasil jerih payah para kepala sekolah dan dewan guru yang tak pernah menyerah. ''Niat itu bisa terwujud jika ada tindakan. Dan memang tak semua bisa berhasil,'' katanya.

Menurut dia, salah satu tujuan PGRI mendirikan sekolah semata-mata adalah untuk pemerataan pendidikan bagi si miskin. Kalau kenyataannya hingga kini masih banyak sekolah PGRI yang nunut, itu karena proses yang masih berjalan.

Karena itu, pihaknya bersikukuh agar sekolah nunut tetap diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan.

Sampai kapan? Masmuk mengungkapkan, bila pemerintah hendak menutup sekolah nunut, hendaknya nasib ribuan siswa dan para guru yang berlatar belakang ekonomi lemah harus dipikirkan. ''Kalau sekolah nunut dilarang beroperasi, kami berharap pemerintah mau menampung para guru dan siswa tersebut. Itu konsekuensi logis,'' tegasnya.

Masmuk ogah menyerah. Dia akan terus berusaha berdiskusi dengan Dispendik dan pemerintah kota. Kegigihan tak hanya ditunjukkan Masmuk. Beberapa sekolah nunut berencana menyewa sekolah lain agar tetap bisa beroperasi.

***

Di balik kisah sedih sekolah nunut, ada pula kisah sukses sekolah nunut. Sedikitnya, ada enam sekolah PGRI yang berhasil mentas itu. Yakni, SMP PGRI 1, SMA PGRI 3, SMK PGRI 1, 4, 6, dan 13. Bukan hanya ruang-ruang kelas yang mereka bangun. Mereka juga melengkapi dengan laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya.

Kegigihan mereka menabung sen demi sen, kedisiplinan manajemen, serta kreativitas mencari bantuan ke pihak ketiga adalah kunci menuju sukses itu. Cerita mereka mungkin bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain yang masih nunut.

Misalnya, yang dilakukan pengelola SMK PGRI 1. Mereka berjuang selama 20 tahun menyisihkan rupiah demi rupiah sisa uang pangkal serta SPP siswanya demi sepetak tanah dan pembangunan gedung sekolah.

Didirikan pada 1977, sekolah kejuruan kelompok teknologi dan industri tersebut awalnya menumpang di STM Negeri 1 (kini SMKN 2) di Jalan Patua. Para siswanya menggunakan gedung sekolah itu saat sore, setelah siswa SMKN 2 selesai belajar.

Baru pada 1997, SMK PGRI 1 bisa membangun gedung sendiri di atas tanah seluas 2.305 meter persegi di Jalan Jemursari VIII. Kepala Sekolah Agus Basuki menuturkan, perjuangan sekolahnya memang penuh liku. ''Tapi, sejak mula berdiri, kami memang sudah ingin memiliki gedung sendiri,'' ujarnya.

Awalnya, SMK PGRI 1 memang hanya memiliki 200-an siswa. Namun, tahun berganti tahun, peminatnya terus bertambah banyak. Bahkan, pada 1990-an, siswanya mencapai 700-900 orang. Dengan siswa yang semakin banyak itulah, niat sekolah untuk membangun gedung sendiri semakin besar. Apalagi, kala itu sempat ada imbauan dari pemerintah provinsi agar SMK PGRI 1 segera meninggalkan SMKN 2.

Agus menuturkan, genjotan tabungan dan kerapian manajemen menjadi kunci keberhasilan laku prihatin itu. Sejak berniat membangun sekolah sendiri, kepala sekolah, wakil, serta beberapa staf mendisiplinkan diri untuk menabung. Hingga pada 1994, sekolah itu bisa membeli tanah seharga Rp 92.353.000.

Kepindahan sekolah ke Jalan Jemursari pun bukannya tanpa kendala. Sebab, basis siswa sebelumnya berada di Patua, Sawahan, kini beralih di Jemursari. Jumlah siswa baru yang duduk di kelas IX sempat menyusut. ''Itu sudah konsekuensi. Makanya, kami tak tinggal diam. Kami genjot sarana dan prasarana sekolah untuk menarik kepercayaan masyarakat,'' jelas pria kelahiran Mojokerto, 29 Maret 1958, tersebut.

Dalam rangka menambah sarana dan prasarana itu, dewan guru dan staf SMK PGRI 1 lagi-lagi membentuk tim yang solid untuk membuat berbagai proposal permohonan bantuan. Tercatat, hampir setiap tahun sekolah itu mengajukan permohonan bantuan atau kerja sama.

Sejak pindah ke Jemursari pada 1997, sekolah tersebut mulai banyak mendapatkan dana block grant. Pada 2003, mereka mendapatkan bantuan mesin dari pemprov. Berlanjut tahun berikutnya, pemprov memberi bantuan Rp 75 juta untuk pembangunan dua lokal (ruang belajar).

Pada 2006, giliran proposal bantuan bangku sekolah mereka disetujui Pemkot Surabaya. Yang paling anyar, tahun lalu, mereka mendapatkan dana block grant langsung dari pusat senilai Rp 150 juta. ''Kami harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Memperbaiki gedung dan menambah bangunan,'' katanya.

Hingga kini, SMK PGRI 1 memiliki 10 ruang teori (kelas), sembilan bengkel dan laboratorium, ruang gambar, aula (ruang serba guna), ruang bimbingan konseling dan bursa kerja, UKS, serta perpustakaan. ''Kami tak hanya mengirimkan proposal kepada pemerintah. Pihak swasta, seperti Terminal Peti Kemas (TPS) dan perusahaan Taxi Zebra, pernah membantu kami,'' ungkap kepala sekolah yang kini memiliki 874 siswa itu.

TPS pernah membantu pembangunan musala sekolah. Taxi Zebra memberi bantuan komponen mesin yang bisa digunakan siswa untuk kegiatan modifikasi. Menurut Agus, sekolah swasta mana pun sebetulnya bisa mandiri bila seluruh komponen sekolah memiliki niat bersama untuk maju. ''Itu kuncinya,'' tegasnya.

Kini, SMK PGRI 1 memiliki 40 guru dan program bantuan beasiswa untuk siswa kurang mampu yang berprestasi. SPP siswa juga relatif tidak mahal. Hanya Rp 85 ribu untuk kelas XI dan XII serta Rp 100 ribu untuk kelas X. ''Siswa kami juga banyak dari kalangan menengah ke bawah,'' katanya.

***

Cerita sukses SMK PGRI 4 mentas dari status sekolah nunut lain lagi. Hal itu karena salah satu kunci keberhasilan sekolah tersebut terletak pada komitmen para gurunya untuk maju. Kepala SMK PGRI 4 Banuarli beserta delapan guru pun rela gajinya -yang tak seberapa- dipinjam sekolah untuk membayar utang di bank. Uang dari bank itulah yang dipakai sekolah untuk membangun sekolah.

Selama dua tahun gaji Banuarli harus dipotong Rp 1,2 juta per bulan. Dia menjadi penjamin utang sekolah di bank sebesar Rp 25 juta. Hingga saat ini sudah berjalan setahun.

Begitu pula dengan delapan guru SMK PGRI 4 yang gajinya dipakai mengangsur utang sekolah di bank yang lain. ''Besaran potongannya beda-beda. Bergantung gajinya,'' jelas Banuarli.

Hasilnya tidak sia-sia. Kini, gedung sekolah di Jalan Kalijudan 9 tersebut jadi mentereng dibanding empat tahun silam. Selain berlantai dua, fasilitasnya lengkap. ''Sederhananya, nama saya dan guru-guru di sini dipinjam sekolah untuk utang di bank. Uang itu untuk membangun gedung sampai tingkat dua,'' ungkap Banuarli yang juga guru di SMKN 5 tersebut. ''Ya, SK PNS saya harus disekolahkan (jadi agunan utang di bank, Red) dulu,'' ujarnya.

Menurut dia, acara utang-mengutang di bank itu sudah seperti ''makanan'' sehari-hari bagi para guru di SMK PGRI 4. ''Pokoknya hampir tidak pernah berhenti. Baru lunas, langsung diperpanjang lagi,'' kata pria 47 tahun tersebut.

Tanpa peran guru yang berani mengajukan kredit, belum tentu gedung SMK PGRI 4 berdiri semegah sekarang. Gedung berlantai dua itu memiliki delapan kelas, plus dua ruang praktik (lab) yang sedang dalam penyelesaian. ''Kalau kami nggak sungguh-sungguh, tidak mungkin bisa punya gedung sendiri,'' tegasnya.

Menurut sarjana teknik sipil tersebut, SMK PGRI 4 dulu sekolah nunut. Awalnya, pada 1985, mereka menumpang di SMKN 5 Surabaya. Tak hanya memakai ruang kelas, sekolah swasta itu juga memanfaatkan ruang praktiknya. Guru-guru SMKN 5 juga mengajar di SMK PGRI 4. Berkat sentuhan para guru itulah, nama SMK PGRI 4 kini cukup dikenal masyarakat.

Sekitar 2001, pemkot menginstruksikan bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan pihak swasta. Karena itu, Banuarli lalu merayu kepala SMKN 5 agar tetap diperbolehkan nunut sementara di sekolah kejuruan negeri itu. ''Modelnya, setiap tiga tahun diperpanjang,'' jelasnya.

Kasek SMKN 5 saat itu, Moedianto, juga punya andil mendorong agar SMK PGRI 4 segera punya gedung sendiri. ''Pak Moedianto bilang, yang penting (SMK PGRI 4) punya gedung sendiri,'' katanya.

Tentu Banuarli kerepotan. Pihak sekolah sebenarnya punya aset tanah di Lebak Timur. Tapi, tanah itu tidak mungkin digunakan mendirikan bangunan sekolah. Maklum, selain terpencil, tanah itu berpencar-pencar. Pihak sekolah akhirnya memutuskan menjual tanah tersebut seharga Rp 190 juta.

Dengan modal itu, sekolah membikin tim untuk mencari lokasi baru. Akhirnya diputuskan di Jalan Kalijudan 9. Tanah seluas 1.245 meter persegi itu dibeli seharga Rp 300 juta. ''Uang sisa penerimaan siswa baru (PSB) ditambahkan untuk beli tanah,'' jelas Rafael Sularno, staf SMK PGRI 4 yang memelopori kelahiran sekolah.

Dengan dana yang masih ada, pada 2004 pembangunan gedung pun dimulai. Sekolah melibatkan guru-guru dalam pembangunan gedung tersebut. Banuarli sendiri yang menggambar gedung, beli material, hingga jadi mandornya. ''Tak perlu konsultan-konsultan. Kasek juga orang bangunan,'' ujar pria 63 tahun tersebut. Pembangunan gedung menghabiskan dana Rp 400 juta.

Niat membangun gedung sekolah akhirnya berbuah. Dua tahun lalu, Depdiknas mengucurkan bantuan Rp 150 juta. Dengan dana itu, sekolah bisa membuat dua bangunan kelas full keramik. ''Kalau sekarang, sudah nggak repot,'' katanya.

Saat Dispendik mendesak agar sekolah nunut menyetop penerimaan siswa baru, SMK PGRI 4 tak gamang lagi. Sebab, belajar-mengajar kelas satu sekolah itu bisa dilaksanakan di gedung baru. ''Kami sudah bisa melaksanakan pembelajaran untuk 400 siswa kelas 1,'' tegasnya. (ara/git/ari)

Renovasi SD Berjalan Pelan

Sebanyak 1.155 lokal rusak berat dan dalam kondisi kritis

SUKABUMI -- Kondisi gedung sekolah yang rusak di Kabupaten Sukabumi, semakin memprihatinkan. Hingga pertengahan 2008 ini, 2.016 lokal di ratusan gedung SD yang rusak belum tertangani.

Angka tersebut diperoleh dari data Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi. Dari keseluruhan gedung yang rusak, sebanyak 1.155 lokal di antaranya mengalami rusak berat dan dalam kondisi kritis. Sementara sisanya sebanyak 861 lokal rusak sedang. ''Jumlahnya masih tinggi, tapi sudah ada perkembangan yang lebih baik,'' ungkap Kepala Disdik Kabupaten Sukabumi, Zainal Mutaqien.

Dia berjanji bahwa penanganan sekolah yang rusak itu akan dilakukan beberapa program seperti dana alokasi khusus (DAK), role sharing, dan APBD Kabupaten Sukabumi. Sayang, ungkap dia, hingga pertengahan tahun ini Disdik belum menerima kepastian cairnya DAK untuk perbaikan SD rusak.

Kepala Seksi Sarana SD Disdik Kabupaten Sukabumi, Unin Nibi, menambahkan jumlah sekolah rusak sudah menurun dibandingkan tahun 2006. Saat itu, ujar dia mengungkapkan, jumlah gedung SD yang rusak mencapai 4.752 unit. Menurut Unin, perbaikan SD yang rusak didasarkan pada skala prioritas tingkat kerusakannya. ''Jadi masih terdapat sebanyak 2.016 sekolah yang belum tertangani untuk diperbaiki karena belum ada dana,'' ungkap dia.

Lebih lanjut Unin menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah sekolah yang diperbaiki semakin meningkat. Pada 2006 lalu, pihaknya menangani kerusakan di 85 SD (507 lokal), di tahun 2007 memperbaiki 146 SD (984 lokal), dan direncanakan pada 2008 bisa menangani 224 SD (1.216 lokal).

Menurut Unin, alokasi dana perbaikan per SD tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2006 masing-masing SD hanya mendapat alokasi dana Rp 225 juta untuk perbaikan gedung. Tahun ini berubah menjadi Rp 250 juta per SD. Dia mengaku belum bisa memperkirakan besaran alokasi tersebut di tahun ini.

Sumber dana perbaikan SD di tahun 2008 ini, menurut dia, masih tiga jenis. Dana perbaikan untuk 868 lokal akan diambil dari DAK, 315 dari role sharing, dan perbaikan 33 lokal dari APBD Kabupaten Sukabumi. ''Satu lokal bisa membutuhkan dana sebanyak Rp 40 juta,'' ungkap Unin. DAK tahun 2008 mencapai Rp 52 miliar dari pemerintah pusat ditambah dana pendamping menjadi Rp 57 miliar.

Banyaknya bangunan sekolah yang rusak itu, ternyata berdampak juga pada pengusaha jasa konstruksi. Sedikitnya 40 massa yang tergabung dalam Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Sukabumi menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Senin (19/5) lalu.

Mereka menggugat proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik yang dilakukan oleh Komite Sekolah. ''Sejak tahun 2007 lalu, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik diserahkan kepada komite sekolah,'' ungkap Ketua Apjakon, Muhammad Rifal terpisah. Padahal, komite sekolah tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan kegiatan tersebut karena tidak didukung tenaga teknis.

Karena itulah, menurut dia, para pelaku jasa konstruksi mempertanyakan landasan kebijakan tersebut. Ia menjelaskan, sesuai aturan, pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi. Sementara Komite Sekolah, tegas dia, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi. ''Kami meminta pelaksanannnya disesuaikan dengan Keppres nomor 80 Tahun 2003,'' kata Rifal menandaskan.

Zainal pun menemui massa dan mengaku dirinya cuma menjalankan ketentuan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik. ''Dalam pengadaan barang dan jasa di Disdik ada aturan tersendiri,'' ungkap dia dia. Selain mengacu Keppres 80/2003, pengadaan barang dan jasa juga berpegangan pada Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. rig

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=334631&kat_id=89

Lagi-lagi Gedung Sekolah di Bekasi Ambruk

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat hotman siregar

Atap gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, ambruk, Senin (12/5). Tiang penyangga gedung yang dibangun pada 1976 itu telah keropos, sehingga tak mampu menahan beban. Sejak gedung sekolah pencetak masa depan generasi bangsa itu berdiri tidak pernah direnovasi.

Gedung sekolah yang ambruk sudah hal yang biasa di negara ini. Bukan hanya gedung lama yang rontok. Bahkan baru-baru ini, gedung SDN 02 Tambun, Kabupaten Bekasi juga ambruk sebelum dipakai. Bahkan, ambruknya gedung baru itu menyebabkan dua orang terluka tukang terluka.

Berbeda dengan SDN 02 Ciketing Udik. Tidak ada korban jiwa saat gedung ambruk. Beruntung, karena terjadi pada malam hari. Sebenarnya, pada Sabtu (10/5), sekitar pukul 20.00 WIB, sudah ada tanda bahwa gedung akan ambruk. Kondisi itu ditandai dengan jatuhnya beberapa atap bangunan berukuran 12 x 7 meter itu. Puncaknya pada Senin malam. Penyangga atap patah dan membuat genteng yang terbuat dari tanah liat itu hancur berantakan.

Kepala sekolah SDN 02 Ciketing Udik, Yaya Supriyatna, prihatin melihat kondisi bangunan sekolah yang dipimpinnya. Satu ruang laboratorium komputer dan satu ruang kelas tidak bisa lagi digunakan. Saat kejadian sebanyak delapan komputer ikut tertimpa reruntuhan.

Dari delapan kelas yang ada, yang tersisa hanya enam. Itu pun kondisinya sungguh memprihatinkan. Siswa kelas tiga yang menempati gedung ambruk direncanakan akan masuk pada siang hari. Konstruksi bangunan lapuk dimakan waktu. Pada saat pelaksanaan ujian berstandar nasional (UANBN) dimulai Selasa kemarin, gedung malah ambruk. Pihak sekolah terpaksa memindahkan lokasi ujian yang sedianya akan dilakukan juga di ruangan yang runtuh itu. "Ruangan kami telah berkurang dua lokal," keluh Yaya.

Sebanyak 612 siswa didik di sekolah itu. Gedung yang berdekatan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang itu merupakan sekolah induk pembinaan pengembangan olahraga (IPPOR) se-Kecamatan Bantar Gebang.

Tak bisa dibayangkan bila gedung ambruk saat siang hari atau ketika murid kelas tiga berada di dalamnya. Yaya mengharapkan Dinas Pendidikan setempat segera memperbaiki kerusakan gedung sekolah sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar sesuai UANBN selesai dilaksanakan.

Siap Direnovasi

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Pendidikan Kota Bekasi, Sumargo, saat meninjau sekolah tersebut menjelaskan gedung ambruk itu akan direnovasi tahun ini. Tetapi, dana yang dianggarkan untuk rehab gedung itu hanya Rp 150 juta. Padahal, untuk rehab total, dibutuhkan dana sekitar Rp 450 juta.

Anggota Komisi D yang menangani masalah pendidikan di DPRD Kota Bekasi, H Rajagukguk heran. Ia tak menyangka masih ada gedung sekolah yang masih rusak parah dan bahkan ambruk. "Sejak tahun 2005 lalu, anggaran untuk pembangunan gedung sekolah sudah mulai dikucurkan. Tahun 2008 ini sudah tidak ada lagi gedung sekolah negeri yang tak layak pakai," kata Raja yang baru mengetahui ambruknya gedung itu dari wartawan.

Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengakui ambruknya gedung itu karena termakan usia. Gedung sekolah itu akan direnovasi tahun ini. [Hotman T Siregar]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/14/index.html

Puluhan Gedung SD di Bekasi Akan Diperbaiki

kompas, 14 Mei 2008, Bekasi - Tidak kurang dari 30 unit gedung sekolah dasar di Kota Bekasi harus diperbaiki. Selain sudah berusia tua, banyak gedung sekolah dasar tersebut yang rawan ambruk.

Seperti terjadi di Sekolah Dasar Negeri Ciketing Udik 2, Pangkalan VI, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang. Salah satu gedung, yang terdiri atas dua ruang belajar, ambruk bagian atapnya pada Sabtu (10/5). Tidak ada korban jiwa manusia dalam kejadian itu karena ambruknya atap itu terjadi pada malam hari, dan tidak ada orang.

Kepala SD Negeri Ciketing Udik 2 Yaya Suparya mengatakan, atap gedung itu ambrol karena kayu-kayunya sudah lapuk. Gedung itu dibangun lebih dari 30 tahun lalu dan belum pernah sekalipun direnovasi.

Sampai menjelang atapnya runtuh, gedung tersebut masih digunakan. Satu ruang menjadi ruang kelas untuk murid kelas 3 dan satu ruang lainnya menjadi ruang laboratorium komputer.

Warga setempat, Tian, menerangkan, gedung SD Negeri Ciketing Udik 2 yang atapnya runtuh itu merupakan gedung tertua yang ada di lingkungan mereka.

"Malam Minggu lalu, saya mendengar suara gemuruh dari arah sekolah. Dan pas melihat keluar, ternyata itu suara genteng jatuh," kata pemilik warung yang tinggal di seberang sekolah dasar itu.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi Sumirgo mengatakan, gedung di SD Negeri Ciketing Udik, yang ambrol atapnya itu, adalah satu dari 30 unit gedung yang diusulkan untuk diperbaiki pada tahun ini.

Gedung di SD Negeri Ciketing Udik 2 itu semula direncanakan sebatas renovasi ringan dengan anggaran lebih kurang Rp 150 juta. Lantaran kerusakannya ternyata bertambah parah, kata Sumirgo, gedung itu diusulkan agar dirobohkan kemudian dibangun gedung baru.

"Mau tidak mau anggarannya bertambah dan (untuk itu) kami akan meminta tambahan anggaran dalam APBD perubahan nanti," kata Sumirgo ketika dia dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pembinaan TK/SD Bantar Gebang Ahmad Yani meninjau sekolah yang berlokasi di perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor itu, kemarin siang.

Beberapa kali terjadi

Kasus atap gedung sekolah ambruk bukan sekali dua kali terjadi di Bekasi. Pada Awal Juli 2006, misalnya, atap gedung SD Negeri Margahayu IV, Jalan Mayor Oking, Bekasi Timur, Kota Bekasi, tiba-tiba ambruk. Tidak berselang lama, tembok gedung sekolah itu pun ikut ambruk.

Sepekan lalu, peristiwa serupa terjadi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Atap gedung baru di Sekolah Dasar Negeri Tambun 02, Tambun Selatan, yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan, tiba-tiba ambrol. Selain merusakkan bangunan, atap ambrol itu menyebabkan dua pekerja mengalami luka ringan. (cok)

Salah Bayar, DKI Beli Ulang Lahan Sekolah

Kompas, Minggu, 11 Mei 2008- Gara-gara tidak memeriksa ulang kepemilikan tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membayar ulang pembelian lahan sekolah senilai Rp 6,5 miliar. Padahal lahan tanah itu sudah dijadikan lokasi SDN 05 dan SMP 126 Batuampar sejak tahun 1980.

Bahkan, gara-gara kesembronoan itu, 1.500 siswa dari kedua sekolah tersebut terancam tidak bisa bersekolah gara-gara sekolah mereka bakal disegel pemilik tanah. Pemilik tanah, Ny Weni Azis (75), mengancam akan menyegel sekolah kalau Pemprov DKI Jakarta tidak bersedia membeli tanah mereka itu.

Weni berani mengultimatum Pemprov DKI karena dia sudah dinyatakan sebagai pemilik sah oleh Mahkamah Agung. Sementara Muhayat, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sabtu (10/5), menegaskan Pemprov DKI akan membayar tanah tersebut sesuai nilai jual objek pajak (NJOP), namun dananya harus dianggarkan lebih dahulu. "Bisa saja dianggarkan pada perubahan anggaran 2008 atau pada anggaran 2009," kata Muhayat.

Sengketa tanah seluas 6.500 meter persegi di Kelurahan Batuampar, Kramatjati, Jakarta Timur, itu sebenarnya sudah berlangsung sejak sekolah mulai dibangun tahun 1979. Namun Weni Azis, pemilik tanah, mengaku tidak tahu harus mengadu kepada siapa.

Weni mengaku beli tanah itu dari Entong dengan harga Rp 2,5 juta pada tahun 1973. Weni lalu membuat akta jual-beli yang disaksikan camat pada tahun 1975. Tanah itu kemudian dipagari dengan tanaman pagar dan dijaga orang suruhan Weni. Namun, pada tahun 1977 orang suruhan itu mengaku diusir petugas yang akan membangun sekolah. Weni yang tahu tanahnya diserobot pun tidak diam saja. "Saya sudah menghadap ke Wali Kota Jakarta Timur, waktu itu dijabat oleh Sofyan Hakim. Namun tidak ada penyelesaian sama sekali. Dia bahkan bilang, saya tidak boleh menghalangi pembangunan sekolah. Jika saya mau menuntut, bawa saja ke pengadilan. Biar pengadilan yang menentukan, siapa pemilik tanah ini yang sebenarnya," kata Weni.

Namun, membawa kasus ini ke pengadilan juga bukan hal mudah. Kasusnya tidak segera ditindaklanjuti. Weni juga sudah melaporkan ke polisi, tetapi kasus ini juga sempat tidak ada kabarnya.

Sampai pada tahun 1998, ketika reformasi masih bergaung kuat, dia memberanikan diri lagi membawa kasus ini ke pengadilan. "Hampir- hampir saya putus asa karena proses yang lama dan berbelit," aku Weni.

Satu demi satu tingkatan pengadilan dijalankan ibu empat anak ini dengan gigih. Kegigihan Weni berhasil baik. Di semua tingkat pengadilan itu, Weni dinyatakan sebagai pemilik yang sah.

Sementara itu, Muhayat mengatakan Pemprov DKI sebenarnya telah membayar penuh tanah tersebut kepada pemilik tanah. "Kami sudah membayar kepada pemilik tanah yang pertama, yakni Entong, pada tahun 1977. Tetapi rupanya, Entong sudah menjual tanah itu terlebih dulu kepada Weni Azis tahun 1975."

Sertifikat yang dibuat Pemprov DKI pun mau tidak mau dibatalkan karena dari pemeriksaan di pengadilan terdapat cacat hukum. "Ada kelemahan-kelemahan di masa lalu yang membuat sertifikat tanah itu cacat hukum dan harus dibatalkan," kata Muhayat.

Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapa pun jika membeli tanah. Sebelum transaksi dilakukan, sebaiknya memeriksa kepemilikan tanah. Pemprov DKI sendiri, yang boleh dibilang penguasa tanah dan urusan administrasi, ternyata juga bisa mengalami hal yang konyol seperti ini.

Muhayat mengaku, untuk pembayaran kali kedua ini, pihaknya harus melapor ke Kejaksaan Agung dulu. Jangan sampai, pihaknya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. (M CLARA WRESTI)

Unicef Kucurkan Rp 48 Milyar Per Kabupaten Untuk SD

kompas.com Jumat, 9 Mei 2008, BENER MERIAH, JUMAT - Badan dunia perlindungan ibu dan anak, United Nation Childrens Fund (Unicef) mengucurkan tidak kurang dari Rp 48 miliar, untuk membangun hanya 20 sekolah dasar di satu kabupaten saja, yakni Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Konstruksi bangunan dengan standar tinggi untuk daya tahan selama 25 tahun dan masih dengan jaminan tahan gempa, menjadikan biaya satu sekolah berikut furnitur (bangku, meja dan papan tulis) menelan Rp 2,5 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Bener Meriah Rusli M Saleh kepada wartawan hari Rabu ( 7/5) menjelaskan, dengan dana sebanyak itu ia bisa membangun 100-an sekolah di Bener Meriah. Kabupaten ini hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah, dan pada masa konflik terlanda dampak konflik, sampai ke pembakaran sekolah, juga guru, murid dan orang t ua murid yang tercerai berai karena mengungsi menghindari konflik.

Unicef membawa rombongan lima orang wartawan dari Jakarta dan Banda Aceh untuk mendatangi salah satu sekolah yang dibangun di Desa Bukit Antara, Kecamatan Permata, yang berjarak 48 km dari pusat kota Bener Meriah, di Kecamatan Redelong, hari Kamis (9/5). Wilayah ini berada di pinggir perkebunan kopi, salah satu penghasilan utama Bener Meriah, di bawah kaki pegunungan yang puncaknya senantiasa diselimuti kabut dan awan. Hanya tigaperempat ruas jalan Redelong Bukit Antara yang beraspal, karena selebihnya adalah jalan tanah berbatu-batu.

Ratmono, konsultan pengawas proyek dari Bita Enarcon Engineering yang bermitra dengan Unicef sebagai implementer proyek mengakui, pendirian SD Bukit Antara proyek Unicef tertunda hingga tiga bulan karena sulitnya transportasi material bangunan. Jalur jalan sering longsor ke bawah, atau tertutup tebing yang longsor. Ini mengakibatkan kontraktor harus menggerakkan ekskavator ke lokasi longsor untuk membenahi jalan, sebelum sekolah bisa dilanjutkan. Doddy Wisnu Pribadi

Atap Sekolah Ambrol, Murid Terpaksa Belajar di Lantai

Republika, Sabtu, 03 Mei 2008 - TANGERANG -- Murid-murid kelas tiga dan kelas empat SDN Setia Bakti, Mauk Barat, Tangerang, Jumat (2/5), terpaksa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di luar kelas. Ini lantaran atap ruangan kelas mereka ambrol dan menimpa kursi-kursi dan meja-meja kelas, Rabu (31/4) malam lalu.

Kemarin (2/5) murid-murid sengaja tidak diliburkan. "Kami sedang mempersiapkan ujian semester," tutur Siti Marhawa, guru kelas lima, yang ruangan kelasnya tidak runtuh. Ujian akan dilaksanakan satu bulan lagi, sementara belum ada jaminan perbaikan dari pemerintah daerah. "Kami terpaksa mengajar di lantai, terutama untuk kelas tiga dan kelas empat," tuturnya.

Pantauan Republika, pagi hari, puluhan murid kelas tiga dan kelas empat melakukan kegiatan belajar-mengajar di lantai luar, tanpa alas pada lantainya. Mereka rela duduk-duduk di lantai yang becek akibat hujan dua hari sebelumnya. Hanya dengan sebuah papan tulis, mereka belajar dari pagi hingga siang.

"Selama sepuluh tahun saya mengajar di sini, sudah tiga kali sekolah ini direhab," kata Nahrawi, guru agama. Meskipun begitu, bangunan sekolah tersebut, menurutnya, jauh dari stabil. "Bangunan yang baru dibangun dua tahun yang lalu saja sudah retak-retak," kata Nahrawi. Ia mengharapkan pemerintah daerah melakukan tindakan secepat mungkin untuk memperbaiki sekolah yang terletak di tengah sawah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Ahmad Suwandi, mengakui dua ruangan kelas tersebut memang sudah rusak. Jatah perbaikan SD tersebut, ungkapnya, sebenarnya baru akan terjadi pada tahun 2009. "Mengingat masih sebanyak 1.605 ruang kelas di Tangerang yang rusak," tuturnya.

Tetapi pihaknya akan segera memperbaiki sekolah tersebut. "Anggaran yang akan dipakai adalah anggaran tahun ini," katanya. Ia menyatakan perbaikan tersebut akan menggunakan anggaran mendesak.

Hujan deras dan angin kencang yang terjadi Rabu (30/4) malam di desa tersebut, mengakibatkan dua ruangan kelas SD tersebut ambrol. Atap ruangan kelas tiga hancur total. Sementara, atap ruangan kelas empat hancur sebagian. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa naas tersebut.

Meskipun hanya sebagian, ruangan kelas empat tetap tidak bisa dipakai. "Kami semua mengalami trauma," tutur Nahrawi. Ia menuturkan, meskipun ruangan kelas terlihat masih bisa dipakai, namun ia takut menggunakan ruangan tersebut. "Mendingan kami belajar di lantai luar," tuturnya.

Nahrawi mengatakan dua ruangan kelas tersebut baru saja direhab berat dua tahun yang lalu. Ia mengatakan ambrolnya atap ruangan tersebut murni kesalahan dari pemborong. "Yang merehab saja tidak becus," katanya. Ia mengancam jika pemkab tidak cepat tanggap ia dan guru-guru lain akan minta dimutasi saja. (c66 )

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari Terancam Dipecat

Sabtu, 3 Mei 2008, TEMPO Interaktif, Kendari:Wali Kota Kendari, Asrun, menyatakan dalam waktu dekat akan menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari, Mashuddin, yang kemarin (2/5) ditahan aparat kejaksaan negeri setempat karena diduga kuat terlibat korupsi dana alokasi khusus (DAK) proyek rehabilitasi puluhan sekolah dasar di daerah itu.

"Usai peringatan ulang tahun Kota Kendari pekan depan, SK pemecatan itu saya terbitkan," kata Asrun, usai membesuk bawahannya itu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Punggolaka Kendari, Sabtu (3/5).

Menurut Asrun, pemecatan itu ia lakukan semata-mata agar tersangka Mashuddin dapat lebih konsentrasi menyelesaikan kasus hukum yang membelitnya. Selain itu, pemecatan itu terpaksa dilakukan agar kinerja Dinas Pendidikan Nasional Kendari yang sebelumnya dipimpin Mashuddin, dapat terus berjalan.

Asrun membantah sinyalemen yang menyebut dirinya mengetahui tindakan tersangka yang memotong dana alokasi khusus untuk rehabilitasi puluhan gedung sekolah dasar. Menurutnya, meski tersangka Mashuddin menjabat selaku Kadiknas, namun terkait praktek pemotongan dana tersebut tidak pernah dilaporkan kepada dirinya selaku orang nomor satu di Pemerintahan Kota Kendari.

Dari hasil pemeriksaan jaksa terungkap tersangka Mashuddin, dalam kapasitas selaku Kepala Dinas, secara sengaja telah memotong dana alokasi khusus untuk 47 sekolah dasar dengan jumlah bervariasi. Secara rinci, sebanyak 36 sekolah dasar dipotong Rp 10 juta, empat sekolah dikenai potongan Rp 5 juta dan dua sekolah lainnya dikenai potongan masing-masing Rp 3 juta dan Rp 2,5 juta. -- Dedy Kurniawan

SDN 11 Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur Rawan Roboh

2-05-2008 :: Kondisi gedung SDN di Jakarta semakin memprihatinkan. Bagaimana tidak? selain rawan roboh, gedung sekolah di Ibukota juga sering dilanda banjir sehingga mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar.  Salah satunya gedung SDN 11 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pantauan beritajakarta.com, langit-langit atau atap sekolah tersebut sudah pada keropos dan bocor. Bahkan tak sedikit atap ruangan kelas yang disangga atau ditopang dengan kayu bambu. Parahnya lagi, sekolah yang dibangun sejak tahun 1980 ini selalu kebanjiran, terutama saat hujan deras.

Yang memprihatinkan lagi, terkadang banjir yang masuk ke ruangan kelas itu dicampuri dengan lumpur. Akibatnya, pihak sekolah kewalahan membersihkan lumpur-lumpur tersebut. Banjir terjadi karena air yang mengalir dari Kalibaru itu meluber ke jalanan. Saluran air yang ada, tidak dapat menampung debit air yang cukup tinggi.

Kepala SDN 11 Gedong, Asni Roslan, mengaku resah saat hujan mulai turun. "Jika turun hujan, sekolah ini pasti kebanjiran sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu," katanya, Jumat (2/5). Tidak hanya itu, kata Asni, atap gedung sekolah juga sudah keropos. "Kalau tidak ditopang bisa berbahaya mas. Sekolah ini bisa roboh, lihat saja, semuanya sudah pada keropos," lanjut Asni.

Siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut berjumlah 260 siswa. Para siswa mengaku kegiatan belajar sering terganggu akibat ruangan kelas dan akses menuju sekolah terganggu. Terkadang, siswa di sekolah yang terletak di Jl Ujung Gedong ini harus melepaskan dan menenteng sepatunya masing-masing. Baik saat mau masuk sekolah maupun  saat pulang sekolah.

Seperti dikatakan Andi, salah seorang siswa. "Ya kalau lagi banjir terpaksa sepatu kita tenteng. Karena kalau dipakai kan basah dan kaki jadi gatal-gatal," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 22 bangunan sekolah SD dan SMI di Jakarta rawan roboh. Bahkan sejumlah gedung sekolah terpaksa ditutup untuk aktivitas belajar mengajar karena membahayakan keselamatan siswa. Sekolah yang ditutup diantranya SDN Kramatjati 21, SD Petamburan 7 dan 8, dan SMP 193, Jaktim. Penulis: NURITO

Rp 13,5 Miliar untuk Rehab Tiga Gedung Sekolah Di Jakarta Utara

Foto: Dok./beritajakarta.com

30-04-2008 :: Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp 13,5 miliar memperbaiki tiga gedung SDN yang rusak berat di wilayahnya. Ketiga sekolah itu yakni SDN 01-02 Kamal Muara, SDN 03-04 Sunter Agung, dan SDN 15-16 Tugu Utara. Direncanakan rehab itu akan dilaksanakan pertengahan Juni 2008.

Selama perbaikan, kegiatan belajar-mengajar di SDN tersebut akan dipindahkan ke sekolah terdekat. Misalnya SDN 01-02 Kamal Muara akan dipindah sementara ke SMP 120, SDN 03-04 Sunter Agung ditampung di SMPN 221, dan SDN 15-16 Tugu Utara ke SDN 22-23 Tugu Utara. Agar rencana perbaikan ini berjalan lancar, Sudin Dikdas Jakut sedang melakukan koordinasi antara Dinas Dikdas, Sudin, dan pihak sekolah.

Didi Sugandhi, Kasie Gedung Sekolah Sudin Dikdas Jakut, mengaku sudah mendapat pemberitahuan mengenai perbaikan total tiga SDN yang rawan ambruk tersebut. Sebelumnya, diajukan perbaikan total terhadap 27 gedung sekolah yang terdiri 18 gedung SDN dan sembilan gedung SMPN. Tetapi yang disetujui hanya rehab total terhadap tiga gedung SDN.

Untuk pengerjaan rehab total terhadap tiga gedung sekolah tersebut, ditargetkan rampung dalam empat bulan mendatang atau September 2008. Sebelum pengerjaan, lelang proyek dilakukan pertengahan Mei. "Semoga pada Juni 2008 sudah didapat pemenang tender sehingga bisa langsung dilakukan penandatangan kontrak kerja," ujarnya, Rabu (30/4)

Ketika disinggung nilai anggaran untuk rehab total ke tiga gedung sekolah tersebut, Didi tidak dapat menyebutkan secara pasti karena hal itu berada di tingkat dinas. Namun diperkirakan setiap gedung sekolah menelan dana Rp 4,5 miliar, sehingga untuk tiga sekolah sebesar Rp 13,5 miliar. Penulis: agus Sumber: yudi

Hardiknas, Sekolah Roboh, Siswa Belajar di Ruang Darurat

[TANGERANG] Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Setia Bhakti di Kampun Cirampak Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, ambruk. Atap dan langit-langit empat dari delapan ruangan kelas sekolah itu roboh menimpa meja dan kursi, Rabu (30/4) malam.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun pada Jumat (2/5) pagi, atau bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, 193 siswa di situ terpaksa belajar secara bergantian di ruangan yang tidak roboh.

Sebagian siswa kelas I sampai kelas III belajar mulai 07.00 pagi hingga pukul 10.00 WIB, setelah itu dilanjutkan siswa kelas IV hingga Kelas VI.

Beberapa guru mengakui, meskipun sebagian gedung sekolah roboh, proses belajar mengajar tetap berlangsung. Apalagi saat ini pihak sekolah tengah mempersiapkan siswa kelas VI yang akan mengikuti ujian kelulusan sekolah. Sejumlah siswa harus belajar di ruang darurat di sisi lain gedung.

Aswin, salah seorang guru yang ditemui SP menjelaskan, setiap ada hujan disertai angin kencang, guru dan siswa khawatir gedung akan roboh. "Kami selalu belajar dalam keadaan cemas. Kami berharap pemerintah bisa cepat membangun agar siswa bisa belajar," ujarnya.

Seorang siswa, Asep, mengatakan, banyak orang tuanya sudah mengkhawatirkan anak-anaknya belajar di ruang yang sudah tua. "Saya selalu dipesan sama orang tua untuk hati-hati. Katanya kalau ada hujan dan angin kencang, segera keluar kelas, takut roboh," ujarnya. Asep beserta guru dan orang tua, Kamis (1/5) pagi gotong-royong membersihkan puing-puing agar gedung sekolah bisa digunakan pada Jumat.

Ibnu (35), seorang warga yang tinggal dekat sekolah menjelaskan, kejadian robohnya gedung itu berlangsung cepat. "Bangunan roboh karena ditiup angin kencang, waktu hujan Rabu malam," ujar Ibnu.

Dia bersyukur tidak ada korban jiwa tertimpa reruntuhan bangunan. "Masih untung kejadiannya berlangsung malam hari. Kalau siang pasti banyak korban anak-anak," katanya.

Kepala Desa Mauk Barat Uci mengatakan, sekolah itu didirikan tahun 1973. Meski sudah sangat tua, tetapi bangunan itu belum pernah diperbaiki. Bangunan yang roboh itu adalah dua ruangan kelas yang merupakan ruang kelas 3 dan 4.

Kondisi bangunan yang tua sudah dikeluhkan guru maupun orang tua siswa. Namun, sekolah ini belum termasuk daftar sekolah yang akan diperbaiki Pemkab Tangerang.

Camat Mauk Aziz Gunawan mengakui jika sekolah itu belum pernah direnovasi total sejak dibangun. "Baru rehab ringan dalam bentuk pengecatan," ujarnya. Menurut Aziz, secara umum kondisi sekolah memang sudah sangat tua dan segera diperbaiki total.

Pasti Diperbaiki

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Ahmad Suwandi, Jumat (2/5) pagi, mengatakan, SDN Setia Bhakti Mauk Barat sudah termasuk sekolah yang diusulkan untuk perbaikan pada APBD Perubahan 2008.

Perbaikan juga akan dilakukan terhadap 1.605 ruang kelas dari tingkat SD hingga SMA di wilayah Kabupaten Tangerang yang kondisinya rusak parah dan mendesak untuk diperbaiki.

Perbaikan ruang kelas itu diharapkan rampung pada 2009 mendatang. "Kami minta semuanya bersabar, kami segera lakukan perbaikan. Kalau bisa menggunakan kelas bergantian ya gunakan bergantian," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi mengatakan Pemkab Tangerang hendaknya segera melaksanakan tata kelola data dan aset secara baik. Dewan sampai sekarang ini tidak memiliki data riil sekolah yang rusak parah dan harus diperbaiki sehingga kesulitan melakukan pengawasan. "Kalau data dan aset dikelola dengan baik, kita dapat dengan mudah memprioritaskan mana sekolah yang harus segera mendapat perbaikan," ujarnya.

Rehab Sekolah

Sementara itu, rehabilitasi 120 gedung SD dan SMP di Jakarta Timur tahun ini menelan biaya Rp 3 miliar. Dua di antaranya akan direhabilitasi total yakni SMPN 193 Ujung Menteng dan SMPN 234 Cakung. Sedangkan 16 gedung lainnya direhabilitasi berat dan sisanya rehabilitasi sedang.

Staf bagian Sarana dan Perlengkapan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur R Buyung S Siregar, Rabu (30/4) mengatakan, proyek rehabilitasi itu langsung ditangani Dinas Pendidikan Dasar. "Untuk rehabilitasi tingkat berat dan sedang menjadi kewenangan suku dinas," katanya.

Dijelaskan, kebutuhan anggaran untuk merehabilitasi satu gedung yang kerusakannya cukup berat mencapai Rp 1,25 miliar, sedangkan kerusakan sedang sebesar Rp 800 juta, dan rehabilitasi sedang lanjutan Rp 400 juta. [132/B-15]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/02/index.html