Berdasar catatan Dispendik, di Surabaya masih terdapat 86 sekolah nunut yang menumpang di sekolah-sekolah negeri. Mulai jenjang TK hingga SMA/SMK yang dikelola berbagai lembaga swasta.
Menariknya, 46 di antara 86 sekolah tersebut berada di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPP-PGRI). Rinciannya, 23 SMP, 11 SMA, dan 12 SMK. Bertahun-tahun mereka nebeng di sekolah negeri dan seolah enggan beranjak dari ''induk''-nya.
Sebanyak 46 sekolah PGRI yang masih nunut itu memang dibutuhkan masyarakat. Terbukti, setiap tahun, jumlah murid yang mendaftar dan diterima tak pernah sedikit. Kini, 46 sekolah itu memiliki 10.666 siswa dan 1.099 guru.
Sampai kapan mereka betah dengan statusnya sebagai sekolah nunut? Adakah niat mereka untuk bisa segera mentas? Apa upayanya?
Salah satu kondisi sekolah nunut tecermin pada SMK PGRI 3 yang menumpang di SDN Karah VI. Sekolah itu menumpang sejak 1978. Jumlah siswanya kini tinggal 266 orang. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 500-600 siswa. Penurunan jumlah siswa di SMK PGRI 3 itu, kata pengelola sekolah, seiring makin banyaknya sekolah baru yang juga berlomba menjaring siswa.
''Siapa sih yang tidak ingin memiliki gedung sendiri untuk menyelenggarakan sekolah? Sejak didirikan, kami pun punya keinginan itu. Tapi, kondisi yang terjadi berkata lain,'' ungkap Soegiyanto, kepala SMK PGRI 3.
Kondisi yang dimaksud Soegiyanto, antara lain, menyangkut status sosial para siswanya yang kebanyakan menengah ke bawah. Akibatnya, sekolah tidak berani mematok uang SPP tinggi. Hingga kini, SPP di SMK PGRI 3 ''hanya'' Rp 75 ribu per bulan. Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya kurang dari nominal tersebut.
Dengan SPP sebesar itu, pihak sekolah sulit mengalokasikan dananya untuk membangun gedung sendiri. Hanya, mereka menolak dikatakan tidak punya niat mentas dari sekolah yang ditumpangi. ''Jangan dibilang kami tidak berusaha. Kami terus berusaha untuk mewujudkannya,'' tegas Soegiyanto.
Salah satu bukti bahwa SMK PGRI 3 berusaha mandiri ditunjukkan adanya laboratorium atau bengkel sendiri di Jalan Jambangan Baru 6 (dekat Universitas Merdeka). Untuk kelompok teknologi dan industri, bengkel SMK PGRI 3 terbilang lengkap. Sebab, selain bengkel otomotif, ada mesin dan elektronika.
Hanya, mereka masih belum memiliki dana yang cukup untuk membangun gedung sekolah sendiri. ''Kami butuh waktu lama untuk menabung. Sebab, membangun gedung sekolah itu tidak murah,'' ujarnya.
Apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang serbasulit. Sekolah itu sering harus rela bila siswanya tidak bisa membayar uang sekolah. Maklum, siswa mereka rata-rata berasal dari kalangan ekonomi lemah. Karena itu, Soegiyanto tak memiliki pilihan lain kecuali menyewa gedung SDN Karah VI untuk operasional sehari-hari.
Dalam sebulan, pengelola SMK PGRI 3 harus merogoh Rp 600 ribu untuk insentif gedung. Penggunaan setiap ruang di SDN Karah VI ''dihargai'' Rp 50 ribu. Mereka menggunakan 15 ruang untuk operasional sehari-hari.
Menurut Ketua PGRI Surabaya Masmuk, keinginan untuk bangkit dan mandiri selalu ada dalam rencana organisasinya. Namun, kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan membuat 46 sekolah PGRI sulit segera bisa mentas. Keberhasilan beberapa sekolah nunut yang mampu mentas dan mandiri, kata dia, merupakan hasil jerih payah para kepala sekolah dan dewan guru yang tak pernah menyerah. ''Niat itu bisa terwujud jika ada tindakan. Dan memang tak semua bisa berhasil,'' katanya.
Menurut dia, salah satu tujuan PGRI mendirikan sekolah semata-mata adalah untuk pemerataan pendidikan bagi si miskin. Kalau kenyataannya hingga kini masih banyak sekolah PGRI yang nunut, itu karena proses yang masih berjalan.
Karena itu, pihaknya bersikukuh agar sekolah nunut tetap diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan.
Sampai kapan? Masmuk mengungkapkan, bila pemerintah hendak menutup sekolah nunut, hendaknya nasib ribuan siswa dan para guru yang berlatar belakang ekonomi lemah harus dipikirkan. ''Kalau sekolah nunut dilarang beroperasi, kami berharap pemerintah mau menampung para guru dan siswa tersebut. Itu konsekuensi logis,'' tegasnya.
Masmuk ogah menyerah. Dia akan terus berusaha berdiskusi dengan Dispendik dan pemerintah kota. Kegigihan tak hanya ditunjukkan Masmuk. Beberapa sekolah nunut berencana menyewa sekolah lain agar tetap bisa beroperasi.
***
Di balik kisah sedih sekolah nunut, ada pula kisah sukses sekolah nunut. Sedikitnya, ada enam sekolah PGRI yang berhasil mentas itu. Yakni, SMP PGRI 1, SMA PGRI 3, SMK PGRI 1, 4, 6, dan 13. Bukan hanya ruang-ruang kelas yang mereka bangun. Mereka juga melengkapi dengan laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya.
Kegigihan mereka menabung sen demi sen, kedisiplinan manajemen, serta kreativitas mencari bantuan ke pihak ketiga adalah kunci menuju sukses itu. Cerita mereka mungkin bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain yang masih nunut.
Misalnya, yang dilakukan pengelola SMK PGRI 1. Mereka berjuang selama 20 tahun menyisihkan rupiah demi rupiah sisa uang pangkal serta SPP siswanya demi sepetak tanah dan pembangunan gedung sekolah.
Didirikan pada 1977, sekolah kejuruan kelompok teknologi dan industri tersebut awalnya menumpang di STM Negeri 1 (kini SMKN 2) di Jalan Patua. Para siswanya menggunakan gedung sekolah itu saat sore, setelah siswa SMKN 2 selesai belajar.
Baru pada 1997, SMK PGRI 1 bisa membangun gedung sendiri di atas tanah seluas 2.305 meter persegi di Jalan Jemursari VIII. Kepala Sekolah Agus Basuki menuturkan, perjuangan sekolahnya memang penuh liku. ''Tapi, sejak mula berdiri, kami memang sudah ingin memiliki gedung sendiri,'' ujarnya.
Awalnya, SMK PGRI 1 memang hanya memiliki 200-an siswa. Namun, tahun berganti tahun, peminatnya terus bertambah banyak. Bahkan, pada 1990-an, siswanya mencapai 700-900 orang. Dengan siswa yang semakin banyak itulah, niat sekolah untuk membangun gedung sendiri semakin besar. Apalagi, kala itu sempat ada imbauan dari pemerintah provinsi agar SMK PGRI 1 segera meninggalkan SMKN 2.
Agus menuturkan, genjotan tabungan dan kerapian manajemen menjadi kunci keberhasilan laku prihatin itu. Sejak berniat membangun sekolah sendiri, kepala sekolah, wakil, serta beberapa staf mendisiplinkan diri untuk menabung. Hingga pada 1994, sekolah itu bisa membeli tanah seharga Rp 92.353.000.
Kepindahan sekolah ke Jalan Jemursari pun bukannya tanpa kendala. Sebab, basis siswa sebelumnya berada di Patua, Sawahan, kini beralih di Jemursari. Jumlah siswa baru yang duduk di kelas IX sempat menyusut. ''Itu sudah konsekuensi. Makanya, kami tak tinggal diam. Kami genjot sarana dan prasarana sekolah untuk menarik kepercayaan masyarakat,'' jelas pria kelahiran Mojokerto, 29 Maret 1958, tersebut.
Dalam rangka menambah sarana dan prasarana itu, dewan guru dan staf SMK PGRI 1 lagi-lagi membentuk tim yang solid untuk membuat berbagai proposal permohonan bantuan. Tercatat, hampir setiap tahun sekolah itu mengajukan permohonan bantuan atau kerja sama.
Sejak pindah ke Jemursari pada 1997, sekolah tersebut mulai banyak mendapatkan dana block grant. Pada 2003, mereka mendapatkan bantuan mesin dari pemprov. Berlanjut tahun berikutnya, pemprov memberi bantuan Rp 75 juta untuk pembangunan dua lokal (ruang belajar).
Pada 2006, giliran proposal bantuan bangku sekolah mereka disetujui Pemkot Surabaya. Yang paling anyar, tahun lalu, mereka mendapatkan dana block grant langsung dari pusat senilai Rp 150 juta. ''Kami harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Memperbaiki gedung dan menambah bangunan,'' katanya.
Hingga kini, SMK PGRI 1 memiliki 10 ruang teori (kelas), sembilan bengkel dan laboratorium, ruang gambar, aula (ruang serba guna), ruang bimbingan konseling dan bursa kerja, UKS, serta perpustakaan. ''Kami tak hanya mengirimkan proposal kepada pemerintah. Pihak swasta, seperti Terminal Peti Kemas (TPS) dan perusahaan Taxi Zebra, pernah membantu kami,'' ungkap kepala sekolah yang kini memiliki 874 siswa itu.
TPS pernah membantu pembangunan musala sekolah. Taxi Zebra memberi bantuan komponen mesin yang bisa digunakan siswa untuk kegiatan modifikasi. Menurut Agus, sekolah swasta mana pun sebetulnya bisa mandiri bila seluruh komponen sekolah memiliki niat bersama untuk maju. ''Itu kuncinya,'' tegasnya.
Kini, SMK PGRI 1 memiliki 40 guru dan program bantuan beasiswa untuk siswa kurang mampu yang berprestasi. SPP siswa juga relatif tidak mahal. Hanya Rp 85 ribu untuk kelas XI dan XII serta Rp 100 ribu untuk kelas X. ''Siswa kami juga banyak dari kalangan menengah ke bawah,'' katanya.
***
Cerita sukses SMK PGRI 4 mentas dari status sekolah nunut lain lagi. Hal itu karena salah satu kunci keberhasilan sekolah tersebut terletak pada komitmen para gurunya untuk maju. Kepala SMK PGRI 4 Banuarli beserta delapan guru pun rela gajinya -yang tak seberapa- dipinjam sekolah untuk membayar utang di bank. Uang dari bank itulah yang dipakai sekolah untuk membangun sekolah.
Selama dua tahun gaji Banuarli harus dipotong Rp 1,2 juta per bulan. Dia menjadi penjamin utang sekolah di bank sebesar Rp 25 juta. Hingga saat ini sudah berjalan setahun.
Begitu pula dengan delapan guru SMK PGRI 4 yang gajinya dipakai mengangsur utang sekolah di bank yang lain. ''Besaran potongannya beda-beda. Bergantung gajinya,'' jelas Banuarli.
Hasilnya tidak sia-sia. Kini, gedung sekolah di Jalan Kalijudan 9 tersebut jadi mentereng dibanding empat tahun silam. Selain berlantai dua, fasilitasnya lengkap. ''Sederhananya, nama saya dan guru-guru di sini dipinjam sekolah untuk utang di bank. Uang itu untuk membangun gedung sampai tingkat dua,'' ungkap Banuarli yang juga guru di SMKN 5 tersebut. ''Ya, SK PNS saya harus disekolahkan (jadi agunan utang di bank, Red) dulu,'' ujarnya.
Menurut dia, acara utang-mengutang di bank itu sudah seperti ''makanan'' sehari-hari bagi para guru di SMK PGRI 4. ''Pokoknya hampir tidak pernah berhenti. Baru lunas, langsung diperpanjang lagi,'' kata pria 47 tahun tersebut.
Tanpa peran guru yang berani mengajukan kredit, belum tentu gedung SMK PGRI 4 berdiri semegah sekarang. Gedung berlantai dua itu memiliki delapan kelas, plus dua ruang praktik (lab) yang sedang dalam penyelesaian. ''Kalau kami nggak sungguh-sungguh, tidak mungkin bisa punya gedung sendiri,'' tegasnya.
Menurut sarjana teknik sipil tersebut, SMK PGRI 4 dulu sekolah nunut. Awalnya, pada 1985, mereka menumpang di SMKN 5 Surabaya. Tak hanya memakai ruang kelas, sekolah swasta itu juga memanfaatkan ruang praktiknya. Guru-guru SMKN 5 juga mengajar di SMK PGRI 4. Berkat sentuhan para guru itulah, nama SMK PGRI 4 kini cukup dikenal masyarakat.
Sekitar 2001, pemkot menginstruksikan bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan pihak swasta. Karena itu, Banuarli lalu merayu kepala SMKN 5 agar tetap diperbolehkan nunut sementara di sekolah kejuruan negeri itu. ''Modelnya, setiap tiga tahun diperpanjang,'' jelasnya.
Kasek SMKN 5 saat itu, Moedianto, juga punya andil mendorong agar SMK PGRI 4 segera punya gedung sendiri. ''Pak Moedianto bilang, yang penting (SMK PGRI 4) punya gedung sendiri,'' katanya.
Tentu Banuarli kerepotan. Pihak sekolah sebenarnya punya aset tanah di Lebak Timur. Tapi, tanah itu tidak mungkin digunakan mendirikan bangunan sekolah. Maklum, selain terpencil, tanah itu berpencar-pencar. Pihak sekolah akhirnya memutuskan menjual tanah tersebut seharga Rp 190 juta.
Dengan modal itu, sekolah membikin tim untuk mencari lokasi baru. Akhirnya diputuskan di Jalan Kalijudan 9. Tanah seluas 1.245 meter persegi itu dibeli seharga Rp 300 juta. ''Uang sisa penerimaan siswa baru (PSB) ditambahkan untuk beli tanah,'' jelas Rafael Sularno, staf SMK PGRI 4 yang memelopori kelahiran sekolah.
Dengan dana yang masih ada, pada 2004 pembangunan gedung pun dimulai. Sekolah melibatkan guru-guru dalam pembangunan gedung tersebut. Banuarli sendiri yang menggambar gedung, beli material, hingga jadi mandornya. ''Tak perlu konsultan-konsultan. Kasek juga orang bangunan,'' ujar pria 63 tahun tersebut. Pembangunan gedung menghabiskan dana Rp 400 juta.
Niat membangun gedung sekolah akhirnya berbuah. Dua tahun lalu, Depdiknas mengucurkan bantuan Rp 150 juta. Dengan dana itu, sekolah bisa membuat dua bangunan kelas full keramik. ''Kalau sekarang, sudah nggak repot,'' katanya.
Saat Dispendik mendesak agar sekolah nunut menyetop penerimaan siswa baru, SMK PGRI 4 tak gamang lagi. Sebab, belajar-mengajar kelas satu sekolah itu bisa dilaksanakan di gedung baru. ''Kami sudah bisa melaksanakan pembelajaran untuk 400 siswa kelas 1,'' tegasnya. (ara/git/ari)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar