Pemerintah Masih Menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Khusus Mahasiswa

Yogyakarta, Kompas - Pemerintah sampai saat ini masih menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan khusus mahasiswa atau BKM sebesar Rp 500.000 per semester sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketika petunjuk teknis selesai disusun, BKM diharapkan bisa dicairkan pada Agustus 2008.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengungkapkan hal itu di Yogyakarta, Minggu (1/6). "Semester satu di perguruan tinggi umumnya dimulai Agustus sehingga tidak usah tergesa-gesa," ujar Bambang seusai memancangkan tiang pembangunan sport hall Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bambang juga menegaskan kembali bahwa pemberian BKM merupakan bantuan murni pemerintah untuk mahasiswa dan bukan sekadar kebijakan yang bernuansa politis. Kalaupun ada rektor yang tidak menyetujui dan menolak BKM, Bambang tak mempermasalahkannya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Suryo Hapsoro Tri Utomo menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan kebijakan untuk kemudian diterjemahkan dalam petunjuk teknis. Penyaluran BKM sendiri diperkirakan tidak akan menemui banyak kendala karena mekanisme penyaluran beasiswa di perguruan tinggi selama ini sudah cukup bagus.

Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta Budi Santoso Wignyosukarto menyampaikan kesiapannya membantu kelancaran penyaluran BKM.

Di Surabaya Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh mengatakan, BKM sebaiknya tidak dipandang sebagai bentuk "sogokan" kepada mahasiswa agar mengurangi kritik terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. BKM dirancang pemerintah murni sebagai bantuan kepada mahasiswa miskin. Hal itu dikemukakan Menteri ketika menghadiri pengobatan gratis yang digelar Perwakilan Umat Buddha Indonesia dan Rumah Sakit Islam Surabaya. (DYA/A-13)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/02/00240270/pemerintah.masih.menyusun.petunjuk.teknis

Andi Mallarangeng Tantang Mahasiswa soal BKM

Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng pasang badan. Ia menantang kepada seluruh mahasiswa yang menolak dana Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) untuk berdebat. Andi siap melayaninya dimana saja, di kampus atau diforum-forum yang dipersiapkan untuk melakukan adu argumentasi terkait BKM ini.

Hal ini diungkapkan Andi Mallarangeng sebelum melakukan diskusi yang diadakan di DPR, Jumat (30/5) kemarin. "Di kampus? Boleh, saya akan datang ke kampus. Kemarin juga saya sudah datang ke kampus. Atau di Istana? Kemarin, anak-anak UI (Universitas Indonesia) sudah berdialog dengan saya di Istana," kata Andi.

Tegas dikatakan Andi Mallarangeng, mahasiswa yang tak mampu wajib hukumnya dibantu oleh pemerintah dan sisi pendanaan, termasuk melalui BKM sehingga dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. "Mahasiswa itu adalah aset bangsa sehingga harus dibantu," tandas Andi.

Sementara Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis dalam pesan singkatnya melalui SMS kembali mempertanyakan sikap pemerintah yang mengucurkan dana BKM itu. Ia menjelaskan dana itu, sama sekali tak ada dalam APBN. Harusnya, bila ingin dianggarkan, pemerintah harus melakukan persetujuan terlebih dahulu dengan DPR.

"Untuk dana BLT saja belum disetujui oleh DPR. Apalagi BKM ini. Harusnya pemerintah perlu melakukan persetujuan terlebih dahulu dong dengan DPR. Apalagi, dana itu mencapat Rp 14 trilyun," kata Emir Moeis seraya menegaskan kembali, pemerintah hingga sekarang ini belum melakukan pembahasan terkait merubah APBNP tahun 2008 yang kedua kalinya.

Dan ternyata anggaran BKM itu ternyata dananya mencapat Rp 501.7 milyar. Sebelumnya, Kepala Bappenas Paskah Suzetta juga mengakui besaran dana untuk BKM itu. Paskah Suzetta menjelaskan, jatah BKM untuk perguruan tinggi negeri (PTN) sebesar Rp 443 miliar yang dibagikan kepada 165.100 mahasiswa.

Sementara untuk mahasiswa dari perguruan tinggi agama (PTA), berjumlah 48.900 yang dianggarkan sebesar Rp 58,7 miliar. Sehingga rencana pemerintah yang akan melanjutkan program BKM hingga tahun 2009 ini, anggaran yang akan diusulkan akan mencapai Rp 600 miliar. (Persda Network/Rachmat Hidayat)

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/05/31/16165333/andi.tantang.mahasiswa.soal.bkm

"BLT" Mahasiswa Miskin Dianggarkan Rp 501 Miliar

Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 menyediakan dana Rp 501,7 miliar untuk bantuan khusus bagi mahasiswa miskin. Tahun 2009, anggaran untuk program yang sama dinaikkan menjadi Rp 675,2 miliar.

Mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi agama. Mahasiswa perguruan tinggi swasta tak masuk dalam program yang dimaksudkan sebagai bantuan pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau semacam bantuan langsung tunai (BLT) untuk mahasiswa itu.

"Dalam APBN 2008 sudah dialokasikan. Jadi bukan program dadakan, bukan untuk menyogok demonstrasi. Memang sudah dialokasikan," ujar Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/5).

Paskah menjelaskan, dana APBN Rp 501,7 miliar akan diberikan kepada 165.100 mahasiswa miskin di PTN (Rp 443 miliar) dan 48.900 mahasiswa miskin di PTA (Rp 58,7 miliar). Paskah tidak tahu mengenai dana Rp 200 miliar untuk 400.000 mahasiswa yang akan diberikan dalam program Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM).

"Jumlah itu mungkin ditambah. Tetapi itu uangnya masuk APBN 2008," ujar Paskah.

Program BKM diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah rapat khusus dengan sejumlah menteri di Kantor Presiden, 27 Mei 2008. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, BKM akan dicairkan mulai Juli 2008 untuk mahasiswa miskin perguruan tinggi negeri dan swasta. Setiap mahasiswa mendapat Rp 500.000.

Di Surabaya, sebanyak 4.024 lulusan SMA/SMK tidak mampu akan menerima beasiswa masuk ujian seleksi nasional masuk pendidikan tinggi negeri (SNMPTN). Daftar nama penerima beasiswa itu akan diumumkan pada 2 Juni melalui sekolah masing-masing.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal SNMPTN Haris Supratno di Surabaya, Jumat. (INU/A10)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/31/01060629/blt.mahasiswa.miskin

BKM Jangan Pecah Belah Mahasiswa

[JAKARTA] Pemerintah jangan mempermainkan anggaran, antara lain secara tiba-tiba memberi bantuan khusus mahasiswa (BKM) berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemberian BKM dinilai sebagai upaya membungkam mahasiswa yang kritis dan berpotensi memecah belah mahasiswa.

Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) M Fadjroel Rachman, di Jakarta, Kamis (29/5), mengatakan, selama ini tidak pernah ada satu pun pernyataan penyisihan subsidi BBM untuk BKM. Keputusan baru dikeluarkan oleh pemerintah dua hari terakhir ini.

Fadjroel menilai, BKM sebagai uang "suap" dan menghina gerakan mahasiswa, karena memberi kesan mahasiswa bergerak agar mendapatkan bagian dari dana subsidi BBM. "Sebagian besar mahasiswa menolak BKM, karena mereka menyadari ini alat suap untuk menghentikan gerakan mahasiswa," ujarnya.

Anggaran sebesar Rp 200 miliar akan dibagikan kepada 400.000 mahasiswa di 83 perguruan tinggi negeri dan 2.700 perguruan tinggi swasta, yang masing-masing mendapat Rp 500.000 per semester. Jumlah itu merupakan 10 persen dari empat juta mahasiswa.

Di beberapa daerah, seperti di Sumatera Barat (Sumbar), mengaku belum mempunyai data mahasiswa dari keluarga miskin. Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, mengemukakan, pihaknya belum diminta oleh pemerintah pusat untuk mendata jumlah mahasiswa dari keluarga miskin yang berhak menerima BKM.

Sementara itu, dalam Sidang Paripurna ke-15 Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Kamis (29/5), mantan Presiden BJ Habibie mengatakan, persiapan matang perlu untuk menghadapi kenaikan harga BBM.

"Saya yakin bahwa pemerintah telah berusaha, mendengar, dan mengambil langkah yang terbaik. Masalah ini dihadapi oleh tiap negara. Jadi, kita jangan mempersulit keadaan. Semua pihak harus bekerja bersama. Masyarakatnya juga bersatu," ujarnya.

Habibie mengingatkan, tindakan anarkis tidak bisa dibenarkan. Dia mengakui, berdemonstrasi adalah bagian terpadu dari demokrasi, tapi kalau sudah anarkis, itu harus diambil tindakan yang keras. [RPS/BO/S-26]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/30/index.html

Bantuan Khusus Mahasiswa, Karikatur Pendidikan Suara Pembaruan 30 Mei 2008

---

Last modified: 30/5/08

Beasiswa BLT, Lihat Manfaatnya

Seorang mahasiswa akan bangga jika mampu menjadi penerima beasiswa saat kuliah di perguruan tinggi. Karena penerima beasiswa adalah mahasiswa yang prestasi akademisnya di atas rata-rata atau pantas disebut mahasiswa terbaik. Cara pemberian beasiswa seperti ini tentu saja mendorong persaingan sehat antarmahasiswa untuk berprestasi.

Bersamaan dengan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) pemerintah menyediakan beasiswa bantuan langsung tunai (BLT) untuk 400.000 mahasiswa, yang besarnya Rp 500.000 per semester. Beasiswa BLT ini diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Berarti jumlah dana beasiswa BLT ini Rp 20 miliar.

Dikeluarkannya beasiswa BLT ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Ada yang menilai dana yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak mampu ini sebagai upaya pemerintah untuk menjinakkan mahasiswa yang akhir-akhir ini marak melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Alasan para pengkritik ini karena sebelumnya pemerintah tidak pernah mengeluarkan tentang rencana dikeluarkannya dana tersebut. Sinyalemen itu tentu saja dibantah pejabat pemerintah yang terkait. Terutama Mendiknas Bambang Sudibyo, yang dengan tegas me- ngatakan, bantuan kepada mahasiswa kurang mampu itu bukan untuk meredam aksi mahasiswa. Bantahan juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, yang menjelaskan bahwa program bantuan beasiswa BLT bukan program baru, tapi realisasinya baru sekarang.

Adanya pro-kontra dikeluarkannya dana beasiswa BLT merupakan hal yang wajar di negara demokratis ini. Perlu disadari dengan naiknya harga BBM tentu menambah beban orangtua mahasiswa yang hidupnya semakin berat. Jika anaknya menerima beasiswa BLT Rp 500.000 per semester tentunya akan sangat membantu. Walaupun jumlah itu tidak cukup untuk membayar uang kuliah satu semester, namun dapat dipastikan pengeluaran orangtua akan berkurang Rp 500.000 per semester.

Sebagai seorang intelektual muda, tentunya mahasiswa penerima beasiswa BLT tidak akan berubah dalam mengkritisi pemerintah. Kita berharap, dalam memberikan beasiswa BLT ini pemerintah jangan sekali-sekali menentukan syarat khusus, sehingga kreativitas mahasiswa terpasung. Selain itu perlu kontrol dalam penyaluran beasiswa BLT ini, sehingga tidak jatuh ke tangan mahasiswa yang tidak berhak.

Tentunya tujuan pemerintah mengeluarkan beasiswa BLT ini murni untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu. Mereka yang menerimanya tentu adalah mahasiswa yang berprestasi, tapi memiliki kemampuan keuangan terbatas dalam meneruskan pendidikannya. Dengan demikian, mahasiswa pintar yang mungkin tidak bisa menjadi sarjana karena kekurangan dana, akan sangat tertolong dengan adanya beasiswa seperti ini.

Mahasiswa Unhas Tolak Beasiswa Kompensasi BBM

Artikel Terkait:

• Bantuan Bagi Mahasiswa Timbulkan Pertanyaan
• Dinilai Suap, Fadjroel Rachman Minta Mahasiswa Tolak Beasiswa
• Panitia Anggaran DPR Pertanyakan BKM
• Beasiswa untuk Calon Mahasiswa Miskin

Jumat, 30 Mei 2008 | 13:15 WIB

Laporan wartawan Kompas nasrullah Nara

MAKASSAR - Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar menolak rencana pemerintah menyalurkan beasiswa sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Beasiswa tersebut dicurigai sebagai upaya pembungkaman aksi mahasiswa, menyusul gencarnya tuntutan mundur ter hadap Presiden SBY-Wapres JK.

"Rencana ini muncul siluman, tanpa terkonsep secara matang. Mengapa baru sekarang muncul tawaran beasiswa itu, (yakni) ketika tuntutan mahasiswa di semua wilayah Tanah Air seragam untuk meminta Presiden SBY dan Wapres JK mundur atas kebijakan BBM? Kalau mau beri kompensasi, mengapa tidak dari dulu saja ketika harga BBM naik tahun 2005?" ujar Aminuddin, mahasiswa Fakultas Sastra Unhas, Jumat (30/ 5).

Hal senada dikemukakan Idam Malik, mahasiswa Perikanan Unhas. Ia mengatakan, besaran beasiswa yang ditawarkan pemerintah atas kompensasi kenaikan harga BBM, tak sebanding dengan penderitaan rakyat atas naiknya harga barang-barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. "Pemerintah hanya menyediakan Rp 500.000 per semester. Unhas selama ini menyediakan beasiswa bagi mahasiswa miskin sebesar Rp 250.000 per bulan, ujarnya.

Kepala Humas Unhas M Dahlan Abubakar mengungkapkan, hingga Kamis kemarin pihak rektorat Unhas belum menerima petunjuk teknis seputar beasiswa tersebut. Ia menyebutkan, dari sekitar 20.000 mahasiswa Unhas, sekitar 6.500 di antaranya tercatat sebagai mahasiswa dari keluarga miskin. Salah satu ukurannya adalah dari keluarga yang berpenghasilan tetap atau cenderung berpenghsilan kurang dari Rp 1 juta per bulan.

'Beasiswa Bukan Bentuk Penyuapan' - 'Asalkan, beasiswa itu tidak mengganggu eksistensi gerakan mahasiswa'.

JAKARTA -- Belum juga bantuan khusus mahasiswa (BKM) dibagikan, protes sudah terjadi. Sejumlah mahasiswa menilai beasiswa sebesar Rp 500 ribu per semester yang diperuntukkan bagi 400 ribu mahasiswa itu bentuk lain dari suap.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor, Syafrimal Akbar, berpendapat beasiswa itu untuk meredam aksi mahasiswa mengkritisi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). ''Kalau kita menerima, sama saja mengkhianati gerakan,'' katanya di Bogor, Rabu (28/5).

Pernyataan senada dikatakan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Bogor, Hermawan. ''Bantuan itu tak akan menggoyahkan gerakan mahasiswa. Kami akan terus melakukan aksi,'' katanya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Edwin Nofsan Nouval, tak mempermasalahkan pemberian beasiswa untuk mahasiswa tak mampu. ''Asalkan, beasiswa itu tidak mengganggu eksistensi gerakan mahasiswa. Kita harus tetap menyuarakan aspirasi masyarakat.''

Tak dapat dimungkiri, katanya, kenaikan harga BBM menambah beban rakyat, termasuk mahasiswa. Kendati begitu, mahasiswa diminta tetap kritis menyikapi kebijakan pemerintah yang tak prorakyat. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fery Abdullah, seide dengan Edwin. Beasiswa itu, menurutnya, merupakan upaya pembungkaman sikap kritis terhadap pemerintah. ''Kebijkan semacam BLT buat mahasiswa itu tak mendidik.''

Menanggapi tudingan beasiswa sebagai upaya meredam aksi mahasiswa, Menkeu, Sri Mulyani, tegas membantah. ''Itu merupakan bagian dari program kompensasi,'' kilahnya. Bahkan, dana BKM itu tak diambil dari anggaran bantuan langsung tunai (BLT). Menurut Menkeu, Depdiknas telah menyiapkan anggaran beasiswa bagi 400 ribu mahasiswa tersebut.

Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk beasiswa itu sudah dapat dicairkan. ''Kalau mau ditambah menjadi 400 ribu mahasiswa dengan nominal yang lebih kecil, DIPA yang ada dapat digunakan.'' Di Malang, Jawa Timur, Mendiknas, Bambang Sudibyo, juga menepis anggapan beasiswa itu untuk menghentikan aksi unjuk rasa mahasiswa. Beasiswa senilai Rp 500 ribu per semester itu semata-mata upaya pemerintah agar mahasiswa tak mampu tetap dapat meneruskan kuliahnya sebagai akibat kenaikan harga BBM.

Dana BKM itu, sambung Bambang, tak diambil dari program BLT. Melainkan, dari anggaran Depdiknas yang pada pencairan tahap pertama sebesar Rp 20 miliar. Penerimanya akan diseleksi oleh Dirjen Dikti melalui rektor perguruan tinggi masing-masing, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kriteria yang digunakan: mahasiswa itu masih aktif di kampus bersangkutan dan dari sisi ekonomi masuk kategori tak mampu atau miskin.

''Ini karena tidak ada seleksi khusus berkaitan dengan prestasi mahasiswa,'' katanya. Beasiswa itu akan dibagikan mulai Agustus 2008. Dalam kesempatan terpisah, Mensesneg, Hatta Rajasa, menambahkan, program BKM sudah dirancang jauh hari. Namun, karena anggarannya kecil, program itu belum dapat dicairkan. ''Sekarang semua yang tidak mampu diperhitungkan oleh Menkeu. Jadi, itu program lama, bukan baru,'' kata Hatta. c63/c61/dri/wed/ant

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=335559&kat_id=3

Jubir Presiden: Jangan Halangi Mahasiswa Terima BKM

Kamis, 29 Mei 2008 | TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan bantuan khusus mahasiswa (BKM) sebesar RP 500 ribu per semester adalah hak setiap mahasiswa. Bagi yang menolak diperbolehkan tidak mengambil bantuan tersebut, tapi tak ada seorang pun yang berhak melarang jika ada mahasiswa ingin memanfaatkan beasiswa tersebut.

"Kalau tidak mau ya tidak usah diambil. Itu hak. Tapi bagi yang gak mau jangan menghalang-halangi," kata Andi menjawab wartawan soal adanya penolakan terhadap BKM, di Istana Negara, Kamis (29/5).

Prinsip dasar BKM, kata Andi, sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah memberikan bantuan ini untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Justru ini agar mahasiswa tidak terkena dampak kenaikan BBM dan dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik."

Bantuan ini, ia melanjutkan, sebagai bentuk pengalihan subsidi terhadap barang menjadi subsidi orang. Karena prinsipnya adalah hak, maka masyarakat tidak mampu yang terkena dampak kenaikan BBM diperbolehkan mengambil hak tersebut. "Lucu kalau ada orang yg menentang BLT. Emang dia yang miskin?. Yang miskin mau datang berduyun-duyun mengantri," katanya. Ninin Damayanti

Pro-Kontra BKM Menguat * Mahasiswa Curigai Uang Bungkam

Jakarta, Kompas - Rencana pemerintah untuk menyalurkan uang Bantuan Khusus Mahasiswa atau BKM kepada 400.000 mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta ditanggapi dengan sikap pro dan kontra di kalangan perguruan tinggi. Uang BKM besarnya Rp 500.000 per semester dan direncanakan cair akhir Juli.

Di Bandung, Jawa Barat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Widyo Nugroho Sulasdi, Kamis (29/5), mengatakan, BKM tak ubahnya seperti beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu. "Jika melihatnya secara politis, pasti akan kontroversial. Jika ditempatkan dalam perspektif pendidikan, BKM tidak ubahnya beasiswa," ucapnya. Dari total 12.000 mahasiswa ITB, sekitar 5.911 di antaranya telah terkover beasiswa. Nilainya mencapai Rp 12,9 miliar pada akhir 2007.

Rektor Universitas Padjadjaran Bandung Prof Ganjar Kurnia mengatakan, dana BKM akan membantu mahasiswa tidak mampu. Sebab, selama ini setiap tahun ada sekitar 1.200 mahasiswa yang mengajukan penangguhan uang SPP yang besarnya Rp 600.000 per semester.

Di Lampung, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Lampung Thoha B Sampurna menyatakan tengah menyiapkan data mahasiswa penerima BKM. Saat ini dari 24.000 mahasiswa Unila, sekitar 2.600 di antaranya tidak mampu.

Di Makassar, sejumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar menolak rencana pemerintah menyalurkan BKM. Alasannya, bantuan tersebut dicurigai sebagai upaya pembungkaman daya kritis mahasiswa atas gencarnya tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM.

Di Jakarta, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Edwin Nofsan Naufal mengatakan, bantuan itu ada indikasi untuk meredam aksi-aksi mahasiswa.

Di Denpasar, Bali, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, program ini bukan untuk meredam aksi mahasiswa yang marak dilakukan akhir-akhir ini.
(INE/ELN/GAL/NDY/NAR/HAR HLN/SIR/JON/YNT/DYA/TOP)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/30/00574884/pro-kontra