Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor, Syafrimal Akbar, berpendapat beasiswa itu untuk meredam aksi mahasiswa mengkritisi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). ''Kalau kita menerima, sama saja mengkhianati gerakan,'' katanya di Bogor, Rabu (28/5).
Pernyataan senada dikatakan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Bogor, Hermawan. ''Bantuan itu tak akan menggoyahkan gerakan mahasiswa. Kami akan terus melakukan aksi,'' katanya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Edwin Nofsan Nouval, tak mempermasalahkan pemberian beasiswa untuk mahasiswa tak mampu. ''Asalkan, beasiswa itu tidak mengganggu eksistensi gerakan mahasiswa. Kita harus tetap menyuarakan aspirasi masyarakat.''
Tak dapat dimungkiri, katanya, kenaikan harga BBM menambah beban rakyat, termasuk mahasiswa. Kendati begitu, mahasiswa diminta tetap kritis menyikapi kebijakan pemerintah yang tak prorakyat. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fery Abdullah, seide dengan Edwin. Beasiswa itu, menurutnya, merupakan upaya pembungkaman sikap kritis terhadap pemerintah. ''Kebijkan semacam BLT buat mahasiswa itu tak mendidik.''
Menanggapi tudingan beasiswa sebagai upaya meredam aksi mahasiswa, Menkeu, Sri Mulyani, tegas membantah. ''Itu merupakan bagian dari program kompensasi,'' kilahnya. Bahkan, dana BKM itu tak diambil dari anggaran bantuan langsung tunai (BLT). Menurut Menkeu, Depdiknas telah menyiapkan anggaran beasiswa bagi 400 ribu mahasiswa tersebut.
Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk beasiswa itu sudah dapat dicairkan. ''Kalau mau ditambah menjadi 400 ribu mahasiswa dengan nominal yang lebih kecil, DIPA yang ada dapat digunakan.'' Di Malang, Jawa Timur, Mendiknas, Bambang Sudibyo, juga menepis anggapan beasiswa itu untuk menghentikan aksi unjuk rasa mahasiswa. Beasiswa senilai Rp 500 ribu per semester itu semata-mata upaya pemerintah agar mahasiswa tak mampu tetap dapat meneruskan kuliahnya sebagai akibat kenaikan harga BBM.
Dana BKM itu, sambung Bambang, tak diambil dari program BLT. Melainkan, dari anggaran Depdiknas yang pada pencairan tahap pertama sebesar Rp 20 miliar. Penerimanya akan diseleksi oleh Dirjen Dikti melalui rektor perguruan tinggi masing-masing, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kriteria yang digunakan: mahasiswa itu masih aktif di kampus bersangkutan dan dari sisi ekonomi masuk kategori tak mampu atau miskin.
''Ini karena tidak ada seleksi khusus berkaitan dengan prestasi mahasiswa,'' katanya. Beasiswa itu akan dibagikan mulai Agustus 2008. Dalam kesempatan terpisah, Mensesneg, Hatta Rajasa, menambahkan, program BKM sudah dirancang jauh hari. Namun, karena anggarannya kecil, program itu belum dapat dicairkan. ''Sekarang semua yang tidak mampu diperhitungkan oleh Menkeu. Jadi, itu program lama, bukan baru,'' kata Hatta. c63/c61/dri/wed/ant
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=335559&kat_id=3
Tidak ada komentar:
Posting Komentar