Konsep Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Dipertanyakan

[JAKARTA] Konsep sekolah bertaraf internasional (SBI) dipertanyakan, sebab sampai saat ini masih banyak guru yang belum mengetahui secara pasti konsep dan esensi SBI.

Hal itu terungkap dalam acara diskusi bertajuk SBI vs Sekolah Nasional, di Jakarta, Selasa (9/9) malam. Acara yang dimediatori Sampoerna Foundation itu menghadirkan sejumlah guru dan pengamat pendidikan.

"Sampai saat ini, berdasarkan pengalaman di lapangan, SBI dan SSN (Sekolah Standar Nasional) terkendala fasilitas dan sumber daya manusia," ujar Kepala Sekolah SMAN 3 Depok, Jawa Barat, Achmadi.

Achmadi menuturkan, SMAN 3 Depok ditetapkan menjadi SSN. Karena itu, sekolah tersebut tengah berusaha keras bagaimana meningkatkan kualitas guru dan fasilitasnya.

"Sebenarnya, tidak hanya kami, tapi banyak guru pun tidak mengerti apa konsep sesungguhnya SBI. Peningkatan sumber daya manusianya pun terkendala," katanya.

Dia mengemukakan, fasilitas dinilai sebagai salah satu kendala utama. Sebab, dalam petunjuk SBI, fasilitas merupakan salah satu prioritas. "Ini juga sangat merepotkan. Belum lagi, pengajar yang harus fasih berbahasa Inggris," ucapnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat pendidikan, Andri Nurcahyani, bahwa esensi SBI yang diusung pemerintah sebenarnya tidak jelas. "Apa esensi dari pengembangan SBI? Apakah SBI ini begitu penting dalam menjawab tantangan global dan cenderung mengabaikan nilai-nilai keindonesiaan kita" tuturnya.

Dia mengungkapkan, jauh sebelum SBI dirintis Pemerintah, sudah banyak sekolah justru mengembangkan model pembelajaran yang sudah maju. "Tanpa menyebut sekolah-sekolah itu SBI, ternyata proses pendidikan di sekolah-sekolah itu sudah di atas standar yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Apalagi, katanya, banyak sekolah yang minim fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Akibatnya, banyak sekolah yang ingin menjadi SBI hanya sekadar pencitraan saja, bukan konsep dan esensi pembelajarannya.

Rendah Diri

Sementara itu, Dewan Pembina The Centre for The Betterment of Education, Ahmad Rizali mengemukakan, di tingkat kebijakan SBI adalah sebuah konsep yang mencerminkan rasa rendah diri dan ketidakmampuan bersaing dengan bangsa lain.

Penggunaan standar negara asing, katanya, menunjukkan indikasi kebenaran dugaan bahwa impor pendidikan semakin memantapkan kecurigaan terjadinya liberalisasi pendidikan, dan pendidikan sudah menjadi sebuah komoditas. [W-12]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/09/10/index.html

Sekolah-sekolah Berebut Status SBI

Sekolah Bertaraf Internasional seakan menjadi tolok ukur baru kemajuan pendidikan di Tanah Air. Saat ini telah banyak bermunculnya beberapa sekolah yang tergolong SBI dalam berbagai jenjang pada setiap daerah. Program rintisan SBI ini telah dimulai sejak tahun 2006.

Bahkan baru-baru ini, Menteri Pendidikan Nasional menyebutkan, setidaknya pada tahun pelajaran 2008/2009 ini ada sekitar 200-an sekolah menengah atas (SMA) dirintis menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).

Perbaikan sarana, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pembangunan kultur di sekolah menjadi salah satu fokus sekolah yang akan mengejar status SBI. Begitu pula pendidik harus memenuhi standar pendidikan. Di antaranya untuk SMA minimal 30 persen guru berpendidikan S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi (PT) yang program studinya berakreditasi A, sedangkan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah minimal berpendidikan S-2 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A. Jika berhasil disahkan sebagai sekolah bertaraf internasional oleh pemerintah, semua kelas dapat ditambahkan kurikulum internasional.

Penyelenggaraan sekolah-sekolah rintisan bertaraf internasional ini dimaksudkan untuk mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia agar mampu bersaing secara internasional. Ditargetkan, sebanyak lebih dari 500 sekolah bertaraf internasional akan tersebar di seluruh Indonesia.

Mutu lulusan diakui dan setara dengan tamatan sekolah pada negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Dengan harapan besar Indonesia akan memperoleh lulusan-lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional.

Jadi persoalan

Keberadaan SBI di sisi lain menjadi persoalan baru di kalangan masyarakat. Terutama bagi orangtua yang berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini karena biaya yang harus dikeluarkan bagi orangtua yang anaknya akan masuk di program tersebut terbilang sangat tinggi. Besaran biaya SBI dibandingkan dengan sekolah reguler bisa berlipat-lipat. Tidak heran ketika ada selentingan kepanjagan SBI menjadi Sekolah "Bertarif" Internasional.

Pemerintah seharusnya menyadari akan pentingya menyelenggarakan pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Tidak terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi saja.

Sekolah-sekolah saat ini seakan-akan berlomba untuk berebut menjadi SBI. Bukan lantaran sekolah tersebut telah siap menyelenggarakan program tersebut, tetapi karena dengan SBI sekolah dapat menarik pungutan yang jauh lebih tinggi kepada orangtua siswa. Dengan dalih gedung sekolah yang megah dan mentereng, sarana lengkap, ruang kelas full AC, dan dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas "mahal" lainnya.

Alih-alih sekolah tersebut mampu berkompetisi dalam percaturan internasional, bisa jadi dengan program tersebut memberikan mandat kepada sekolah untuk lebih leluasa menekan pungutan yang sangat tinggi kepada masyarakat.

Ahmad Makki Hasan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang dan Guru di sebuah SMA Negeri Kota Malang

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/14/00411998/sekolah-sekolah.berebut.status.sbi

Pemkot Surabaya Minta Sekolah Rintisan SBI Tak Memungut Sumbangan

Jawa Pos 26 juni 2008 - SURABAYA - Pemkot melalui badan perencanaan dan pembangunan kota (bappeko) meminta komitmen para kepala sekolah rintisan SBI (sekolah bertaraf internasional) agar tidak memungut donasi (sumbangan) dari wali murid. Sebab, pemkot sudah berjanji memenuhi semua kebutuhan anggaran untuk operasional SBI.

Kepala Bappeko Tri Rismaharini mengatakan, jika memang masih dirasa kurang, pihaknya siap menambah kebutuhan anggaran SBI. "Jadi, nggak perlu ada pungutan. Apa gunanya kami ajukan dana dalam PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) APBD kalau tetap ada donasi," katanya kemarin (25/6).

Seperti pernah diberitakan, keputusan dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya pada Mei lalu sebetulnya masih memberikan sinyal bagi SBI untuk menerapkan donasi, tapi dengan sejumlah catatan. Di antaranya, keuangan sekolah rintisan SBI harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, menurut Risma, kebijakan donasi tersebut sebenarnya tidak beralasan. "Saya pikir nggak perlu ada donasi. Sebab, pemkot sudah mengalokasikan anggaran untuk seluruh kebutuhan sekolah itu," ujarnya.

Risma menjelaskan, kebutuhan sekolah yang ditunjuk sebagai rintisan SBI sudah diajukan kepada bappeko seperti tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). "Sekolah sendiri kok yang menyusun RAPBS. Artinya, semua kebutuhan sekolah kan sudah tercantum. Dengan begitu, nggak ada alasan tiba-tiba kekurangan dana," tuturnya.

Bahkan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran lebih dari kebutuhan setiap sekolah. Contohnya saja, jika kebutuhan SMAN 5 setiap tahun sekitar Rp 6,9 miliar, anggaran yang dialokasikan pemkot lebih dari itu. "Saya hanya mencoret anggaran-anggaran yang tidak realistis," ungkapnya.

"Misalnya saja, ada sekolah yang mengalokasikan dana hingga jutaan rupiah hanya untuk rapat. Buat apa coba? Dana-dana seperti itulah yang saya pangkas," lanjut mantan kepala dinas kebersihan dan pertamanan tersebut.

Meski demikian, menurut Risma, beberapa usul dana dari sekolah yang justru ditambah juga tidak sedikit. Dicontohkan, ada sekolah yang menganggarkan pengadaan mikroskop cuma Rp 10 juta. "Setelah saya browsing di internet, dengan merek yang sama, harganya lebih dari itu. Jadi, saya tambah," ucapnya.

Dia berjanji menghitung ulang kebutuhan rintisan SBI secara detail. Sehingga, donasi benar-benar bisa dihindari. Menurut Risma, kabar yang diterima dari Wali Kota Bambang D.H. menyebutkan bahwa para Kasek SBI sudah siap tidak menerapkan pungutan.

Sebagaimana diketahui, total kebutuhan dana SBI untuk SMPN, SMAN, dan SMKN di Surabaya sebesar Rp 58,6 miliar setiap tahun. Total sharing anggaran dari pusat untuk tahun I-V sebesar Rp 20,5 miliar. Sedangkan dari APBD provinsi, besarnya Rp 12,5 miliar. Sehingga, untuk kekurangan dana SBI sekitar Rp 25,8 miliar, pemkot siap menanggung. (kit/ara/hud)

Sekolah Internasional Beridentitas Indonesia

Pengantar: Dalam upaya mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan, pemerintah mengembangkan sekolah-sekolah negeri bertaraf internasional di tiap-tiap daerah. Di sisi lain, ada pula sekolah berstandar internasional yang diselenggarakan swasta. Apakah negeri atau swasta, kehadiran sekolah berstandar internasional tersebut, diharapkan akan menghasilkan lulusan berkualitas internasional dengan tetap beridentitas keindonesiaan. Masalah ini ditulis wartawan SP Willy Masaharu.

Siswa kelas internasional mengikuti ujian di SMA Negeri 8, Bukit Duri, Jakarta, Selasa (3/6). Tidak hanya sekolah swasta yang memiliki sistem belajar berstandar internasional, tetapi juga sekolah negeri kini memiliki kelas berstandar internasional. SP/YC Kurniantoro

Suasana terminal kedatangan 2F bandara internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tidak seperti biasanya, Selasa (27/5) sore. Belasan pelajar dari sekolah Karisma Bangsa di daerah itu, tampak membentangkan spanduk bertuliskan ucapan selamat datang kepada rekan-rekan mereka yang baru tiba di Tanah Air.

Rupanya, beberapa siswa sekolah itu baru saja menyabet medali emas di ajang penelitian bergengsi bertajuk "International Young Inventor Project Olympiad (IYIPO)," di Georgia. Medali itu diperoleh dalam bidang penelitian aplikasi komputer-matematika dan biologi.

Para siswa yang menorehkan prestasi itu setelah mampu bersaing dengan 30 proyek penelitian dari 22 negara. "Kami ingin selalu berprestasi di ajang nasional dan internasional," kata salah satu staf humas Karisma Bangsa, Nurhadi.

Dia mengatakan, sekolah Karisma Bangsa memang cenderung memfokuskan kepada pembelajaran di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Sekolah berstandar internasional ini memang menjadi salah satu sekolah swasta bergengsi di Indonesia, karena mampu menorehkan sejumlah prestasi di berbagai ajang nasional dan internasional.

Bagaimana untuk bisa diterima di sekolah itu? Nurhadi menjelaskan, sejak awal pendaftaran, orangtua akan ditanyakan kemampuan anaknya. "Apa keinginan dan minat orangtua terhadap anak," katanya.

Kalau lulus tes, katanya, barulah pihak sekolah menetapkan uang masuk. "Uang masuk sekitar Rp 27 juta dan uang sekolah per bulannya sekitar Rp 2 juta," katanya.

Dijelaskan, sekolah Karisma Bangsa menyediakan fasilitas pendidikan yang super lengkap. Selain itu, siswa juga diasramakan.

Sekolah berstandar internasional (SBI) juga menjadi obsesi para orangtua lainnya. Dewi misalnya, salah satu orangtua murid yang ingin menyekolahkan anaknya di SBI di Depok, Jawa Barat, namun ternyata harus bersaing untuk mendapatkan "bangku" bagi anaknya dengan orangtua lainnya.

"Anak saya ingin bersekolah di SMU Lazuardi (Global Islamic School (GIS). Tapi, kalau berbicara uang pangkal rasanya tidak etis. Ya sekitar belasan juta. Tapi, itu setara dengan kualitas dan fasilitasnya," katanya.\

SMU Lazuardi GIS sudah membuka pendaftaran siswa baru sejak 20 Januari 2008 dan ditutup 30 Juni lalu. SMU Lazuardi GIS menyandang slogan, sekolah nasional berwawasan internasional.

Selain punya fasilitas lengkap seperti, laboratorium (bahasa, komputer, MIPA), kelas berpendingin udara, perpustakaan, lapangan sepak bola dan basket, serta aula sekolah ini juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas.

Mengapa bisa begitu mahal? Salah satu pengajar di sekolah itu yang minta namanya tidak ditulis mengatakan, selain fasilitas fisik yang memang lengkap dan mentereng, juga ada pengajar asing.
Ketertinggalan di berbagai bidang di era globalisasi dibandingkan negara-negara tetangga rupanya menyebabkan pemerintah terdorong untuk memacu diri untuk memiliki standar internasional. Sektor pendidikan termasuk yang didorong untuk berstandar internasional.

Dorongan itu bahkan dicantumkan di dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 50 ayat (3) berbunyi, "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional."

Dengan berbekal keinginan kuat dan ayat itu maka Depdiknas kemudian mengeluarkan program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang proyek rintisannya saja telah menyertakan ratusan SMP dan SMA di hampir semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan menggelontorkan dana ratusan miliar meski peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pengelolaan SBI itu belum ada. Ini proyek prestisius karena akan dibiayai oleh pemerintah pusat 50 persen, pemerintah provinsi 30 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 20 persen.

Menurut data yang diperoleh SP, dalam kurun waktu 2005-2007 jumlah sekolah rintisan atau sudah bertaraf internasional sudah mencapai 749 sekolah. Rincian sekolah itu adalah TK/SD/MI rintisan atau sudah bertaraf internasional mencapai 141 sekolah, SMP/MTs rintisan atau sudah bertaraf internasional mencapai 170 sekolah, SMA/MA rintisan atau bertaraf internasional mencapai 259 sekolah, dan SMK rintisan atau sudah bertaraf internasional. Mencapai 179 sekolah. Tidak menutup kemungkinan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan terus mengembangkan sekolah-sekolah lainnya menjadi SBI.

Identitas Bangsa

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo meminta SBI tidak melupakan identitas bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut harus menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam pembelajaran mata pelajaran di sekolah.

Hal itu disampaikan Mendiknas di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan sekolah berstandar internasional (SBI) SMPN 2 dan SMKN 1 Temanggung, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Mendiknas mengatakan, pentingnya mempertahankan jati diri bangsa. Untuk itu, para peserta didik yang bersekolah di SBI tetap memberikan contoh menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah.

"Bahasa Inggris memang penting, tapi jangan melupakan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia harus tetap diajarkan di sekolah, dan juga harus menjadi bahasa pengantar pada mata pelajaran tertentu," katanya.

Dia mencontohkan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai hal yang utama dalam mengajarkan mata pelajaran olahraga, sejarah, kesenian di sekolah-sekolah berstatus SBI. "Bahkan, untuk di daerah, SBI juga tidak melupakan mata pelajaran bahasa-bahasa daerah, agar calon generasi muda dan putra daerah tidak melupakan bahasa daerah mereka," ujarnya.

Artinya, penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah berstatus SBI sangat dianjurkan pada penggunaan kelompok mata pelajaran sains dan teknologi, yang memang membutuhkan pertukaran dan kekinian data sains dan teknologi dari negara-negara lain, yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan internasional.

Mendiknas juga meminta sekolah-sekolah SBI agar tidak hanya mengedepankan kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun kecerdasan hati, rasa, dan raga.

"Keempat kecerdasan itu harus berjalan bersama-bersama dan beriringan agar yang dihasilkan dari peserta didik, yakni manusia yang unggul. Tentunya juga menjadi contoh teladan bagi sekolah-sekolah lain yang belum berstatus SBI," katanya.

Mendiknas mengatakan SBI ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan bagi bangsa Indonesia. Selain meningkatkan kecerdasan siswa SBI juga menetapkan standar pendidikan bagi staf pengajarnya.

"Untuk staf pengajar SMA minimal 30 persen guru berpendidikan S2 atau S3 dengan program studinya akreditasi A," katanya.

Ia memaparkan, untuk menunjang kreativitas siswa rintisan SBI ini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti perpustakaan harus dilengkapi dengan sarana digital yang tergabung dengan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) maupun internet. Serta memiliki ruang multimedia dan ruang seni dan budaya.

Amanat SBI adalah menuju sekolah yang setara dan bertaraf internasional. Sehingga Depdiknas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk saling membahu dalam rintisan ini. Sebab untuk menjadi SBI itu tidak mudah, namun perjalanannya panjang. "Setiap kabupaten atau kota harus memiliki minimal satu SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, serta SMK yang bertaraf internasional," tuturnya.

Mendiknas menegaskan, sekolah perlu berinisiatif untuk membentuk komponen perubahan. Namun, itu harus datang dari sekolah itu sendiri. Karena untuk dapat berkembang tergantung dari keuletan sebuah sekolah. "Mengubah struktural secara total memang tidak mudah, karena pasti akan bertabrakan dengan kepentingan yang lain, dan ini merupakan tantangan bagi kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang baik," ucapnya. *

Siswa Miskin Makin Tak Tersentuh

enomena maraknya berbagai sekolah dengan embel-embel sekolah unggulan, plus, atau SBI sebenarnya telah menciptakan dikotomi pendidikan nasional. Hal ini berarti pendidikan juga menciptakan jurang pendidikan antara anak-anak dari golongan ekonomi kuat dan dari golongan ekonomi lemah (miskin).

"Munculnya sekolah-sekolah internasional mulai dari TK sampai SMA dengan biaya yang begitu mahal, telah menutup akses orang miskin mendapatkan pendidikan, meskipun secara konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini bertentangan dengan moral Pancasila," kata pakar pendidikan HAR Tilaar, saat dihubungi SP, Sabtu (31/5).

Selain itu, katanya, sekolah-sekolah semacam itu cenderung membangun suatu budaya baru, yakni budaya elit yang kurang peka terhadap realitas sosial di dalam masyarakat.

Tilaar mengusulkan, SBI dan sejenisnya menyediakan 50% bangku yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan rakyat miskin yang terpilih dan mempunyai potensi inteligensi yang disyaratkan sekolah bersangkutan.

Melunturkan Citra

Pandangan serupa disampaikan pakar pendidikan dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Marcellino. Dia mengatakan, SBI mampu melunturkan citra dan konsep pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah perlu mencermati fenomena mulai berkembangnya SBI.

"Pemerintah harus mencermati makin banyaknya sekolah-sekolah yang bertaraf dan berstandar internasional. Jika pemerintah tidak memiliki regulasi yang ketat maka konsep pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam konstitusi akan pudar," katanya.

Marcellino mempertanyakan standar internasional yang kerap digunakan dalam SBI. "Standar internasional apa yang diterapkan? Apakah standar Amerika, Inggris, Singapura, India, atau apa? Apakah media komunikasinya yang menggunakan bahasa asing sementara kurikulumnya ternyata biasa saja," katanya.

Dikatakan, saat ini banyak sekolah mengklaim sebagai SBI. Namun kenyataannya, kurikulumnya biasa saja atau bahkan, kurikulum internasional, namun pengajarnya tidak mampu menguasai bahasa asing. Artinya, pengertian internasional itu kabur," katanya.

Dia menerangkan, jika pemerintah tidak membuat regulasi yang ketat, maka banyak sekolah nasional yang tergerus oleh SBI.

Padahal, lanjutnya, jika SBI makin marak berarti akan terjadi migrasi besar-besaran pengajar asing yang masuk ke Indonesia. "Kalau sudah begitu, apakah pemerintah sudah memikirkan agenda-agenda terselubung yang juga dibawa para pengajar asing tersebut. Selain itu, lazimnya para pengajar asing itu mengaku lebih berkualitas dibandingkan dengan para guru kita," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah mesti memperketat masuknya investasi SBI ke Indonesia. Karena, SBI ini diprediksi akan mampu "mematikan" keberlangsungan hidup sekolah-sekolah nasional. "Era globalisasi memang tidak bisa dicegah. Namun, era itu bisa kita bendung dengan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh. Indoktrinasi paling efektif terjadi pada pendidikan anak usia dini. Kalau jenjang TK saja sudah dengan pengajar asing. Apakah ada jaminan, nilai-nilai luhur Pancasila bisa terbangun dengan kurikulum internasional dan apakah pemerintah memberikan jaminan akan memantau perkembangan itu," katanya.

Karena itu, katanya, SBI seharusnya bergabung dengan sekolah nasional. "Alangkah bijaksana jika pemerintah mau lebih dulu memprioritaskan peningkatan mutu dan kualitas sekolah-sekolah nasional. Karena itu, pemerintah harus melakukan kajian secara komprehensif mengenai SBI sebelum telanjur menyuburkannya," katanya.

Sebagai unsur keragaman sistem sosial, dikotomi sebenarnya sudah ada sejak lama dan sah-sah saja dibuat. Masalah menjadi lain saat kebijakan pemerintah di bidang pendidikan cenderung memberi ruang gerak sebagian kecil masyarakat kelas menengah ke atas untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, mengabaikan kepentingan serta hak orang- orang miskin yang kian terpinggirkan oleh ketidakberdayaannya.

Keadilan menjadi barang yang harus diperjuangkan oleh sebagian besar masyarakat miskin. Fenomena ini dengan mudah bisa dilihat. Kenyataan kini, sekolah-sekolah bermutu, unggul, favorit, dan kelas "akselerasi" dihuni anak-anak dari keluarga kaya yang mampu berinvestasi secara ekonomis, dan nyaris tidak ada akses bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Padahal, rendahnya kemampuan akademik anak-anak miskin, tidak terlepas dari faktor rendahnya kualitas hidup mereka. Kalaupun ada sebagian kecil anak-anak keluarga kurang beruntung yang mampu berkompetisi, mereka mendapatkannya dengan usaha atau kerja keras berlipat ganda dibandingkan usaha yang dikeluarkan anak-anak keluarga golongan mampu.

Di tengah dikotomi pendidikan yang umumnya tidak memberi ruang gerak bagi yang lemah, kebijakan pemerintah yang hanya menggunakan azas kesamaan hak dan kewajiban, belumlah cukup. Dalam realita seperti ini, berbagai kebijakan pendidikan seharusnya selalu berpihak kepada masyarakat tidak berdaya dan terpinggirkan yang menjadi mayoritas penghuni Republik ini.

Bagaimana dengan uang masuk yang di nilai mahal dan berbagai pungutan? Mendiknas mengatakan, adalah sesuatu yang wajar jika SBI mematok tarif mahal. "Fasilitas SBI kan lengkap. Kalau pungutan di SBI, saya biarkan saja," kata Mendiknas sewaktu mengadakan dialog dengan para pimpinan media cetak dan elektronik, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kebijakan Mendiknas tersebut, tentu saja makin menciptakan jurang bagi siswa dari keluarga miskin. Kalau siswanya pintar, tetapi keluarganya tidak mampu diabaikan, lalu sampai kapan mereka bisa menikmati pendidikan berkualitas? *

Modal Bersaing di Tingkat Global

oni mengaku skeptis terhadap rencana dari pemerintah melewati Departemen Pendidikan Nasional yang ingin menerapkan banyak institusi pendidikan di Tanah Air sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Pasalnya, warga Bintaro itu menganggap bahwa yang dimaksud dengan SBI adalah sekolah yang hanya menerapkan kurikulum ala Barat.

"Rasanya miris bila anak kita lebih bisa bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut Roni, SBI bisa diterapkan di Indonesia bila segenap warga telah memiliki kesadaran untuk mencintai budaya nasional dan tidak hanya mengacu kepada budaya Barat sebagai acuan.

Seorang karyawan penerbitan di Pancoran, Jakarta, Andi mencemaskan bila suatu sekolah mendapat sebutan sebagai SBI, karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial dengan sekolah lainnya. Sedangkan untuk para siswanya, ia mengkhawatirkan bahwa penilaian akan sangat bergantung terhadap kemampuan siswa dalam berbahasa asing dibandingkan potensi siswa yang sebenarnya.

Namun, terdapat pula warga yang tidak terlalu memperdulikan mengenai apakah suatu sekolah berstatus SBI atau tidak. "Yang penting, para gurunya harus tahu bagaimana cara menangani setiap muridnya dan bisa menjadi teladan yang baik," kata pegawai swasta di Fatmawati, Henny.

Perempuan yang telah memiliki dua anak itu hanya tidak ingin buah hatinya mendapatkan pendidikan yang tidak sesuai dengan minat mereka. Sebenarnya, SBI yang dicanangkan oleh Depdiknas diharapkan dapat meningkatkan secara pesat mutu pendidikan di Tanah Air agar mampu bersaing di tingkat global.

Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo dalam sejumlah kesempatan mengatakan, SBI adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan bangsa. "Selain meningkatkan kecerdasan siswa, SBI juga menetapkan standar pendidikan tinggi bagi staf pengajarnya, " kata Mendiknas.

Undang-Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang menyatakan, pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Beragam indikator dari sebuah sekolah yang dapat disebut SBI antara lain sekolah terakreditasi A secara nasional, dan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan sistem kredit semester (SKS). Selain itu, sistem akademik dalam SBI harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari mata pelajaran yang sama pada sekolah unggul negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menurut ensiklopedi Wikipedia, OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 30 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Anggotanya antara lain, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Australia.

Mengenai isu pemakaian bahasa asing, Mendiknas menjelaskan, bahasa Inggris adalah bahasa dasar bagi sejumlah mata pelajaran seperti sains atau Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan, untuk mata pelajaran lainnya tetap menggunakan bahasa Indonesia.

"Ini agar sekolah tersebut tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia," katanya.

Bambang juga mengutarakan harapannya agar siswa lulusan SBI dapat juga bersaing dengan siswa dari negara lainnya di tingkat internasional.

Pengakuan Sertifikat

Pengakuan di tingkat global diharapkan juga ditandai dengan diakuinya sertifikat yang diperoleh para siswa dari sekolah yang disebut sebagai SBI. "Kami berharap agar tindak lanjut lulusan SBI dapat diperjelas pemerintah sehingga sertifikat dari sekolah internasional juga dapat diakui oleh berbagai universitas di negara lain," kata Wakil Kepala Sekolah SMAN 70 Burhanuddin.

Dia memaparkan, pihaknya sendiri telah melakukan kajian ke berbagai universitas global terkemuka seperti Cambridge University di Inggris. Dengan adanya kajian seperti itu, lanjutnya, maka akan diperoleh gambaran bagaimana mendapatkan sertifikat sekolah yang juga diakui secara luas di dunia internasional.

Selain itu, ujar dia, SMAN 70 juga terus-menerus membenahi berbagai hal internal mulai dari berbagai sarana-prasarana hingga kesiapan sumber daya manusia.

Sementara itu, Humas SMAN 1 Ujang Suherman mengaku, sekolahnya tidak ingin diberikan "gelar" SBI, tapi Rintisan Sekolah Kategori Mandiri, karena seharusnya SBI itu diterapkan bila seluruh sistem yang terdapat di sekolah telah memenuhi beragam proses standardisasi di tingkat internasional. * http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/09/index.html

Dongkrak Gengsi di Sekolah Internasional

ORANGTUA ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Biaya bukan masalah. Terutama saat memilih sekolah internasional yang mendongkrak ilmu dan gengsi.

Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Pameo tersebut akan diamini orangtua yang peduli pada dunia pendidikan dan masa depan buah hatinya.

Kepedulian itu pula yang membuat banyak orangtua tidak ragu sedikit pun untuk memilihkan sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Termasuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah bertaraf internasional, walaupun harus merogoh kantong lebih dalam.

Alasannya sangat beragam. Mulai keprihatinan terhadap kualitas pendidikan Indonesia yang tergolong rendah. Hingga keinginan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Apa pun alasannya, hal itu masuk akal mengingat peringkat pendidikan Indonesia di Asia Tenggara menduduki peringkat terakhir.

Padahal dari data Pusat Informatika Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999 mengungkap peningkatan yang cepat di dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif. Terutama pada tiga dasawarsa terakhir.

Pada tahun 1965 jumlah SD hanya sebanyak 53.000 lebih, dengan jumlah murid dan guru hampir 12 juta orang. Kemudian, dalam dasawarsa kedua, jumlah SD meningkat hingga 300.000. Jadi, dalam waktu sekitar 30 tahun jumlah SD naik sekitar 300 persen.

Sayangnya, perkembangan jumlah sekolah tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan. Karena itu muncul berbagai ketimpangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Yang sangat menonjol adalah kesenjangan kualitas output pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Selain itu, terjadi juga fenomena kesenjangan kualitas pendidikan antardesa dan kota, antar-Jawa dan luar Jawa, antarpenduduk kaya dan miskin.

Kondisi itu menjadi keprihatinan tersendiri seorang wanita karier yang sehari-hari bekerja sebagai pejabat Hubungan Massa Lippo Karawaci, Jeanny Wullur. Diamenuturkan, sebagai orangtua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk dengan memilihkan sekolah dan pendidikan.

"Secara basic, orangtua ingin yang terbaik bagi anak. Namun, kalau memilihkan sekolah, saya sebagai orangtua tentu saja akan mengukur kemampuan, baik itu materi hingga kemampuan anak," kata Jeanny.

Dia menambahkan, kini banyak sekolah internasional menawarkan kualitas terbaik dengan fasilitas dan sarana belajar ditambah pendidik berkualitas lulusan universitas luar negeri dan keberadaan laboratorium yang lengkap. Namun, Jeanny menilai, sebagai orangtua di saat sekarang haruslah pintar-pintar memilihkan sekolah.

"Selain biaya sekolah internasional itu sangat mahal, jadi kalau tidak dipikirkan matang-matang dan diukur kemampuan, lebih baik mencari sekolah biasa yang berkualitas," ujarnya.

Selain itu, sekolah internasional sering kali mensyaratkan uang sekolah dibayarkan dengan menggunakan dolar Amerika Serikat. Berbagai kondisi semacam itu membuat orangtua harus selektif. Saat terbentur dengan keadaan itu, maka sekolah umum berkualitas bisa menjadi pilihan.

"Sekolah umum akan mengajarkan kepada anak tentang kesederhanaan. Mereka bisa bersosialisasi dengan baik karena dalam satu kelas terdapat latar belakang orangtua si anak berbeda. Hal itu sangat baik bagi pendidikan dan cara sosialisasi anak. Nilai plus dari sekolah umum biasa," tutur Jeanny.

Hal senada diungkap penulis sekaligus pengelola Sanggar Kalian, Herlinatiens. Dia mengaku tidak percaya pendidikan bisa murah. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang bagus, maka harus berani memberikan bayaran yang mahal, apalagi untuk pendidikan.

Di masyarakat Indonesia, menurut Herlinaties, sudah tertanam bahwa pendidikan itu harus murah dan pemerintah selalu disalahkan karena tidak mampu menciptakan pendidikan murah.

"Di SD negeri saja, banyak perpustakaan sekolah yang tidak memiliki buku. Tidak heran jika kemudian banyak orangtua yang memilih memasukkan anaknya ke sekolah internasional," tuturnya.

Kelemahan lain sekolah dasar negeri di Indonesia, lanjutnya, jarang sekali terjadi diskusi antara guru dan murid di dalam kelas.

"Proses pengajaran juga terasa monoton dengan guru yang berbicara dan murid yang mendengarkan. Tentu hal ini membuat orangtua lebih suka memasukkan anaknya ke sekolah swasta," ujarnya. (sindo//tty)

http://lifestyle.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/09/196/116929/dongkrak-gengsi-di-sekolah-internasional

Menembus Sekolah Berstandar Internasional - Beri Sejumlah Keistimewaan, Dispendik Gratiskan Biaya

Jawa Pos Kamis, 29 Mei 2008 SURABAYA Empat sekolah berstandar internasional (SBI) di metropolis bakal membuka PSB (penerimaan siswa baru) pada 30 Juni mendatang. Empat sekolah itu adalah SMPN 1, SMPN 6, SMAN 5, dan SMAN 15. Seperti tahun ajaran sebelumnya, kursi SBI menjadi rebutan. Sebab, para siswa akan mendapat banyak keistimewaan. Namun, untuk bisa menembus ternyata tidak mudah.

IMING-iming keistimewaan itu, antara lain, pembelajaran menggunakan kurikulum internasional, pembelajaran bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), pembelajaran model multimedia, ruang kelas ber-AC, hingga bisa mendaftar mudah di universitas asing setelah lulus.

Karena keunggulan tersebut, tentu tidak setiap siswa bisa masuk dengan mudah. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menikmati SBI, baik syarat akademis maupun syarat lain (selengkapnya lihat grafis).

Yang jelas, Dispendik akan menggratiskan PSB jalur SBI. Semua biaya dalam penjaringan ditanggung pemkot. Meski begitu, sekolah masih diberi peluang mendapatkan kucuran dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan peningkatan mutu.

Untuk menutup biaya PSB SBI, pemkot mengambilkan anggaran dari dana Rp 11,9 miliar yang telah disetujui DPRD Surabaya. Dana tersebut dipakai untuk membiayai proses seleksi siswa yang memilih SBI. ''Jumlahnya bakal kami atur lebih rinci,'' kata Kepala Dispendik Sahudi kemarin (28/5).

Dengan tambahan dana, diharapkan masyarakat tidak kerepotan mengalokasikan dana pendaftaran. Melalui model ini, PSB SBI sama halnya dengan PSB reguler yang gratis. ''Namun, sekolah boleh mengadakan penarikan dengan sistem donasi. Jadi, sifatnya sukarela,'' ungkap pejabat kelahiran Banyuwangi tersebut. Artinya, mereka yang kaya bisa memberikan sumbangan sesuai kemampuan, sedangkan yang kurang bisa memberikan seadanya.

Teknisnya, sekolah boleh mengadakan pembicaraan terpisah dengan para wali murid. ''Jadi, besar dana sumbangan wali murid bisa berbeda antara satu dan yang lain,'' jelasnya. Namun, tarikan tersebut diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah berlabel SBI itu.

Setelah pemberian donasi, sekolah dilarang keras memungut dana. ''Yang pasti, tidak ada pungutan untuk uang gedung. Itu sudah terakhir,'' jelasnya. Tarikan dana SPP bagi SMA/SMK tetap ada. Hanya mereka yang berkategori miskin akan dibebaskan, sebab pemerintah menyiapkan bantuan wajib belajar 12 tahun.

Masyarakat diharapkan memahami bahwa nanti masih ada bentuk tarikan yang dilakukan namun diluar kelembagaan. Koperasi sekolah bisa melaksanakan pengadaan seragam sekolah dan menarik dari masyarakat. ''Kalau yang ini bukan instruksi lembaga, namun atas nama koperasi. Tentu beda,'' katanya.

Kepala SMPN 6 Idris mengatakan bakal menuruti ketentuan Dispendik tersebut. Salah satu SMPN rintisan SBI itu tak bakal menarik sesen pun biaya PSB. Untuk donasi, Idris menegaskan akan membicarakan lebih dulu bersama wali murid. ''Biasanya kami paparkan dulu program SMPN 6. Setelah itu, baru kami rundingkan menyangkut pendanaan,'' ujarnya.(git/ara)

Sekolah: Yang Unggulan Yang Berburu Murid

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Seorang ibu memberikan ciuman sayang kepada anaknya, setelah mengetahui putranya diterima di sekolah menengah pertama negeri pilihannya.

Menjelang tahun ajaran baru banyak orang tua sibuk cari sekolah. Di sisi lain sekolah-sekolah swasata mahal sudah berburu murid sejak awal tahun.

RATIH ingin menyekolahkan putrinya di kelas internasional sebuah SMPN di Depok, Jawa Barat. Namun proses yang ia dan putirnya ikuti sejak April lalu melelahkan. Ia juga sebal dengan sikap panitia seleksi yang arogan dan kesal dengan cara kerja mereka yang kurang profesional.

"Pertama kali datang masak panitianya langsung bilang, anak Ibu pintar tidak. Kalau tidak pintar, tidak usah daftar," kata Ratih. Meski demikian, Ratih tetap mengikuti proses seleksi. "Saya jadi penasaran dan ingin tahu sejauh mana kemampuan putri saya," katanya. Putrinya kini menunggu satu tes lagi sebelum dipastikan diterima atau tidak di sekolah tersebut.

Menjelang tahun ajaran baru seperti sekarang ini, banyak orang tua sibuk cari sekolah untuk anak-anak mereka. Pilihan sekolah yang ada beraneka ragam.

Namun rentang kualitas dan biayanya sangat jomplang: dari sekolah yang masuk kategori abal-abal sampai yang unggulan, dari yang bebas SPP (sumbangan penunjang pendidikan) sampai yang mematok uang pangkal puluhan juta rupiah serta uang sekolah Rp 3 - 4 juta per bulan karena punya embel-embel nasional plus atau berstandar internasional.

Pilihan pun menjadi sulit bagi kebanyakan orang tua murid. Sekolah berkualitas umumnya berbiaya mahal. Meski pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dalam kenyataanya, di negeri ini tidak semua orang bisa mendapatkan haknya itu tanpa uang.

Sejak Awal Tahun

KECUALI sekolah negeri kelas reguler yang baru membuka pendaftaran siswa baru sekitar awal Juni, sekolah-sekolah swasta umumnya, apa lagi yang punya label nasional plus atau berstandar internasional, memulai pendaftaran dan penerimaan murid baru sejak awal tahun. Bahkan, ada yang buka pendaftaran sejak semester kedua tahun lalu.

Yayasan Bina Nusantara yang antara lain mengelola SD, SMP dan SMU Bina Nusantara di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kaveling G-8, Simprug, Jakarta Selatan, misalnya, sudah memulai proses penerimaan murid baru sejak November tahun lalu dan baru akan berakhir 29 Mei ini. SMU Lazuardi GIS (Global Islamic Schools) yang terletak di Jalan Kampus (Pakis)-Raya Sawangan, Pancoran Mas, Di Depok, Jawa Barat membuka pendaftaran siswa baru sejak 20 Januari 2008 dan baru akan ditutup 30 Juni mendatang.

Jadwal yang kurang lebih sama juga dikeluarkan Sekolah Tunas Indonesia (STI) di Jalan Jombang Raya, 18, Bintaro, Tangerang, Banten. STI yang sudah lama mengelola TK dan SD, tahun ini membuka kelas untuk SMP, memulai proses penerimaan siswa baru sejak Januari lalu.

Periode waktu penerimaan siswa baru yang panjang itu hanya untuk mencari puluhan sampai seratusan siswa baru. SD, SMP dan SMU Bina Nusantara di Simprug misalnya masing-masing hanya butuh 100 siswa baru yang akan dibagi dalam empat kelas. SMU Lazuardi GIS yang mulai beroperasi sejak tahun 2003, tahun ini buka tiga kelas dengan kapasitas maksimal 24 siswa per kelas. Sementara SMP STI hanya buka dua kelas dengan kapasitas maksimal 20 siswa per kelas.

Sekolah-sekolah ini tergolong sekolah kategori nasional plus atau berstandar internasional. Di kawasan Jabotabek sekolah jenis ini jumlahnya mencapai puluhan dan hampir semuanya memulai proses penerimaan siswa baru sejak awal tahun.

SMU Lazuardi GIS menyandang slogan, sekolah nasional berwawasan internasional. Selain punya fasilitas lengkap -labaratorium (bahasa, komputer, MIPA), kelas ber-AC, perpustakaan, lapangan sepak bola dan basket, serta aula- sekolah ini juga menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar di kelas.

Sementara STI dan Bina Nusantara merupakan sekolah yang memakai IB (International Baccalaureate) dari IBO (International Baccalaureate Organization) yang berpusat di Geneva, Swis. Sekarang ini, sekolah dikatakan berstandar internasional kalau menggunakan IB.

Dalam menjaring calon siswa, sekolah-sekolah itu melakukan aneka jurus. Cara yang umum dan nyaris tanpa biaya adalah melalui jaringan orang tua murid. Pihak sekolah menyosialisasikan jadwal, persyaratan pendaftaran, serta mekanisme penerimaan siswa baru ke orang tua murid. Pengelola sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK sampai SMU cukup mudah mendapatkan siswa dengan cara ini.

"Kami sudah punya TK dan SD, jadi kami sosialisasikan ke orang tua murid. Banyak orang tua murid yang minta (diselanggarakan SMP). Dengan cara ini kami tidak perlu bayar biaya promosi," kata Robert Bala, Kepala Sekolah SMP STI.

Cara lain adalah melalui pameran, penyebaran brosur, spanduk, serta iklan di media massa. "Selain langsung ke orang tua murid, kami biasanya adakan pameran dan iklan tentang jadwal open house yang bisa tiga sampai kali setahun," kata Sarah, marketing officer Bina Nusantara Simprug.

Kalau kebanyakan sekolah hanya menjaring siswa dari lokasi sekitar sekolah, tidak demikian dengan SMU Lazuardi GIS. Sekolah ini gencar mencari siswa ke seluruh wilayah Indonesia. Lazuardi dilengkapi asrama putra dan putri untuk siswa yang berasal dari luar daerah. Menurut Koordinator Humas SMU Lazuardi, Eine Ayu Saraswati, dari 137 jumlah total siswa sekolah itu saat ini, 80 siswa tinggal di asrama. Mereka yang tinggal di asrama antara lain berasal dari Bandung, Makasar, Bali, dan Papua.

Meski pendafataran dibuka jauh-jauh hari serta ada penyebaran brosur dan iklan, tidak berarti kelas yang tersedia sudah terisi penuh menjelang tahun ajaran baru yang tinggal dua bulan lagi. SMU Lazuardi GIS misalnya, masih butuh murid untuk satu kelas lagi. Di STI, baru 70 persen kelas yang terisi.

Pangsa sekolah-sekolah ini memang terbatas. Sekolah-sekolah swasta dengan label nasional plus atau berstandar internasional terlampau mahal bagi orang kebanyakan. Sebagai gambaran, uang masuk di SMP dan SMU di Bina Nusantara Simprug mencapai Rp 30 juta sementara uang sekolah per bulan Rp 4 ,2 juta (SMP) dan Rp 4,7 juta (SMU). Di STI uang pangkal untuk SMP Rp 15 juta dan uang sekolah Rp 900.000.

Mengapa bisa begitu mahal? Selain fasilitas fisik yang yang memang lengkap dan mentereng, menurut Robert Bala, banyak sekolah berstandar internasional mempekerjakan guru asing, seperti dari Filipina dan India, karena punya keterampilan bahasa inggris yang bagus. Gaji untuk ekspatriat itu tergolong tinggi.

Untuk menekan biaya, sejumlah sekolah berstandar internasional memakai guru-guru lokal yang secara kualitas tidak kalah dengan guru asing. STI, kata Robert, mempekerjakan banyak guru lokal yang mampu berbahasa inggris dengan baik. "Makanya kami (dari segi biaya) di level medium," katanya. Egidius Patnistik

http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/29/15382628/sekolah.yang.unggulan.yang.berburu.murid

Alokasi Dana SBI Masih Belum Jelas * Giliran Bappeko Minta Penundaan

Jawa Pos, Minggu, 18 Mei 2008, surabaya - Sekolah-sekolah yang telah ditunjuk sebagai pilot project sekolah berstandar internasional (SBI), agaknya, harus tetap bersabar untuk segera mendapat kucuran dana. Sebab, hingga kemarin (17/5) Pansus DPRD Surabaya belum berhasil merampungkan tugasnya untuk memastikan alokasi dana SBI itu.

Padahal, kepastian dana tersebut sudah ditunggu-tunggu pihak sekolah yang ditunjuk sebagai SBI untuk membiayai program-program yang sudah tersusun. Karena itu, mereka tentu berharap pembahasan dana itu tidak berlarut-larut. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMAN 15, SMAN 6, SMPN 1, SMPN 6, SMKN 1, SMKN 5, SMKN 6, SMKN 8, SMKN 10, dan SMKN 11.

Sebetulnya, Jumat (16/5) direncanakan pembahasan alokasi anggaran SBI itu sudah tuntas di pansus. Ternyata, kembali tertunda. Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) meminta waktu untuk meneliti kembali RKA (rancangan kebutuhan anggaran) yang disodorkan dinas pendidikan (dispendik).

"Ditunda minggu depan karena memang masih harus disinkronkan lagi datanya," kata M. Alyas, anggota Pansus SBI yang juga sekretaris Komisi D DPRD Surabaya itu.

Menurut Alyas, alasan penundaan yang disampaikan Bappeko bisa diterima anggota Pansus SBI. "Kami melihat memang penyinkronan data itu selayaknya dilakukan," tutur kader Golkar tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menyayangkan keterlambatan itu.

"Saya menghitung ada waktu sekitar tiga minggu yang terbuang gara-gara keterlambatan dinas," ujar wakil rakyat yang masih membujang tersebut. "Ini kan patut disayangkan. Seharusnya, minggu ini sudah bisa diteken persetujuannya," lanjut Alyas.

Pembahasan dana SBI tersebut dilakukan sejak April lalu. Saat itu pansus sepakat untuk memperjuangkan penambahan anggaran SBI. Untuk itu, dewan meminta dispendik menyiapkan detail RKA. Pada rapat pekan berikutnya, alih-alih membawa RKA, saat itu dispendik malah langsung meminta pansus menyetujui usul dana yang sudah ada. Yakni, sebesar Rp 1,6 miliar per tahun hingga 2011.

Tentu saja, pansus menolak membahas tanpa ada RKA. Akhirnya, Kepala Dispendik Sahudi menyerahkan RKA itu dalam rapat Selasa (13/5). Namun, RKA yang diserahkan ternyata tidak sinkron dengan data sekolah serta Bappeko. RKA yang diserahkan dispendik hanya meminta anggaran dari APBD Surabaya Rp 1,6 miliar. Padahal, pansus telah memberi lampu hijau untuk menambah jika memang dibutuhkan.

Dihubungi terpisah, Kepala Bappeko Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya tidak ingin buru-buru dalam menganalisis data seputar SBI tersebut. "Tidak buru-buru bukan berarti kami menganalisisnya dengan lambat. Cepat, tapi tetap teliti," ujarnya.

Karena itu, pejabat yang akrab dipanggil Risma tersebut meminta penundaan. Sebab, dia tidak ingin RKA yang diajukan nanti bermasalah. "Ada banyak verifikasi yang harus dilakukan sebelum RKA tersebut matang," katanya.(ano/hud)