Jawa Pos, Minggu, 18 Mei 2008, surabaya - Sekolah-sekolah yang telah ditunjuk sebagai pilot project sekolah berstandar internasional (SBI), agaknya, harus tetap bersabar untuk segera mendapat kucuran dana. Sebab, hingga kemarin (17/5) Pansus DPRD Surabaya belum berhasil merampungkan tugasnya untuk memastikan alokasi dana SBI itu.
Padahal, kepastian dana tersebut sudah ditunggu-tunggu pihak sekolah yang ditunjuk sebagai SBI untuk membiayai program-program yang sudah tersusun. Karena itu, mereka tentu berharap pembahasan dana itu tidak berlarut-larut. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMAN 15, SMAN 6, SMPN 1, SMPN 6, SMKN 1, SMKN 5, SMKN 6, SMKN 8, SMKN 10, dan SMKN 11.
Sebetulnya, Jumat (16/5) direncanakan pembahasan alokasi anggaran SBI itu sudah tuntas di pansus. Ternyata, kembali tertunda. Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) meminta waktu untuk meneliti kembali RKA (rancangan kebutuhan anggaran) yang disodorkan dinas pendidikan (dispendik).
"Ditunda minggu depan karena memang masih harus disinkronkan lagi datanya," kata M. Alyas, anggota Pansus SBI yang juga sekretaris Komisi D DPRD Surabaya itu.
Menurut Alyas, alasan penundaan yang disampaikan Bappeko bisa diterima anggota Pansus SBI. "Kami melihat memang penyinkronan data itu selayaknya dilakukan," tutur kader Golkar tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menyayangkan keterlambatan itu.
"Saya menghitung ada waktu sekitar tiga minggu yang terbuang gara-gara keterlambatan dinas," ujar wakil rakyat yang masih membujang tersebut. "Ini kan patut disayangkan. Seharusnya, minggu ini sudah bisa diteken persetujuannya," lanjut Alyas.
Pembahasan dana SBI tersebut dilakukan sejak April lalu. Saat itu pansus sepakat untuk memperjuangkan penambahan anggaran SBI. Untuk itu, dewan meminta dispendik menyiapkan detail RKA. Pada rapat pekan berikutnya, alih-alih membawa RKA, saat itu dispendik malah langsung meminta pansus menyetujui usul dana yang sudah ada. Yakni, sebesar Rp 1,6 miliar per tahun hingga 2011.
Tentu saja, pansus menolak membahas tanpa ada RKA. Akhirnya, Kepala Dispendik Sahudi menyerahkan RKA itu dalam rapat Selasa (13/5). Namun, RKA yang diserahkan ternyata tidak sinkron dengan data sekolah serta Bappeko. RKA yang diserahkan dispendik hanya meminta anggaran dari APBD Surabaya Rp 1,6 miliar. Padahal, pansus telah memberi lampu hijau untuk menambah jika memang dibutuhkan.
Dihubungi terpisah, Kepala Bappeko Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya tidak ingin buru-buru dalam menganalisis data seputar SBI tersebut. "Tidak buru-buru bukan berarti kami menganalisisnya dengan lambat. Cepat, tapi tetap teliti," ujarnya.
Karena itu, pejabat yang akrab dipanggil Risma tersebut meminta penundaan. Sebab, dia tidak ingin RKA yang diajukan nanti bermasalah. "Ada banyak verifikasi yang harus dilakukan sebelum RKA tersebut matang," katanya.(ano/hud)
Padahal, kepastian dana tersebut sudah ditunggu-tunggu pihak sekolah yang ditunjuk sebagai SBI untuk membiayai program-program yang sudah tersusun. Karena itu, mereka tentu berharap pembahasan dana itu tidak berlarut-larut. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMAN 15, SMAN 6, SMPN 1, SMPN 6, SMKN 1, SMKN 5, SMKN 6, SMKN 8, SMKN 10, dan SMKN 11.
Sebetulnya, Jumat (16/5) direncanakan pembahasan alokasi anggaran SBI itu sudah tuntas di pansus. Ternyata, kembali tertunda. Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) meminta waktu untuk meneliti kembali RKA (rancangan kebutuhan anggaran) yang disodorkan dinas pendidikan (dispendik).
"Ditunda minggu depan karena memang masih harus disinkronkan lagi datanya," kata M. Alyas, anggota Pansus SBI yang juga sekretaris Komisi D DPRD Surabaya itu.
Menurut Alyas, alasan penundaan yang disampaikan Bappeko bisa diterima anggota Pansus SBI. "Kami melihat memang penyinkronan data itu selayaknya dilakukan," tutur kader Golkar tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menyayangkan keterlambatan itu.
"Saya menghitung ada waktu sekitar tiga minggu yang terbuang gara-gara keterlambatan dinas," ujar wakil rakyat yang masih membujang tersebut. "Ini kan patut disayangkan. Seharusnya, minggu ini sudah bisa diteken persetujuannya," lanjut Alyas.
Pembahasan dana SBI tersebut dilakukan sejak April lalu. Saat itu pansus sepakat untuk memperjuangkan penambahan anggaran SBI. Untuk itu, dewan meminta dispendik menyiapkan detail RKA. Pada rapat pekan berikutnya, alih-alih membawa RKA, saat itu dispendik malah langsung meminta pansus menyetujui usul dana yang sudah ada. Yakni, sebesar Rp 1,6 miliar per tahun hingga 2011.
Tentu saja, pansus menolak membahas tanpa ada RKA. Akhirnya, Kepala Dispendik Sahudi menyerahkan RKA itu dalam rapat Selasa (13/5). Namun, RKA yang diserahkan ternyata tidak sinkron dengan data sekolah serta Bappeko. RKA yang diserahkan dispendik hanya meminta anggaran dari APBD Surabaya Rp 1,6 miliar. Padahal, pansus telah memberi lampu hijau untuk menambah jika memang dibutuhkan.
Dihubungi terpisah, Kepala Bappeko Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya tidak ingin buru-buru dalam menganalisis data seputar SBI tersebut. "Tidak buru-buru bukan berarti kami menganalisisnya dengan lambat. Cepat, tapi tetap teliti," ujarnya.
Karena itu, pejabat yang akrab dipanggil Risma tersebut meminta penundaan. Sebab, dia tidak ingin RKA yang diajukan nanti bermasalah. "Ada banyak verifikasi yang harus dilakukan sebelum RKA tersebut matang," katanya.(ano/hud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar