Cita-cita dan Kesejahteraan Prajurit (Opini Silmy)

Penghasilan cukup merupakan idaman semua orang meski tidak semua orang menjadikan penghasilan sebagai prioritas utama.

Kecukupan seseorang yang satu dengan yang lain tidak sama. Perasaan cukup seseorang lebih tepat mewakili kata sejahtera. Dengan demikian, kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai rasa berkecukupan yang didasari atas kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya. Karena itu, ukuran kesejahteraan itu sebenarnya berasal dari diri sendiri.

Kesejahteraan seseorang setiap saat bergerak dengan kecenderungan meningkat seiring bertambahnya kebutuhan. Masalahnya, bagaimana jika penghasilannya kurang atau tidak cukup.

Setiap profesi memiliki cara dalam menambah penghasilannya, umumnya dengan menambah waktu kerja. Misalnya, seorang dokter menambah jam praktik, guru memberi les privat, dan pekerja dengan kerja lembur. Ada juga dengan cara berpindah kerja, baik secara vertikal maupun horizontal. Maksud secara vertikal adalah pekerjaan tetap, tetapi pindah perusahaan. Banyak contoh untuk hal ini, seperti pilot maskapai lokal pindah ke maskapai asing dan sebagainya.

Namun, bagaimana dengan militer. Militer menghadapi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sejahtera, baik dengan menambah waktu kerja maupun dengan berpindah profesi. Satu-satunya cara perbaikan penghasilan dengan mengandalkan anggaran dari pemerintah.

Sebelum reformasi, militer memiliki tiga pekerjaan ekstra yang—langsung atau tidak langsung—bisa menambah penghasilan prajurit. Ketiga pekerjaan itu adalah, pertama, keterwakilan di legislatif dalam wujud fraksi ABRI. Kedua, jabatan eksekutif menjadi gubernur, bupati/walikota. Ketiga, mendapat kesempatan luas untuk berbisnis.

Kini, dua pekerjaan ekstra pertama sudah ditiadakan. Tidak ada lagi Fraksi ABRI di DPR maupun DPRD. Juga tak ada lagi posisi eksekutif yang diperoleh sebagai "hadiah". Yang tersisa tinggal kesempatan berbisnis yang akhir tahun ini akan "diserahkan" kepada pemerintah sesuai amanat UU No 34 Tahun 2004.

Bisnis TNI

Kita mengetahui bisnis milik militer (TNI) sebenarnya telah dimulai sejak perang kemerdekaan 1945-1949. Sejak itu bisnis di lingkungan militer terus berlangsung, berkembang hingga kini dan berpuncak pada era Soeharto. Selain diberi keleluasaan, saat itu bisnis militer mendapat dukungan fasilitas sehingga cepat membesar dan menggurita.

Alasan utama adanya bisnis militer adalah karena pemerintah dan DPR belum bisa menyediakan anggaran memadai sehingga TNI harus mencari tambahan untuk pemenuhan kesejahteraan prajurit dan keluarganya dari luar anggaran pemerintah (APBN).

TNI Profesional

Pada RAPBN 2009, terdapat penurunan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 1,39 trilliun (3,8 persen) di Departemen Pertahanan, dari Rp 36,9 triliun (RAPBN 2008) menjadi Rp 35,0 triliun (RAPBN 2009). Amat absurd bila anggaran pertahanan mengalami penurunan justru ketika bisnis TNI harus diserahkan kepada pemerintah.

Keinginan untuk mewujudkan TNI profesional seyogianya diikuti dukungan kesejahteraan. Ini sesuai UU No 34 Tahun 2004 Pasal 49, "Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."

Kini, kenikmatan sipil akan rasa aman niscaya terwujud tanpa peran TNI. Tidak mungkin ekonomi bisa berjalan tanpa ada prasyarat aman. Apakah fair jika sipil bisa menjadi orang terkaya, memimpin daerah, menguasai legislatif, sedangkan kalangan militer harus menonton di barak, hidup pas-pasan, tetapi harus siaga perang dengan mempertaruhkan nyawa. Jika Departemen Keuangan tahun-tahun terakhir ini bisa meningkatkan kesejahteraan pegawainya, mengapa di lingkungan Departemen Pertahanan tidak bisa. Untuk Indonesia yang lebih baik, sipil dan militer perlu duduk bersama dan bermufakat, membuat deal of the century untuk bergandeng tangan berbagi peran.

Militer sudah hampir selesai mereformasi diri dan menunggu sipil untuk lebih memerhatikan peran militer dengan lebih bijak. Jika perhatian terhadap militer sulit terwujud, mungkinkah terlintas di benak sipil untuk "menyalahkan" militer dengan ungkapan, "Jika dari awal tahu menjadi tentara tidak sejahtera, mengapa menjadi tentara?" Jawabannya, tidak mungkin terlintas.

Silmy Karim Master dalam Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/14/00374218/cita-cita.dan.kesejahteraan.prajurit

TNI Peduli Kedaulatan Bangsa (Opini Roch Basoeki Mangoenpoerojo)

Selasa, 14 Oktober 2008

Bangsa ini melahirkan TNI ketika kedaulatan negara diuji. Keberhasilannya menjadikan berwajah emas, tetapi berantakan saat TNI tak tepat memosisikan diri. Ketika kedaulatan ekonomi menguji (1997-1998), TNI terhujat.

Dulu, TNI tepat memosisikan diri. Mampu mengakomodasi semua potensi rakyat dan mengubahnya menjadi kekuatan efektif menghadapi canggihnya persenjataan kompeni. TNI loyal, hijrah keluar Jawa Barat ke Jawa Timur-Jawa Tengah. TNI mencengangkan dunia, membuat pemerintahan setiap kabupaten tetap efektif kendati pemerintah RI menyerah. Eksistensi bangsa ini amat disegani dunia.

Bangga jadi elite

Orde Baru telah mengubah TNI. Rakyat, asal dan produsen TNI, ditinggalkan, dibiarkan menjadi konsumen bagi politik kekuasaan maupun ekonomi/kapital. Loyalitas TNI digunakan bukan untuk memperkuat posisi rakyat, tetapi untuk melindungi upaya investor/politisi. Posisi rakyat pun kian lemah, mudah dibohongi elite. Sayang, sebagian anggota TNI bangga menjadi barisan elite.

Parahnya, seluruh kekuatan ekonomi dan politik itu bukan didominasi kekuatan domestik. Saat reformasi berjalan, justru kekuatan asing marak mendominasi. Konstitusi berubah pun sesuai kehendak mereka. Kedaulatan telah diambil orang dan kita menyilakannya.

Kini domain keamanan dilepas dari tanggung jawabnya. TNI hanya untuk pertahanan wilayah menghadapi invasi fisik asing. Dilarang masuk wilayah ekonomi, budaya, sosial, politik, ideologi, dan gatra-gatra lain termasuk kedaulatan bangsa.

Kedaulatan bangsa negara amat bergantung pada tingkat ketahanan bangsa sendiri secara nasional dalam menghadapi segala invasi, termasuk lifestyle, psikologi, dan teknologi. Adapun bangsa adalah seluruh rakyat yang kehilangan TNI.

Selama reformasi, yang dimaksud invasi tidak termasuk masuknya susu yang meracuni rakyat, maraknya pendirian mal yang melenyapkan pasar rakyat, berdirinya sekolah-sekolah nonPancasila dan masih banyak lagi yang tidak dibutuhkan bangsa ini. Misalnya, semua bentuk impor yang menutup lapangan kerja bagi rakyat, seperti kedelai untuk tempe, jagung buat ternak, sampai beras pun harus impor seolah negeri ini tidak mempunyai tanah.

Ubah posisi

Masalahnya, apakah TNI mampu mengatasi invasi nonfisik itu? Kita tahu, spesialisasi sudah semakin menyempitkan wilayah kerja, pragmatisme makin memandu kehidupan manusia, komunikasi cyber sudah membuka semua pintu informasi masuk ke liang-liang otak pemuda. Mampukah TNI?

Tentu tidak begitu. Fungsi TNI hanya pengingat bagi para pihak yang berwenang untuk itu. Caranya? Bukan melalui DPR yang amat berkuasa. Langsung saja mengawani rakyat agar rakyat berani menolak seluruh masukan yang mengurangi kadar kedaulatan bangsa.

Pola reformasi TNI perlu dikoreksi. Kaidah "tak mau di depan" (dalam kekuasaan) tidak cukup bagus untuk situasi sekarang. Harus diubah menjadi "harus berada di depan" bersama rakyat paling lemah yang tergusur.

Sekadar pengingat, awal terbentuknya TNI berasal dari TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Berdasarkan Maklumat Pemerintah Repoeblik Indonesia No X-2 tertanggal 5 Oktober 1945 "oentoek memperkoeat perasaan keamanan oemoem, maka diadakan Tentara Keamanan Rakjat". Tentu termasuk, menghindarkan terjadinya pembohongan publik seperti sekarang ini.

Pembohongan publik paling parah ialah keterlibatan asing yang telah melampaui ambang batas kedaulatan sebagai bangsa. Rakyat dibiarkan tidak tahu, dibiarkan terjadi konflik horizontal di mana-mana. Bagaimana kita mengukurnya? Di sinilah tantangan Rakyat Indonesia untuk membuat ukuran sendiri, tidak menggunakan ukuran dari mana pun. Bila parpol tidak melakukannya, mengapa TNI tidak berprakarsa?

Krisis moneter tahun 1997 mengingatkan perilaku TNI yang keliru karena salah posisi. Akibatnya TNI dihujat dan terpinggirkan. Krisis moneter tahun 2008 hendaknya mengingatkan TNI untuk bangkit agar kembali memosisikan diri seperti dikehendaki rakyat banyak sesuai maklumat pembentukannya, untuk "memperkoeat perasaan keamanan oemoem".

Selamat ber-HUT ke-63. Dirgahayu TNI

Roch Basoeki Mangoenpoerojo Anggota Presidium Barisan Nasional

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/14/00381395/tni.peduli.kedaulatan.bangsa

Presiden: Perhatikan Kesejahteraan Purnawirawan

KRISTIANTO PURNOMO

Presiden Susilo Bambang Yudhyono mendapat penghormatan saat memasuki KRI Dr Soeharso-990 untuk mengikuti upacara pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Bontang, Kalimantan Timur, Minggu (15/6). Penyematan brivet kepada presiden langsung dilakukan oleh KSAL Laksamana TNI Sumardjono.

/

Artikel Terkait:

• Juanda dan Tanjung Perak Ditutup Dua Setengah Jam
• BERITA FOTO: Atraksi Udara HUT ke-63 TNI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan seluruh pimpinan TNI untuk terus memperhatikan kesejahteraan para purnawirawan dan veteran karena mereka memiliki jasa sangat besar terhadap perjalanan sejarah perjuangan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat bersilaturahmi dengan para veteran dan purnawirawan dalam kunjungan ke Markas Komando Batalyon Kesehatan Divisi II Kostrad di Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (13/10).

"Kami akan terus meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan sebagai penghormatan dan juga agar bapak dan ibu (veteran) dapat memiliki daya beli," kata Presiden dalam acara yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, ketiga Kepala Staf TNI serta semua Panglima Komando Utama TNI.

Presiden juga mengingatkan bahwa kesejahteraan bukan berarti selalu terkait dengan materi. "Memberikan penghormatan kepada para sesepuh, memelihara komunikasi, memberikan informasi, menolong apabila ada yang perlu ditolong dan bersilaturahmi antara prajurit kesatuan dengan Pepabri (Persatuan Purnawirawan ABRI) dan veteran itu juga salah satu bentuk kesejahteraan," katanya.

Karena itu, Presiden menegaskan agar seluruh pimpinan dan unsur TNI terus menjalin komunikasi dan kebersamaan dengan para purnawirawan serta veteran sehingga masalah-masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

Pada bagian lain, Kepala Negara menyatakan, kesemarakan Hari Ulang Tahun TNI harus dapat juga dirasakan para purnawirawan karena mereka juga merupakan bagian dari keluarga besar TNI. "Saya berharap bapak dan ibu (veteran) dapat hadir dalam peringatan ulang tahun di berbagai tempat karena pada hari itu merupakan hari yang penuh dengan nostalgia, kebanggaan dan kenangan yang manis. Mari kita peringati dengan sebaik-baiknya," ujar Presiden.

Silaturahmi antara Presiden dengan seluruh veteran dan purnawirawan serta PNS dalam acara tersebut semula tidak dijadwalkan secara khusus. Presiden dijadwalkan hanya hadir dalam peresmian rumah pintar di lingkungan Yonkes Divisi II Kostrad dan kemudian memberikan bantuan secara simbolis kepada para veteran, PNS dan Tamtama.

Kepala Negara juga dijadwalkan menyampaikan pengarahan di depan seluruh Panglima Komando Utama, namun seusai meninjau fasilitas di lokasi itu dan menyaksikan peresmian rumah pintar, Presiden meminta ada sesi khusus pertemuan dengan para purnawirawan dan veteran.

"Saya tahu hari ini ada perubahan jadwal. Saya minta kepada Panglima TNI bahwa pengarahan saya pada para Pangkotama Darat, Laut dan Udara bisa ditunda hingga nanti malam, yang penting saya bisa bertemu langsung dengan para veteran, purnawirawan dan para prajurit yang saya cintai," ujarnya.

Panglima TNI juga menyampaikan permohonan maaf bila para undangan merasakan ada hal-hal yang tidak nyaman selama acara berlangsung. "Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu," katanya.

Permohonan maaf kepada para veteran dan purnawirawan juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Ia menjelaskan bahwa Presiden sempat bertanya mengapa tidak dijadwalkan pertemuan dengan para veteran dan purnawirawan. "Beliau tidak ingin ada yang tidak ketemu, maka Presiden menyempatkan untuk bertemu maka ada pergeseran acara di sana-sini. Mohon kesabarannya dan saya minta maaf," katanya.

Turut serta dalam rombongan Presiden, Menko Polhukam Widodo AS, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menkominfo M Nuh, Plt Gubernur Jatim Setia Purwaka dan juga para pimpinan TNI.

Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Malang dan Surabaya, selain akan memberikan pengarahan pada para Pangkotama, Senin malam Presiden juga dijadwalkan untuk mendengarkan paparan kesiapan Asian Beach Games I di Bali akhir pekan ini.

Rencananya Selasa (14/10) pagi, Presiden akan menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-63 TNI di Dermaga Ujung Surabaya, yang merupakan pangkalan Armada Timur TNI-AL.

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/10/13/18050882/presiden.perhatikan.kesejahteraan.purnawirawan

Martti, Juru Damai yang Sederhana

Oleh Budi Suwarna

Ruang kerja Martti Ahtisaari (71) di kantornya, Crisis Management Initiative atau CMI, sederhana saja. Di sana hanya ada seperangkat sofa dan meja kerja yang dipenuhi tumpukan buku dan kertas. Dari kantor yang sederhana di Helsinki, Finlandia, itu Martti bekerja untuk mendamaikan dunia. Hasilnya sungguh manis. Banyak konflik di dunia, termasuk konflik Aceh, bisa diakhirinya.

Mantan Presiden Finlandia yang pada hari Jumat (10/10) dianugerahi Nobel Perdamaian 2008 itu memang dikenal sebagai pribadi sederhana. Kompas dan TVRI sempat menyaksikan sendiri kesederhanaan Martti ketika menunggunya untuk sebuah wawancara khusus, di awal musim semi, September tahun lalu.

Pagi itu, sekitar pukul 10.00, waktu Helsinki, Martti keluar dari mobil sedannya yang dikemudikan sopir pribadi. Dia berjalan beberapa meter seorang diri sambil menenteng tas kulitnya yang tampak berat sebelum masuk ke kantornya, CMI. Sebagai seorang mantan presiden, tidak ada seorang ajudan atau sekretaris pribadi yang menyertainya.

Pemandangan ini berbeda dengan di Indonesia. Di sini, kita biasa melihat pejabat setingkat bupati pun dikawal ajudan atau sekretaris selama berkegiatan.

Kantor CMI juga sedikit banyak mencerminkan pribadi Martti. Kantor itu bertempat di sebuah gedung kuno dengan lift tua berpintu jeruji besi yang bunyinya berderit-derit jika dioperasikan. Lift itulah yang digunakan Martti untuk mencapai ruang kerjanya di lantai dua atau tiga. Di lantai itu hanya ada dua karyawan perempuan yang sedang bekerja.

Martti tidak membuat kami menunggu terlalu lama untuk wawancara. Sekitar 15 menit setelah dia masuk ke kantornya, Martti menerima kami dengan ramah. Gaya berbicara dan mimiknya datar ketika menjelaskan sesuatu, jauh dari stereotipe politisi yang seringkali berbicara dengan gaya meledak-ledak. Namun, mata Martti selalu tertuju pada lawan bicaranya.

Seperti penampilannya, pandangan-pandangan Martti tentang upaya perdamaian pun sederhana saja dan mudah dipahami semua orang. Dia berkeyakinan bahwa kemiskinan adalah sumber konflik sehingga untuk mengatasi konflik, warga dunia harus dibuat sejahtera dan terdidik.

Dia berkeyakinan semua konflik bisa diatasi. Dia juga yakin seorang mediator hanya perlu menyederhanakan masalah agar sebuah perundingan damai yang ditanganinya berjalan dengan sukses. "Jangan membuat masalah menjadi lebih rumit. Anda harus bisa menyampaikan masalah mana yang penting untuk diselesaikan," katanya.

Sesederhana itukah? "Ya," katanya. "Meski proses perundingan tetap saja akan berliku-liku. Namun, setidaknya kami telah berusaha untuk membuat masalah tidak tambah rumit."

Dia menambahkan bahwa seorang mediator juga harus pandai memilih pintu masuk untuk memulai sebuah negosiasi damai. Untuk kasus Aceh, Martti mengaku masuk dari isu otonomi khusus yang ditawarkan Pemerintah Indonesia.

"Kami kemudian meminta penjelasan apa makna otonomi itu untuk rakyat Aceh? Penjelasan itu kami sampaikan kepada pihak GAM," ujarnya.

Dengan memilih pintu masuk yang tepat, lanjut Martti, dia bisa menghemat waktu perundingan. Hasilnya memang manis. Konflik Aceh yang telah berlangsung sekitar tiga dekade itu bisa diakhiri secara damai dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Namun, dengan rendah hati Martti mengatakan, perdamaian di Aceh bukan semata karena perannya sebagai mediator, melainkan karena pihak-pihak yang bertikai memang ingin damai setelah terjadi bencana tsunami.

Selain di Aceh, Martti berhasil mengakhiri konflik di Namibia dan Kosovo. Dia juga ikut dalam upaya mengakhiri konflik di Irlandia dan Irak.

Karena perannya sebagai juru damai di berbagai lokasi konflik dunia, Martti dianugerahi Nobel Perdamaian 2008. Sebelumnya, awal bulan ini, dia juga mendapat penghargaan dari UNESCO karena telah membaktikan hidupnya untuk perdamaian.

Martti mengaku bekerja untuk proyek perdamaian dunia bersama PBB setidaknya selama 30 tahun. "Saya telah bekerja bersama lima Sekjen PBB yang berbeda-beda sejak tahun 1977."

Menjadi pengungsi

Martti lahir di Viipuri (wilayah tersebut kini bernama Vyborg dan masuk ke wilayah Rusia) pada 23 Juni 1937, tiga tahun sebelum Viipuri dianeksasi Uni Soviet. Sejak kecil, Martti telah merasakan susahnya hidup di tengah konflik dan perang.

Ketika itu Perang Dunia II merembet hingga tempat tinggalnya di Viipuri, Martti bersama ibunya, Tyyne, mengungsi ke Kuopio, wilayah timur di Finlandia. Sementara itu, ayahnya yang berprofesi sebagai pegawai negeri terlibat di garis depan pertempuran.

Martti dan ibunya kemudian ditampung sebagai pengungsi di sebuah komunitas petani selama beberapa bulan. Di Kuopio, dia menghabiskan hampir seluruh masa kecilnya.

Menurut Martti, pengalaman pahit masa kecilnya mungkin ada hubungannya dengan motivasinya yang besar untuk terlibat sebagai juru runding di wilayah konflik.

Meski demikian, Martti yang menguasai bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Swedia, dan Finlandia ini mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak bercita-cita sebagai juru runding. Semua seakan mengalir begitu saja.

Martti memulai kariernya sebagai guru sekolah dasar. Martti bisa mengajar setelah mengambil pendidikan guru di sebuah universitas di Oulu pada tahun 1959. Dia juga sempat mengajar di Pakistan pada tahun 1960-an.

Tiga tahun kemudian, dia pulang ke Finlandia. Selanjutnya, dia aktif di organisasi-organisasi yang memberikan bantuan ke negara-negara berkembang.

Tahun 1965, dia bergabung dengan Departemen Luar Negeri Finlandia. Selama berkarier sebagai diplomat, dia menghabiskan waktu selama 20 tahun di luar negeri. Dia pernah menjadi duta besar di Tanzania, Mozambik, dan Somalia.

Tahun 1994, Martti terpilih sebagai presiden pertama Finlandia yang dipilih secara langsung. Di bawah kepemimpinannya, Finlandia bergabung dengan Uni Eropa.

Martti mengakhiri jabatannya sebagai presiden pada tahun 2000. Setelah lengser, Martti kembali terjun dalam kegiatan perdamaian dunia. Tahun 2005, dia ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB untuk masalah Kosovo.

Untuk menunjang kerjanya sebagai juru damai, dia membentuk CMI, sebuah organisasi independen nonpemerintah yang bertujuan mendukung dan memelihara perdamaian di sejumlah lokasi konflik. CMI berbasis di Helsinki, Finlandia.

Di luar kariernya sebagai diplomat, kehidupan Martti tidak banyak diulas media massa. Dia hanya disebutkan menikah dengan Eeva Irmeli Hyvärinen pada tahun 1968.

Dari perkawinannya itu, Martti memiliki seorang anak laki-laki bernama Marko Ahtisaari, yang berprofesi sebagai musisi dan produser.

http://cetak.kompas.com/sosok Sabtu, 11 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Supriyadi dan Pemberontakan Blitar (Opini Rosihan Anwar)

elum lama berselang muncul di media tulisan tentang kembalinya Supriyadi, yang hilang tak tentu rimbanya setelah pemberontakan tentara PETA (Pembela Tanah Air) terhadap Jepang di Blitar pada Februari 1945.

Di sini, saya tidak akan terjun ke gelanggang polemik sejarawan, apakah orang yang mengaku diri Supriyadi itu "benar" atau "palsu". Tatkala terjadi pemberontakan Blitar, saya wartawan harian Asia Raja dan lantaran sensor Jepang pengetahuan saya sedikit sekali mengenai peristiwa tersebut.

Untung saya gemar membaca sejarah dan menemukan dalam buku Java, het laatste front (2000), karangan W. Rinzema-Admiraal, sebuah cerita mengenai pemberontakan Blitar. Penulisnya melakukan penelitian terhadap arsip rahasia Kerajaan Belanda yang telah bebas untuk disiarkan, seperti: laporan dinas intel Nefis dan keterangan Jenderal Yamamoto yang bertugas di Jawa.

Berikut dipaparkan pemberontakan Blitar. Terlebih dulu keadaan umum di Jawa awal 1945. Waktu itu rakyat sengsara dan lapar. Beras dicatu. Di Pekalongan, beras dibatasi hanya 76 gram per orang per hari. Bandingkan dengan orang Jepang yang mendapat 640 gram beras per hari. Tekstil lenyap. Rakyat pakai baju karung goni atau karet. Para lurah diwajibkan memasok laki-laki dari desanya untuk dipaksa bekerja sebagai kuli atau romusa. Jepang mengirim mereka ke tambang batu bara dan terowongan Neyamah yang tidak jauh dari Blitar. Upah romusa, Rp 5 sehari, sama dengan harga satu porsi nasi tanpa sayur dan lauk. Kesengsaraan mengakibatkan sekitar 100 romusa meninggal dunia setiap hari.

Pada zaman kolonial Belanda, Blitar dikenal sebagai tempat aktivitas orang-orang kiri yang mendukung pemberontakan PKI tahun 1926. Gembong-gembongnya dibuang ke Boven Digul. Di zaman Jepang masih ada kader kiri yang bergerak di bawah tanah. Sikap anti-Jepang di kalangan rakyat berkembang luas.

Suasana Waspada

Sehari sebelum pemberontakan Blitar, 14 Februari 1945, di sebuah restoran yang menjual gado-gado duduk tiga tamu. Di luar hujan turun tiada hentinya. Salah seorang dari mereka berpakaian seragam PETA. Tamu kedua adalah daidancho yaitu komandan PETA yang beranggota 500 orang dan biasa mengunjungi restoran itu. Semua tampak tenang serta aman. Tapi, di bawah permukaan ada suasana waspada. Rakyat marah, karena dekat terowongan Neyamah ribuan romusa menderita, sehingga jalan keluar ialah memberontak terhadap Jepang.

Supriyadi Shodancho (Letnan II) di daidan Blitar mengetahui sentimen rakyat. Tapi, dia berpendapat, pemberontakan harus terjadi serentak di Jakarta, Bandung, dan Semarang, dengan masa persiapan setengah tahun. Supriyadi dikagumi sebagai idola dan ditaati oleh kaum pemuda Blitar, karena dia mudah bergaul dengan orang-orang yang setara dan dengan pemuda-pemuda desa.

Tiba-tiba, ketiga tamu di restoran melihat dengan mata kepala sendiri, Jepang melemparkan jenazah romusa dari sebuah truk, lalu ditumpukkan di tepi jalan. Pemandangan kejam itu menimbulkan shock di kalbu ketiga anggota PETA. Kemarahan mereka mendidih cepat. Mulanya mereka mau meminta nasihat dulu dari luar dan dari pemimpin mereka di Blitar, dr Ismangil. Pada saat itu, kontak-kontak dengan Surabaya dan Semarang telah terputus.

PETA tahu tentang tindakan Jepang memperkukuh garis pertahanannya yang ketiga untuk menangkal kemungkinan kelak serangan tentara sekutu dengan mendirikan depot dan secara rahasia mengirimkan barang-barang dan perlengkapan ke Boyolali.

Di kalangan pemimpin- pemimpin PETA yang beroposisi terhadap Jepang, timbul pertanyaan, apakah gerangan tujuan akhir dari transpor-transpor Jepang ke daerah pantai? Mereka menyadari bahwa didahului dengan komunikasi antara sesama adalah sangat diperlukan aksi perlawanan.

Dalam situasi demikian, Supriyadi dan teman-temannya yang diinspirasikan oleh sentimen kuat marxistis dan antikolonial, tidaklah bisa bersikap menahan diri terus-menerus. Mereka sadar bahwa Jepang di Pulau Jawa berada di bawah tekanan keras akibat jatuhnya Luzon, Filipina, ke tangan tentara Sekutu. Maka, mereka mau memanfaatkan situasi itu.

Pada 25 Februari 1945 sore jalan-jalan raya di Kota Blitar tiba-tiba penuh dengan militer. Tiada seorang pun tahu, apakah ini suatu patroli ekstra atau tidak. Tahu-tahu terdengar bunyi rentetan senapan mesin dari arah asrama PETA.

Suasana mencekam. Di mana-mana orang siaga. Ternyata seorang Jepang dibunuh di Hotel Sakura. Tapi, para anggota PETA tetap meneriakkan "merdeka, merdeka" dan bertanya "Saudara mau ikut jalan mana, Jepang atau PETA?"

Pemberontakan Blitar merupakan sebuah tanda peringatan. Jepang pun melakukan penyelidikan. Restoran gado-gado diawasi. Secara incognito empat orang mengunjungi Blitar, di antara mereka adalah Mr Mohamad Yamin. Tidak jelas siapa yang mengirimkan mereka, Jawa Hokokai atau Gunseikanbu?

Anggota-anggota PETA dengan Supriyadi, karyawan di restoran dan ayah Supriyadi, ditahan dan disiksa oleh kempetai. Begitu antara lain yang dipaparkan dalam buku Java, het laatste front.--Penulis adalah wartawan senior

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/09/24/index.html

"Nasionalnya" Pendidikan Kita (Opini Agus Suwignyo)

Tulisan mantan Mendikbud Daoed Joesoef tentang pentingnya perumusan kembali "konsep idiil yang mendasari" sistem pendidikan kita (Kompas, 3/9/2008), disambut takzim fisikawan-etikawan Liek Wilardjo dengan menyebutnya "wejangan Resi Seta yang turun dari pertapaan Pareanom" (Kompas, 11/9/2008).

Pak Daoed menegaskan, "Dengan predikat nasional, fungsi pendidikan jelas berdimensi nasional (kepentingan negara-bangsa) selain individual (hak warga negara perseorangan)." Pak Liek menyahut, "Sudah saatnya kita mempunyai konsep pendidikan nasional yang jelas".

"Percakapan" dua begawan itu layak dikembangkan karena menyegarkan pemikiran ke arah pembaruan konstruksi nasional pendidikan Indonesia.

Setidaknya selama sepuluh tahun terakhir, kita terjebak hiruk-pikuk—meminjam istilah pedagog senior Mochtar Buchori—aneka persoalan "hilir" dan mengabaikan aneka pemikiran dasar yang memberi arah kebijakan dan praktik pendidikan nasional.

Ambil contoh, perkara ujian nasional, buku pelajaran, dan sertifikasi guru dikaji dalam bingkai kritik ketidaksigapan pemerintah merespons permasalahan terkini. Namun, kajian sering terisolasi dari konteks makro arah pendidikan. Sejauh mana silang pendapat tentang perkara itu mencerminkan relevansi dan makna "kenasionalan" sistem pendidikan kita masih relatif kabur.

Akibatnya, upaya menyelesaikan persoalan-lapangan praktik pendidikan tidak menyentuh akar masalah. Perkara UN, misalnya, justru kian rumit (dan ruwet) akibat terlepasnya substansi kontroversi dari tolok ukur "kenasionalan" sistem pendidikan. Di sisi lain, proses pendidikan (kian) dikeluhkan menciptakan beban sosial—alih-alih kekuatan transformatif masyarakat.

Trisila imperatif

Hal amat krusial yang seharusnya dijiwai—tetapi nyata-nyata telah diabaikan—dalam perumusan kebijakan dan praktik pendidikan kita adalah prinsip-prinsip yang mendasari dan memberi karakter "nasional"-nya sistem pendidikan. Secara historis, prinsip-prinsip itu mencakup pemerataan, integrasi, dan kemandirian.

Sejak SD kita tahu, gagasan pemerataan sebagai prinsip pendidikan Indonesia merupakan reaksi langsung terhadap sistem pendidikan kolonial yang segregatif dan diskriminatif.

Tokoh-tokoh, seperti Dwidjo Sewojo, RA Kartini, KH Dewantara, KH Ahmad Dahlan, Moh Sjafei, Moh Yamin, dan Moh Hatta, berjuang demi sistem pendidikan nasional yang merengkuh warga negara tanpa pembedaan kelas. Proklamasi Kemerdekaan melahirkan kesamaan hak warga atas pendidikan melalui jaminan konstitusi.

Meskipun demikian, dalam konteks kemerdekaan, pemerataan pendidikan bukan semata-mata perkara hak warga yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara.

Khusus untuk konteks Indonesia, pemerataan bersifat imperatif demi terbentuknya sikap individu-individu sebagai kesatuan warga dalam wadah negara.

Dengan makna itu, pemerataan pendidikan merupakan medium terwujudnya integrasi keindonesiaan.

Artinya, ketika prinsip pemerataan pendidikan diabaikan, yang terjadi bukan hanya pelanggaran hak warga, tetapi juga ancaman terhadap integrasi kebangsaan kita.

Karena itu, evaluasi atas berbagai kebijakan strategis, seperti UN, tidak cukup ditempatkan dalam bingkai isu-isu implementasi kebijakan, misalnya menyangkut keadilan sosial dan tanggung jawab pemerintah. Evaluasi harus menyentuh peran dan kepentingan negara dalam berbagai kebijakan strategis pendidikan.

Kemandirian

Selain pemerataan dan integrasi, fondasi filsafati penting dari "nasionalnya" sistem pendidikan kita adalah kemandirian. Penekanan pada kemandirian amat jelas dalam pemikiran tokoh-tokoh pendidikan yang telah disebut.

Demi prinsip kemandirian, misalnya, KH Dewantara menolak bantuan keuangan pemerintah bagi Perguruan Taman Siswa. Begitu pun KH Ahmad Dahlan dan Moh Sjafei bersikap selektif terhadap tawaran bantuan kolonial.

Dalam konteks berbeda pada periode kontemporer, YB Mangunwijaya pernah mengharuskan anak-anak jalanan membayar (meski hanya Rp 25) jika meminjam buku perpustakaan Kali Code karena konsep gratisan dianggapnya menghambat kemandirian dan sense of belonging anak-anak itu.

Contoh-contoh itu menegaskan, kemandirian merupakan elemen krusial harga diri (dignity). Implikasi politisnya, selain mengemban misi memerdekakan cara berpikir dan jiwa anak-anak bangsa (misi mikro), penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah juga harus memancing seluas mungkin partisipasi masyarakat (misi makro).

Secara khusus dalam konteks anggaran, skema alokasi dana pendidikan pada APBN 2009 harus jitu dan akomodatif agar merangsang investasi lebih besar pemerintah daerah dan pihak-pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hanya dengan kesadaran bahwa pendidikan sebagai hak warga bukanlah sesuatu yang terberi dan taken for granted, tetapi harus diusahakan bersama, kita terbebas dari kekangan paradigma filantropi yang diusung para penggagas Politik Etis 100 tahun lalu.

Agus Suwignyo Pedagog FIB UGM; Sedang Meneliti Sejarah Pendidikan Guru

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/24/00220479/nasionalnya.pendidikan.kita

Memupuk Nasionalisme Anak Bangsa (Resensi Buku)

Judul Buku: Kesadaran Nasional, dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan (Jilid I dan II)
Penulis: Prof Dr Slamet Muljana
Penerbit: LKiS, Jogjakarta
Cetakan: I, Mei 2008
Tebal: Jilid I 357 Halaman, Jilid II 285 Halaman

Lewat sudah gempita peringatan satu abad kebangkitan nasional dan kini diganti peringatan hari kemerdekaan ke-63 RI. Keduanya seolah tak terkait, padahal sejarah membuktikan bahwa kebangkitan nasional merupakan bibit kemerdekaan. Bibit tersebut tampak ketika Bung Karno dan Bung Hatta beserta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) lainnya begadang menyusun dan mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan, di mana mereka mengacu pada Budi Utomo (20 Mei 1908) dan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) guna menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini memiliki martabat dan harkat untuk merdeka. Hasilnya, Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan merdeka pun diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Naskah proklamasi kemerdekaan itu berisi dua kalimat saja. Kalimat pertama merupakan buah pemikiran Bung Hatta: ''Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.'' Kalimat itu dimaksudkan sebagai deklarasi, pernyataan tegas, dan maknanya tunggal. Kalimat itu bertalian erat dengan kalimat pertama naskah mukadimah konstitusi yang sudah dirancang dua bulan sebelumnya: ''Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan, oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.''

Kalimat kedua, ''Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,'' dirumuskan sendiri oleh Bung Karno.

Mengacu pada paparan di atas, di tengah krisis yang kita hadapi, masih relevankah kita memperingati proklamasi kemerdekaan? Pertanyaan ini sengaja diajukan (tanpa sebuah jawaban) agar kita lebih serius merefleksikan bahwa, bisakah kita merasakan makna kemerdekaan tanpa sebuah peringatan. Di sini kita bisa menyimak pernyataan Slamet Muljana, penulis buku dua jilid ini, yang berbicara tentang fungsi pengawetan peristiwa bersejarah, bahwa makna diperingatinya sebuah peristiwa menunjukkan kita masih tetap sama seperti dulu dan akan tetap seperti itu pada masa mendatang (hlm. 27).

Dari pernyataan Muljana tersebut, menjadi jelas bahwa tidak ada yang salah dalam peringatan dengan segala seremoni dan ritualnya. Sebagai elemen budaya, seremoni dan ritual dibutuhkan untuk mendukung sisi emosional dari sebuah peristiwa. Dampak yang diharapkan dari peringatan itu adalah lahirnya sikap optimistis guna memupuk nasionalisme anak bangsa.

Oleh karena itu, kehadiran buku dua jilid ini menemukan momentumnya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-63. Kedua buku yang masing-masingnya terbagi dalam 10 bab ini merekam dan memaparkan secara sistematis sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia, sejak masa awal kebangkitan nasional yang berkilau membutakan hingga perbedaan pendapat di sekitar proklamasi kemerdekaan, sekaligus memperterang pengertian nasionalisme yang redup oleh informasi yang sebelumnya kurang memadai.

Suatu rekaman sejarah dipandang perlu tidak hanya dalam rangka mengetahui tentang masa lalu, tapi juga usaha dalam memberikan perspektif dan ingatan kolektif bangsa tentang apa dan bagaimana seharusnya nasionalisme itu diberi konteks kekinian. Bagi Indonesia yang saat ini sedang berada dalam efek domino krisis multidimensi, barangkali pemahaman dan penggalian terhadap sejarah bangsa menemukan titik momentumnya untuk tidak sekadar dihargai sebagai medium refleksi semata, tapi juga disadari sebagai semangat perjuangan kebangsaan yang akan terus berlanjut hingga kapan pun.

Di sinilah arti penting memaknai nasionalisme dalam konteks sejarah. Dengan kata lain, nasionalisme tidak hanya diartikan sebagai antitesis dari kolonialisme, tapi juga konseptualisasi dari kesadaran nasional yang butuh pemaknaan secara terus-menerus. Jadi, menurut Muljana, memahami nasionalisme terletak pada aspek bagaimana sejarah menjadi media pembelajaran terhadap generasi bangsa dalam menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan demi tujuan dan cita-cita bangsa (hlm. 81).

Hal ini sejalan dengan beberapa teoretisi lain yang berpendapat bahwa bangsa pada mulanya bukanlah suatu pengertian politis. Sebab, bangsa dapat terbentuk berdasarkan kesamaan nasib sebagaimana dikatakan Otto Bauer, atau kesamaan imajinasi sebagaimana dikatakan Ben Anderson. Misalnya, orang dapat hidup sebagai bangsa karena kesamaan bahasa, daerah, asal-usul, atau kesamaan mitos yang mereka hayati bersama. Munculnya nasionalisme mengubah bangsa (nation) sebagai satuan yang prapolitis menjadi suatu unit politik. Dalam nasionalisme dihidupkan kesadaran sekelompok orang untuk menentukan nasibnya sendiri berdasarkan kehendak politik yang sadar.

Untuk memakai model Yunani Antik, dapat dikatakan bahwa bangsa yang tadinya masih merupakan suatu oikos semata, yaitu suatu rumah tangga yang menempati ruang privat, oleh nasionalisme diubah menjadi polis, yaitu suatu ruang publik, dan bahkan ruang politik. Bangsa dalam pengertian politik inilah yang kemudian digalakkan sosialisasinya oleh para pemikir dan pejuang kemerdekaan kita. Bung Karno, misalnya, dengan amat mahir menjadikan nasionalisme sebagai sarana untuk nation-building. Segala perbedaan menyangkut kebudayaan, etnisitas, kesukuan, agama dan daerah, menjadi sekunder dan tampaknya harus dikorbankan untuk apa yang dinamakan Bung Karno, ''penyatupaduan semua kekuatan dan tenaga revolusioner.''

Dalam retorika seperti itu, kemerdekaan, bangsa, nasionalisme, dan persatuan seakan-akan menjadi sinonim dalam maknanya. Karena itu, kehadiran dua buku ini selayaknya ditempatkan pada konteks pemupukan nasionalisme.(*)

*) Tasyriq Hifzillah Peminat sejarah asal Probolinggo, bergiat di Lembaga Studi Pembebasan (LSP)
Jawa Pos [ Minggu, 17 Agustus 2008 ]

63 Tahun Merdeka, Sekolah Masih Susah

Muryati Djafar, Srikandi Batalyon Damarwulan

Pemuda patriot giat berjuang, maju berjuang menentang penjajah Wanita satria ta'mau di belakang, menyusun barisan Srikandi Jaya.

ebait puisi itu masih membekas di hati Muryati Djafar (87), wanita veteran pejuang kemerdekaan. Puisi yang diciptakan oleh Kapten Rivai, Komandan Batalyon C di Gunung Kawi, Jawa Timur (Jatim), itu dimaksudkan sebagai pengobar semangat para srikandi, di saat perjuangan masih bergolak. Puisi itu tinggal kenangan.

Mantan srikandi dari Kesatuan Damarwulan, kelahiran Kediri 26 Oktober 1921 tersebut, kini menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda, sambil sesekali melafalkan zikir, pertanda syukur kepada Tuhan yang masih memberinya usia panjang untuk menikmati 63 tahun Kemerdekaan RI tahun ini.

"Dahulu, kemerdekaan kami perjuangkan dengan bersatu padu, mengorbankan nyawa dan harta benda yang tak terbilang nilainya. Sekarang, kemerdekaan ini dinikmati dengan terpecah belah dan kurang rasa peduli terhadap rakyat miskin," ujarnya saat ditemui di rumah tua peninggalan mendiang suaminya Mayor Djafar, di Lorong 299 Jalan Rajawali, Makassar, Jumat (15/8).

Jejak perjuangan Muryati sendiri terekam dalam buku Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam Kancah Revolusi 1945, suntingan Irna HN Hadi Soewito. Namun, meskipun dengan napas tersengal-sengal, Muryati masih bersemangat mengisahkan kembali masa-masa perjuangannya di Jawa Timur, hingga kini mengarungi usia senja di tanah rantau, di Makassar, bersama putra-putrinya.

Sejak berstatus siswa Taman Madya (setingkat SMP) Perguruan Taman Siswa di Sumber Pucung, dia memulai perjuangan lewat gerakan bawah tanah, membantu para pejuang di garis depan. Pengorbanan terbesar dialami, tatkala harus kehilangan suaminya, Sutopo, yang diculik pasukan Jepang.

Tahun 1944, sulung dari 11 bersaudara dari keluarga Raden Sukarpin Reksowinoto ini bergabung sebagai pengurus Badan Pembantu Per- juangan. Dengan pangkat sersan mayor, dia bertugas menjadi penghubung dengan prajurit Pembela Tanah Air (PETA) di Blambangan, Banyuwangi, Jatim. Di kancah perjuangan itu, Muryati kembali menemukan tambatan hati, Lettu M Djafar, putra Makassar yang aktif mengikuti perang gerilya di Jatim. Keduanya lantas menikah.

Keadaan darurat perang atau Staat van Oorlog en Beleg (SOB) diumumkan akhir Desember 1946 di Sulsel. Muryati pun harus rela berpisah dengan sang suami, yang ditugaskan ke Sulawesi pada Januari 1947.

Semangat Muryati tak kendur. Ia bahkan aktif di Kesatuan Damarwulan pimpinan Letnan Blegoh Sumarto hingga 1948, dan selanjutnya menjadi staf penerangan batalyon di Madiun yang dipimpin Atmosayono. Ketika meletus pemberontakan Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso di Madiun, Muryati ditugasi menyadarkan rakyat.
Selepas itu, batalyon kembali ke Blambangan, melintasi hutan selama berminggu-minggu tanpa bekal. Saat memasuki daerah Blambangan, Muryati tak menyangka seorang polisi dan petugas pemerintah setempat mengenali wajahnya sebagai pejuang. Dia pun ditangkap di Genteng, dan mendekam di penjara selama dua tahun. "Saya empat kali ditangkap Belanda. Dan yang paling menderita ketika ditahan dua tahun dan mendapat penyiksaan," ungkapnya.

Bebas dari penjara, Muryati kembali ke Malang, bergabung dengan Batalyon C Brigade XVI pimpinan Kapten Rivai, yang bermarkas di Gunung Kawi. Di situ, dia menjadi penghubung dari Malang ke Wonogiri. "Tugas saya yang paling berat adalah menyelamatkan dokumen penting dan stempel perjuangan yang digunakan dalam gerakan di Malang," imbuhnya.

Saat peralihan dari Pemerintahan Hindia Belanda ke Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Batalyon C diistirahatkan di Gombong, Jateng. Muryati akhirnya bertemu kembali dengan suaminya, selanjutnya pindah ke Sulsel. Tahun 1951, dia mengakhiri karier militer dan diberhentikan dengan hormat serta diberi surat penghargaan.

Prihatin Pendidikan

Didampingi putranya, Arief Bahagiawan, dan putri bungsunya Hetty Murfarida, peraih Bintang Gerilya dan Veteran Golongan A ini mengaku gelisah melihat keadaan bangsa. Sudah 63 tahun merdeka, ternyata masih banyak anak yang susah bersekolah, karena biaya yang mahal.

"Republik ini semakin tua, tetapi kalian (maksudnya rakyat Indonesia) masih saja selalu bertolak belakang pemikiran dan saling menghujat. Mengapa kalian tidak bisa menghentikan silang sengketa dan bersatu memakmurkan negara dan bangsa ini," tandasnya.

Di balik jasa perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Muryati mengaku pantang berharap iba atau perlakuan khusus dari pemerintah. Dia mengaku sudah cukup dengan jaminan pensiun veteran. "Saya hanya meminta kepada semua petinggi di negeri ini agar mereka lebih peduli pada nasib anak-anak bangsa. Sekolahkan mereka dengan baik, agar bangsa ini lebih cerdas dan makmur," pesan ibu sembilan anak, serta nenek dari 42 cucu dan 26 cicit itu. [SP/M Kiblat Said]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/08/16/Utama/ut04.htm

Kearifan Lokal - Delapan Watak Pemimpin Jawa

masyarakat. / Kompas Images

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Indra Tranggono

Setiap komunitas memiliki seperangkat pengertian dan perilaku, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman komunitas tersebut. Semacam kekuatan atau kemampuan komunitas itu untuk menyelesaikan secara baik dan benar berbagai persoalan serta kesulitan yang dihadapi.

Dalam proses waktu, rangkaian perilaku dan pengertian itu mengkristal dan menjadi sekumpulan nilai atau ajaran moral, yang kemudian secara umum dikenal sebagai local wisdom alias kearifan lokal. Dan secara praktis, kearifan lokal dapat dilihat dalam dua dimensi. Pertama adalah pengetahuan dan kedua adalah praktiknya berupa pola-pola interaksi dan perilaku atau tindakan.

Jawa adalah salah satu etnik yang juga memiliki kearifan lokal. Juga dalam soal kepemimpinan. Bahkan soal ini mendapat perhatian yang cukup serius. Karena, antara lain, ia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ideal yang berorientasi kepada dunia supranatural. Katakanlah semacam dewa, Tuhan, dan lainnya.

Hal itu, antara lain, tercermin dalam pandangan orang Jawa terhadap pemimpin, raja misalnya, yang dianggap sebagai "wakil/titisan" dewa atau Tuhan di muka bumi. Tugas mulia seorang pemimpin ini terutama menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Di mana salah satu pilar utama hidup harmonis itu adalah keadilan.

Oleh karenanya, pemimpin yang baik adalah dia yang mampu menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam praksis kehidupan. Orang-orang yang dipimpin harus mendapatkan rasa adil dan kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam konteks ramainya kontes pemilihan pemimpin, tingkat lokal dan nasional belakangan ini, mungkin baik menakar bagaimana kearifan lokal Jawa menawarkan standar kepemimpinan idealnya.

Astabratha

Sebagai etnik terbesar, Jawa memiliki konsep tersendiri tentang bagaimana kepemimpinan yang seharusnya. Konsep yang disebut Astabratha itu menilai pemimpin antara lain harus memiliki sifat ambek adil paramarta atau watak adil merata tanpa pilih kasih (Ki Kasidi Hadiprayitno, 2004). Secara rinci konsep ini terurai dalam delapan (asta) watak: bumi, api, air, angin, angkasa, matahari, bulan, dan bintang atau dalam bahasa Jawa disebut bumi, geni, banyu, angin, langit, surya, candra, dan kartika.

Pertama, watak bumi yang harus dimiliki seorang pemimpin mendorong dirinya untuk selalu memberi kepada sesama. Ini berdasarkan analog bahwa bumi merupakan tempat untuk tumbuh berbagai tumbuhan yang berbuah dan berguna bagi umat manusia.

Kedua, geni atau api. Pemimpin harus memiliki sifat api. Api adalah energi, bukan materi. Api sanggup membakar materi apa saja menjadi musnah. Namun, api juga bisa mematangkan apa saja. Api dalam konteks ini bukan dalam pengertian yang destruktif, melainkan konstruktif.

Semangat api yang konstruktif yang harus dimiliki pemimpin, antara lain, adalah kesanggupan atau keberanian untuk membakar atau melenyapkan hal-hal yang menghambat dinamika kehidupan, misalnya sifat angkara murka, rakus, keji, korup, merusak dan lainnya.

Ketiga, air/banyu, adalah watak yang menggambarkan pemimpin harus selalu mengalir dinamis dan memiliki watak rendah hati, andhap asor dan santun. Tidak sombong. Tidak arogan. Sifat mengalir juga bisa diartikan bahwa pemimpin harus mampu mendistribusikan kekuasaannya agar tidak menumpuk/menggumpal yang merangsang untuk korupsi. Selain itu, seperti air yang selalu menunjukkan permukaan yang rata, pemimpin harus adil dalam menjalankan kebijakan terkait hajat hidup orang banyak.

Berdemokrasi

Keempat, watak angin atau udara, watak yang memberikan hak hidup kepada masyarakat. Hak hidup, antara lain, meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (sandang, pangan, papan, dan kesehatan), mengembangkan diri, mendapatkan sumber kehidupan (pekerjaan), berpendapat dan berserikat (demokrasi), dan mengembangkan kebudayaan.

Surya atau matahari adalah watak kelima di mana pemimpin harus mampu menjadi penerang kehidupan sekaligus menjadi pemberi energi kehidupan masyarakat.

Keenam, watak bulan/candra. Sebagaimana bulan yang memiliki kelembutan menenteramkan, pemimpin yang bijak selalu memberikan rasa tenteram dan menjadi sinar dalam kegelapan. Ia harus mampu memimpin dengan berbagai kearifan sekaligus visioner (memiliki pandangan jauh ke depan); bukan memimpin dengan gaya seorang tiran (otoriter) dan berpikiran dangkal.

Lalu watak ketujuh dalam kearifan Jawa adalah bintang/kartika. Sebagaimana bintang menjadi panduan para musafir dan nelayan, pemimpin harus mampu menjadi orientasi (panutan) sekaligus mampu menyelami perasaan masyarakat.

Dan akhirnya, Jawa menuntut seorang pemimpin mesti memiliki watak langit atau angkasa. Dengan watak ini, pemimpin pun harus memiliki keluasan hati, perasaan, dan pikiran dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan negara. Tidak sempit pandangan, emosional, temperamental, gegabah, melainkan harus jembar hati-pikiran, sabar dan bening dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukankah inti atau substansi pemimpin adalah pelayan? Pemimpin yang berwatak juragan adalah penguasa yang serba minta dilayani dan selalu menguasai pihak yang dipimpin.

Indra Tranggono Pemerhati Kebudayaan dan Cerpenis, Tinggal di Yogyakarta

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00303614/delapan.watak.pemimpin.jawa

Menelusuri Jejak Boedi Oetomo di Museum Kebangkitan Nasional

KOMPAS

Tampak depan Museum Kebangkitan Nasional

Kompas, Kamis, 17 Juli 2008 | 10:37 WIB

KAMPUS STOVIA, Batavia, menjelang Mei 1908. Sejumlah mahasiswa kasak-kusuk hendak membentuk organisasi pergerakan. Mereka prihatin dengan nasib bangsa yang sudah 300 tahun lebih dijajah Belanda. Namun mereka berada di STOVIA (School Tot Opleiding Van Indlandsche Arsten/Sekolah Kedokteran Bumi Putera), sekolah bikinan Belanda dengan staf dosen semuanya Belanda pula. Gerak-gerik mereka pasti diawasi namun niat mereka sudah bulat.

Ide pembentukan organisasi itu telah digodok sekitar setahun, setelah tahun 1907 sejumlah mahasiswa STOVIA, di antaranya R Soetoemo, bertemu dengan Wahidin Soediro Hoesodo, seorang dokter lulusan Sekolah Dokter Jawa (dulu kampusnya terletak dekat Rumah Sakit Militer Weltervreden yang sekarang menjadi RSPAD Gatot Subroto). Wahidin datang ke STOVIA untuk mempropagandakan studifonds (pengumpulan dana bantuan pendidikan dari para priayi Jawa).

Pertemuan dengan Wahidin itu memicu semangat sejumlah mahasiswa untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya. Maka, pada 20 Mei 1908 lahirlah organisasi Boedi Uetomo di kampus STOVIA dengan Ketua R Soetoemo, Wakil Ketua M Soelaiman, Sekretaris I Soewarno, Sekretaris II M Goenawan Mangoenkoesoemo, dan Bendahara R Angka.

Munculnya organisasi mahasiswa (pelajar) di sekolah bentukan Belanda itu membuat para dosen gerah. Mereka ingin R Soetoemo dan teman-temannya segera dikeluarkan dari STOVIA. Namun Direktur STOVIA, Dr HF Roll, tidak sepaham dengan mayoritas dosen. Rapat dosen pun digelar dan berlangsung alot karena Roll tetap membela R Soetoemo dan kawannya.

"Apakah di antara tuan-tuan yang hadir di sini tidak ada yang lebih merah (nekad/berani. Red) dari Soetoemo waktu tuan-tuan berumur 18 tahun?" kata Roll dalam rapat itu.

Kalimat pembelaan Roll tampaknya ampuh. Para dosen akhirnya sepakat untuk membiarkan Soetoemo dan rekan-rekannya belajar di STOVIA. Boedi Oetoemo pun dibiarkan berkembang, malah diberi kesempatan untuk mempersiakan konggres pertamanya pada 3-5 Oktober 1908 yang dilangsungkan di Yogyakarta.

Kalimat Roll di atas serta peragaan sidang dosen STOVIA mengenai keberadaan Boedi Oetomo kini menjadi salah satu koleksi Museum Kebangkitan Nasional di Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 26, Jakarta Pusat. Museum yang pintu utamanya bergaya neo-klasik itu dulunya merupakan kampus STOVIA, tempat para pendiri Boedi Oetomo belajar.

Kampus berkonsep boarding school itu dibangun mulai tahun 1889 sampai 1901 di atas lahan seluas 15.742 meter. Gedung itu mulai digunakan sebagai kampus STOVIA dari tahun 1902 sampai 1925. Para mahasiswanya diharuskan tinggal di asrama sampai selesai sekolah. Maka, selain ruang kelas dan laboratorium, di dalamnya ada asrama, tempat olah raga, kantin, dapur, dan aula.

STOVIA merupakan perkembangan dari Sekolah Dokter Jawa. HF Roll, saat menjabat sebagai direktur Sekolah Dokter Jawa, mengusulkan ke pemerintah Belanda agar menyelengggarakan pendidikan kedokteran yang dapat disetarakan dengan pendidikan kedokteran yang ada di Eropa (Belanda). Dari usalan Roll itu munculah STOVIA.

Sementara Sekolah Dokter Jawa bermula ketika sekitar tahun 1850 di daerah Banyumas, Jawa Tengah, terjadi wabah penyakit. Karena jumlah tenaga medis terbatas, pemerintah Belanda merasa kewalahan. Berdasarkan kondisi itu, Belanda bermaksud mendirikan sebuah tempat untuk mendidik para pemuda yang cakap sebagai vaksinator (juru suntik).

Beda dengan Sekolah Dokter Jawa yang hanya menerima siswa dari Jawa, STOVIA menerima siswa dari berbagai daerah di Nusantara. Lama pendidikan tiga tahun, kemudian belajar kedokteran sembilan hingga 10 tahun. Para pelajar yang diterima masuk Stovia adalah lulusan Europeesche Legere School (ELS) atau sederajat.

STOVIA berkembang pesat sampai kemudian terasa tidak memadai lagi sebagai tempat pendidikan calon dokter. Maka, mulai tahun 1920 secara bertahap pendidikan STOVIA di daerah Kwini, Senen, dipindahkan ke Salemba (sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI yang kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya UI). Setelah kegiatan pendidikan STOVIA akhirnya semua terpusat di Salemba, kampus STOVIA yang lama sejak tahun 1926 digunakan untuk tempat pendidikan MULO dan AMS (sekarang setingkat SMP dan SMU) serta untuk Sekolah Asisten Apoteker.

Pada masa pendudukan Jepang, 1942-1954, gedung itu dipakai untuk menampung tentara Belanda yang menjadi tawanan perang Jepang. Setelah Indonesia merdeka, mulai tahun 1945 - 1973, gedung itu dihuni bekas keluarga tentara Belanda dan orang-orang Ambon.

Karena nilai sejarah yang dimiliki gedung itu, yaitu berkaitan dengan kelahiran Boedi Oetoemo pada 20 Mei 1908 yang sejak tahun 1948 ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional maka pada tahun 1973 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memugar gedung tersebut dan pada 20 Mei 1974 meresmikannya sebagai Gedung Kebangkitan Nasional. Para penghuninya dipindahkan.

Selanjutnya, komplek gedung berbentuk segi empat tersebut dijadikan empat buah museum yaitu Museum Budi Utomo, Museum Wanita, Museum Pers dan Museum Kesehatan sampai akhirnya pada 7 Februari 1984 menjadi Museum Kebangkitan Nasional.

Total koleksi museum itu saat ini sebanyak 2.042 buah berupa bangunan, mebel, jam dinding, gantungan lonceng, perlengkapan kesehatan, pakaian, senjata, foto, lukisan, patung, diorama, peta/maket/sketsa, dan miniatur. Koleksi-koleksi yang semuanya berkaitan dengan benda-benda bersejarah pergerakan nasional sampai dengan Indonesia merdeka itu dipajang di sejumlah ruang pamer, antara lain di ruang awal pergerakan, ruang kesadaran nasional, dan ruan pergerakan, dan ruang memorial Boedi Oetomo.

Kondisi museum itu terbilang cukup terpelihara. Komposisi bangunan masih seperti ketika pertama kali STOVIA mulai beroperasi.

Sayang, museum yang sekarang dikelola Departemen Pariwisara dan Kebubayaan sepi pengujung. Setahun rata-rata hanya ada 15 ribu pengunjung. "Umumnya pelajar yang datang berombongan," Kata Kasie Koleksi dan Bimbingan Edukasi museum itu, Isnudi, Rabu (16/7).

Padahal harga tiket masuknya murah, hanya Rp 750 untuk dewasa dan Rp 250 untuk anak-anak. Selain menikmati koleksi, halaman tengah museum yang lumayan lapang serta dipenuhi pohon peneduh pun bisa buat duduk santai atau sekadar relaksasi. Museum memang belum menjadi tujuan wisata yang diminati di negeri ini.

Tahun ini, tepat 100 tahun berdirinya Boedi Oetomo yang kemudian dijadikan tonggak kebangkitan nasional, kebangkitan Indonesia sebagai nation. Semoga saja semangat nasionalisme yang dikobarkan para pendiri Boedi Oetomo terus berdampak hingga kini demi Indonesia yang lebih maju. Nasionalisme sesungguhnya tidak kenal kata selesai atau tuntas, nasionalisme selalu berproses atau 'menjadi'.

_________________________
Museum Kebangkitan Nasional
Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta Pusat
Telepon    : +62-21 3483 0033, +62-21 384 7975
Faximile        : +62-21 384 7975
Email            : muskitnas@museumkebangkitannasional.go.id, muskitnas@centrin.net.id

Jadwal Kunjung

Selasa - Kamis : 08.30 - 15.00 WIB, Jum'at : 08.00 - 11.30 WIB Sabtu - Minggu : 08.00 - 14.00 WIB, Senin/Hari Libur : Tutup

Harga Karcis Masuk
a. Dewasa : Rp 750
b. Anak-anak : Rp 250
c. Rombongan Dewasa : Rp 250 Anak-anak : Rp 100

Indonesia Dinilai Salah Pilih Sistem Demokrasi

Jakarta, Kompas - Penetapan sistem demokrasi mayoritas dalam pemilu dan penerapan sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahan, sesuai dengan Perubahan UUD 1945, dinilai mengabaikan realitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi mayoritas hanya cocok dilaksanakan dalam masyarakat yang homogen. Sistem presidensial hanya efektif dilaksanakan dalam sistem politik dwipartai.

Hal itu dikatakan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sofian Effendi dalam seminar Kebangsaan Indonesia untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (25/6). Pembicara lain adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Tyasno Sudarto.

Menurut Sofian, Indonesia dibangun berdasarkan pengelompokan agama, etnis, daerah, dan kelas sosial yang sangat majemuk. Kondisi ini menimbulkan mudah pecahnya ikatan bangunan sebagai negara bangsa.

Setiap kelompok memiliki aspirasi dan tuntutan yang berbeda sehingga penyalurannya tak bisa menggunakan sistem demokrasi mayoritas. Sistem demokrasi permusyawaratan-perwakilan, seperti yang tercantum dalam naskah asli UUD 1945, dianggap para pendiri bangsa mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok-kelompok yang ada.

Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang tumbuh sebagai sikap asli bangsa adalah landasan untuk membangun model sistem pemerintahan yang stabil. Akan tetapi, elite justru menerapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai yang sebenarnya tidak berkesesuaian.

Kwik Kian Gie menambahkan, arah Indonesia menjadi bangsa gagal semakin jelas. (mzw)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/26/0054093/indonesia.dinilai.salah.pilih.sistem.demokrasi

Saat Melawan Bangsa Sendiri (Opini)

Nasionalisme Indonesia adalah keinginan untuk terlibat dalam pembebasan orang-orang kecil di Indonesia dari eksplorasi kaum kaya-kuasa dalam segala bentuk oleh siapa pun, termasuk oleh oknum/lapisan bangsa Indonesia sendiri (JB Mangunwijaya, 1996).

Setiap generasi mempunyai tantangan berbeda, karena itu diperlukan cara berbeda untuk mengatasinya. Pada tahun 1908 dan tahun 1928, semangat untuk menjadi bangsa dan bersatu melatarbelakangi munculnya kesadaran berbangsa. Hal itu kemudian ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu, yakni Indonesia.

Demikian pula semangat berdikari tahun 1945, memusuhi kolonial dan kolonialisme untuk memerdekakan bangsa. Jika tahun 1908, 1928, dan 1945 melahirkan kesadaran berbangsa yang bersatu dan merdeka, secara jujur harus diakui, reformasi 1998 yang heroik ternyata hanya menghasilkan pergantian penguasa. Substansi reformasi yang begitu mulia gagal diwujudkan.

Kini, spirit kebangsaan diperlukan untuk menghadapi tantangan generasi, yakni melawan diri sendiri. Spirit untuk tetap bersatu sebagai bangsa mandiri pada era perubahan yang begitu cepat harus tetap terjaga guna mewujudkan dan menumbuhkan kembali sisa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kini tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah situasi ekonomi global yang begitu kuat memengaruhi perilaku kehidupan, gaya hidup, konsumtif, hedonisme, kapitalisme, egoisme, dan situasi dalam keterpurukan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan kecemasan menghadapi ketidakpastian masa depan.

Bangsa dalam paradokisme

Kini bangsa ini ada dalam situasi paradoks. Pemerintah sebagai sosok yang seharusnya memikirkan dan menyejahterakan rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta mencerdaskan rakyat justru sibuk membuat kebijakan yang memiskinkan, menjadikan pekerja menganggur, melakukan pembodohan, dan memikirkan diri sendiri.

Suami menganiaya istri dan ibu membunuh anak adalah paradoks paling tragis sekaligus ironis dalam komunitas bernama keluarga. Kisah inilah yang kerap ditemukan di negeri yang katanya mengedepankan nilai-nilai keluarga yang saling menghormati.

Ekonomi dikabarkan terpuruk. Kemiskinan diberitakan bertambah. Namun, setiap hari ratusan mobil baru terjual, ratusan barang mewah berpindah tangan dari penjual ke pembeli, mal-mal penuh orang yang tertawa dan berbelanja dengan keranjang berlimpah barang, mobil mewah berseliweran memacetkan jalanan, serta restoran mahal penuh dengan kenikmatan konsumen. Dan, ungkapan filsuf Rene Descartes (1596-1650), cogito ergo sum (saya berpikir, maka saya ada), dipelesetkan menjadi aku ada karena aku berbelanja.

Paradokisme mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang seharusnya membuat pandai telah berubah menjadi teror bagi murid, guru, dan orangtua hanya karena ritual rutin bernama ujian nasional.

Pemerintah, yang seharusnya menampung aspirasi dan keluhan rakyat tentang pendidikan yang sulit, mahal, dan tidak menjamin masa depan, justru tampil seperti manusia keras kepala tanpa telinga, tidak mau mendengar keluhan guru, orangtua siswa, dan pengamat pendidikan perihal ujian nasional.

Paradoks lainnya bertebaran di mana-mana. Hukum yang tanpa keadilan, aparat negara yang tidak mengayomi rakyatnya, dan kekerasan dilakukan atas nama ajaran agama dan lainnya.

Tantangan kebangsaan

Mengingat Boedi Oetomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan RI 1945, dan reformasi 1998 tidak sekadar memutar memori masa lalu untuk dihadirkan hari ini. Mengingat masa lalu adalah menghadirkan spirit agar dapat menata hari ini dan menyiapkan masa depan. Karena itu, diperlukan gagasan besar dan visi jauh ke depan. Nasionalisme nyata hari ini adalah kepedulian atas kemiskinan, kesenjangan, dan kebodohan di tengah globalisasi.

Upaya berpikir dan bekerja dengan fokus mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan serta melawan korupsi adalah nasionalisme yang dibangun pada era abad ke-21 ini.

Mengkritik kebijakan negara yang paradoks dengan visi dan misi negara harus terus dilakukan sehingga menyadarkan pelaku negara untuk membangun bangsa yang kuat dengan mencerdaskan warganya agar bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan.

Musuh kita adalah diri kita sendiri, kebodohan, kemiskinan, dan egoisme. Sulardi Dosen Universitas Muhammadiyah Malang; Tinggal di Pasuruan, Jatim

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/26/01125285/saat.melawan.bangsa.sendiri

Jumlah Pulau Berkurang - Hasil Verifikasi di 25 Provinsi Terhitung 8.172 Pulau

Kompas - Selama ini pulau di Indonesia disebutkan berjumlah 17.508, tetapi ternyata data yang menjadi acuan itu tidak sesuai dengan yang ditemukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi di lapangan. Diperkirakan hasil verifikasi jauh di bawah jumlah itu.

Hal ini terungkap dalam bedah buku berjudul Toponimi Indonesia, Sejarah Budaya Bangsa yang Panjang dari Permukiman Manusia dan Tertib Administrasi yang ditulis oleh Prof Dr Jacub Rais dan kawan-kawan.

Buku setebal 280 halaman yang diterbitkan Pradnya Paramita itu dibahas oleh Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Alex Retraubun serta Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Departemen Dalam Negeri Kartiko Purnomo di Jakarta, Rabu (18/6).

Pada acara tersebut juga diluncurkan buku biografi Jacub Rais 80 Tahun, Merintis Geomatika di Indonesia, untuk memperingati 80 tahun usia guru besar emeritus Institut Teknologi Bandung dan mantan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) ini yang lahir pada 18 Juni 1928.

Selama ini, ungkap Jacub, penyebutan jumlah pulau di Indonesia memang tidak berdasarkan survei yang menyeluruh. Meski demikian, pada tahun 1987 Indonesia telah melaporkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perubahan jumlah pulaunya, dari 13.667 menjadi 17.508.

"PBB sebenarnya tidak minta laporan tentang jumlah pulau. Namun, menjadi kegiatan negara untuk melakukan pembakuan nama geografis, termasuk pembakuan nama pulau," ujar Jacub, pakar toponimi atau penamaan unsur daerah di muka bumi.

Di Indonesia, pada tahun 1987 jumlah pulau yang bernama tercatat hanya 5.707 pulau.

Tinggal delapan provinsi

Alex, yang menjadi penanggung jawab survei penamaan pulau pada Timnas Pembakuan Nama Rupabumi, menjelaskan, survei yang dilakukan sejak tahun 2005 hingga medio 2007 menghasilkan data 4.981 pulau yang tersebar di enam provinsi.

Jumlah itu telah dibakukan oleh pihak terkait, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Bakosurtanal, dan dilaporkan pada Konferensi Ke-9 PBB tentang pembakuan nama geografis.

Menurut Kartiko, sampai Juni 2008 ini terakumulasi 8.172 pulau dari 25 provinsi yang telah diverifikasi.

Ada delapan provinsi lagi yang akan disurvei, antara lain, Nanggroe Aceh Darussalam, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kartiko dan Alex yakin hasil akhir verifikasi jumlah pulau itu akan jauh lebih sedikit dari 17.508 pulau yang diyakini sekarang ini.

"Data keseluruhan jumlah dan nama pulau di Indonesia akan dilaporkan kepada PBB pada tahun 2012," lanjut Kartiko.

Sebelumnya, daftar nama pulau tersebut akan dikukuhkan dengan peraturan presiden dan menjadi referensi resmi negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, atau kepentingan lain. (YUN)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/19/00195079/jumlah.pulau.berkurang

Pendidikan Indonesia Tertinggal 12 Tahun dari Malaysia

Kajian komparatif yang dilakukan Kantor Menko Kesra menunjukkan, tingkat kesukaran ujian akhir jenjang SD di Malaysia untuk mata pelajaran Bahasa Inggris relatif sebanding dengan tingkat kesukaran ujian akhir jenjang SMA di Indonesia. Untuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika, tingkat kesukaran jenjang SMP relatif sebanding dengan jenjang SMA.

"Artinya, Indonesia relatif tertinggal dari Malaysia 3-6 tahun dalam hal tingkat kesulitan materi soal," ujar Dr Hafid Abbas dalam orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (17/6).

Berkaitan standar kelulusan, Hafid mengatakan, pada tahun 2003 dengan tingkat kesukaran tersebut, standar kelulusan nasional Malaysia adalah 6, sedangkan Indonesia 3.

"Ini berarti, Indonesia baru mampu mencapai keadaan Malaysia di tahun 2003 pada tahun 2009. Dengan demikian, Indonesia tertinggal 9-12 tahun dari Malaysia," katanya.

Menurut dia, rendahnya gaji guru di Indonesia ternyata telah mengakibatkan kebanggaan status sosial guru yang tinggi dalam masyarakat menjadi pudar. Kebijakan ini seakan memperbolehkan guru bekerja rangkap hingga dua atau tiga jenis pekerjaan. Guru-guru di kota lebih banyak tergoda untuk bekerja rangkap.

Terbukti, beban jam mengajar guru yang hanya rata-rata 2,5 jam per hari atau 15 jam per minggu kemungkinan kerja rangkap terbuka lebar. "Jumlah guru sekitar 50 persen dari seluruh PNS, namun hanya sedikit sekali yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan kemampuan mengajar," tuturnya.

Hafid mengemukakan, sejak tahun 2001, tunjangan fungsional guru PNS telah dinaikkan 50 persen. Namun, berdasarkan penelitian, meski gaji guru dinaikkan hingga dua kali lipat sekalipun, bagi sekitar dua juta guru belum tentu berpengaruh positif bagi peningkatan mutu pendidikan.

"Juga belum tentu berpengaruh positif bagi komitmen mereka menunaikan tugas," ujar mantan Dirjen Perlindungan HAM yang kini menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM itu.

Mantan Pembantu Rektor I UNJ ini melihat, pola promosi guru PNS tidak terlihat. Misalnya, jumlah guru perempuan di SD 53 persen dari seluruh jumlah guru, pada jenjang SMP 43 persen, dan di SMA 34 persen.

Namun, yang dipromosikan menjadi kepala sekolah hanya 27 persen di SD, 11 persen di SMP, dan 10 persen di SMA. Penyebabnya, karena belum ada blue print kebijakan nasional pengembangan profesi guru yang betul-betul dapat dijadikan acuan untuk menjadi guru sebagai pilihan utama.

Semua ini, menurut Hafid, adalah realitas yang perlu segera dibenahi. Sebagai pembanding, pada era Presiden Soeharto, meski memimpin dengan cara yang tidak demokratis, namun bagi setiap 500 anak kelompok usia 4-14 tahun sudah tersedia 1-2 SD yang dapat menampung. [E-5]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/18/index.html

Ciri-Ciri Manusia Indonesia

Mochtar Lubis dalam bukunya "Manusia Indonesia Sebuah Pertanggung Jawaban" mennyebutkan beberapa ciri manusia Indonesia antara lain:

*Hipokritis alias munafik.(hal 23)
*Berpura-pura, lain di muka - lain di belakang, merupakan sebuah ciri utama manusia Indonesia sudah sejak lama, sejak meraka dipaksa oleh kekuatan-kekuatan dari luar untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakannya atau dipikirkannya ataupun yang sebenarnya dikehendakinya, karena takut akan mendapat ganjaran yang membawa bencana bagi dirinya.

*Segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuannya, pikirannya, dan sebagainya.( hal 26)*
"Bukan saya', adalah kalimat yang cukup populer di mulut manusia Indonesia. Atasan menggeser tanggung jawab tentang suatu kegagalan pada bawahannya, dan bawahannya menggesernya ke yang lebih bawah lagi, dan demikian seterusnya.

*Berjiwa feodal. (hal 28)
*Meskipun salah satu tujuan revolusi kemerdekaan Indonesiaialah untuk juga membebaskan manusia Indonesiadari feodalisme, tetapi feodalisme dalam bentuk-bentuk baru makin berkembang dalam diri dan masyarakat manusia Indonesia.
Sikap-sikap feodalisme ini dapat kita lihat dalam tatacara upacara resmi kenegaraan, dalam hubungan-hubungan organisasi kepegawaian (umpamanya jelas dicerminkan dalam susunan kepemimpinan organisasi-organisa si isteri pegawai-pegawai negeri dan angkatan bersenjata), dalam pencalonan isteri pembesar negeri dalam daftar pemilihan umum. Isteri Komandan, isteri menteri otomatis jadi ketua, bukan berdasar kecakapan dan bakat leadershipnya, atau pengetahuan dan pengalamannya atau perhatian dan pengabdiannya.

*Masih percaya takhyul. (hal 32)*
Dulu, dan sekarang juga, masih ada yang demikian, manusia Indonesia percaya bahwa batu, gunung, pantai, sungai, danau, karang, pohon, patung, bangunan, keris, pisau, pedang, itu punya kekuataan gaib, keramat, dan manusia harus mengatur hubungan khusus dengan ini semua. Kepercayaan serupa ini membawa manusia Indonesiajadi tukang bikin lambang. Kita percaya pada jimat dan jampe. Untuk mengusir hantu kita memasang sajen dan bunga di empat sudut halaman, dan untuk menghindarkan naas atau mengelakkan bala, kita membuat tujuh macam kembang di tengah simpang empat. Kita mengarang mantera. Dengan jimat dan mantera kita merasa yakin telah berbuat yang tegas untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan atau kesehatan kita.

*Artistik. (hal 38)*
Karena sifatnya yang memasang roh, sukma, jiwa, tuah dan kekuasaan pada segala benda alam di sekelilingnya, maka manusia Indonesiadekat pada alam. Dia hidup lebih banyak dengan naluri, dengan perasaannya, dengan perasan-perasaan sensuilnya, dan semua ini mengembangkan daya artistik yang besar dalam dirinya yang dituangkan dalam segala rupa ciptaan artistik dan kerajinan yang sangat indah-indah, dan serbaneka macamnya, variasinya warna-warninya.

*Watak yang lemah. (hal 39)*
Karakter kurang kuat. Manusia Indonesiakurang dapat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika dipaksa, dan demi untuk 'survive' bersedia mengubah keyakinannya. Makanya kita dapat melihat gejala pelacuran intelektuil amat mudah terjadi dengan manusia Indonesia.

*Tidak hemat, dia bukan "economic animal"(hal 41)*
Malahan manusia Indonesiapandai mengeluarkan terlebih dahulu penghasilan yang belum diterimanya, atau yang akan diterimanya, atau yang tidak akan pernah diterimanya. Dia cenderung boros. Dia senang berpakaian bagus, memakai perhiasan, berpesta-pesta. Hari ini ciri manusia Indonesia menjelma dalam membangun rumah mewah, mobil mewah, pesta besar, hanya memakai barang buatan luar negeri, main golf, singkatnya segala apa yang serba mahal.

*Lebih suka tidak bekerja keras (hal 42), kecuali kalau terpaksa*
Gejalanya hari ini adalah cara-cara banyak orang ingin segera menjadi "miliuner seketika", seperti orang Amerika membuat instant tea, atau dengan mudah mendapat gelar sarjana sampai memalsukan atau membeli gelar sarjana, supaya segera dapat pangkat, dan dari kedudukan berpangkat cepat bisa menjadi kaya.

*Manusia Indonesiakini tukang menggerutu (hal 43)*
tetapi menggerutunya tidak berani secara terbuka, hanya jika dia dalam rumahnya, atau antara kawan-kawannya yang sepaham atau sama perasaan dengan dia. Cepat cemburu dan dengki terhadap orang lain yang dilihatnya lebih dari dia.

*Manusia Indonesiajuga dapat dikatakan manusia sok (hal 43)*
Kalau sudah berkuasa mudah mabuk berkuasa. Kalau kaya lalu mabuk harta, jadi rakus.

*Manusia Indonesia juga manusia tukang tiru*
Kepribadian kita sudah terlalu lemah. Kita tiru kulit-kulit luar yang memesonakan kita. Banyak nyang jadi koboi cengeng jika koboi-koboian lagi mode, jadi hipi cengeng jika sedang musim hipi.


Masih ada lebih banyak lagi ciri-ciri manusia Indonesia yang dipaparkan oleh Muchtar Lubis, namun saya pikir lebih baik jika Anda membaca sendiri bukunya, agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Hingga saat ini pun kalo boleh dibilang manusia Indonesia itu unik.-

Melongok Jakarta dari Udara

Pada 22 Juni mendatang, Kota Jakarta memasuki usia ke-481. Kawasan silang Monas menjadi pusat kota Jakarta yang terus berkembang. Kota Batavia di kawasan Kota Tua Jakarta menjadi embrio berdirinya kota ini.

Seiring dengan perkembangan waktu, kawasan kota Jakarta terus berkembang ke arah selatan. Kawasan Monas dan Menteng yang tadinya menjadi kota satelit, berkembang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis. Wartawan "SP" Alex Suban mengabadikan suasana pusat kota Jakarta dalam foto-foto berikut.

Jalan MH Thamrin tampak lengang dihiasi gedung-gedung di sisi jalan.

Istana Kepresidenan yang terdiri dari Istana Negara (depan) dan Istana Merdeka di Jalan Veteran.

Gedung Bank Indonesia di Jalan MH Thamrin terjepit di antara gedung-gedung lainnya. Gedung ini dibangun tahun 1958-1962 dengan arsitek

F Silaban ksd HGroenewegen.

Kereta rel listrik melintasi kawasan padat permukiman di kawasan Menteng.

Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal terletak berseberangan di Jalan Kathedral, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, menandai simbolisasi kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Kawasan silang Monas (Monumen Nasional) dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit.

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/15/index.html

Krisis Tiga Dekade * Kacaunya Tatanan Ekonomi Dunia

"Hal yang terburuk adalah, jika semuanya berlanjut seperti yang sudah-sudah, situasi akan menjadi lebih buruk."

Demikian pernyataan Ketua Delegasi Kuba Jose Ramon Machado Ventura pada pertemuan pangan dunia yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Roma, 4 Juni lalu.

Selama tiga dekade, situasi memang lebih buruk. Ada 1,2 miliar penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan. Selama tiga dekade terakhir krisis besar selalu bermunculan, dimulai dari krisis utang yang menyebabkan Amerika Latin mengalami dekade hilang pada dekade 1980-an. Krisis utang Amerika Latin justru makin memburuk karena resep Dana Moneter Internasional (IMF) ditambah lagi rezim diktator tak becus.

Hal itu dilanjutkan dengan krisis keuangan 1990-an di Asia, Turki, dan merembet ke Rusia. Lagi, peran IMF, Bank Dunia, dan konsensus Washington tak mampu melepas negara yang terjerat krisis keluar dari masalah.

Adalah perlawanan pada octopussy IMF, Bank Dunia, Wall Street, dan Gedung Putih yang membangkitkan negara seperti Venezuela, Rusia, Bolivia, dan dalam konteks lebih lunak, Thailand, Korea Selatan, serta Malaysia, yang tak mau menerima bulat-bulat resep berbasiskan Gedung Putih, yang dikenal melekat dengan "Doktrin Wolfowitz". Doktrin yang diprakarsai Paul Wolfowitz, mantan Dubes AS untuk Indonesia, memiliki visi dan misi AS untuk mengontrol berbagai negara.

Ventura secara langsung mengingatkan dunia yang diatur kekuatan AS, dengan penekanan pada pola pandangnya sendiri. Pola pandang ini telah menghasilkan tragedi dan kerusakan sistem global. Kekuatan Washington itu masih dilandasi pandangan Henry Kissinger, mantan Menlu AS.

Dalam kata-kata Henry Kissinger, "Dengan mengontrol minyak, Anda akan mengontrol negara. Dengan mengontrol pangan, Anda akan mengontrol rakyat."

Kalimat Kissinger ini diingatkan kembali dalam tulisan Michel Chossudovsky berjudul "Krisis Global: Pangan, Air, dan Bahan Bakar Energi. Tiga Kebutuhan Fundamental dalam Kehidupan sedang dalam Kehancuran".

Chossudovsky adalah profesor ekonomi dari University of Ottawa dan Direktur Centre for Research on Globalization, Kanada.

Kekuatan dan kontrol Washington atas dunia kini tidak lagi hanya berada di Gedung Putih, tetapi juga melebar ke Wall Street dan lembaga keuangan dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan kini merambah ke PBB, di mana peran-perannya sebagai stabilisator ekonomi dan politik dunia makin sirna. Buahnya adalah rusaknya sebuah tatatan dunia di berbagai aspek.

Kombinasi kekuatan itu telah melahirkan krisis global jilid 3, yakni krisis pangan, minyak, bursa, dan ekonomi, yang merembet ke krisis politik di berbagai negara, ditandai dengan protes warga yang jengkel dengan kenaikan harga pangan dan minyak dengan segala dampaknya.

Menurut Chossudovsky, kemiskinan, kekacauan, dan ketidakstabilan politik di satu negara juga bisa muncul karena ketidakbecusan pemerintahan sebuah negara mengelola negaranya. Namun, kini ada kekuatan ekstra penambah kekacauan yang menghasilkan globalisasi kemiskinan dan kekacauan politik, yakni tatanan ekonomi dan politik dunia yang sedang hancur berantakan.

Tetap terimbas

Sebagus apa pun pengelolaan negara dilakukan sebuah pemerintahan, negara ini tetap mengalami imbas dari roda globalisasi yang kacau dan kapitalistis. Asia, yang dikenal sebagai kawasan pertumbuhan global dengan manajemen ekonomi relatif lebih baik, tak luput dari masalah itu.

"Mood pada pertemuan tahun lalu ditandai dengan optimisme soal prospek pertumbuhan ekonomi di Asia. Namun, akibat kejadian terakhir ini, seperti kenaikan harga pangan dan BBM serta penurunan pertumbuhan ekonomi global, kawasan Asia sedang menghadapi sebuah realitas ekonomi dan politik baru," kata Sushant Palakurthi Rao, Direktur Rekanan dan Wakil Kepala Asia World Economic Forum (WEF), menjelang penyelenggaraan WEF di Kuala Lumpur, 15-16 Juni.

"Pertemuan ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin kawasan untuk tidak saja merespons ketidakpastian baru dalam jangka pendek, tetapi juga bagaimana beranjak ke depan menuju agenda bersama di Asia Timur untuk menghadapi tantangan global," kata Rao.

Kekacauan atau krisis global terbaru itu adalah fakta dan bukan semata-mata pandangan emosional dari kelompok kiri.

Chossudovsky memberi contoh komoditas pangan dan minyak yang penentuan harganya kini diatur di bursa New York dan Chicago.

Chossudovsky mengatakan, krisis harga tidak disebabkan kelangkaan pasokan atas berbagai komoditas, tetapi disebabkan kontrol harga di tangan segelintir korporasi atau pelaku.

Lebih ironis lagi, perilaku para pelaku itu tidak diatur dengan peraturan yang mengharuskan transparansi dan integritas, tetapi dengan peraturan rimba raya.

Perilaku liar ini semakin menjadi-jadi karena para senator AS dari Partai Republik tidak mendukung keinginan rekan mereka, Partai Demokrat, untuk mengatur Wall Street (New York) dan bursa komoditas di Chicago.

Setelah skandal mega melibatkan kebangkrutan Enron pada tahun 2001, kini terus berlanjut krisis baru yang ditandai dengan kebangkrutan mega Bear Stearns, lembaga keuangan AS yang hancur karena aksi-aksi manipulatif, diikuti kebangkrutan Goldman Sachs dan Merrill Lynch.

Perilaku pasar tak tertata kini tidak lagi mengorbankan penduduk global, tetapi mengakibatkan gelombang kebangkrutan korporasi keuangan global, yang punya tali temali dengan kehancuran keuangan minimal 1 triliun dollar AS.

Hal ini membuat korporasi makin menggila, menggasak ke semua sektor dengan harapan bisa menutupi kerugian. Setelah kegagalan pada pengucuran kredit di sektor perumahan AS, kini spekulan kelas kakap dunia menggasak komoditas yang menjadi kebutuhan global.

Kini minyak, yang menjadi kebutuhan penting karena permintaan besar dari India, China, Brasil, dan Rusia, menjadi sasaran ajang spekulasi besar-besaran.

Inilah semua penyebab kekacauan global terbaru, yang membuat Soros meminta agar atur, atur, dan aturlah para pelaku pasar. Presiden AS George W Bush tak hirau. Ia masih saja mengatakan bahwa ekonomi tak mengalami masalah.

Jadi, kita agar buka matalah. Ada kekuatan global yang destruktif. Jika RI masih saja dikelola secara serampangan dengan wabah korupsi dan manajemen pemerintahan kacau-balau, rasanya tak kunjung ada kebangkitan RI karena akan dihunjam kekacauan domestik dan juga roda globalisasi yang tak beretika.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/15/01112944/kacaunya.tatanan.ekonomi.dunia

Membangun Sistem Berdasarkan Sejarah Budaya

Seminar Pameran Produk Budaya Indonesia di Balai Sidang Jakarta, 4-7 Juni, menyebutkan, kekuatan Indonesia dalam mengembangkan industri kreatif adalah pada keragaman budaya, sumber daya manusia kreatif yang berlimpah, semakin terbukanya minat masyarakat terhadap industri kreatif, dan juga potensi pada otonomi daerah.

Di sisi lain, banyak kelemahan, antara lain sumber daya yang berlimpah itu masih harus ditingkatkan, lemahnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual, lemahnya kemampuan memasuki pasar global, hingga tidak efektifnya kerja birokrasi.

Selain memahami kekuatan dan kelemahan, yang paling penting adalah melahirkan individu-individu kreatif. Merekalah modal industri kreatif yang bertumpu pada ide-ide kreatif.

Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo berpendapat, industri kreatif hanya akan subur ketika ada kebebasan individu dan negara harus menciptakan iklim untuk tumbuhnya kebebasan individu itu.

Karena itu, industri ini harus dibangun berdasarkan platform budaya dalam arti ekspresi manusia dan kemerdekaan individual bukan berbasis platform modal. Alasan Sardono, industri kreatif adalah ekonomi gelombang keempat yang memiliki sifat berbeda dibandingkan dengan tiga gelombang ekonomi sebelumnya.

Ekonomi gelombang pertama berbasis pada pertanian on farm, mengambil hasil hutan, dan mengambil hasil dari perairan. Gelombang kedua menyangkut teknologi yang dimulai oleh revolusi industri yang menuntut keseragaman dan bersifat massal. Gelombang ketiga adalah ekonomi berbasis informasi.

"Jangan belum-belum sudah dibatasi aturan yang hanya cocok untuk ekonomi gelombang kedua. Saya jengkel betul dengar rencana membentuk semacam badan yang akan mengeluarkan sertifikat untuk tenaga kerja industri kreatif," kata Sardono.

Sardono mengakui, situasi saat ini tidak terlalu kondusif, bahkan dengan otonomi daerah karena ada kecenderungan untuk menyeragamkan, membuat pembatas yang tidak perlu, mengawet-awetkan, dan mentradisi-tradisikan.

Dialog interkultur

Isu lain yang berkembang adalah interaksi budaya. "Isunya seberapa banyak kita bisa mengizinkan orang dari luar masuk dan orang dari Indonesia pergi ke luar. Ini menyangkut erosi budaya," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang departemennya menyusun Studi Industri Kreatif Indonesia 2007.

Direktur dan Perwakilan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan PBB (UNESCO) di Indonesia Hubert Gijzen dalam seminar menyebutkan, industri kreatif kerap dipahami sebatas kegiatan seni dan budaya. Padahal, implikasi ekonominya jauh lebih luas karena dapat mengangkat pembangunan manusia dan sosial. Dalam membangun industri kreatif yang di dalamnya termasuk industri budaya harus didorong terjadinya dialog interkultural.

Perlindungan harus menjamin bukan hanya lahir produk kriya tradisional yang tangible, misalnya keris, tetapi termasuk keterampilan dan pengetahuan untuk terjadinya produksi. Karena itu, juga penting memastikan terjadi transmisi budaya dari generasi ke generasi agar warisan budaya tetap hidup dan menjadi sumber industri kreatif.

Di dalam dialog interkultural itulah muncul kekhawatiran erosi budaya asli. Kekhawatiran itu bukan tidak beralasan. Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya, Batas-batas Pembaratan (Gramedia Pustaka Utama, 1996) mengambil contoh, antara lain industri pariwisata.

Lombard memperlihatkan bagaimana turis memperlakukan masyarakat dan budaya yang dikunjungi dalam "semangat kolektor prangko daripada semangat musafir petualang".

Operator industri wisata yang menyadari tuntutan itu lalu mengemas seni atau upacara dalam paket yang terlepas dari konteks. Di Bali, demikian Lombard, keluhan muncul dalam peniruan bata-bata pura untuk arsitektur hotel dan penggunaan serampangan hiasan agung dari tanaman (umbul-umbul, penyor, dan lamak).

Dalam konteks dengan industri kreatif, Sardono mengambil contoh Bali. Meskipun masyarakatnya relatif homogen, tetapi dialog interkultur tetap terjadi.

Tari kecak dan janger yang kita lihat sekarang adalah produksi tahun 1935 ketika seniman Barat, seperti Rudolph Bonnet, Walter Spies, Le Mayeur, hingga Miguel Covarubias, memberi pengaruh pada—dan dipengaruhi—kesenian Bali. Setelah kedatangan seniman Barat, pelukis Bali mulai membuat lukisan tentang kehidupan sehari- hari, seperti orang ke sawah dan pasar. Sekarang di Bali terdapat lukisan wayang yang tradisional, tetapi juga ada lukisan kontemporer.

"Jadi, kita punya tradisi dialog interkultur, bukan memengaruhi. Berinteraksi ke luar, tetapi tradisinya bukan pada bentuk, tetapi sikap," kata Sardono. Tradisi dialog interkultur sudah terjadi berabad-abad dalam pertemuan dengan berbagai peradaban besar, yakni Hindu, Buddha, Kristiani, dan Islam serta bangsa-bangsa dari Timur dan Barat.

Sejarah budaya

Karena industri kreatif mengandalkan ide kreatif, Sardono mengingatkan pengembangan industri kreatif harus memiliki rujukan historis, termasuk sistem ekonomi yang menjadi salah satu pilar pendukung industri kreatif.

Sardono kembali menekankan pentingnya mencari rujukan historis. Dia meragukan pendekatan ekonomi yang kapitalistis saat ini akan dapat menyentuh masyarakat akar rumput.

Padahal, masyarakat akar rumput adalah local genius yang melahirkan keragaman budaya. Mereka melekat dengan ekosistem dan sistem sosial setempat. Kecak, demikian Sardono, dilahirkan oleh local genius di desa, bukan orang sekolahan. Itu yang akan membuat produk industri kreatif Indonesia unik, berbeda dari negara lain.

"Karena itu, harus ditemukan sistem ekonomi yang cocok untuk mereka, seperti sistem yang ditemukan Muhammad Yunus melalui Grameen Bank untuk masyarakat (perempuan) akar rumput Banglades," tandas Sardono.

Banyak hasil kebudayaan tampak seolah-olah tak bersentuhan dengan sistem ekonomi, tetapi sebetulnya ada pertukaran ekonomi di sana. Pemangku pura, misalnya, memberi nasihat untuk warga tanpa dibayar, tetapi masyarakat setempat menyumbang beras dan kebutuhan lain. Ada barter. Tarian yang dilahirkan keraton di Jawa, produser dan penyandang dananya adalah raja. Kalau sedang tidak punya uang, raja akan pinjam dari pedagang China.

"Jadi, dukungan keuangan pun harus merujuk pada sejarah, jangan hanya melihat secara spasial dan temporer. Nanti hasilnya sama saja de- ngan yang sudah ada," tambah Sardono. (NINUK MARDIANA PAMBUDY)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/12/01391255/membangun.sistem.berdasarkan.sejarah.budaya