Kajian komparatif yang dilakukan Kantor Menko Kesra menunjukkan, tingkat kesukaran ujian akhir jenjang SD di Malaysia untuk mata pelajaran Bahasa Inggris relatif sebanding dengan tingkat kesukaran ujian akhir jenjang SMA di Indonesia. Untuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika, tingkat kesukaran jenjang SMP relatif sebanding dengan jenjang SMA. "Artinya, Indonesia relatif tertinggal dari Malaysia 3-6 tahun dalam hal tingkat kesulitan materi soal," ujar Dr Hafid Abbas dalam orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (17/6).
Berkaitan standar kelulusan, Hafid mengatakan, pada tahun 2003 dengan tingkat kesukaran tersebut, standar kelulusan nasional Malaysia adalah 6, sedangkan Indonesia 3.
"Ini berarti, Indonesia baru mampu mencapai keadaan Malaysia di tahun 2003 pada tahun 2009. Dengan demikian, Indonesia tertinggal 9-12 tahun dari Malaysia," katanya.
Menurut dia, rendahnya gaji guru di Indonesia ternyata telah mengakibatkan kebanggaan status sosial guru yang tinggi dalam masyarakat menjadi pudar. Kebijakan ini seakan memperbolehkan guru bekerja rangkap hingga dua atau tiga jenis pekerjaan. Guru-guru di kota lebih banyak tergoda untuk bekerja rangkap.
Terbukti, beban jam mengajar guru yang hanya rata-rata 2,5 jam per hari atau 15 jam per minggu kemungkinan kerja rangkap terbuka lebar. "Jumlah guru sekitar 50 persen dari seluruh PNS, namun hanya sedikit sekali yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan kemampuan mengajar," tuturnya.
Hafid mengemukakan, sejak tahun 2001, tunjangan fungsional guru PNS telah dinaikkan 50 persen. Namun, berdasarkan penelitian, meski gaji guru dinaikkan hingga dua kali lipat sekalipun, bagi sekitar dua juta guru belum tentu berpengaruh positif bagi peningkatan mutu pendidikan.
"Juga belum tentu berpengaruh positif bagi komitmen mereka menunaikan tugas," ujar mantan Dirjen Perlindungan HAM yang kini menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM itu.
Mantan Pembantu Rektor I UNJ ini melihat, pola promosi guru PNS tidak terlihat. Misalnya, jumlah guru perempuan di SD 53 persen dari seluruh jumlah guru, pada jenjang SMP 43 persen, dan di SMA 34 persen.
Namun, yang dipromosikan menjadi kepala sekolah hanya 27 persen di SD, 11 persen di SMP, dan 10 persen di SMA. Penyebabnya, karena belum ada blue print kebijakan nasional pengembangan profesi guru yang betul-betul dapat dijadikan acuan untuk menjadi guru sebagai pilihan utama.
Semua ini, menurut Hafid, adalah realitas yang perlu segera dibenahi. Sebagai pembanding, pada era Presiden Soeharto, meski memimpin dengan cara yang tidak demokratis, namun bagi setiap 500 anak kelompok usia 4-14 tahun sudah tersedia 1-2 SD yang dapat menampung. [E-5]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar