Bangsa ini melahirkan TNI ketika kedaulatan negara diuji. Keberhasilannya menjadikan berwajah emas, tetapi berantakan saat TNI tak tepat memosisikan diri. Ketika kedaulatan ekonomi menguji (1997-1998), TNI terhujat.
Dulu, TNI tepat memosisikan diri. Mampu mengakomodasi semua potensi rakyat dan mengubahnya menjadi kekuatan efektif menghadapi canggihnya persenjataan kompeni. TNI loyal, hijrah keluar Jawa Barat ke Jawa Timur-Jawa Tengah. TNI mencengangkan dunia, membuat pemerintahan setiap kabupaten tetap efektif kendati pemerintah RI menyerah. Eksistensi bangsa ini amat disegani dunia.
Bangga jadi elite
Orde Baru telah mengubah TNI. Rakyat, asal dan produsen TNI, ditinggalkan, dibiarkan menjadi konsumen bagi politik kekuasaan maupun ekonomi/kapital. Loyalitas TNI digunakan bukan untuk memperkuat posisi rakyat, tetapi untuk melindungi upaya investor/politisi. Posisi rakyat pun kian lemah, mudah dibohongi elite. Sayang, sebagian anggota TNI bangga menjadi barisan elite.
Parahnya, seluruh kekuatan ekonomi dan politik itu bukan didominasi kekuatan domestik. Saat reformasi berjalan, justru kekuatan asing marak mendominasi. Konstitusi berubah pun sesuai kehendak mereka. Kedaulatan telah diambil orang dan kita menyilakannya.
Kini domain keamanan dilepas dari tanggung jawabnya. TNI hanya untuk pertahanan wilayah menghadapi invasi fisik asing. Dilarang masuk wilayah ekonomi, budaya, sosial, politik, ideologi, dan gatra-gatra lain termasuk kedaulatan bangsa.
Kedaulatan bangsa negara amat bergantung pada tingkat ketahanan bangsa sendiri secara nasional dalam menghadapi segala invasi, termasuk lifestyle, psikologi, dan teknologi. Adapun bangsa adalah seluruh rakyat yang kehilangan TNI.
Selama reformasi, yang dimaksud invasi tidak termasuk masuknya susu yang meracuni rakyat, maraknya pendirian mal yang melenyapkan pasar rakyat, berdirinya sekolah-sekolah nonPancasila dan masih banyak lagi yang tidak dibutuhkan bangsa ini. Misalnya, semua bentuk impor yang menutup lapangan kerja bagi rakyat, seperti kedelai untuk tempe, jagung buat ternak, sampai beras pun harus impor seolah negeri ini tidak mempunyai tanah.
Ubah posisi
Masalahnya, apakah TNI mampu mengatasi invasi nonfisik itu? Kita tahu, spesialisasi sudah semakin menyempitkan wilayah kerja, pragmatisme makin memandu kehidupan manusia, komunikasi cyber sudah membuka semua pintu informasi masuk ke liang-liang otak pemuda. Mampukah TNI?
Tentu tidak begitu. Fungsi TNI hanya pengingat bagi para pihak yang berwenang untuk itu. Caranya? Bukan melalui DPR yang amat berkuasa. Langsung saja mengawani rakyat agar rakyat berani menolak seluruh masukan yang mengurangi kadar kedaulatan bangsa.
Pola reformasi TNI perlu dikoreksi. Kaidah "tak mau di depan" (dalam kekuasaan) tidak cukup bagus untuk situasi sekarang. Harus diubah menjadi "harus berada di depan" bersama rakyat paling lemah yang tergusur.
Sekadar pengingat, awal terbentuknya TNI berasal dari TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Berdasarkan Maklumat Pemerintah Repoeblik Indonesia No X-2 tertanggal 5 Oktober 1945 "oentoek memperkoeat perasaan keamanan oemoem, maka diadakan Tentara Keamanan Rakjat". Tentu termasuk, menghindarkan terjadinya pembohongan publik seperti sekarang ini.
Pembohongan publik paling parah ialah keterlibatan asing yang telah melampaui ambang batas kedaulatan sebagai bangsa. Rakyat dibiarkan tidak tahu, dibiarkan terjadi konflik horizontal di mana-mana. Bagaimana kita mengukurnya? Di sinilah tantangan Rakyat Indonesia untuk membuat ukuran sendiri, tidak menggunakan ukuran dari mana pun. Bila parpol tidak melakukannya, mengapa TNI tidak berprakarsa?
Krisis moneter tahun 1997 mengingatkan perilaku TNI yang keliru karena salah posisi. Akibatnya TNI dihujat dan terpinggirkan. Krisis moneter tahun 2008 hendaknya mengingatkan TNI untuk bangkit agar kembali memosisikan diri seperti dikehendaki rakyat banyak sesuai maklumat pembentukannya, untuk "memperkoeat perasaan keamanan oemoem".
Selamat ber-HUT ke-63. Dirgahayu TNI
Roch Basoeki Mangoenpoerojo Anggota Presidium Barisan Nasional
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/14/00381395/tni.peduli.kedaulatan.bangsa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar