Anggaran Beasiswa Meningkat - Diprioritaskan bagi Siswa SD yang Miskin

Jakarta, Kompas - Pemberian beasiswa bagi siswa miskin di jenjang sekolah dasar diperbanyak dari 690.000 siswa pada tahun 2008 menjadi 2,2 juta siswa pada tahun 2009. Peningkatan ini sebagai upaya untuk mengatasi anak-anak yang rawan putus sekolah, karena alasan ekonomi, agar tetap bisa sekolah.

"Anak-anak yang sudah putus sekolah karena alasan ekonomi diharapkan juga kembali ke sekolah karena sudah tersedia beasiswa dalam jumlah yang memadai," kata Mudjito, Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta, Senin (15/9).

Besarnya beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD adalah Rp 360.000 per siswa setiap tahun. Beasiswa tersebut dikirimkan lewat pos langsung kepada siswa yang bersangkutan untuk biaya personal, seperti pembelian baju seragam, alat tulis, buku, atau transportasi.

Adanya kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada APBN 2009, tutur Mudjito, digunakan pula untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa. Pada tahun 2009, dari 2,2 juta siswa SD yang akan menerima beasiswa tersebut, 1,8 juta orang di antaranya siswa umum dengan besarnya beasiswa Rp 360.000 setiap orang per tahun. Adapun 405.338 lainnya untuk anak PNS golongan I dan II serta anak tamtama TNI/Polri yang akan menerima beasiswa Rp 250.000 setiap siswa per tahun.

Dewi Asih Heryani, Kepala Subdirektorat Kesiswaan Direktorat TK dan SD Depdiknas, menjelaskan, beasiswa senilai Rp 748 miliar lebih itu dialokasikan ke semua pemerintah provinsi. Pembagian diprioritaskan untuk anak-anak miskin yang rawan putus sekolah.

Saat ini sebanyak 841.000 siswa SD dari total 28,1 juta murid SD/MI mengalami putus sekolah.

Desakan DPR

Secara terpisah, fraksi-fraksi di Komisi X DPR juga mendesak pemerintah untuk memanfaatkan peningkatan anggaran pendidikan semaksimal mungkin bagi layanan pendidikan yang bermutu yang juga dapat dinikmati siswa dan mahasiswa miskin. Desakan tersebut mengemuka dalam rapat kerja mengenai pandangan fraksi-fraksi Komisi X DPR soal RAPBN 2009 di Depdiknas.

"Harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk membebaskan siswa dari biaya pendidikan," kata Aan Rohanah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Tonny Apriliani dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, pemerintah harus bisa menjamin warga negara mendapat pendidikan dasar sembilan tahun tanpa dipungut biaya dengan dalih apa pun. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/16/00365276/anggaran.beasiswa.meningkat

Beasiswa Dokter Spesialis dari Depdiknas

Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengatakan dana program pendidikan spesialis gratis bagi dokter, senilai Rp 1 triliun bersumber dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Seperti pernah disampaikan Wapres Jusuf Kalla, Menkes mengatakan, kebijakan itu diambil, karena keterbatasan anggaran kesehatan dan program yang dijalankan juga berkaitan dengan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dokter di Tanah Air.

Hal itu dikemukakan Menkes dalam suatu dialog di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (30/8). Menurut dia, program yang dijalankan tahun 2009 itu diprioritaskan bagi dokter umum yang bertugas di daerah terpencil, dan dokter spesialis yang dibutuhkan dewasa ini adalah spesialis bedah (SpB), spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), spesialis anak (SpAn) dan spesialis penyakit dalam (SpPD).

Dosen

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Dikti Depdiknas) Fasli Jalal, di Jakarta, Minggu (31/8) mengatakan, kualitas dosen yang rendah sangat mempengaruhi kualitas perguruan tinggi (PT), baik perguruan tinggi swasta (PTS) maupun perguruan tinggi negeri (PTN).

Karena itu, PT harus mendorong para pengajarnya untuk meningkatkan kualitasnya. Misalnya, dengan melakukan penelitian dan meningkatkan jenjang pendidikannya.

"Harus diakui kualitas sebagian besar PT di Indonesia masih rendah, sehingga belum mampu bersaing di tataran internasional. Karena itu, diimbau pengelola PT mengubah pola pikir dan mengacu kepada kualitas pendidikan internasional. Sementara itu, Pemerintah mendorong perguruan tinggi nasional untuk mengembangkan diri, sehingga mencapai peringkat yang terpandang di dunia internasional," katanya.

Menurut Fasli, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas para pengajar PT dengan memberikan beasiswa. "Sehingga, pada masa depan, dosen kita minimal S-2," katanya.

Diterangkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas memberikan beasiswa program master (S2) dan doktor (S3) untuk menempuh pendidikan ke luar negeri. Beasiswa tersebut ditujukan bagi para 1076 dosen pada PTN dan PTS.

Dikatakan, saat ini pemerintah mengirimkan 400 dosen ke wilayah Asia, 250 dosen ke Australia, dan 300 dosen ke Eropa. "Tahun depan rencananya kami tambah lagi 800 orang dosen baru," katanya.

Ditanyakan anggaran yang disediakan dalam program beasiswa dosen, Fasli mengemukakan, total dana yang dihabiskan untuk program beasiswa dosen ini mencapai Rp 600 miliar.

Pada 2009 angka ditargetkan naik menjadi lebih dari Rp 1 triliun, khusus untuk melayani 130.000 dosen negeri dan swasta. Targetnya, katanya, delapan tahun mendatang tidak ada lagi dosen PTN dan PTS, tetapi memiliki kualifikasi di bawah S2. [Ant/W-12]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/09/01/index.html

IPNU Kembangkan Program Beasiswa

JAKARTA -- Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNI) mengembangkan program beasiswa bagi pelajar yang pandai namun tidak mempunyai kemampuan ekonomi. Bekerja sama dengan pemerintah, swasta, dan pribadi, program ini ditargetkan mampu memberikan beasiswa kepada 5.000 pelajar pada tahun ajaran baru yang dimulai Juni sampai Desember 2008.

Rencana diluncurkannya program yang diberi nama Program Beasiswa Pelajar Binaan Berprestasi (Pantas) ini kemarin (28/5) disampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. ''Kita ingin membantu pemerintah dalam bidang pendidikan dengan jalan memberikan beasiswa khususnya bagi pelajar yang karena ketidakmampuan ekonomi tidak memiliki akses ke pendidikan,'' ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU, Idy Muzayyad, di Kantor Wapres di Jakarta.

Dengan didampingi jajaran pengurusnya, Idy datang ke Kantor Wapres untuk meminta mantan pengusaha itu duduk sebagai pembina program beasiswa ini. Setelah permintaan itu disampaikan langsung, menurutnya, Wapres bersedia menerima menjadi pembinanya. Bahkan, Wapres meminta pengurus IPNU untuk berhubungan dengan Departemen Pendidikan Nasional dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai program CSR untuk memperkuat program ini.

Menurut Idy, Wapres mengatakan dana pemerintah yang dialokasikan untuk pendidikan sangat besar. Bahkan di Diknas juga terdapat anggaran untuk beasiswa di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ''Jadi tadi Wapres merespons program beasiswa ini dengan baik,'' ujarnya sembari memberitahukan bahwa Pantas akan diluncurkan pada puncak harlah IPNU pada 12 Juni 2008 di Jakarta.

Beasiswa nantinya akan diberikan kepada pelajar sebesar Rp 200 ribu dan pelajar SMA sebesar Rp 300 ribu per orang per semester. Sebagai tahap pertama, Idy menargetkan pemberian beasiswa kepada 5.000 pelajar mulai tahun ajaran baru nanti. Untuk itu, ia akan mengerahkan anggotanya yang tersebar di 347 cabang IPNU di kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mencari pelajar yang berhak mendapatkan beasiswa.

Meskipun program ini digagas oleh IPNU, Idy memberi kesempatan kepada pelajar di luar NU untuk mendapatkannya. Menurutnya, pencarian pelajar yang akan menerimanya benar-benar didasarkan pada kriteria kepandaian dan tingkat kemampuan ekonominya. ''Jadi tidak eksklusif untuk pelajar dari NU,'' katanya. Idy mengaku mendapatkan dukungan dari jaringan alumni IPNU. djo

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=335567&kat_id=6

Beasiswa Rp 200 Miliar untuk 400.000 Mahasiswa

[JAKARTA] Pemerintah akan memberi beasiswa khusus kepada 400.000 mahasiswa tidak mampu mulai semester ganjil 2008. Setiap mahasiswa mendapat Rp 500.000 per semester.

Dananya diambil dari dana subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan untuk tahun depan, dana untuk beasiswa itu akan diajukan ke DPR.

Menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie, kebijakan itu diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas dengan beberapa menteri di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (27/5).

Aburizal menjelaskan, setelah mendapat laporan dari para menteri tentang situasi beberapa waktu terakhir dan tuntutan masyarakat, Presiden mengambil sejumlah kebijakan, salah satunya adalah memberi beasiswa kepada 400 mahasiswa senilai Rp 200 miliar.

Mendiknas Bambang Sudibyo menambahkan, jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa itu setara dengan 10 persen dari total mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan yang mendapat beasiswa itu adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Dana beasiswa itu akan diberikan melalui rektor perguruan tinggi masing-masing, kemudian diteruskan kepada mahasiswa yang berhak menerima.

Membungkam Mahasiswa

Ketika ditanya apakah pemberian beasiswa itu merupakan upaya untuk membungkam mahasiswa yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM saat ini, Bambang tidak mau mengaitkan hal itu dengan aksi mahasiswa saat ini.

Beasiswa ini, kata dia, hanya untuk tiga semester atau sampai selesainya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009.

Presiden Yudhoyono juga memutuskan untuk memberi bantuan beras untuk orang miskin (raskin), serta pendidikan dan kesehatan gratis kepada pegawai negeri sipil golongan I dan II. Anggota TNI/Polri berpangkat bintara dan tamtama juga mendapat raskin. [A-21]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/28/index.html