[DENPASAR] Negara-negara maju yang memiliki tingkat dan sistem pendidikan yang sangat maju di dunia seperti Finlandia, tidak menerapkan sistem ujian nasional (UN) dalam sistem evaluasi pembelajarannya seperti yang dilakukan di Indonesia saat ini. Sistem evaluasi di negara itu dilakukan dengan cara menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah.Hal itu dikemukakan Ketua International Bereau of Education UNESCO yang berpusat di Jenewa, Swiss, Renato Opertti, saat jumpa pers menyongsong pembukaan Konperensi Internasional Negara-negara Asia Pasifik tentang Edukasi Inklusi yang berlangsung di Sanur, Rabu (28/5). Dikatakan, persoalan pendidikan tidak berbicara mengenai lulus atau tidak lulus, tetapi bagaimana setiap anak mendapat pelayanan atau pembelajaran sesuai dengan keunikan atau kemampuannya masing-masing.
Tidak diberlakukannya program ujian nasional tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah Finlandia yang berprinsip tidak ada satu orang pun siswa yang tertinggal di negara ini. Di Finlandia tidak ada sistem evaluasi atau UN untuk menentukan kelulusan seorang siswa, sebab perkembangan siswa dalam prestasi belajar.
''Guru sepenuhnya bertanggung jawab guru dan dipercaya, karena mereka mengetahui dengan jelas kondisi para siswanya. Pembelajaran adalah sebuah proses yang terus berjalan dan tidak ditentukan dengan ujian,'' ujar Renato.
Hapus
Hal serupa diungkapkan pengamat pendidikan, Prof Dr Arief Rachman yang turut hadir menjadi narasumber dalam konperensi pers tersebut. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah mencontoh sistem pendidikan yang diberlakukan negara seperti Finlandia khususnya yang menyangkut soal ujian nasional.
"Pendidikan di Finlandia itu nomor satu di dunia. Jadi kita bisa tiru sistemnya. Kalau perlu dihapus saja sistem UN itu," ujar Arif.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo, di depan ratusan peserta konperensi kembali menyampaikan program ujian nasional (UN) di Indonesia. Menurut Mendiknas, UN yang lakukan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan itu merupakan langkah pemerintah Indonesia selain untuk meningkatkan kompetensi siswa, juga sebagai alat persatuan.
''Masyarakat Indonesia termasuk siswanya itu sangat majemuk, sehingga dengan adanya UN yang memiliki standar kelulusan yang sama di semua daerah, akan muncul rasa persatuan,'' katanya, Kamis (29/5). [E-7]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar