[GORONTALO] Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan mengkaji kembali sejumlah program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan siswa sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satu program penting yang akan diperbarui adalah bantuan operasional sekolah (BOS).
"Dengan kenaikan BBM, tentunya pemerintah akan segera memperbarui sejumlah program. Salah satunya adalah BOS," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, kepada SP, di sela-sela Rapat Koordinasi Pendidikan, di Gorontalo, Jumat (23/5) malam.
Mendiknas mengakui, kenaikan harga BBM memang berpengaruh pada kemungkinan bertambahnya jumlah siswa putus sekolah. Namun, menurutnya, hal itu akan bisa diatasi dengan sejumlah bantuan yang selama ini sudah digulirkan pemerintah. Siswa setara SD yang putus sekolah, misalnya, bisa dijaring dengan program paket A. Sementara yang seusia SMP bisa dijaring dengan program paket B.
Dia mengemukakan, selain BOS, pemerintah juga menggulirkan bantuan berupa beasiswa, BLT, BOS buku, serta bantuan penunjang sarana dan prasarana pendidikan. "Memang kenaikan harga BBM mengganggu dan tidak bisa dihindari, tapi pemerintah tetap optimistis program yang digulirkan mampu mengatasi persoalan tersebut. Kenaikan harga dan bencana itu sama. Artinya, bukan kemauan kita," ujarnya.
Dia melanjutkan, pada 2005, lonjakan harga BBM mencapai 100 persen dan persoalan itu bisa diselesaikan dalam dua semester, yakni dengan BOS dan BOS buku. "Sekarang lonjakan harga BBM hanya 28,7 persen. Persoalan yang lebih berat saja bisa kita atasi bersama. Kenaikan itu kan tidak sampai sepertiganya. Sampai kini, BOS sudah membebaskan biaya 70,3 persen siswa SD dan SMP dari pungutan yang membebani," ucapnya.
Dia mengatakan, sebenarnya berbagai persoalan sudah pernah dialami Indonesia. Mulai dari krisis ekonomi, lonjakan harga, hingga bencana alam. "Untuk bidang pendidikan, semua teratasi. Kita harus optimistis," tuturnya.
Berkaitan dengan program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun, Mendiknas mengatakan, wajar dikdas tidak akan terganggu dengan kenaikan harga BBM. "Saya optimistis wajar dikdas sembilan tahun tuntas pada 2008 ini karena tinggal 2,48 persen angka partisipasi kasar (APK) yang masih harus dituntaskan. Memang, kendala utama adalah faktor geografis," katanya.
Menurutnya, saat ini untuk tingkat nasional, APK sudah mencapai 92,5 persen. Selain itu, ada beberapa provinsi yang APK-nya sudah di atas 95 persen, seperti Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sumut, Sumbar, NAD, Jambi, Riau, Bali, dan Bangka Belitung.
"Kalau Agustus tahun 2008 ini APK tingkat nasional sudah mencapai 95 persen, maka wajar dikdas sembilan tahun sudah tercapai secara nasional," katanya. [W-12]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar