Warga Jakarta Setuju SMA Gratis

Suara Pembaruan, 22/3/2008
JAKARTA - Sejumlah warga di Ibukota menyambut baik usulan DPRD DKI Jakarta soal sekolah gratis untuk tingkat SMA/SMK. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai usulan itu belum bisa diterapkan.

Idris, seorang warga Jalan Mengkudu, Gg III Blok M, Kelurahan Lagowa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kepada SP, Sabtu (22/3) mengatakan, selama ini dia merasa keberatan dengan biaya sekolah yang harus ditanggung untuk tiga anaknya. Walaupun putra tertuanya saat ini duduk di Kelas III SMP 114 Cilincing, Jakarta Utara dan mendapat bantuan untuk biaya sekolah dari pemerintah, Idris berharap jika nantinya anak melanjutkan ke tingkat SLTA, pemerintah pun dapat meringankan bebannnya.

"Saat ini saya sudah mendapat keringanan dengan biaya sekolah gratis kepada anak saya di SD. Tapi, saya berharap selanjutnya biaya sekolah anak saya dapat diringankan untuk tingkat SLTA-nya karena saya masih memiliki dua anak lagi yang duduk di bangku SD dan TK,'' tutur pria asal Betawi yang bekerja sebagai tukang ojek ini.

Idris mengharapkan program ini tidak hanya berlangsung untuk sementara waktu saja. ''Saya berharap kebijakan seperti ini dapat dilakukan terus menerus, karena ini sangat positif dan membantu rakyat kecil khususnya,'' papar Idris.

Sementara itu Neta (42) salah seorang ibu rumah tangga yang memiliki lima orang anak mengatakan, dia selama ini keberatan dengan biaya sekolah anaknya. Ia mengaku cukup senang jika Pemprov menerapkan program sekolah gratis untuk anak setingkat SLTA. "Untuk anak saya yang paling sulung setiap bulan saya harus menyisihkan uang sekolah sebesar Rp 400.000/bulan, belum lagi untuk keempat anak lainnya. Hal ini cukup menambah beban karena bukan hanya biaya sekolah yang dipikirkan, tetapi kebutuhan sehari-haripun semakin mahal," tutur wanita yang tinggal di Kalibata Utara No.35 Rt 5/2, Jakarta Selatan itu. Neta mengaku, cukup senang dengan kebijakan itu dan berharap dapat direalisasikan secepatnya.

Pemprov Tolak

Pemprov berpandangan wacana itu tidak tepat digunakan untuk tingkat SMA/SMK karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. "Kami tidak pernah janjikan itu. Yang terpenting adalah bagaimana semua anak bisa sekolah. Jadi bukan sekolah gratis," kata Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta, Margani M Mustar saat berdialog dengan wartawan di Balaikota, Jakarta, Rabu (19/3).

Ia menegaskan wacana pendidikan gratis akan mengabaikan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan. Selain itu, pendidikan gratis hanya akan memberikan keuntungan kepada kelompok kaya. "Untuk kegiatan pendidikan, peran serta masyarakat masih dibutuhkan, termasuk dengan membayar uang sekolah. Kalau semua diserahkan ke sekolah maka orang tua akan cuek dengan urusan sekolah," tuturnya. "Kebijakan itu juga tidak membantu masyarakat miskin tetapi hanya menguntungkan yang kaya karena mereka bebas biaya," tambahnya.

Magani malah menuduh wacana sekolah gratis itu bukan datang dari Pemprov DKI tetapi dari anggota DPRD DKI Jakarta. Tujuannya adalah agar terpilih saat pemilu. "Itu kan kampanye mereka (anggota DPRD, Red) saat itu. Pak Fauzi Bowo (Gubernur DKI) sendiri tidak pernah menjanjikan itu," tegasnya. [RBW/MAR/L-8]