21 April 2008

Pendidikan Gratis Perlu Ditinjau Ulang

Program pendidikan gratis bagi siswa  sekolah SDN-SMUN di Jakarta nampaknya perlu dikaji ulang. Sebab, program tersebut dianggap tidak tepat sasaran. Ada baiknya, dana pendidikan gratis itu dialokasikan untuk program lainnya misalnya untuk menunjang pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah.

"Program pendidikan gratis bagi siswa di Jakarta sekarang ini tidak tepat sasaran. Karena yang menikmati itu tidak hanya siswa dari keluarga miskin, tapi keluarga mampu juga turut menikmatinya," ujar Buyung Sohutihon Siregar, staf Bagian Gedung dan Perlengkapan sekolah Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Timur, Jumat (18/4).

Padahal, kata Buyung, seharusnya yang menikmati program pendidikan gratis itu hanya siswa-siswa dari keluarga tidak mampu. Sedangkan bagi keluarg mampu, hal itu tidak perlu lagi. Justru sebaliknya, mereka yang mampu harus memberikan subsidi agar program pendidikan itu berjalan lancar. Bagi Buyung, akan sangat tepat kalau dana yang selama ini dialokasikan untuk pembiayaan program pendidikan gratis itu dialihfungsikan untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang KBM di sekolah-sekolah.

Hal itu perlu dilakukan karena tema sentral dari pendidikan itu adalah untuk menghasilkan atau menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas baik. Sarana penunjang pendidikan yang dimaksud misalnya perawatan dan perbaikan bangunan gedung yang rawan roboh, pengadaan meja dan bangku belajar. Tak hanya itu, perlengkapan laboratorium di sekolah-sekolah juga sangat diperlukan. Mulai dari laboratorium bahasa, IPA, IPS, dan sebagainya.

"Karena yang saya lihat saat ini, sarana dan prasarana yang ada masih jauh dari harapan. Sehingga terkadang kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak nyaman. Kalau ini dibiarkan terus menerus, bagaimana kualitas pendidikan kita dapat terjamin dengan baik," ungkapnya.

Dia mencontohkan, saat ini masih ada ruangan kelas yang diisi 40 siswa. Kondisi ini  tentu sudah sangat tidak nyaman untuk kegiatan KBM. Karena itu, lagi-lagi ia berpendapat agar sebaiknya program pendidikan gratis itu segera ditinjau ulang. Setidaknya, bagi siswa yang ingin mendapatkan program pendidikan gratis, harus diseleksi terlebih dulu di tingkat RT RW dan kelurahan setempat. Sama halnya orang yang akan mendapatkan kartu sehat sebagai alat untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan gratis.


"Jadi proses mendapatkan pendidikan gratis itu sama halnya dengan cara mendapatkan kartu sehat atau Askeskin. Sehingga yang menikmati pendidikan gratis itu benar-benar dari kalangan tidak mampu," pungkasnya.

http://www.beritajakarta.com/V_Ind/default.asp

Tidak ada komentar: