Padang, Kompas - Sejumlah rektor perguruan tinggi negeri menolak nilai ujian nasional dijadikan parameter untuk masuk perguruan tinggi negeri. Mereka menilai masih banyak masalah dalam penyelenggaraan ujian nasional sehingga banyak hal yang harus dibenahi.
Pembantu Rektor I Universitas Andalas Padang Febrin Anas Ismail, Selasa (5/4) di Kota Padang, mengatakan, sejumlah daerah melakukan berbagai cara untuk menaikkan nilai rata-rata ujian nasional (UN) karena menganggap nilai UN menyangkut gengsi daerah. Hal ini tentu tidak bisa diterima perguruan tinggi negeri.
Rektor Universitas Sriwijaya Palembang Badia Perizade mengatakan, cakupan UN terlalu luas dan diikuti seluruh siswa kelas 12 SMA/SMK. Padahal, perguruan tinggi negeri membutuhkan kualifikasi khusus untuk menjadi calon mahasiswa. Karena itu, PTN melakukan seleksi masuk melalui SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri) maupun melalui jalur undangan.
"Meskipun UN tidak dijadikan parameter masuk PTN, UN tetap digunakan sebagai syarat mutlak untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri," ujar Badia.
Kompetensi khusus
Secara terpisah, Pembantu Rektor I Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Sofyan Salam mengatakan, sejumlah program studi di PTN membutuhkan kompetensi khusus bagi calon mahasiswanya sehingga UN tidak bisa dijadikan parameter masuk PTN.
Sofyan mencontohkan, Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM memberlakukan tes fisik dan wawancara selain tes tertulis untuk para calon mahasiswa. Kompetensi dalam ilmu keolahragaan selama ini tidak diuji dalam UN. Fakultas Seni dan Desain juga menerapkan ujian keterampilan dan seni bagi para pelamar.
Kendala lain ialah rasio antara kursi yang tersedia dengan jumlah pelamar. UNM membuka jalur undangan di semua fakultas yang diikuti oleh 4.000 pelamar, padahal kursi yang tersedia hanya 1.000 buah.
"Bukan pekerjaan mudah menyaring calon mahasiswa jika hasil UN mereka mirip-mirip, sedangkan yang diterima terbatas," ujar Sofyan.
Humas Universitas Hasanuddin Dahlan Abubakar menilai, universitas belum yakin dengan sistem pengawasan UN. Dia melihat masih banyak kasus kebocoran soal dan karut-marut UN di kawasan-kawasan terpencil yang membuat hasil UN tidak optimal.
"Sistem pengawasan UN masih banyak kelemahan sehingga sulit dijadikan ukuran untuk masuk PTN," ujarnya.
(INK/IRE/SIN)
http://cetak.kompas.com/read/2011/04/06/03285346/nilai.un..tidak.menjadi.parameter
Tidak ada komentar:
Posting Komentar