Jakarta, Kompas - Untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan pada ujian nasional SMA/MA/SMK, 18 April mendatang, seluruh kepala sekolah diimbau menjaga kredibilitas. Caranya, tak terpengaruh politik lokal dan pejabat birokrasi.
Itu diingatkan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rohmat Wahab, koordinator pelaksanaan dan pengawasan UN SMA/MA/MAK/SMK 2011, ketika dihubungi di Yogyakarta, Kamis (7/4). "Kekhawatiran kami, banyak kepala sekolah di daerah dikendalikan kepala dinas dengan kepentingan tertentu," kata dia.
Meski UN tahun lalu ada kecurangan, secara umum dinilai baik. "Kami percaya hasil UN asalkan kepala sekolah bisa jaga kredibilitasnya," ujar Rohmat.
Rohmat menekankan pentingnya kejujuran birokrasi pemerintah provinsi hingga kepala sekolah. Perguruan tinggi terlibat melaksanakan dan mengawasi UN untuk memastikan proses berjalan jujur. Meski demikian, PTN tetap belum bisa sepenuhnya menerima hasil UN sebagai parameter masuk SNMPTN.
Mulai tahun ini, pengawas UN dibagi dua, pemerintah provinsi serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Tim pengawas independen dihapuskan.
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Mungin Eddy Wibowo mengatakan, pengawas dari pemerintah provinsi akan mengawasi SMP, MTS, SMPLB, dan SMALB. Pengawas dari perguruan tinggi mengawasi UN SMA/MA/SMK karena lulusannya akan melanjutkan kuliah.
"Ini juga untuk menghapus keraguan perguruan tinggi atas mutu lulusan UN yang ingin kuliah," kata Mungin. (LUK)
http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/03040073/bergantung.kredibilitas.kepala.sekolah..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar