TRANSPARANSI PENDIDIKAN: BOS Belum Jamin Siswa Terbebas Pungutan

Dana BOS Daerah

M.LATIEF/KOMPAS IMAGES

Ilustrasi: Para orang tua murid sekolah dasar negeri (SD) tetap akan mengeluarkan biaya bagi pendidikan untuk anak-anaknya, terutama untuk membeli seragam dan buku.

TERKAIT:

MALANG, KOMPAS.com — Bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dinilai masih belum bisa menjamin siswa sekolah dasar negeri (SDN) di daerah-daerah bebas dari segala biaya dan pungutan. Sangat mengherankan, siswa SD negeri sampai saat ini masih saja bisa sepenuhnya bebas pungutan tersebut.

Kenyataannya siswa masih dikenakan biaya ini dan itu, baik berbentuk untuk pembelian buku paket dan LKS maupun membayar honor guru ekstrakurikuler.

-- Amrullah

Ketua Aliansi Masyarakat Miskin Kota Malang Amrullah, Jumat (13/8/2010), mengatakan, seharusnya Bosda yang dikucurkan pemerintah daerah (APBD) dan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat (APBN) itu bisa menghapus segala bentuk tarikan di SD.

"Namun, kenyataannya siswa SD masih saja dikenakan biaya ini dan itu, baik yang berbentuk untuk pembelian buku paket dan lembar kerja siswa (LKS) maupun membayar honor guru ekstrakurikuler," katanya.

Bentuk tarikan yang lazim dan dilakukan selama ini adalah melalui paguyuban orangtua siswa. Nominal tarikan itu bervariasi, tergantung sekolah masing-masing, tetapi rata-rata Rp 20.000-Rp 25.000 per bulan.

Kalau di jenjang SD saja masih melakukan pungutan melalui paguyuban orangtua siswa, tegasnya, lalu dana BOS dan Bosda yang dikucurkan ke masing-masing SD itu digunakan untuk apa. Sebab, lanjutnya, siswa selama ini juga dibebani untuk pembelian buku paket dan LKS.

"Memang ada sebagian buku paket yang dipinjami dari sekolah, tapi buku itu langsung dropping dari Diknas," paparnya.

Selain itu, untuk biaya pemeliharaan dan renovasi gedung juga dianggarkan dari Diknas (APBD)."Saya heran kenapa sampai sekarang siswa SD negeri masih belum bisa sepenuhnya bebas dari biaya (pungutan)," ucap Amrullah mempertanyakan.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Diknas Kota Malang Sugiharto mengatakan, Bosda untuk SMP sudah cair dan untuk SD masih belum karena jumlah lembaga SD dan MI di daerah itu cukup banyak. Penambahan Bosda sebagai pendamping BOS dari APBN Kota Malang sebesar Rp 5.000 untuk setiap siswa SD dan Rp 10.000 untuk siswa SMP.

Total anggaran Bosda di Kota Malang mencapai Rp 9,944 miliar dengan perincian untuk 85.683 siswa SD/MI dengan anggaran sebesar Rp 5,140 dan Rp 4,804 miliar untuk 39.807 siswa SMP/MTs.

"Kami berharap dana Bosda ini bisa membantu meringankan beban orangtua siswa, terutama ketika menjelang ujian nasional yang biasanya membutuhkan anggaran cukup banyak," kata Sugiharto.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/14/10344773/BOS.Belum.Jamin.Siswa.Terbebas.Pungutan