Sejumlah Kecurangan UN Masih Terjadi

Jakarta, Kompas - Sejumlah kecurangan masih terjadi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional 2009 meski kasusnya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, 16 kepala sekolah diperiksa polisi terkait dengan dugaan kebocoran soal ujian nasional.

"Baik para kepala sekolah maupun petugas dinas pendidikan dan olahraga kami periksa, tetapi belum ada penetapan tersangka," kata Bagian Humas Kepolisian Daerah Bengkulu, Ajun Komisaris Besar Yatim Suyatmo, Rabu (22/4).

Menurut Yatim, kasus kebocoran soal UN ini terjadi hari Minggu lalu saat masih berlangsung distribusi soal. Dari kantor dinas, soal-soal dibawa dengan pengawalan polisi menuju kepolisian sektor. Namun, ada sejumlah soal cadangan yang tidak diangkut. Oleh petugas dinas pendidikan, soal cadangan kemudian dibawa ke SMAN 1.

Di SMAN 1, petugas kemudian membagi-bagikan soal-soal itu kepada 16 kepala sekolah yang telah berkumpul. "Mereka diduga memang telah bersepakat untuk membocorkan soal-soal kepada siswa," ujarnya.

Dilanjutkan Yatim, upaya membocorkan soal digagalkan oleh polisi yang saat itu masuk ke sekolah dengan menyamar sebagai kepala sekolah. Semua soal cadangan langsung disita dan para kepala sekolah dibawa ke Kepolisian Resor Bengkulu Selatan.

Ancam dipindahkan

Secara terpisah, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad menyatakan akan mengevaluasi dan memindahtugaskan kepala SMA negeri yang gagal mencapai target kelulusan 100 persen. Sanksi berupa mutasi juga dikenakan bagi pejabat di lingkungan dinas pendidikan.

"Kepala sekolah yang gagal memenuhi target siap-siap saja dievaluasi. Bisa saja dia dipindahkan dari sekolahnya yang sekarang," kata Mochtar.

Pernyataan tersebut diungkapkan Mochtar di sela-sela kunjungannya memantau pelaksanaan UN di SMAN 2 Bekasi. "Begitu juga dengan pejabat di dinas pendidikan. Mereka akan kami evaluasi kalau gagal memenuhi target," ujarnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia Suparman dalam jumpa pers di Bandung mengatakan, penetapan target kelulusan akan memicu kecurangan, apalagi dengan ancaman mutasi.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo mengatakan, BSNP akan menindaklanjuti laporan yang masuk terkait dengan kesalahan prosedur dan kecurangan.

Anggota BSNP, Djemari Mardapi, mengatakan wajar jika setiap daerah menargetkan persentase kelulusan lebih baik. Akan tetapi, sekolah harus menempuh cara-cara yang benar dan tidak berbuat curang. (ITA/INE/JON/COK/GAL)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/23/03111277/sejumlah.kecurangan.masih.terjadi