"Pembenahan serius mesti dilakukan oleh pelaksana UN dan peserta tesnya. Sampai UN tahun ini, pelaksanaannya belum akuntabel. Harus ada komitmen dulu untuk bisa membenahi pelaksanaan UN supaya hasilnya tidak diragukan," kata Djoko Santoso, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seusai jumpa pers soal peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurut Djoko, pelaksanaan UN masih rawan penyimpangan dan itu terbukti dalam beberapa kasus di sejumlah daerah. Karena itu, persoalan mendasar soal kredibilitas penyelenggaraan UN harus dibenahi secara serius sebagai jaminan pelaksanaan ujian nasional yang dapat dipercaya.
"Perguruan tinggi ini memang ikut dalam pengawasan, tetapi peran dari pelaksana UN dan peserta yang harus membuktikan bahwa UN itu akan berlangsung baik ke depannya," kata Djoko.
Beasiswa
Sementara itu, untuk membuka akses bagi calon mahasiswa miskin ke perguruan tinggi negeri, pemerintah melanjutkan program pemberian beasiswa untuk 2.000 calon mahasiswa. Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 10 miliar untuk menjaring lulusan SMA sederajat di seluruh Indonesia supaya bisa tes masuk di PTN.
Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan, calon mahasiswa itu dibiayai untuk tes masuk PTN dan diberi beasiswa pada tahun pertama di perguruan tinggi. Selanjutnya, keberlangsungan pendidikan mahasiswa dari keluarga tidak mampu itu dijamin dari beasiswa pendidikan yang disediakan pemerintah untuk mahasiswa miskin serta dari perguruan tinggi bersangkutan.
Menurut Fasli, ke depannya harus dibuat mekanisme penyaringan calon mahasiswa yang dimulai sejak kelas 1 SMA. Dengan demikian, semangat siswa dari keluarga tidak mampu untuk berprestasi semakin tinggi karena ada kepastian untuk ditanggung biaya pendidikannya di PTN pilihan mereka. (ELN)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/30/03253758/ptn.masih.ragukan.kualitas.un
Tidak ada komentar:
Posting Komentar