Dikdas dan Dikmenti Dilebur, Pejabat Jangan Resah

Kamis, 13 Nopember 2008 ::
Perampingan struktur organisasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah disusun berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, benar-benar dibuktikan. Salah satu
Dinas yang bakal disatukan adalah Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah Tinggi
(Dikmenti). Agar peleburan kedua institusi pendidikan ini berjalan lancar, Dikdas DKI Jakarta mengumpulkan seluruh
pejabat eselon IV agar tidak resah menanggapi rencana ini.

Di hadapan seluruh pejabat eselon IV, Kepala Dinas Dikdas DKI Sukesti Martono mengimbau, untuk tetap bekerja
secara sungguh-sungguh dan profesional, sesuai dengan tugasnya masing-masing. “Akhir Desember 2008 ini,
Dikdas akan dimerger dengan Dikmenti, ini tidak dapat dihindari karena sudah ada dasar hukumnya,” kata
Sukesti saat memimpin Rapat Koordinasi pejabat eselon IV di lingkungan Dinas Dikdas DKI di Ruang Pola Kantor
Walikota Jakarta Timur, Rabu (12/11).

Walaupun rencana penggabungan dua unit tersebut tinggal satu setengah bulan lagi, diharapkan ritme kerja para
pejabat dan pegawai tidak kendur. Karena, konsekuensi dari penggabungan dua unit kerja yang menangani masalah
pendidikan ini, adanya jabatan di tingkat eselon III dan IV yang akan ditinjau lagi. "Maka gunakan waktu satu setengah
bulan yang tersisa ini untuk tunjukan prestasi terbaik dan jangan loyo," katanya.
Dalam kesempatan ini, Sukesti berpesan, agar jajarannya dapat melaksanakan program kerja tahun anggaran 2008
yang tinggal beberapa saat lagi ini dengan baik. “Gunakan waktu sebaik mungkin dalam bekerja, agar program
kerja yang telah diprogramkan dapat selesai tepat waktu,” ujarnya.

Sukesti juga mengimbau kepada jajarannya agar ekstra hati-hati dalam pemanfaatan anggaran kerja, baik yang
bersumber dari APBD maupun APBN. Sukesti pun meminta seluruh jajarannya bersikap kooperatif dalam membantu
tugas Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang saat ini sedang melakukan audit keuangan di lingkungan Dinas Dikdas
Provinsi DKI Jakarta.

Tindakan kooperatif dan membantu tugas BPK itu dapat dilakukan dengan menyiapkan semua dokumen
pertanggungjawaban pengelolaan, baik keuangan, aset, murid, tenaga guru serta hal-hal lainnya. “Saya
mengharapkan tidak ada temuan BPK yang mengindikasikan terjadinya penyelewengan keuangan di lingkungan Dinas
Dikdas DKI,” ujarnya.

Sementara itu, Kasudin Dikdas Jakarta Timur Zaenal Soleman mengungkapkan, kegiatan rapat koordinasi ini diikuti oleh
122 pejabat eselon IV di lingkungan Dikdas. Mereka yang hadir terdiri dari para Kasie Dinas Dikdas Kecamatan se-DKI
Jakarta, Kasie dan Kasubag di lingkungan Sudin Dikdas, Kasudin Dikdas, dari lima wilayah kota dan satu Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu dan para Kasubdis di Dinas Dikdas DKI. “Kegiatan ini bertujuan agar ada evaluasi
kerja dan mengungkapkan apa saja masalah yang dihadapi jajaran Dinas Dikdas DKI dalam menjalankan tugas seharihari,&
rdquo; kata Zaenal.

Zaenal juga mengungkapkan, banyak masalah yang diangkat dalam rapat koordinasi ini, seperi mulai dari pengelolaan
kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, kepegawaian baik struktural maupun sektoral, termasuk juga pengelolaan
keuangan. “Masalah yang diangkat mulai dari program yang bersifat rutin maupun dedicated program,”
paparnya. Sumber : beritajakarta.com

http://www.dikdasdki.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=17