Guru Bantu Unjuk Rasa, Tuntut Uang Lebaran

Saturday, 20 September 2008

Jatinegara, Warta Kota Sekitar 800 guru bantu menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) di Jalan Jatinegara Timur, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (19/9) siang. Mereka menuntut uang kesejahteraan rakyat (kesra) segera dibayarkan, karena Lebaran tinggal dua minggu lagi. Selain menuntut uang kesra yang belum dibayar selama sembilan bulan, para guru bantu juga mendesak agar surat keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri sipil (PNS) segera dikeluarkan. Perwakilan guru bantu bertemu dengan Wakadis Dikdas, Saefullah, tapi hasilnya tidak memuaskan. Unjuk rasa digelar selepas salat Jumat. Para guru bantu yang kebanyakan wanita langsung duduk di depan pintu gerbang. Supaya pejabat yang dicari tidak kabur lewat pintu belakang, para guru bantu ini dipecah menjadi tiga kelompok. Mereka langsung berpencar dan memblokir setiap pintu gerbang. Sambil menahan rasa haus dan lapar, para guru bantu dari sekolah swasta tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, meneriakkan yel-yel sambil membentangkan poster-poster. Jika ada pegawai kantor Dinas Dikdas keluar dari pintu gerbang, para guru bantu yang lesehan di jalanan langsung meneriakinya. Dalbini Atma, salah satu koordinator Forum Komunikasi Guru Bantu, menjelaskan, para guru yang berunjuk rasa berstatus guru bantu se-DKI. "Sudah sembilan bulan ini uang kesra Rp 500.000 per bulannya tidak kami terima. Kami sudah tanya, tapi tidak ada alasan yang jelas. Kami hanya disuruh tunggu dan bersabar," ucap Dalbini. Bagi para guru bantu, uang kesra tersebut sangat membantu. Pasalnya, gaji yang mereka terima dari mengajar sangat minim dan terkadang pembayarannya sering telat. "Gaji kami cuma Rp 710.000, tanggal 7 baru kami terima, tanggal 10 sudah habis deh," celetuk seorang guru. Nila Marnila Dewinta (29), guru bantu TK di Cempakaputih, mengatakan, dia mendukung sekali perjuangan para guru bantu. Sebab, dia pun merasakan hal yang sama. "Saya sudah sepuluh tahun mengabdi sebagai guru bantu. Makanya kalau uang kesra tidak kami terima, kami kelimpungan, apalagi Lebaran sudah dekat, sedangkan harga-harga kebutuhan pokok sudah mahal," tuturnya. Dikatakan Dalbini, para guru bantu juga mempertanyakan SK pengangkatan 6.882 guru bantu untuk dijadikan PNS. Sudah setahun ini para guru bantu berjuang mendapatkan hak mereka untuk jadi PNS. Tapi, sampai sekarang ini status tersebut belum mereka terima. Dalam pertemuan dengan perwakilan guru bantu tersebut, Saefullah mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu proses penetapan kucuran uang kesra dari Departemen Dalam Negeri. "Kalau tidak ada penetapannya, mana bisa dikucurkan. Jadi, tidak benar jika dikatakan uang kesra itu disimpan oleh kami apalagi dibungakan, tidak ada itu," ujarnya. Dikatakan Saefullah, di Komisi E DPRD DKI, pihak Dinas Dikdas pernah didesak agar uang kesra dikucurkan sebelum Lebaran. Namun, pihak Dinas Dikdas tidak bisa. Sebab, sampai saat ini belum ada pengesahan dari Depdagri. "Kalau kami sih hanya memproses administrasinya saja," ujarnya. (ded/m1)