Dalam pidato itu, gubernur resmi mengusulkan rancangan perubahan APBD dari sebelumnya Rp20,59 triliun menjadi Rp20,25 triliun, atau terkoreksi Rp340 miliar. Ini merupakan penurunan pertama dalam sejarah pengelolaan keuangan di Ibu Kota sejak era desentralisasi per 2002.
Rinciannya, pendapatan naik dari Rp18,79 triliun jadi Rp18,88 triliun, belanja turun dari Rp20,52 triliun jadi Rp20,05 triliun, penerimaan pembiayaan turun dari Rp1,80 triliun jadi Rp1,36 triliun, sedang pengeluaran pembiayaan naik dari Rp68,62 miliar menjadi Rp198,12 miliar.
Perubahan itu disebabkan oleh melesetnya sasaran makro, proyeksi pendapatan daerah, tambahan belanja akibat kenaikan harga BBM, kenaikan gaji PNS, tambahan subsidi keluarga miskin (gakin) dan nelayan, salah hitung sisa dana APBD 2007, dan pergeseran bujet antarunit dan jenis belanja.
Yang barangkali luput dipaparkannya secara terbuka dalam pidato itu, dan karenanya tak banyak orang tahu, adalah rincian kinerja APBD DKI 2008 sepanjang semester pertama, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja.
Dokumen resmi yang diperoleh Bisnis menunjukkan, tidak banyak ada kemajuan, kalau tidak mau dikatakan kemunduran, kinerja pelaksanaan APBD 2008 baik di sisi penerimaan atau kinerja pendapatan maupun di sisi penyerapan atau kinerja belanja.
Di sisi penerimaan misalnya, sampai 30 Juni 2008, capaiannya baru Rp6,43 triliun atau 34,23% dari target sepanjang tahun Rp18,2 triliun. Capaian ini, masih jauh dari distribusi target tengah tahun yang biasa ditetapkan di kisaran 45%. (lihat tabel)
Asisten Keuangan DKI Jakarta Sukri Bey mengatakan meski hanya 34%, secara keseluruhan penerimaan per semester I/2008 mengalami kenaikan cukup signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya.
"Satu-satunya realisasi penerimaan yang turun dibandingkan dengan tahun lalu adalah pendapatan lain-lain yang sah. Tapi secara keseluruhan, tetap naik. Jadi, kami optimistis pendapatan DKI sampai akhir 2008 bisa mencapai 99% dari target," katanya saat dimintai komentarnya, kemarin.
Sukri mungkin benar, bahwa secara keseluruhan penerimaan itu tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tapi tentu itu tak bisa jadi alasan menoleransi capaian yang hanya 34%. Warga tidak terlalu bodoh untuk tahu bahwa sistem penerimaan memang mengharuskan adanya pertumbuhan.
Kinerja belanja
Begitu pula dari sisi penyerapan. Dari total belanja di APBD 2008 Rp20,52 triliun, sepanjang semester I/ 2008 baru terealisasi Rp4,53 triliun, atau hanya 22,37%. Tentu capaian ini sangat disayangkan mengingat berbagai bencana yang terjadi enam bulan belakangan.
Angka Rp4,53 triliun ini mungkin akan terlihat berbeda dengan angka yang disampaikan seorang pejabat Pemprov awal Juli lalu. Saat itu, pejabat tersebut menyampaikan realisasi belanja per 7 Juli 2007 mencapai Rp11,71 triliun atau 57,09% dari total belanja 2008. (Bisnis, 8 Juli)
Sayang, pejabat itu mungkin tidak menjelaskan lebih gamblang, bahwa Rp11,71 triliun itu bukan angka penyerapan riil, melainkan hanya angka yang tercatat berdasarkan surat pengucuran dana (SPD) yang telah diterbitkan, yang faktanya belum dicairkan!
Penusuran Bisnis menunjukkan pada 30 Juni 2008 angka belanja di SPD yang mencapai Rp11,1 triliun baru diikuti penyerapan riil Rp4,53 triliun. Adapun di posisi 7 Juli, sepekan kemudian, SPD-nya sudah mencapai Rp11,7 triliun dengan penyerapan riil Rp4,73 triliun.
"Idealnya, dengan SPD yang mencapai 54,4% per 30 Juni, realisasi belanja untuk seluruh SKPD itu sudah mencapai 40% dari total anggaran [senilai Rp8,2 triliun dari total belanja Rp20,52 triliun]," kata Sukri, mengonfirmasi pengecekan Bisnis.
Kinerja penyerapan yang menyedihkan itu-hanya Rp4,53 triliun dari capaian ideal Rp8,2 triliun-akan terlihat memprihatinkan apabila melihatnya dari sisi pelaksana anggaran. Sebab, dari ratusan SKPD di DKI, hanya 3 SKPD yang mampu menyerap belanja lebih dari 61%.
Keprihatinan itu akan terasa kian menjengkelkan manakala, diketahui bahwa sampai 30 Juni 2008, belanja modal-jenis belanja yang berfungsi menstimulus perekonomian-hanya terserap Rp279,04 miliar atau 5,46% dari total belanja Rp5,10 triliun.
Menurut Sukri, rendahnya serapan belanja modal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu penghematan dan kehati-hatian merealisasikan. Alasan lainnya, yakni pejabat pelaksana teknis kegiatan takut melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan masalah dengan KPK.
Katakanlah argumen Sukri benar, tetap saja itu tidak membantah bahwa ada masalah serius dalam hal kompetensi pengelolaan anggaran di birokrasi pemprov. Warga menunggu perbaikan di semester II/2008. (bastanul.siregar @bisnis.co.id/mia.chitra@bisnis.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar