Jawa Pos 26 juni 2008 - SURABAYA - Pemkot melalui badan perencanaan dan pembangunan kota (bappeko) meminta komitmen para kepala sekolah rintisan SBI (sekolah bertaraf internasional) agar tidak memungut donasi (sumbangan) dari wali murid. Sebab, pemkot sudah berjanji memenuhi semua kebutuhan anggaran untuk operasional SBI.
Kepala Bappeko Tri Rismaharini mengatakan, jika memang masih dirasa kurang, pihaknya siap menambah kebutuhan anggaran SBI. "Jadi, nggak perlu ada pungutan. Apa gunanya kami ajukan dana dalam PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) APBD kalau tetap ada donasi," katanya kemarin (25/6).
Seperti pernah diberitakan, keputusan dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya pada Mei lalu sebetulnya masih memberikan sinyal bagi SBI untuk menerapkan donasi, tapi dengan sejumlah catatan. Di antaranya, keuangan sekolah rintisan SBI harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, menurut Risma, kebijakan donasi tersebut sebenarnya tidak beralasan. "Saya pikir nggak perlu ada donasi. Sebab, pemkot sudah mengalokasikan anggaran untuk seluruh kebutuhan sekolah itu," ujarnya.
Risma menjelaskan, kebutuhan sekolah yang ditunjuk sebagai rintisan SBI sudah diajukan kepada bappeko seperti tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). "Sekolah sendiri kok yang menyusun RAPBS. Artinya, semua kebutuhan sekolah kan sudah tercantum. Dengan begitu, nggak ada alasan tiba-tiba kekurangan dana," tuturnya.
Bahkan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran lebih dari kebutuhan setiap sekolah. Contohnya saja, jika kebutuhan SMAN 5 setiap tahun sekitar Rp 6,9 miliar, anggaran yang dialokasikan pemkot lebih dari itu. "Saya hanya mencoret anggaran-anggaran yang tidak realistis," ungkapnya.
"Misalnya saja, ada sekolah yang mengalokasikan dana hingga jutaan rupiah hanya untuk rapat. Buat apa coba? Dana-dana seperti itulah yang saya pangkas," lanjut mantan kepala dinas kebersihan dan pertamanan tersebut.
Meski demikian, menurut Risma, beberapa usul dana dari sekolah yang justru ditambah juga tidak sedikit. Dicontohkan, ada sekolah yang menganggarkan pengadaan mikroskop cuma Rp 10 juta. "Setelah saya browsing di internet, dengan merek yang sama, harganya lebih dari itu. Jadi, saya tambah," ucapnya.
Dia berjanji menghitung ulang kebutuhan rintisan SBI secara detail. Sehingga, donasi benar-benar bisa dihindari. Menurut Risma, kabar yang diterima dari Wali Kota Bambang D.H. menyebutkan bahwa para Kasek SBI sudah siap tidak menerapkan pungutan.
Sebagaimana diketahui, total kebutuhan dana SBI untuk SMPN, SMAN, dan SMKN di Surabaya sebesar Rp 58,6 miliar setiap tahun. Total sharing anggaran dari pusat untuk tahun I-V sebesar Rp 20,5 miliar. Sedangkan dari APBD provinsi, besarnya Rp 12,5 miliar. Sehingga, untuk kekurangan dana SBI sekitar Rp 25,8 miliar, pemkot siap menanggung. (kit/ara/hud)
Kepala Bappeko Tri Rismaharini mengatakan, jika memang masih dirasa kurang, pihaknya siap menambah kebutuhan anggaran SBI. "Jadi, nggak perlu ada pungutan. Apa gunanya kami ajukan dana dalam PAK (perubahan anggaran keuangan, Red) APBD kalau tetap ada donasi," katanya kemarin (25/6).
Seperti pernah diberitakan, keputusan dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya pada Mei lalu sebetulnya masih memberikan sinyal bagi SBI untuk menerapkan donasi, tapi dengan sejumlah catatan. Di antaranya, keuangan sekolah rintisan SBI harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, menurut Risma, kebijakan donasi tersebut sebenarnya tidak beralasan. "Saya pikir nggak perlu ada donasi. Sebab, pemkot sudah mengalokasikan anggaran untuk seluruh kebutuhan sekolah itu," ujarnya.
Risma menjelaskan, kebutuhan sekolah yang ditunjuk sebagai rintisan SBI sudah diajukan kepada bappeko seperti tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). "Sekolah sendiri kok yang menyusun RAPBS. Artinya, semua kebutuhan sekolah kan sudah tercantum. Dengan begitu, nggak ada alasan tiba-tiba kekurangan dana," tuturnya.
Bahkan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran lebih dari kebutuhan setiap sekolah. Contohnya saja, jika kebutuhan SMAN 5 setiap tahun sekitar Rp 6,9 miliar, anggaran yang dialokasikan pemkot lebih dari itu. "Saya hanya mencoret anggaran-anggaran yang tidak realistis," ungkapnya.
"Misalnya saja, ada sekolah yang mengalokasikan dana hingga jutaan rupiah hanya untuk rapat. Buat apa coba? Dana-dana seperti itulah yang saya pangkas," lanjut mantan kepala dinas kebersihan dan pertamanan tersebut.
Meski demikian, menurut Risma, beberapa usul dana dari sekolah yang justru ditambah juga tidak sedikit. Dicontohkan, ada sekolah yang menganggarkan pengadaan mikroskop cuma Rp 10 juta. "Setelah saya browsing di internet, dengan merek yang sama, harganya lebih dari itu. Jadi, saya tambah," ucapnya.
Dia berjanji menghitung ulang kebutuhan rintisan SBI secara detail. Sehingga, donasi benar-benar bisa dihindari. Menurut Risma, kabar yang diterima dari Wali Kota Bambang D.H. menyebutkan bahwa para Kasek SBI sudah siap tidak menerapkan pungutan.
Sebagaimana diketahui, total kebutuhan dana SBI untuk SMPN, SMAN, dan SMKN di Surabaya sebesar Rp 58,6 miliar setiap tahun. Total sharing anggaran dari pusat untuk tahun I-V sebesar Rp 20,5 miliar. Sedangkan dari APBD provinsi, besarnya Rp 12,5 miliar. Sehingga, untuk kekurangan dana SBI sekitar Rp 25,8 miliar, pemkot siap menanggung. (kit/ara/hud)
1 komentar:
Yang penting dikaji dulu kelayakan SBI. Masih perdebatan kan. Coba kunjungi situsbog satria dharma dan gene netto ttg sbi. Anda bisa belajar banyak dr situ.
Posting Komentar