"Saya kuliah S-1 sampai 10 tahun karena harus nyambi jadi office boy (OB)," kata Puspito, warga Desa Genjahan, Gunung Kidul.
Ayah Puspito, Sindu, adalah pensiunan pegawai negeri rendahan. Ibunya, Daryati, hanya ibu rumah tangga biasa. Akan tetapi, dengan hasrat ingin mengubah nasib, dia nekat kuliah di Jurusan Sastra Jepang Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat dia masuk tahun 1993, SPP-nya Rp 180.000 per semester.
"Orangtua masih mengirim biaya selama semester pertama. Setelah itu, mereka nyerah," katanya.
Pemuda itu pun lantas bekerja sebagai OB di sebuah kantor di Sleman dengan upah Rp 40.000 per bulan. Pagi hari dia kuliah. Sore, malam, sampai pagi berikutnya dia harus menunggu dan membersihkan kantor. "Saya cuci piring, mengepel, dan jaga malam. Waktu kuliah pagi hari sering ngantuk dan nilai kuliah jeblok," katanya.
"Upah dari OB itu tak cukup sehingga saya selalu nunggak SPP. Untunglah akhirnya saya dapat beasiswa," katanya. Setelah terlunta-lunta 10 tahun, akhirnya dia lulus juga sebagai sarjana tahun 2003.
Perjuangan serupa dilakoni Mia (39), ibu rumah tangga di Cibubur, Jakarta Timur. Pekerja swasta ini harus menyisihkan gaji Rp 2 juta per bulan untuk kebutuhan belanja sehari-hari, biaya kontrakan Rp 350.000 per bulan, biaya sekolah anak bungsunya, dan membiayai kuliah anaknya yang sudah besar, Dewi. Gadis itu kuliah di Fakultas Sastra Cina Universitas Indonesia.
Saat masuk tahun 2005, Dewi harus membayar Rp 5 juta untuk uang pangkal dan Rp 1,3 juta untuk biaya kuliah per semester. Uang itu cukup berat bagi keluarga ini. "Kami terus berhemat. Tapi, untunglah kami akhirnya dapat keringanan untuk mencicil biaya kuliah per semester sehingga lebih enteng," kata Dewi.
Dewi dan Puspito lebih beruntung ketimbang Dalyono, warga Yogyakarta, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir taksi. Dengan penghasilan sekitar Rp 50.000 per hari, dia tak bisa membayangkan bagaimana bisa mengirim anak-anaknya ke bangku perguruan tinggi. "Satu anak saya hanya lulus SMP. Tak kuat membiayai kuliah, dia akhirnya membantu kerja serabutan. Satu lagi masih kecil," katanya.
Masih banyak warga di negeri ini yang bernasib serupa dengan Dalyono. Mereka—orang-orang kecil yang biasa disebut sebagai rakyat bawah—juga ingin menguliahkan anak-anaknya. Tetapi, begitu menyadari biaya kuliah yang semakin mahal, mereka pun keder dan hanya bisa gigit jari.
"Bagaimana mau menguliahkan anak jika untuk makan sehari-hari saja sudah ngos-ngosan?" kata Dalyono. (iam/ind)
Prof Dr FG Winarno, Faisal Basri MA, Dr Purwadi, dan Ir Muhammad Shobirin berasal dari keluarga berbeda dan tidak saling mengenal. Tetapi, ada kesamaan pada keempatnya, mereka berhasil melakukan mobilitas sosial melalui pendidikan.
Pasangan Rijan dan Yatinem bakul sayur kecil yang menjajakan dagangan dengan keliling kampung di Rejoso, Nganjuk. Tetapi, putra mereka, Purwadi (37), berhasil menjadi doktor dan kini mengajar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
Faisal Basri (48), pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, masih mengingat bagaimana dia harus berjalan kaki 4 kilometer dan naik mobil omprengan demi mencapai sekolahnya di SMAN 3 di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, dari rumahnya di perkampungan Kebon Baru, Gudang Peluru, Jakarta Selatan. Itu karena kehidupan orangtuanya begitu sederhana sehingga uang sakunya hanya cukup untuk bayar ongkos omprengan sekitar Rp 15.
FG Winarno mengaku berasal dari keluarga sangat miskin, ibunya buta huruf dan ayahnya hanya berpendidikan kelas II sekolah dasar (SD). Ketika Winarno kuliah tingkat III di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (saat itu masih di bawah UI), ibunya kena tumor payudara.
"Ibu saya takut sekali ke dokter, sementara tumornya sudah menyebabkan luka dan warnanya hitam," papar Winarno. Karena juga tidak memiliki biaya untuk ke dokter dan ditantang kakaknya untuk—sebagai "dokter"—menolong ibunya, akhirnya Winarno dengan membawa peralatan bedah kedokteran hewan mengoperasi tumor ibunya di rumah.
Saat menggunting bagian tumor yang menghitam, ternyata ada pembuluh darah yang terpotong. Winarno menjahit luka itu memakai benang jahit biasa yang sudah diberi alkohol. Peristiwa itu menimbulkan trauma panjang pada Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta itu.
Sementara itu, orangtua Shobirin petani yang luas tanahnya hanya sekitar 300 meter persegi di Desa Panggungharjo, Grobogan, Jawa Tengah, dan memiliki sembilan anak. Tekad kuat untuk meraih kehidupan lebih baik yang akhirnya membuat dia lulus cum laude sebagai sarjana elektro dari UI.
Kini dia bekerja sebagai penyelia di Project & Network Development Department Customer Service Division PT Toyota-Astra Motor. Anak keempat ini berhasil membantu biaya pendidikan kakak ketiganya hingga menjadi sarjana, masih membiayai dua adiknya di perguruan tinggi dan dua lainnya di sekolah menengah. "Yang bungsu ikut orangtua di kampung," kata Shobirin yang lahir dan bersekolah hingga SMP di Grobogan.
Makan gratis
Menyelesaikan pendidikan sarjana dianggap sebagai batas minimal yang harus dicapai untuk dapat memperbaiki kehidupan karena membuka kesempatan pada lapangan pekerjaan yang lebih baik.
Sejak kelas IV SD Winarno sudah menyadari, kemiskinan membuat keluarganya diperlakukan berbeda. Ayahnya, RM Mintorekso, petugas kepolisian berpangkat rendah bergaji kecil. Setiap ada saudara yang punya hajatan, ibu-ibu yang lain diminta menjadi penerima tamu, sementara ibunya hanya diminta daden geni (menyiapkan api buat memasak) di dapur. "Ternyata karena keluarga kami miskin," kata Winarno.
Sejak itulah Winarno bertekad menjadi orang pintar dan berpendidikan. "Saya berpikir, menjadi orang pintarlah satu-satunya cara mengubah keadaan. Kalau tidak, saya tidak mungkin jadi kaya karena saya bukan anak orang kaya," kata Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB itu.
Dia memilih masuk Jurusan Kedokteran Hewan IPB karena ada beasiswa ikatan dinas sehingga mudah mencari kerja saat lulus. Pengalaman dengan ibunya membuat Winarno banting setir. Dia menekuni teknologi pengolahan hasil ternak, pilihan yang kemudian mengantarnya ke puncak karier. Dia mendapat beasiswa USAID untuk program S-3 di University of Massachusetts, Amerika.
Purwadi, selulus SMA di Nganjuk, masuk Jurusan Sastra Budaya Universitas Gadjah Mada melalui program Penjaringan Bibit Unggul Daerah. Saat tiba di Yogya, dia hanya dibekali Rp 15.000. Karena uang itu tak cukup untuk bayar kos, dia tinggal menumpang tidur di masjid kampung.
Orangtua Purwadi kadang mengirimi uang, itu pun hanya Rp 10.000. Untuk menutupi kekurangan biaya hidup, dia menyambi kerja serabutan: menjual katung gandum, dagang majalah dan koran bekas, serta memberi les nembang dan menabuh gamelan.
Untuk mengirit biaya, dia mengandalkan buku perpustakaan kampus. Dia juga ikut berbagai organisasi mahasiswa di seksi konsumsi. "Saya banyak dapat makan gratis di situ dan banyak dapat teman yang mau menolong saat susah," kenang Purwadi.
Sementara ayah Faisal Basri adalah pegawai rendahan perusahaan swasta. Ketika dia di bangku SMP, ayahnya sudah bertahun-tahun tak bekerja.
Menurut Faisal, biaya kuliah dia peroleh dari ibunya yang tampaknya mendapat bantuan keuangan dari keluarga besarnya. Ketika Faisal di tingkat II Fakultas Ekonomi UI, ayahnya meninggal. Dalam kondisi sulit itu, dia mendapat beasiswa dari sebuah lembaga, besarnya Rp 12.5000 per bulan. Padahal, uang kuliah saat itu Rp 15.000 per semester. "Lumayan, dari beasiswa itulah saya hidup," kenang dia.
Shobirin yang selalu berada pada peringkat kesatu selama di SMA dibebaskan dari biaya pendidikan dan kemudian diterima di UI tanpa tes. Dia lalu mengajukan permintaan keringanan biaya ke UI. Karena nilai indeks prestasinya selalu di atas 3,5, dia dibebaskan dari biaya pendidikan.
Dia juga mendapat beasiswa dari tiga lembaga. Di luar itu, dia mengajar privat anak-anak SMA dan SMP. Uang yang dia peroleh bukan hanya dipakai untuk dirinya, tetapi juga membantu pendidikan lima adiknya dan satu kakaknya.
"Kalau mahasiswa lain selesai kuliah main futsal atau ikut organisasi, saya harus memberi les," kata Shobirin.
Lebih baik
Secara sosial dan ekonomi, posisi Faisal Basri, FG Winarno, Muhammad Shobirin, dan Purwadi jauh lebih baik dari orangtua mereka.
"Saya bersyukur anak bakul sayuran di pelosok Nganjuk dapat meraih gelar akademis setinggi itu dan dapat pekerjaan layak," kata Purwadi yang menyelesaikan pendidikan S-3-nya dari UGM dalam waktu 1,5 tahun pada 2001.
"Saya menapak dari sekolah negeri dan semua orang di kampung-kampung juga begitu. Kualitas sekolah negeri itu bagus karena itu akses orang miskin masuk perguruan tinggi negeri melalui SMA negeri dulu terbuka lebar."
Sekarang, sekolah negeri banyak yang mutunya menurun, kalah bersaing dengan sekolah swasta atau sekolah internasional. Untuk masuk SMA negeri yang berkualitas pun biaya mahal. "Jadi, akses orang miskin untuk masuk sekolah bagus mulai tertutup di tingkat SMA," katanya.
Mobilitas sosial secara vertikal pun yang dulunya menjadi harapan orang miskin memperbaiki status sosial ekonominya kini tinggal jadi mimpi. Negara gagal mengentaskan kemiskinan. (nmp/dhf/iam/bsw)
Ilham Khoiri
Apa yang sesungguhnya terjadi di balik fenomena mahalnya biaya perguruan tinggi di tengah kehidupan rakyat yang terengah-engah sekarang? Ini adalah pertarungan ideologis antara kepentingan pasar global dan hajat rakyat banyak. Kebetulan, di negeri Indonesia, rakyatlah yang akhirnya jadi korban.
Perseteruan ideologis itu bisa dipahami dengan mengandaikan adanya dua kubu yang saling berhadapan, yaitu pasar dan rakyat. Di satu sisi, dunia saat ini semakin tercengkeram dalam pasar global. Pasar menghendaki perguruan tinggi masuk dalam arus komersial dengan mencari biaya dan menentukan harganya sendiri.
Pada sisi lain, rakyat tetap menghendaki pendidikan yang terjangkau demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya yang baik diharapkan mereka bisa membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan.
Pengamat antropologi sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Pascalis Maria Laksono, dan sosiolog Heru Nugroho, mengungkapkan, Pemerintah Indonesia tengah terombang-ambing di antara tarikan pasar atau kesejahteraan rakyat. Belakangan ini, pemerintah ternyata lebih memilih untuk menuruti tuntutan pasar global. Subsidi bagi perguruan tinggi pun dikurangi, dan kampus dibiarkan berjibaku mencari dana sendiri.
Perguruan tinggi yang kehilangan sokongan dana untuk kebutuhan operasional akhirnya menaikkan biaya pendidikan yang dipungut dari mahasiswa. Saat bersamaan, pemerintah ternyata tidak memberikan subsidi kepada rakyat agar tetap bisa menjangkau biaya kuliah. Akibatnya, rakyat bawah tidak lagi punya akses untuk menjangkau biaya kuliah yang telanjur dinaikkan tadi.
"Saat kesejahteraan rakyat belum tercapai, tiba-tiba pemerintah mengubah kebijakan menjadi pro-pasar bebas. Rakyat yang tidak di-back-up pemerintah semakin terpuruk. Di sini, kapitalisme menang dan rakyat kalah," kata Heru Nugroho.
Jika dicermati, kebijakan itu sudah bergeser dari amanat UUD 1945 yang mengarah pada bentuk negara kesejahteraan. Dalam sistem itu, negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara menyubsidi sektor pendidikan.
Jikalau pemerintah mau mengadopsi pasar bebas, itu semestinya dilakukan dengan utuh, jangan sepotong-potong. Ketika kampus dibebaskan cari dana sendiri, pemerintah semestinya memberi subsidi kepada rakyat sehingga mereka bisa menjangkau pendidikan tinggi. "Membiarkan rakyat miskin tak bisa memperoleh pendidikan tinggi sama saja dengan negara memangsa rakyatnya sendiri," kata Laksono.
Di Amerika Serikat, misalnya, biaya pendidikan juga mahal, tetapi pemerintahnya tetap menyokong masyarakat miskin dengan menyediakan banyak beasiswa, memberikan kredit bagi mahasiswa, dan memotong pajak bagi perusahaan yang membantu pendidikan. Dengan tingkat kesejahteraan yang baik, orang miskin akhirnya bisa mengakses perguruan tinggi.
Pembodohan
Apa yang bakal terjadi jika biaya kuliah di perguruan tinggi tetap mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat yang ekonominya semakin terpuruk? "Masyarakat miskin tak mampu lagi bisa mengakses pendidikan sehingga terjadilah pembodohan massal. Kualitas sumber daya manusia bangsa ini merosot," kata Heru, yang juga memimpin Center for Critical Social Studies (CCSS) itu.
Dalam situasi sekarang, pendidikan juga tak lagi bisa menjadi sarana mobilitas sosial yang bisa mengangkat masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah. Dengan begitu, bangsa ini akan sulit bersaing dengan bangsa lain yang getol mengembangkan diri di tengah kompetisi yang semakin ketat.
Ketimpangan sosial-ekonomi juga jadi ancaman yang serius. Di satu sisi, orang-orang kaya tetap dapat mengirim anaknya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi, sementara anak-anak keluarga miskin hanya bisa mengenyam pendidikan rendahan. Akhirnya, lembaga pendidikan hanya jadi alat mereproduksi kelas saja.
"Orang kaya akan tetap kaya, dan kelompok miskin tetap miskin. Polarisasi lapisan sosial di tengah masyarakat semakin runcing," katanya.
Akibat lain, proses dehumanisasi bakal merebak di lingkungan kampus. Soalnya, hubungan antara mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika telah direduksi hanya sebagai relasi industrial atau jual-beli. Spirit pendidikan demi membentuk manusia-manusia yang berkarakter dan berwawasan luas semakin hilang.
Ke khitah
Laksono berharap, pemerintah mau mengembalikan perguruan tinggi pada khitahnya sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi ini jauh lebih bermartabat ketimbang memaksakan diri mengejar daya saing di tingkat internasional, tetapi justru meninggalkan rakyat sendiri. Pemerintah hendaknya memprioritaskan pendidikan dengan basis solidaritas demi masa depan bangsa ini.
Bagi Heru, pemerintah bisa saja memilih kebijakan yang pro-pasar, tetapi sektor pendidikan harus diproteksi. Caranya, beri anggaran pendidikan yang layak. Dana itu bisa digunakan memberi subsidi pada pendidikan atau pada anak-anak keluarga miskin sehingga mereka bisa kuliah.
"Perguruan tinggi tak boleh menyerah dengan keadaan ini dan buru-buru meningkatkan biaya kuliah. Kampus harus mau bersusah payah mencari alternatif dana lain dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan, lembaga internasional, atau mencari donatur," katanya.
DAHONO FITRIANTO dan ILHAM KHOIRI
Zaman sekarang, punya otak encer saja tidak cukup untuk menyabet gelar sarjana. Untuk memasuki pintu menuju ke sana saja, paling tidak calon mahasiswa harus memenuhi syarat lain: dompet yang cukup tebal dan atau nasib yang cukup baik.
Simak kisah Rizaldi Yudhistira (18), siswa SMA 8 Jakarta, yang bercita-cita menjadi sarjana ekonomi. Jauh sebelum hasil ujian nasional (UN) diumumkan (bahkan sebelum ia mengikuti UN), Rizaldi sudah mendaftar menjadi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Dia mendaftar lewat jalur khusus penerimaan mahasiswa UGM yang dinamakan Penelusuran Bakat Swadana (PBS). Selain harus memenuhi syarat menduduki peringkat 10 besar dan tidak boleh ada angka merah di rapor selama tiga tahun belajar di SMA , Rizaldi masih harus mengikuti tes masuk. Tes, yang dilangsungkan akhir Maret itu, ada dua jenis, yakni tes potensi akademik (yang dinamakan Tes Bakat Skolastik) dan wawancara.
Setelah lulus berbagai tes tersebut, Rizaldi tak otomatis berstatus mahasiswa UGM. Ia harus membayar dulu apa yang dinamakan Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) sebesar Rp 50 juta, di luar SPP dan uang SKS per semester. "Awalnya, uang Rp 50 juta itu terasa mahal. Tetapi keluarga memutuskan diambil saja. Kalau ikut SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk PTN, dulu UMPTN), saingannya terlalu banyak. Kalau gagal, harus ngulang tahun depan," tutur Rizaldi.
Kisah serupa juga diceritakan Adirga Romadhona, siswa SMAN 1 Banjarnegara, Jawa Tengah, yang diterima di Jurusan Komunikasi UGM melalui jalur PBS, awal Maret lalu. Adirga harus membayar SPMA sebesar Rp 40 juta dan tambahan Rp 1,5 juta untuk biaya SPP, uang mata kuliah per SKS, dan biaya membuat jaket almamater. "Mungkin biaya itu mahal, tetapi itu akan jadi dorongan bagi saya untuk lebih bersemangat tekun kuliah," ujar Adirga.
Perlu dicatat, semua biaya itu sudah dibayarkan pada pertengahan April. Padahal, UN untuk SMA baru dimulai 22 April dan hasilnya baru diumumkan pertengahan Juni. Lha, kalau ternyata tidak lulus UN, bagaimana? "Ya, uangnya hilang. Itulah risiko," kata Rizaldi enteng.
Subsidi silang
PBS memang bukan satu-satunya jalur penerimaan mahasiswa baru di UGM. PBS sendiri hanya satu dari lima jalur khusus dalam program Penelusuran Bibit Unggul, yang totalnya hanya menyumbangkan 30 persen dari sekitar 6.000 mahasiswa baru yang akan diterima UGM tahun ini.
Jumlah kursi mahasiswa sisanya bisa diraih dengan mengikuti jalur ujian tertulis (sebanyak 65 persen atau sekitar 3.900 mahasiswa) dan jalur SNMPTN (5 persen atau hanya 300 mahasiswa). Bahkan, para calon mahasiswa yang lulus dua jalur ujian ini pun tetap harus membayar SPMA meski jumlahnya tak sebesar di PBS.
"Mahasiswa yang diterima lewat jalur utul (ujian tertulis), SNMPTN, serta Penelusuran Bakat Olahraga dan Seni kisaran biaya SPMA sama, yakni dari Rp 5 juta sampai Rp 20 juta atau lebih," ungkap Ainun Na'im, Wakil Rektor Senior UGM Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia.
Menurut Ainun, sumbangan yang jumlahnya berjuta-juta rupiah itu dibutuhkan sebagai tambahan dana operasional UGM. Sejak status UGM berubah menjadi badan hukum milik negara (BHMN) tahun 2000, dana subsidi pemerintah turun dari 90 persen menjadi hanya 30 persen dari total kebutuhan operasional per tahun. "Tahun ini subsidi pemerintah hanya sekitar Rp 300 miliar dari total biaya operasional Rp 1 triliun. Seiring dengan bertambahnya aktivitas UGM, dengan adanya desentralisasi kampus, biaya pendidikan juga meningkat," papar Ainun.
Itu sebabnya diterapkan sistem subsidi silang. Uang SPMA dari jalur PBS dan Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah yang besarnya bisa mencapai Rp 125 juta per orang dan program-program pascasarjana mandiri diharapkan mampu menyubsidi program-program studi publik.
Tak sendiri
UGM tidak sendirian. Perguruan tinggi lain, yang juga sudah berstatus BHMN, menerapkan program serupa. Universitas Indonesia (UI) di Jakarta menetapkan uang pangkal yang harus dibayarkan setiap calon mahasiswa yang lolos seleksi. Besarannya antara Rp 5 juta, Rp 10 juta, dan Rp 25 juta. "Paling tinggi untuk fakultas yang butuh investasi lebih besar dalam kegiatan laboratorium, yakni Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, MIPA, dan Teknik. Jumlah itu berlaku untuk mahasiswa yang diterima dari semua jalur seleksi program S-1 reguler," ungkap Herr Soeryantono, Ketua Panitia Tetap Penerimaan Mahasiswa Baru UI tahun 2008.
Di Institut Pertanian Bogor (IPB), uang pangkal itu dinamakan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas. Besarnya Rp 1,5 juta-Rp 21 juta, bergantung pada pilihan program studi dan penghasilan orangtua. Selain itu, Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, yang menjadi bagian dari SPP per semester, juga disesuaikan dengan penghasilan orangtua.
"Mahasiswa yang orangtuanya berpenghasilan di bawah Rp 500.000 per bulan dibebaskan dari semua biaya pendidikan pada tahun pertama. Tahun selanjutnya kami akan mencarikan beasiswa," kata Rektor IPB Herry Suhardiyanto, yang didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Yonny Koes- maryono.
Untuk si miskin
Seperti halnya IPB, setiap kampus juga menyediakan program penerimaan mahasiswa baru dari keluarga miskin. UI menerapkan besarnya biaya BOP (Biaya Operasional, semacam SPP) disesuaikan dengan penghasilan orangtua. Kisarannya Rp 100.000-Rp 7.500.000 per semester. "Bagi mahasiswa yang tidak mampu, juga akan ada keringanan pembayaran uang pangkal, bisa dalam bentuk subsidi atau sistem angsuran," ungkap Herr.
Sementara UGM menerapkan program Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM), yang lulusannya dibebaskan dari semua biaya seleksi dan biaya pendidikan selama delapan semester. "Tahun ini UGM memberi beasiswa penuh bagi 154 mahasiswa baru lewat jalur PBUTM. Biaya pendidikan mereka selama delapan semester ditanggung oleh mitra yang dicarikan UGM," kata Rektor UGM Sudjarwadi.
Nah, untuk menjadi 154 orang di antara ribuan calon mahasiswa yang pandai tapi miskin di negeri ini, seseorang harus benar-benar bernasib baik, bukan...? (AGNI RAHADYANTI) -- KOMPAS MINGGU 18 MEI 2008 KEHIDUPAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar