[JAKARTA] Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengakui, pendidikan gratis sulit diwujudkan dalam waktu dekat karena pemerintah banyak menanggung subsidi yang tidak bisa ditawar untuk masyarakat. Salah satu hambatan untuk merealisasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan adalah terhimpitnya APBN.
"Selain minimnya APBN, pemerintah juga menanggung banyak sekali subsidi yang tak bisa ditawar untuk masyarakat. Jika ingin anggaran pendidikan dinaikkan, harus ada sejumlah subsidi yang dihilangkan," kata Bambang, seusai peringatan Hari Pendidikan Nasional, di Jakarta, Jumat (2/5).
Bambang mengatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja mengurangi subsidi karena dapat dipastikan selalu ada resistensi dari masyarakat. Dia juga menjelaskan, kenaikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menggratiskan pendidikan masih menjadi kajian dan sulit dilaksanakan.
Selain itu, Mendiknas juga menyatakan bahwa proses pengangkatan guru bantu telah selesai di tingkat pemerintah pusat. Dia menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk membayar gaji guru bantu dan pegawai honorer di daerah. "Masalahnya ada di daerah. Formasi sudah disediakan, uang untuk membayar gaji juga sudah ada," ujarnya.
Dana tersebut sudah dialokasikan ke Dana Alokasi Umum (DAU) per Januari 2008. Menurutnya, tidak ada masalah di pusat, dan seharusnya guru bantu sudah diangkat Januari lalu. Untuk pegawai honorer, terangnya, sedang disusun formasinya dan akan diangkat paling lambat awal 2009.
Peringatan Hardiknas di Jakarta diwarnai aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa dan guru honorer, di antaranya berdemo ke gedung DPR. Pengunjuk rasa antara lain berasal dari Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI). Mereka menuntut diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Pendidikan Murah
Peringatan Hardiknas ,Jumat (2/5) di Yogyakarta, diwarnai dengan aksi turun ke jalan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dan LSM. Mereka sepakat menolak komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, mendesak pendidikan gratis dan murah untuk rakyat dan merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.
Seperti dikatakan Koordinator Pokja Pendidikan Gratis DIY, Syaiful di halaman DPRD DIY mengatakan UU Sisdiknas 2003 dan RUU BHP harus ditolak dan dihapuskan karena akan menghilangkan kesempatan rakyat miskin memperoleh hak pendidikan.
Berbagai elemen seperti Aliansi BEM se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta, juga menuntut pemerintah menghapus UU Sisdiknas, dan pembatalan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Selain itu, mereka juga meminta agar UN tak dijadikan sebagai standardisasi kelulusan dalam proses pendidikan.
Unjuk rasa serupa digelar sekelompok mahasiswa berunjuk rasa di Bundaran Universitas Tanjungpura, Pontianak, Jumat (2/5). Mereka menuntut perhatian pemerintah dan DPR agar merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat konstitusi. [146/152/W-12]. Suara Pembaruan 3/5/2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar