14 Mei 2008

Ironi Siswa Miskin di SD Negeri Unggulan

Oleh Teguh Imawan, orangtua siswa Jakarta

Di benak orangtua kurang mampu yang anaknya bersekolah di sekolah dasar (SD) unggulan, mencuat gambaran cerah ketika pemerintah dengan lantang mengumandangkan dana miliaran rupiah dialokasikan untuk membantu meringankan beban biaya sekolah. Kegembiraan kian menjadi-jadi manakala pemerintah pusat merealisasikan bantuan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Senyum simpul kian mengembang saat diumumkan bahwa sekolah telah dialiri dana BOS.

Tapi, keceriaan itu hanyalah fatamorgana. Karena hingga hari ini, gegap gempita kucuran dana BOS tidak menyentuh nasib siswa cerdas di SD unggulan yang orangtuanya tidak mampu. Senyum baru taraf imajinasi belaka. Meski puluhan juta uang mengucur ke sekolah, nasib siswa miskin tak berubah.

Bahkan, nuansa gembira berubah drastis menjadi rasa takut. Kengerian terasa menusuk dada orangtua tak mampu manakala sekolah unggulan di Jakarta masih diperbolehkan memungut biaya dari orangtua murid.

Ironis

Bagi siswa miskin yang sekolah di SD unggulan, pengumuman itu laksana sambaran petir di siang hari bolong. Selain mengubur impian berkurangnya beban uang sekolah yang selama ini dirasa begitu menghimpit luar biasa, maka titah pejabat pendidikan sedemikian itu menjadi penegas betapa pintu peluang siswa miskin mengakses mutu pendidikan berkualitas tertutup rapat.

Memang, peluang itu masih ada melalui cara subsidi silang dari murid yang lebih mampu. Tapi mengapa kalau hanya ada beberapa siswa saja yang tidak mampu, sekolah tidak mau mensubsidi dari dana BOS? Padahal, berdasar pengalaman, orangtua penerima donatur telah kehilangan kepercayaan diri ketika bergaul dengan sesama orangtua siswa di berbagai forum kelas dan komite sekolah. Ada rasa minder, rendah diri, dan tersingkirkan.

Ironisnya, meski sekolah unggulan memiliki peluang menolong siswa tak mampu melalui uang dana BOS, masih ada juga kepala sekolah yang tidak mau melakukan itu dengan alasan menjaga citra dan kredibilitas sekolah. Argumen sekolah unggulan adalah tidak ada gratis di sekolah unggulan. Kalau sekolah menggratiskan uang sekolah saja misalnya, maka sekolah unggulan bisa jatuh harkat dan martabatnya. Luar biasa. Di hari gini, masih ada cara berpikir seorang pendidik yang amat sangat jauh dari rasa humanitas. Demi gengsi institusi, murid cerdas dan penuh potensi bernasib tragis.

Padahal di benak orangtua siswa tak mampu secara finansial di sekolah unggulan, dana BOS dan aneka macam bantuan lainnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi momentum emas mengurangi tekanan batin yang selama ini dirasakan sekeluarga. Tekanan mental itu berasal dari adanya subsidi silang yang ia terima dari sesama orangtua yang lebih mampu.

Harapan itu menjadi pupus ketika harus berhadapan dengan sikap (kepala) sekolah yang lebih mementingkan gengsi belaka. Maka, yang terjadi adalah tiad niatan sama sekali mengambil kebijakan menyisihkan dana BOS, meski dalam sosialisasi dana BOS melalui iklan di koran jelas menyebutkan bahwa prioritas utama dana BOS adalah membantu siswa tidak mampu.

Justru keplda sekolah rajin menawarkan subsidi silang kepada orangtua. Tapi animo berderma tampak menurun karena orangtua mampu sendiri tak lolos dari terpaan kenaikan harga BBM, sengatan inflasi, dan ancaman PHK. Selain itu, orangtua juga kian apatis dengan langkah sekolah yang terus menarik pungutan ini dan itu demi alasan pembiayaan kegiatan sekolah.

Padahal, tahu bahwa secara riil, sekolah unggulan ini masih memiliki saldo uang di bank dari sisa dana BOS, Bantuan Operasional Pendidikan, Block Grand, dan uang Sumbangan Rutin Bulanan dan aneka macam uang hasil kumpulan iuran orangtua yang belum digunakan.

BOS Abai Siswa

Melihat gelagat kepala sekolah ini maka dapat disimpulkan bahwa hingga kini awan koruptif masih tebal menggantung di langit sekolah-sekolah dasar. Sebuah perilaku pendidik yang jauh dari semangat dan jiwa mendidik. Sebuah tindakan tega melihat penderitaan orangtua siswa miskin yang terseok-seok mencicipi fasilitas sekolah unggulan. Bagi siswa dan orangtua siswa miskin, mereka layaknya ayam yang mati di lumbung padi.

Mengapa demikian? Karena kalau dicermati penggunaan dana-dana ratusan juta yang masuk di SD unggulan, mayoritas mengalir ke kantong guru. Dalam beberapa kasus tertentu, masuk ke kantong pribadi kepala sekolah.

Contohnya, dapat dilihat dari alokasi dana BOS pada sebuah SD unggulan di Jakarta Selatan. Dari total dana BOS sebesar Rp 52,182.000 Tahun Pelajaran 2005/2006, sebesar 83,7 persen atau Rp 43.700.000 dialokasikan ke jenis belanja pegawai, belanja barang, dan belanja rumah tangga. Sedangkan, pengelolaan kurikulum dan pengelolaan ekstra kurikuler dijatah sebesar Rp 7,9 juta atau 15,3 persen saja. Dan, hanya sebesar Rp 500.000 atau 0,96 persen dipersembahkan ke kegiatan kesiswaan.

Dalam prakteknya, kebenaran riil pengeluaran aneka macam belanja itu tumpah tindah, dan deskripsi kuitansi pembayaran tidak jelas peruntukannya. Yang sering terjadi, peruntukan belanja barang ditulis jelas dalam kuitansi kalau nilai rupiahnya kurang dari Rp 100.000, namun begitu angka kuitansi melebihi angka tersebut, pihak sekolah tidak mencantumkan untuk tujuan apa pembayaran di lakukan.

Maknanya, uang BOS masih jauh sentuhannya terhadap siswa kurang mampu di SD unggulan. Praktik alokasi dana BOS cenderung merapat ke kantong guru sekolah, terkhusus Kepala Sekolah. Karena segala macam pengeluaran itu hanya bisa cair kalau ada persetujuan dari kepala sekolah. Kecilnya proporsi dana yang dinikmati siswa seperti itu juga terjadi ketika kepala sekolah SD unggulan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Tidak mengherankan kalau nada protes menggema ke seantero sekolah negeri ini. Terlebih kalau proses penyusunan RAPBS cenderung menggunakan pendekatan tertutup, “one man/woman/person show”, alokasi dana hanya mengerojok ke kesejahteraan pengelola sekolah, serta minim dana untuk kegiatan akademik siswa. Sementara itu, orangtua siswa diposisikan sebagai sumber dana yang harus siap dan terus mau dipungut, tanpa ada pertanggungjawaban transparan dan jujur. Dalam situasi seperti itu, sungguh nasib siswa miskin tapi cerdas berada dalam posisi memilukan. —

Tidak ada komentar: