Republika, 19/3/2008
JAKARTA--Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2005 yang disusul melambungnya harga bahan pokok, mengakibatkan jumlah penderita gizi buruk dan angka putus sekolah melonjak drastis. Demikian Sekjen Komnas Perlindungan Anak (Komnas Anak), Arist Merdeka Sirait, mengungkap temuan itu, di Jakarta, Selasa (18/3).
Arist memaparkan, pada 2005, Komnas Anak mencatat ada 9.726.000 anak usia SD-SMP di 33 provinsi di Indonesia putus sekolah. Orang tua mereka, kata Arist, tak sanggup lagi membiayai pendidikan anak-anaknya. ''Tahun 2006, jumlah anak putus sekolah mencapai 11,7 juta dan naik lagi menjadi 12,2 juta pada 2007,'' ungkap Arist. Dari jumlah itu, kata dia, masih banyak anak usia sekolah yang bahkan tak sempat merasakan duduk di bangku sekolah dasar. Jumlah anak usia SD yang tak mampu sekolah mencapai 11 juta.
Setali tiga uang dengan angka anak penderita gizi buruk. Komnas Anak merekam jumlah anak dengan gizi buruk dan kurang gizi mencapai 8.450.000 hingga 2006. Jumlah itu, tambah dia, meningkat jadi 12 juta pada 2007. Data itu, menurut Arist, hanya yang terpantau Komnas Anak. Sebagaimana fenomena gunung es, kata dia, boleh jadi yang tak terpantau lebih banyak lagi.
Arist mengaku khawatir dengan rencana kebijakan pemerintah mengurangi subsidi. Dia mengatakan, hal itu berdampak pada meningkatnya jumlah anak putus sekolah dan gizi buruk. ''Negara harus memikirkan hal ini. Kemiskinan itu berdampak langsung pada anak-anak,'' paparnya. Anak adalah korban paling menderita dari kemiskinan.
Arist meminta pendidikan dasar gratis tak hanya sekadar slogan. Namun, kata dia, bisa diterapkan di masyarakat. ''Sekarang, mana ada yang gratis. Memang ada BOS dan sebagainya, tapi itu pun ternyata, anak-anak tetap membutuhkan dana untuk mendapatkan pendidikan dasar,'' katanya. Arist mengungkap beberapa waktu lalu, ada seorang anak yang terpaksa mencuri untuk bayar ujian sekolah. ''Ini sangat tragis.'' Belum lagi, ada kelaparan yang mengakibatkan anak meninggal yang beberapa hari ini juga terekam media massa.
Pada 2006, kata Arist lagi, balita meninggal karena kurang gizi belum ditemukan. Saat disinggung soal data dari BPS yang menyatakan bahwa masyarakat miskin di Indonesia hanya sekitar 16 persen, Arist meminta agar pemerintah tidak bermain-main dengan data. ''Saat data itu dibutuhkan untuk laporan keberhasilan pemerintahan, maka angkanya menjadi kecil. Sementara, jika data itu dibutuhkan untuk suatu pilot project, misalnya, angkanya menjadi besar,'' kata Arist. osa
21 Maret 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar