Kesejahteraan Guru tak Bisa Ditawar Lagi

NUSA DUA--Pemerintah berkomitmen meningkatkan mutu tenaga pendidik karena mereka adalah garda terdepan di dunia pendidikan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa untuk perubahan ke arah lebih baik, maka kesejahteraan guru tak bisa ditawar lagi.

Berbicara saat membuka The Seventh E-9 Ministerial Review Meeting on Teacher Education and Training di Nusa Dua, Bali, Selasa (11/3), Wapres menegaskan dunia pendidikan memiliki tiga komponen yakni sistem, pendanaan, dan guru. Jika sistem pendidikan sudah baku, pendanaan sudah proporsional, tapi kualitas guru masih dibawah standar, maka upaya pengembangan pendidikan akan tetap stagnan.

Salah satu bentuk komitmen meningkatkan mutu guru adalah sertifikasi. Dengan itu diharapkan kemampuan profesionalitas mereka meningkat. ''Namun tak mudah bagi pemerintah memberikan anggaran yang cukup karena banyak sektor lain yang juga butuh dana besar seperti pembangunan infrastruktur,'' kata Wapres.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Indonesia, Bambang Sudibyo mengatakan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi guru telah dimulai sejak 2005 dengan mengeluarkan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Aturan mengenai guru dan dosen ini, kata Bambang, dalam rangka menjadikan guru dan dosen sebagai profesi yang prestisius dan tidak berbeda dengan profesi lainnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah menetapkan berbagai kriteria bagi guru dan dosen. Seorang guru harus memenuhi kualifikasi setidaknya lulusan sekolah tinggi selama empat tahun atau setingkat bachelor, dosen harus memiliki kualifikasi minimal master/doktor. Selain itu, kata Bambang, guru dan dosen harus memiliki sertifikat mengajar.

Setidaknya, kata Bambang, sebanyak 1,75 juta guru di Indonesia sudah memiliki kualifikasi lulusan sekolah tinggi selama empat tahun atau setingkat bachelor. Selain itu, 150 ribu dosen juga harus sudah memiliki kualifikasi master atau doktor. Terakhir, sebanyak 2,5 juta guru dan 300 dosen harus sudah memiliki sertifikat mengajar.

''Ini semua akan dicapai dalam waktu sepuluh tahun,''ujar Bambang. Dalam pertemuan ke-7 ini, Bambang menambahkan, para menteri serta pakar pendidikan di sembilan negara peserta akan membahas berbagai isu strategis mengenai peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan bagi guru. Nantinya, kata Bambang, berbagai hasil diskusi serta rekomendasi dari hasil pertemuan ini akan dideklarasikan pada akhir pertemuan E-9.

Sementara itu, Dirjen UNESCO, Koichiro Matsura, menilai bahwa masih minimnya pencapaian target penuntasan angka buta huruf, serta pendidikan berkesetaraan gender terjadi akibat berbagai faktor internal di beberapa negara-negara E-9. ''Beberapa faktor yang menghambat itu seperti perang saudara, HIV, dan berbagai endemis lain,''ujar Koichiro. (rfa )

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=326651&kat_id=6