Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Jatim Soal Buku Ujian Nasional Bergambar Calon Gubernur

Terkait Peredaran Buku UNAS Bergambar Soekarwo

SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim Drs Rasiyo akhirnya memenuhi panggilan Komisi E DPRD Jatim terkait beredarnya Buku Ujian Nasional bergambar calon gubernur. Dalam kesempatan tersebut Rasiyo langsung membantah ikut andil dalam peredaran buku tersebut. Bahkan pejabat yang sudah sembilan tahun menjadi kepala dinas P dan K ini mengaku baru tahu buku tersebut dari para wartawan."Demi Allah saya tidak tahu apa-apa tentang buku itu, saya baru tahu dari wartawan yang konfirmasi, Nah karena kejadiannya di Surabaya, saya langsung cek ke Pak Sahudi (Kadispendik Surabaya)," papar Rasiyo di ruang komisi E DPRD Jatim, Senin (3/3). Jawaban Rasiyo tersebut kontan mengundang tanda tanya besar dan kecurigaan mayoritas anggota Komisi E. Sebagian tidak percaya dengan pernyataan Rasiyo meski mengatakan "Demi Allah". "Hati-hati jangan bawa-bawa nama Allah, karena pertanggung jawabannya berat, saya minta Anda (Rasiyo,REd) jujur saja," tekan Rofi Munawar, wakil ketua komisi E. Ditambahkannya, persoalan membawa-bawa dunia pendidikan untuk kepentingan politik apalagi pribadi sudah tidak dibenarkan. Kenyataan dan Informasi dilapangan, hal tersebut berkaitan dengan Dinas P Dan K selaku penanggung jawab masalah pendidikan di Jawa Timur. Termasuk peredaran buku untuk Unas SMU/SMK itu. Rofi juga mengungkapkan, selain buku dengan sampul bergambar Pak De Karwo, ditemukan kalender dengan gambar Pak De Karwo bersanding dengan Rasiyo atas nama Kepala Dinas. Dengan membawa program wajib belajar 12 tahun yang notabene program resmi pemerintah. "Dari kalender ini saja sudah jelas, anda terlibat, seharusnya kalender semacam itu tidak diedarkan di acara-acara resmi dinas pendidikan," tukas politisi asal PKS yang baru saja dilapori adamya bagi-bagi kalender di Batu Malang dalam acara yang dihadiri kepala dinas pendidikan se-Jatim. Pernyataan lebih tegas diliontarkan ketua komisi E Saleh Mukadar. Ia memastikan segera mengirim surat kepada Gubernur agar menerbitkan surat edaran yang isinya larangan pejabat pemprov membantu calon gubernur. "Kita minta gubernur tegas agar anak buahnya netral, bila ini dibiarkan , kita kuatir dana APBD dipakai untuk kepentingan cagub," tandasnya. Mendengar kenyataan tersebut Rasiyo tidak bisa membantah lagi. Ia hanya berharap komisi E tidak bisa berkelit lagi. Ia hanya berjanji segera menindaklanjuti dengan membentuk tim khusus. "Kami akan hentikan kegiatan itu (bagi-bagi kalender)," ucap Rasiyo lirih. rko

http://www.surabayapagi.com/redesign/index.php?p=infotainment&q=detilberita&id=11879