Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) diminta untuk memfokuskan penggunaan anggarannya pada program peningkatan kesejahteraan guru dan wajib belajar. Rencana menggelar konferensi menteri pendidikan dari sembilan negara yang menelan dana miliaran rupiah di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, itu sebaiknya dibatalkan. Permintaan tersebut disampaikan dua anggota Komisi X DPR, masing-masing Drs H Lukman Hakiem dan Cyprianus Aoer, di Jakarta, Sabtu, mengomentari rencana konferensi yang digagas oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PMPTK) Depdiknas dan direncanakan diselenggarakan pada 10 Maret mendatang.
Menteri-menteri pendidikan yang diundang Depdinkas dalam acara di Bali itu antara lain dari India, China, dan Mesir. Dan biaya konferensi sepenuhnya ditanggung Depdiknas.
"Sudah saatnya anggaran negara dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Begitu pula anggaran untuk pendidikan, saya harap lebih diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru," ujar Lukman Hakiem, Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR.
Bila pertemuan internasional yang digagas Ditjen PMPTK hanya untuk menghabiskan anggaran, Lukman menyatakan sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan. Alasannya, dalam kondisi seperti sekarang ini, pemerintah harus lebih memprioritaskan program yang belum tuntas, seperti peningkatan kesejahteraan guru.
Dengan demikian, jika pertemuan internasional tersebut tidak berdampak langsung pada kepentingan guru, seperti akan ada peluang bagi pendidik belajar ke luar negeri, sebaiknya tidak dilanjutkan.
"Bila tidak terlalu penting, lebih baik anggarannya dikucurkan untuk hal-hal yang lebih penting dan prioritas," ujarnya menandaskan.
Menurut dia, saat ini banyak tuntutan tenaga guru untuk meningkatkan kesejahteraan. Banyak pula gedung sekolah yang rusak. Karena itu, bila konferensi tetap digelar, dikhawatirkan akan mengundang keresahan kalangan guru dan murid.
Hal senada dilontarkan Cyprianus Aoer. Anggota komisi yang membidangi pendidikan ini menekankan, jika tidak bermanfaat secara langsung, sebaiknya konferensi itu tidak diteruskan.
"Harus dilihat relevansinya dalam konteks nasional dan dikaitkan dengan anggaran pendidikan yang hingga kini belum sesuai harapan masyarakat," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan itu ketika dihubungi secara terpisah.
Dia menilai, pertemuan internasional yang digagas Ditjen PMPTK dengan menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah itu bukan prioritas. (Hasyim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar