Dana Pusat Tidak Cair, Perbaikan Sekolah Terhambat

Sabtu, 22 Maret 2008 | 01:21 WIB
Makassar, Kompas - Pembangunan fisik sejumlah sekolah rusak di Makassar, Sulawesi Selatan, terhambat karena dana dari pemerintah pusat batal mengucur. Pemerintah daerah terpaksa mencari sumber dana alternatif agar perbaikan sekolah dapat berjalan.

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Rabu (19/3) di Makassar, mengatakan, semula dana pembangunan sekolah rusak akan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dana seharusnya dikucurkan tahun 2007. Pembagiannya, pemerintah pusat menanggung sebesar 50 persen, pemerintah provinsi 20 persen, dan pemerintah kabupaten/kota menanggung 30 persen.

”Namun, menurut informasi dari pemerintah pusat, dana pembangunan sekolah rusak sudah masuk ke dana dekonsentrasi. Tetapi, setelah kami cek ke pemprov, tidak ada pos untuk pembangunan sekolah rusak,” papar Ilham.

Akibatnya, Pemkot Makassar kesulitan memperbaiki sekolah rusak. ”Dari pemprov ada bantuan, tetapi jumlahnya tidak sampai 20 persen,” katanya.

Saat ini di Makassar ada 66 sekolah rusak. Dana alokasi pemkot untuk perbaikan sekolah rusak Rp 6 miliar per tahun hanya cukup untuk memperbaiki dua sampai tiga sekolah per tahun.

Gandeng TNI

Salah satu upaya pemkot untuk memperbaiki sekolah rusak adalah menjalin kerja sama dengan Komando Daerah Militer VII/Wirabuana melalui program bedah sekolah. Dalam hal ini Kodam VII/Wirabuana membantu tenaga untuk membangun gedung sekolah.

Hari Rabu, Kepala Staf Kodam VII/Wirabuana Brigadir Jenderal Wibowo menyerahkan sekolah MI Nasrul Haq dan SD Negeri 3 Maccini Sawah yang telah diperbaiki kepada pihak pemkot.

Biaya pembangunan dua sekolah itu berasal dari dana masyarakat dan pemkot sebesar Rp 26 juta. Dana digalang lewat program bedah sekolah yang dilakukan pemkot bekerja sama dengan kelompok masyarakat pemerhati pendidikan. Dalam program itu, masyarakat diimbau menyumbangkan dana untuk membangun sekolah rusak. Program yang dimulai bulan Maret berhasil mengumpulkan dana Rp 26 juta dan telah digunakan untuk memperbaiki dua sekolah.

Program ini akan dilakukan terus oleh pemkot. Ilham berharap animo masyarakat untuk menyumbang cukup besar agar perbaikan sekolah bisa segera tuntas.

Wibowo mengatakan, TNI akan mendukung upaya pemkot untuk memperbaiki sekolah rusak di seluruh wilayah Kodam VII/Wirabuana. Pendidikan, kata Wibowo, tidak hanya tergantung dari kualitas para guru, tetapi juga dari sarana pendidikan, utamanya gedung sekolah. (DOE)