Penghentian ”Voucher” ke DPR Dinilai Tepat

JAKARTA- Kebijakan Wapres Jusuf Kalla memerintahkan Mendiknas Bambang Sudibyo menghentikan Voucher Bantuan Pendidikan (VBP) dinilai tepat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Penyaluran voucher oleh anggota DPR RI kepada konstituen di daerah bisa mengakibatkan terjadinya money politics pada Pemilihan Umum 2009.
"Voucher-nya memang tidak bisa dicairkan oleh anggota DPR, tapi bisa membeli suara untuk Pemilu 2009 nanti," kata Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch Danang Widoyoko di kantor ICW, Jumat (20/10).
Sementara itu, wakil dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo menyatakan Depdiknas perlu klarifikasi secara hukum. Selain itu, perwakilan Aliansi Orang Tua Peduli Transparansi Pendidikan (Auditan) Teguh Imawan, menambahkan komite sekolah belum pernah mendengar sumber dana pendidikan yang berasal dari voucher. (ant)