Pemotongan Anggaran Selektif
Kompas, Kamis, 28 Februari 2008
Pemotongan anggaran 15 persen termasuk pendidikan membuktikan bahwa sektor pendidikan bukan lagi prioritas dalam pembangunan bangsa. Padahal mestinya, pemotongan anggaran dilakukan secara selektif dan sektor pendidikan mendapat perkecualian.
”Pemotongan anggaran sebanyak 15 persen pasti akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan,” kata Lodi Paat, pengajar di Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis dari Koalisi Pendidikan di Jakarta, Rabu (27/2).
Pakar manajemen pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Prof Nanang Fatah, mengatakan, pendidikan termasuk bidang strategis. Karena itu, pemotongan anggaran pendidikan akan mengakibatkan menurunnya standar pelayanan pendidikan.
”Padahal, pendidikan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara,” kata Nanang Fatah.
Upaya mengejar ketinggalan di bidang pendidikan akan semakin berat, lanjut Nanang, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan komponen gaji guru masuk ke dalam pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan.
Secara terpisah, Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Bandung Prof Adang Surahman mengatakan, pemerintah mestinya menentukan prioritas dan sektor mana saja yang sangat penting sehingga tidak terkena pemotongan anggaran 15 persen.
Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Djoko Santoso, secara terpisah, mengatakan, pemotongan anggaran di perguruan tinggi sulitlah diterima. ”Dengan anggaran yang ada saat ini saja tidak cukup, apalagi jika dikurangi. Saya kira Menteri Keuangan memahami itu,” tuturnya.
Rektor Universitas Padjadjaran Prof Ganjar Kurnia berharap universitas mendapat dispensasi dari kebijakan penghematan itu. Bersama-sama perguruan tinggi lainnya, Unpad berencana mengajukan permohonan keberatan pemotongan anggaran itu kepada pemerintah. Apalagi, Unpad saat ini memiliki tunggakan mahasiswa senilai Rp 15 miliar yang dinilai cukup membebani biaya operasional.
Pakar pendidikan HAR Tilaar mengatakan, pemotongan anggaran pendidikan memengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Dengan anggaran seadanya, pendidikan memang masih berjalan.
”Hanya saja, akses dan kualitasnya jelas dipertanyakan,” kata Tillar.
Idealnya, anggaran pendidikan terus meningkat seiring dengan pengawasan dan transparansi penggunaannya agar anggaran tersebut sungguh-sungguh bermakna bagi peningkatan kuali- tas sumber daya manusia.(INE/JON)
”Pemotongan anggaran sebanyak 15 persen pasti akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan,” kata Lodi Paat, pengajar di Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis dari Koalisi Pendidikan di Jakarta, Rabu (27/2).
Pakar manajemen pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Prof Nanang Fatah, mengatakan, pendidikan termasuk bidang strategis. Karena itu, pemotongan anggaran pendidikan akan mengakibatkan menurunnya standar pelayanan pendidikan.
”Padahal, pendidikan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara,” kata Nanang Fatah.
Upaya mengejar ketinggalan di bidang pendidikan akan semakin berat, lanjut Nanang, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan komponen gaji guru masuk ke dalam pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan.
Secara terpisah, Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Bandung Prof Adang Surahman mengatakan, pemerintah mestinya menentukan prioritas dan sektor mana saja yang sangat penting sehingga tidak terkena pemotongan anggaran 15 persen.
Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Djoko Santoso, secara terpisah, mengatakan, pemotongan anggaran di perguruan tinggi sulitlah diterima. ”Dengan anggaran yang ada saat ini saja tidak cukup, apalagi jika dikurangi. Saya kira Menteri Keuangan memahami itu,” tuturnya.
Rektor Universitas Padjadjaran Prof Ganjar Kurnia berharap universitas mendapat dispensasi dari kebijakan penghematan itu. Bersama-sama perguruan tinggi lainnya, Unpad berencana mengajukan permohonan keberatan pemotongan anggaran itu kepada pemerintah. Apalagi, Unpad saat ini memiliki tunggakan mahasiswa senilai Rp 15 miliar yang dinilai cukup membebani biaya operasional.
Pakar pendidikan HAR Tilaar mengatakan, pemotongan anggaran pendidikan memengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Dengan anggaran seadanya, pendidikan memang masih berjalan.
”Hanya saja, akses dan kualitasnya jelas dipertanyakan,” kata Tillar.
Idealnya, anggaran pendidikan terus meningkat seiring dengan pengawasan dan transparansi penggunaannya agar anggaran tersebut sungguh-sungguh bermakna bagi peningkatan kuali- tas sumber daya manusia.(INE/JON)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar