''APBN saat ini sangat terjepit. Sulit bagi pemerintah menaikkan anggaran pendidikan,'' kata Bambang usai memimpin upacara Hardiknas di Jakarta.
Saat ini, APBN baru bisa mengalokasikan Rp 49 triliun atau 13 persen untuk pendidikan. Masih jauh dari amanat konstitusi yang menyebut 20 persen APBN untuk pendidikan. Agar mencapai 20 persen, perlu anggaran sekitar Rp 85 triliun.
Bila anggaran pendidikan harus dinaikkan, Bambang mengatakan harus ada subsidi yang dihilangkan. Tapi, ''Kalau menghilangkan subsidi, tentunya akan menimbulkan banyak resistensi dari masyarakat. Benar-benar dua sisi yang sangat kontraproduktif.''
Kendati anggarannya sulit mencapai 20 persen, Bambang mengatakan pemerintah tetap berupaya melakukan peningkatan di bidang pendidikan. Salah satunya yang sedang menjadi fokus, kata dia, adalah pengangkatan guru bantu/honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Pemerintah, kata dia, telah mengucurkan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah untuk membiayai gaji guru bantu/honorer yang telah diangkat menjadi PNS. ''Kalau di pusat sudah selesai. Masalahnya kini ada di daerah. Apakah anggaran DAU sudah dialokasikan untuk mengangkat guru bantu, semuanya ada di daerah,'' katanya.
Peringatan Hardiknas di Jakarta dan sejumlah daerah diwarnai demonstrasi. Tuntutan utamanya adalah kenaikan anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat konstitusi, peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan pendidikan, dan lain-lain.
Di depan Gedung Depdiknas, ratusan orang dari berbagai elemen, seperti mahasiswa, masyarakat umum, dan penyandang cacat berunjuk rasa. ''Kami mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk rakyat,'' teriak koordinator lapangan aksi dari UNJ, Bangun Anta Kusuma.
Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal. Dia mengatakan, pemerintah terus berjuang membangun dunia pendidikan agar semakin bermutu dan terjangkau.
(eye )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar