Padang, Kompas - Ribuan guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia Kota Padang, Kamis (17/4), berunjuk rasa di Balaikota Padang, Sumatera Barat. Mereka meminta agar pemerintah daerah memerhatikan kesejahteraan guru honor. Saat ini jumlah guru honor yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia Padang sekitar 5.000 orang.
Dalam unjuk rasa tersebut, Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) mengusung tujuh tuntutan, yang sebelumnya juga sudah beberapa kali diutarakan. Pertama, guru honor bisa masuk dalam bank data badan kepegawaian daerah (BKD) Padang. Kedua, anggota IGHI masuk sebagai guru honor daerah. Ketiga, anggota IGHI diberi prioritas dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Padang. Keempat, ada pengelompokan umur pelamar CPNS serta penghitungan masa kerja sebagai guru honor. Kelima, pengangkatan guru bantu dari anggota IGHI berdasarkan masa kerja. Keenam, ada tunjangan mengajar bagi guru honor. Ketujuh, guru honor mendapat kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan yang didanai APBD atau APBN.
Para guru yang mulai berdatangan ke balaikota sejak pukul 11.00 WIB itu meminta agar Wali Kota Padang Fauzi Bahar menemui mereka. Namun, harapan itu, hingga unjuk rasa bubar pukul 16.00, tak terpenuhi.
”Beberapa kali kami mengadakan aksi, tetapi belum ada tanggapan. Guru honor tidak pernah masuk dalam database BKD Padang, padahal sudah mengabdi belasan bahkan 20 tahun,” ucap Pawen, pengunjuk rasa.
Ita, guru honor di salah satu TK di Padang, mengatakan, telah 20 tahun menjadi guru honor. Dia juga setiap tahun mengikuti ujian pengangkatan CPNS. Namun, hingga kini belum lolos.
”Susah juga naik jadi CPNS. Apalagi, kalau proses penerimaan menjadi CPNS diwarnai KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” kata Ita, yang honornya Rp 300.000 per bulan untuk waktu mengajar enam hari dalam seminggu. (ART)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar