Pasalnya, ditengarai menjelang dan saat ujian, naskah tersebut marak diperjualbelikan. Inspektur III Inspektorat Jenderal (Irjen) Depdiknas Marhusa Panjaitan mengungkapkan pihaknya menerima laporan tentang adanya kasus kebocoran soal UN.Namun, dia tidak mau memerinci di daerah mana naskah soal tersebut berasal.
"Saya baru dapat tadi pagi (kemarin) dari seorang auditor yang mendapat laporan dari masyarakat," terangnya saat jumpa pers di Jakarta kemarin. Menurut Marhusa,dirinya langsung menginformasikan temuan ini ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), serta Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas.Setelah diteliti, ternyata soal tersebut palsu dan merupakan naskah soal UN tahun ajaran 2006/2007.
"Institusi yang berwenang mengatakan itu palsu,"ujarnya. UN untuk siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat hari ini (22/4) dilaksanakan serentak di 33 provinsi. Selain Bahasa Indonesia, mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika,Bahasa Inggris,Kimia,Fisika, dan Biologi.
Sedangkan,UN SMP/MTs/SMPLB akan digelar 5–8 Mei 2008. Sementara itu, ujian akhir sekolah berstandar nasional untuk siswa SD/MI/SDLB akan diselenggarakan 13–15 Mei 2008. Kepala Puspendik Depdiknas Burhanuddin Tolla mengakui naskah yang didapat pihak Irjen merupakan soal palsu. Soal tersebut merupakan materi ujian tahun ajaran 2006/2007.
"Tapi masih kita selidiki dari mana naskah tersebut berasal. Karena masing-masing soal di setiap provinsi memiliki kode barcode yang berbeda,"ujarnya. Karena itu, Burhanuddin mengimbau kepada para peserta UN tahun ajaran ini untuk tidak terpengaruh dengan naskah ujian ataupun lembar jawaban yang beredar sebelum atau menjelang pelaksanaan UN.
Menurut dia, belum tentu soal tersebut adalah naskah ujian UN tahun ini. "Peserta harus percaya diri.Persiapkan diri dengan baik. Kerjakan sesuai kemampuan diri,"katanya. Dia mengakui ada oknum-oknum yang sengaja menyalahgunakan naskah-naskah dan materi soal. Namun setelah diselidiki, ternyata materi soal yang beredar bukan materi soal yang diujikan pada UN tahun ini.
"Bila terjadi kebocoran di suatu daerah, kita akan cepat mengganti dengan soal yang baru,"terangnya. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengancam akan memidanakan pelaku yang membocorkan soal UN.Tidak hanya itu,bagi yang melaporkan informasi palsu terkait kebocoran soal UN juga akan ditindak.
"Saya benar-benar serius untuk menindaklanjuti laporan- laporan tersebut. Membocorkan soal UN sama dengan membocorkan rahasia negara,"tegasnya seusai membuka Forum Kebijakan Selatan-Selatan (South-South Policy Forum) di Jakarta kemarin. Menurut Bambang, perbuatan pembocoran soal UN sangat meresahkan masyarakat dan berpengaruh pada kredibilitas penyelenggaraan UN.
Karena itu apabila ada yang melaporkan kejadian tersebut, pemerintah akan segera menindaklanjutinya. "Saya akan suruh Irjen untuk menginterogasi. Kalau terbukti laporannya benar, saya sangat hargai dan segera cari tahu siapa yang membocorkannya."
"Tetapi kalau ternyata bohong, saya juga tidak ragu untuk menindak,"tuturnya. Bambang menegaskan, pihaknya tidak mementingkan target berapa siswa yang akan lulus ataupun yang tidak lulus dalam UN. Yang penting,adalah sifat kejujuran berbagai pihak mulai peserta UN, para guru, penyelenggara, pengawas, dinas pendidikan, hingga pejabatpejabat Depdiknas sendiri.
Dia menuturkan, yang menentukan kelulusan siswa adalah tetap guru di sekolah. Pemerintah tidak pernah berniat melanggar aturan penyelenggaraan UN yang memang seperti itu. "Namun untuk menetapkan kelulusan, ada aturannya yaitu peraturan undang-undang (UU) yang mengikat semua guru untuk melakukan hal itu. Guru yang tidak mengikuti peraturan tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai UU," ujar Bambang.
Disinggung seputar persiapan UN, Bambang mengaku sudah memantau sekolahsekolah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Dia juga menjamin kerahasiaan soal-soal UN. Dalam pengamatannya, pihak sekolah tampak serius menghadapi UN terlihat dari sekolah yang mengadakan program try out (uji coba).
"Itu bagus. Bahkan, banyak daerah dalam try out menggunakan standar kelulusan yang lebih tinggi dari standar nasional, sehingga banyak siswa yang tidak lulus dalam try out. Hal itu untuk memacu siswa untuk belajar lebih giat lagi,"terangnya.
Menurut Bambang,pelaksanaan UN juga berdampak positif, di antaranya terbukti telah menurunkan angka perkelahian pelajar antarsekolah secara signifikan. "Sekarang tidak terdengar lagi tawuran antarsekolah. Yang rusuh, banyak demo malah mahasiswa,"ujarnya.
Ditanya seputar putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memenangi gugatan sejumlah warga negara soal evaluasi kebijakan UN, Bambang mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun PT DKI Jakarta tidak pernah membatalkan UN. Dengan demikian, pemerintah berketetapan untuk tetap menyelenggarakan UN. Bahkan, pemerintah hampir pasti akan mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.
"Namun,kapan waktunya saya belum bisa pastikan. Karena sampai saat ini salinan putusan dari PT belum sampai ke meja saya,"imbuh Bambang. Kepala Balitbang Depdiknas Mansyur Ramli optimistis UN tahun ini berjalan dengan baik. Namun, semuanya itu bergantung pada masyarakat. Dia tidak memungkiri ada kemungkinan orang mencari keuntungan dari UN ini.
"Ada dua motif, yaitu mencari keuntungan lewat UN dan meresahkan masyarakat dari penyelenggaraan UN,"tandasnya. Dia menerangkan ada beberapa modus operandi yang biasa dilakukan para oknum untuk membocorkan soal UN. Pertama, menjual soal dan jawaban. Ada juga yang menggunakan telepon genggam saat anak ujian ataupun menjelang ujian.
"Kalau mau cari keuntungan, cari objek lain.Jangan lewat UN karena akan mengganggu anak-anak kita,"tegas Mansyur. Anggota BSNP Dja'ali menjelaskan, soal-soal UN diturunkan dari Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pe n d i d i k a n . Dengan demikian, para siswa tidak perlu resah karena soal-soal yang dibuat telah diajarkan di sekolah masing-masing sesuai kurikulum yang berlaku.
Dja'ali mengungkapkan master soal dibuat di Jakarta, kemudian diserahkan ke percetakan di daerah.Dari percetakan, soal diserahkan langsung ke penyelenggara UN di kabupaten/kota dengan dikawal oleh dinas pendidikan, Tim Pengawas Independen, dan pihak kepolisian. "Jadi bisa dipastikan soal tersebut aman," tegasnya.
Evaluasi Rumus Kelulusan
Pengamat Pendidikan Arief Rahman menegaskan pemerintah wajib menjamin pelaksanaan UN berlangsung lancar tanpa adanya kebocoran dan kecurangan.Karena itu, dia mengimbau semua pihak agar menaati aturan. "Siswa jangan takut tidak lulus karena nanti akan terlihat bagaimana pemetaan pendidikan di suatu daerah tersebut.Baik gubernur maupun kepala daerah juga harus bersikap jujur jangan membuat kelulusan semu," tandasnya.
Namun secara pribadi, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini berharap penyelenggaraan UN dievaluasi, terutama penyempurnaan rumus kelulusan yang harus memperhatikan sifat kedaerahannya masing-masing. "Ujian penting, tetapi tahap pemetaan juga seharusnya didahulukan. Tanpa pemetaan, pelaksanaan ujian nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak akan terjadi,"katanya. (rendra hanggara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar