Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Syamsuri, Selasa (15/4), mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi dan petunjuk soal pemotongan anggaran dan besarannya. ”Namun, pemotongan itu tidak tepat mengingat daerah diminta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, kemampuan daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berbeda-beda sehingga dana dari pemerintah pusat, baik berupa dana dekonsentrasi maupun bantuan berupa blockgrant, kepada sekolah sangat dibutuhkan.
Terancam putus sekolah
Sejumlah siswa di wilayah perbatasan RI-Filipina serta daerah terpencil di Provinsi Sulawesi Utara juga terancam putus sekolah dengan berkurangnya dana dekonsentrasi pendidikan yang diterima daerah tersebut dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara Jauhari Kansil di Manado mengatakan, pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat tersebut bakal memukul sektor pendidikan di daerah karena sebagian dana diperuntukkan bagi siswa miskin.
Menurut Kansil, di Sulawesi Utara sekitar 10.000 siswa SMP dan SMA/SMK menerima dana dekonsentrasi berupa beasiswa. Tahun 2007, setiap siswa mendapat beasiswa sebesar Rp 60.000 per bulan.
Dia menambahkan, dana pendidikan melalui APBD provinsi yang diterima dinas pendidikan nasional setempat tidak cukup untuk menanggulangi proses pendidikan di daerahnya. ”Dengan demikian, harus ada siswa dan sekolah yang dikorbankan karena penghematan ini,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Menengah Tinggi DKI Jakarta Margani juga berpendapat seharusnya jangan terjadi pemotongan anggaran. ”Bagaimana kita mau meningkatkan mutu pendidikan kalau anggarannya terpangkas,” ujarnya.
Dengan ada pemangkasan dana tersebut, dia khawatir sejumlah bantuan, terutama kepada anak miskin, berkurang nilai dan sasarannya. (INE/ZAL)
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.16.01342976&channel=2&mn=156&idx=156
Tidak ada komentar:
Posting Komentar