Derita Dunia Pendidikan - Hanya 27,6 persen SD di Tanah Air Memiliki Perpustakaan

Persoalan yang menimpa dunia pendidikan kita seolah tanpa henti, tak putus dirundung malang. Setelah anggaran pendidikan dipotong sebesar 10 persen, anggaran pembangunan perpustakaan sebesar Rp 30 miliar juga dipotong. Padahal, sampai akhir tahun 2007, jumlah perpustakaan sangat minim, hanya 27,6 persen sekolah dasar di Tanah Air yang memiliki perpustakaan!

Sempurna sudah penderitaan di dunia pendidikan. Jangankan perpustakaan, gedung sekolahnya saja banyak yang ambruk.

Inilah salah satu kenyataan mengenaskan yang ditemui. Bahkan, untuk sekolah-sekolah dengan gedung yang terbilang megah sekalipun, ihwal perpustakaan kerap luput dari perhatian. Padahal, perpustakaan sekolah merupakan salah satu variabel yang juga turut menentukan terhadap capaian kualitas pendidikan. Bukankah perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi yang akan memperluas pengetahuan para siswa, bahkan juga para guru?

Kondisi perpustakaan

Kurang memadai bahkan ketiadaan perpustakaan sekolah juga tergambar dari hasil penelitian Pusat Pembinaan Perpustakaan Depdiknas (Syihabuddin Qalyubi dkk: 2003), antara lain, bahwa: 1) banyak sekolah yang belum menyelenggarakan perpustakaan, 2) keberadaan dan kegiatan perpustakaan sangat tergantung pada sikap kepala sekolah, 3) kebanyakan perpustakaan tidak memiliki pengelola tetap (pustakawan), 4) pekerjaan di perpustakaan dianggap kurang terhormat, 5) koleksi perpustakaan sekolah umumnya tidak bermutu, dan 6) dana yang dialokasikan untuk pengadaan perpustakaan sekolah itu sangat terbatas.

Demikian sebuah potret buram yang dihasilkan dari cara pandang penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat menyentuh berbagai unsur secara komprehensif.

Kerisauan kita adalah di tengah harapan akan lahirnya generasi muda berkualitas dan visioner, keadaan seperti itu tentu saja kurang menguntungkan. Karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait sudah saatnya berpikir dan berupaya keras membangun kepedulian dan semangat yang kuat ke arah pembentukan perpustakaan yang lengkap, nyaman, mampu menjawab perkembangan, dan terintegrasi dengan proses belajar- mengajar. Jangan biarkan sekolah kehilangan "pelita"-nya.

Namun, dengan terpotongnya dana pembangunan perpustakaan dan bahan belajar, yang memang belum memadai itu, rasanya harapan serupa itu semakin mengawang.

Tapi, ini tentu bukanlah sebuah lonceng kematian. Pihak sekolah jangan patah arang. Asal punya komitmen, pasti ada cara yang bisa dilakukan agar terdapat sarana dan prasarana perpustakaan, koleksi buku yang lengkap, biaya operasional, dan adanya pustakawan yang memang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan perlu terus dilakukan sehingga perpustakaan sekolah dapat terus bergerak maju dan senantiasa dapat menyediakan buku-buku bermutu untuk dapat dimanfaatkan para siswa secara maksimal.

Minat dan budaya baca

Siapa pun tahu betapa pentingnya membaca untuk menambah pengetahuan, memunculkan ide-ide baru, memperluas wawasan serta pengertian-pengertian yang memungkinkan seseorang semakin cerdas dan berkarakter.

Bagi para siswa, kegiatan membaca merupakan tuntutan mutlak seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kurikulum. Masalahnya, untuk meningkatkan minat baca itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, utamanya melalui pengadaan dan pengelolaan perpustakaan sekolah.

Bukankah dari perpustakaan kita akan dapat memetik banyak nilai? Dimensi nilai yang terkandung dalam perpustakaan adalah nilai pendidikan, nilai informasi, nilai ekonomis, nilai sejarah dan dokumentasi, nilai sosial, nilai budaya, serta nilai demokrasi dan rekreasi (Sutarno NS, 2005).

Dikatakan demikian karena perpustakaan menyimpan koleksi ilmu pengetahuan, merupakan pusat informasi, mengandung nilai ekonomis dengan menyediakan beragam buku yang bisa dibaca tanpa biaya, serta tersedianya data, fakta, dan dokumen yang berharga.

Di samping itu, perpustakaan juga mengandung nilai sosial karena memang tidak bersifat komersial.

Bagi para siswa, beberapa manfaat perpustakaan sekolah (Ibrahim Bafadal, 2001), antara lain, adalah dapat menimbulkan kecintaan terhadap membaca, memperkaya pengalaman belajar, serta menanamkan kebiasaan belajar mandiri.

Dalam konteks ini maka keberadaan perpustakaan sekolah yang dikelola dengan profesional diharapkan akan dapat menginternalisasikan berbagai dimensi nilai sehingga aspek edukatif dan rekreatif yang merupakan orientasi dari perpustakaan dengan sendirinya dapat terwujud.

Budaya baca

Dari kebiasaan membaca yang terbentuk melalui perpustakaan, selanjutnya dalam jangka waktu tertentu diharapkan dapat menciptakan budaya baca di kalangan para siswa. Bila ini terjadi, siswa akan semakin memahami pelajaran dan kaya akan beragam pengetahuan.

Tersedianya perpustakaan yang memadai juga akan mendorong siswa untuk memanfaatkan lebih banyak waktunya untuk membaca. Selain itu, adanya bacaan-bacaan yang bermanfaat juga dapat membentuk pola pikir dan pola tindak yang lebih matang dan terukur.

Sudah saatnya kita mempersiapkan generasi muda yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada alasan sebenarnya untuk memotong apalagi menghapus anggaran perpustakaan. Jangan tambah lagi kisah-kisah mengenaskan dunia pendidikan. - Aan Zainal Hafid Pendidik, Pekerja Sosial Tinggal di Bandung http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/02/00215370/derita.dunia.pendidikan

Dana Perpustakaan Dipangkas * Baru 27,6 Persen SD yang Miliki

Jakarta, Kompas, 21/4/2008 - Pemotongan anggaran Departemen Pendidikan Nasional sebesar 10 persen berdampak pada pemotongan anggaran untuk perpustakaan. Bahkan, terdapat program terkait peningkatan literasi yang dihapuskan tahun ini lantaran pemotongan anggaran tersebut.

Seperti diwartakan sebelumnya, pemerintah menyesuaikan kembali anggaran negara dengan memotong 10 persen anggaran di semua departemen, termasuk Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pemotongan tersebut telah dipastikan seiring dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008, awal April lalu.

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, yang semula dianggarkan sekitar Rp 41 miliar, kini terpotong separuhnya. Dana tersebut asalnya untuk bantuan rintisan dan penguatan taman bacaan masyarakat di 33 provinsi dengan target awal sekitar 2.250 lembaga.

Adapun anggaran pengadaan sebanyak 143 taman bacaan masyarakat layanan khusus bersifat mobile atau bergerak tidak jadi dilaksanakan lantaran anggarannya sebesar Rp 46 miliar terpangkas seluruhnya.

Pembangunan perpustakaan dan sumber belajar untuk pendidikan dasar juga terpotong Rp 30 miliar. Padahal, berdasarkan data Depdiknas sampai akhir tahun 2007, jumlah perpustakaan sekolah masih sangat minim. Di Indonesia hanya 27,6 persen sekolah dasar yang memiliki perpustakaan. Sebarannya tidak merata. Ada daerah dengan 72,8 persen sekolah dasar telah memiliki perpustakaan seperti di Yogyakarta. Namun, ada juga yang baru 5 persen sekolah dasar dilengkapi perpustakaan, seperti di Maluku Utara.

Peran besar

Direktur Program Forum Indonesia Membaca Dessy Sekar Astina, Minggu (20/4), mengatakan, perpustakaan dan pusat sumber belajar berperan besar membawa perubahan dalam masyarakat. Pengetahuan dan kreativitas dapat lahir dengan mengakses informasi di perpustakaan dan pusat sumber belajar.

”Pusat sumber belajar menjadi tempat masyarakat mendapat informasi melalui bacaan dan media lain, berdiskusi, serta beraktivitas kelompok. Ketika masyarakat membaca secara fungsional, akan terbentuk cara memilah informasi dan membuat pilihan-pilihan dalam hidup secara lebih baik,” ujar Dessy.

Hanya saja, pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar masih dipandang sebagai pengeluaran dana belaka, bukan pemberi keuntungan yang dapat memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Berinvestasi di dalam pembangunan sumber belajar hasilnya memang baru terlihat dalam jangka panjang.

Terlebih lagi, di tengah kondisi perpustakaan sekolah yang masih memprihatinkan. ”Perpustakaan sekolah masih cenderung berisi buku pelajaran, bukan buku bacaan yang menyenangkan dan menarik minat anak untuk membaca. Bahkan, masih banyak sekolah di level pendidikan dasar tidak dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Ace Suryadi mengatakan, penyediaan bacaan dengan didirikannya taman bacaan masyarakat yang mudah dijangkau masyarakat sebenarnya diperlukan untuk menumbuhkan minat baca. ”Keinginan kami, taman bacaan masyarakat bukan sekadar menyediakan buku-buku bacaan, tetapi bagaimana bisa berkembang menjadi kios buku sehingga taman bacaan masyarakat menjadi produktif,” kata Ace.

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, program pendukung untuk literasi atau keaksaraan ini dianggap belum prioritas. Penambahan jumlah taman bacaan masyarakat berkurang separuh dari yang direncanakan supaya program kunci seperti pemberantasan buta aksara bisa tetap berjalan.

”Yang dibatalkan sama sekali itu rencana pengadaan 143 mobile TBM (taman bacaan masyarakat). Padahal, mobile TBM sangat berguna untuk melayani masyarakat di daerah terpencil dan berpenduduk jarang, atau mereka yang tinggal di daerah aliran sungai. Terpaksa pengadaannya menunggu sampai tahun depan,” ujar Ace.

Menurut Ace, keberadaan taman bacaan masyarakat, terutama di kantong-kantong buta aksara, berguna untuk membantu masyarakat yang baru melek huruf agar terus mau membaca. Apalagi jika taman bacaan tersebut menyediakan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti keterampilan, perikanan, dan pertanian. Masyarakat mendapat nilai plus untuk bisa meningkatkan kehidupan mereka lebih baik lagi dari bekal pengetahuan yang didapat dari bacaan. (INE/ELN)