semoga tak hanya menjadi pemanis bibir dinas semata ...
|
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta meminta orangtua siswa agar melaporkan jika dipungut biaya oleh pihak sekolah saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pembayaran dalam bentuk apapun yang diminta pihak sekolah, sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung harus ditolak. Jika terbukti pihak sekolah melakukan pungutan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. Aturan mengenai tidak dibenarkannya pungutan dalam penerimaan siswa tersebut berlaku di semua sekolah, baik sekolah reguler maupun sekolah berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) atau Sekolah Berstandar Internasional (SBI).
"Orangtua siswa harus berani melaporkan jika dipungut biaya oleh pihak sekolah. Terlebih saat ini Dinas Pendidikan telah membuka pos pengaduan," ujar Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (3/6).
Taufik tidak menampik jika masih ada upaya oknum sekolah untuk mengambil keuntungan dari calon orangtua saat berlangsungnya proses penerimaan peserta didik baru. Menurut ketentuan yang ada, kata Taufik, pembicaraan mengenai pungutan berupa sumbangan baru dapat dilakukan setelah siswa yang bersangkutan menjalani KBM. "Jadi haram hukumnya saat PPDB membicarakan uang apalagi memungutnya," tegas Taufik.
Taufik menyebutkan, PPDB tahap I untuk tingkat SD akan berlangsung pada 14-16 Juni 2010. Sedangkan untuk tahap II, PPDB akan dibuka pada 21-22 Juni 2010. Sehari kemudian, setiap calon siswa diharuskan untuk melakukan proses lapor diri. Sedangkan untuk KBM akan dimulai pada 12 Juli mendatang. Untuk tingkat SMP sederajat, PPDB akan dibuka mulai 23-25 Juni dan SMA/SMK, 1 hingga 3 Juli.
"Setiap calon siswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya diberi kesempatan menentukan pilihan. Untuk calon siswa SD sebanyak 3 sekolah, dan SMP serta SMA/SMK sebanyak 5 sekolah," ungkapnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menyatakan, pungutan liar yang kerap terjadi di masa PPDB merupakan masalah klasik yang rutin terjadi setiap tahun. Maka dari itu, transparansi anggaran harus diterapkan di setiap sekolah terutama di sekolah RSBI dan SBI yang memang memungkinkan untuk melakukan pungutan sumbangan. "Harus ada terobosan dari Disdik untuk mengikis kecurigaan terkait masalah ini," ucapnya.
Iman menuturkan, beberapa tahapan dalam PPDB, seperti wawancara antara pihak sekolah dengan orangtua murid dan proses lapor diri memang harus diawasi. "Pada tahap ini biasanya kerap terjadi permintaan bayaran dari orangtua. Terlebih siswa yang bersangkutan telah dinyatakan diterima di sekolah tersebut," tandasnya. Reporter: purwoko
"Orangtua siswa harus berani melaporkan jika dipungut biaya oleh pihak sekolah. Terlebih saat ini Dinas Pendidikan telah membuka pos pengaduan," ujar Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (3/6).
Taufik tidak menampik jika masih ada upaya oknum sekolah untuk mengambil keuntungan dari calon orangtua saat berlangsungnya proses penerimaan peserta didik baru. Menurut ketentuan yang ada, kata Taufik, pembicaraan mengenai pungutan berupa sumbangan baru dapat dilakukan setelah siswa yang bersangkutan menjalani KBM. "Jadi haram hukumnya saat PPDB membicarakan uang apalagi memungutnya," tegas Taufik.
Taufik menyebutkan, PPDB tahap I untuk tingkat SD akan berlangsung pada 14-16 Juni 2010. Sedangkan untuk tahap II, PPDB akan dibuka pada 21-22 Juni 2010. Sehari kemudian, setiap calon siswa diharuskan untuk melakukan proses lapor diri. Sedangkan untuk KBM akan dimulai pada 12 Juli mendatang. Untuk tingkat SMP sederajat, PPDB akan dibuka mulai 23-25 Juni dan SMA/SMK, 1 hingga 3 Juli.
"Setiap calon siswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya diberi kesempatan menentukan pilihan. Untuk calon siswa SD sebanyak 3 sekolah, dan SMP serta SMA/SMK sebanyak 5 sekolah," ungkapnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menyatakan, pungutan liar yang kerap terjadi di masa PPDB merupakan masalah klasik yang rutin terjadi setiap tahun. Maka dari itu, transparansi anggaran harus diterapkan di setiap sekolah terutama di sekolah RSBI dan SBI yang memang memungkinkan untuk melakukan pungutan sumbangan. "Harus ada terobosan dari Disdik untuk mengikis kecurigaan terkait masalah ini," ucapnya.
Iman menuturkan, beberapa tahapan dalam PPDB, seperti wawancara antara pihak sekolah dengan orangtua murid dan proses lapor diri memang harus diawasi. "Pada tahap ini biasanya kerap terjadi permintaan bayaran dari orangtua. Terlebih siswa yang bersangkutan telah dinyatakan diterima di sekolah tersebut," tandasnya. Reporter: purwoko
http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=39314
Tidak ada komentar:
Posting Komentar