"Dominasi kepala sekolah harus bisa diimbangi kekuatan peran orangtua dan komite sekolah. Jadi, yang harus diperbaiki bukan hanya akuntabilitas dan tata kelola anggaran," kata Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam seminar "Akuntabilitas Sekolah: Solusi Alternatif untuk Menjamin Akses Siswa Miskin terhadap Pendidikan Dasar Bermutu", Rabu (12/5) di Jakarta.
Bahkan, Ade menilai, komite sekolah justru kerap menjadi perpanjangan tangan dan memperkuat posisi kepala sekolah yang bisa membuat semua kebijakan, termasuk anggaran sekolah. Akibatnya, komite sekolah hanya bertugas mencari uang dari orangtua untuk sekolah.
Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Ilham Cendekia Srimarga mengatakan, perlu ada mekanisme akuntabilitas untuk menjamin akses terhadap pendidikan gratis bagi siswa miskin. Salah satu aspek terpenting adalah pengawasan terhadap pengelolaan dana sekolah.
Apabila pengawasan lemah, sudah pasti ada kebocoran anggaran, alokasi yang tidak tepat, dan penggelembungan biaya. Akibatnya, penggunaan anggaran tidak efisien dan berapa pun anggaran yang dialokasikan tidak akan pernah cukup.
Anggota Komisi X DPR, Hetifah Siswanda, meminta masyarakat untuk selalu mengingatkan pemerintah dan ikut mengawasi kebijakan-kebijakan publik, terutama kebijakan soal pendidikan. (LUK)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/14/04450591/imbangi.dominasi.kepala.sekolah
2 komentar:
Wajar saja komite sekolah manjadi jika memang terkait dukungan orang tua via komite untuk merealisasikan misi dan visi sekolah yang pada akhirnya juga bermuara kepada kebaikan layanan pendidkan peserta didik.Wajar saja komite sekolah menjadi penyeimbang dan kontrol atas pengeloalaan pendidikan di sekolah kalau memang itu terkait kepentingan publik dan peserta didik.Semestinya LSM /NGo memberdayakan komite sekolah, bukan selalu menjadi objek sikap apriori,memeng LSM/NGO bisa mengawasi setiap unit penyelenggaraan pendidikan ?
Banyak kepala sekolah sekarang berlaku layaknya Bupati yang berkuasa di daerahnya, sehingga lupa bahwa semua adalah dana masyarakat yang harus di pertanggungjawabkan, bukannya malah mengada-ngada program sehingga kebanyakan guru2 menjadi money oriented, dan komite dipilih bukan hanya sekedar nama tapi menunjukkan keaktifannya agar bisa berfungsi sbg monitoring dan pengawasan.
Posting Komentar