[JAKARTA] Proses pendidikan tidak hanya membawa manusia melek huruf dan mampu membaca. Tetapi, yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana proses itu membebaskan manusia dari penindasan dan bebas dari bentuk diskriminasi. Pendidikan harus memerdekakan seseorang. Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni dalam bedah buku tentang dirinya di Jakarta, Selasa (11/11).
Buku itu ditulis Saiful Anam dkk dengan judul "Pendidikan Yang Memerdekakan; Menjadikan Pendidikan Dasar DKI Jakarta Sebagai Barometer Pendidikan Nasional". Keseluruhan isi buku merupakan pandangan Sylviana tentang pendidikan, khususnya pendidikan dasar di DKI. Tampil sebagai pembahas buku adalah pakar pendidikan Indonesia Arief Rahman.
"Pendidikan menjadi milik kita bersama, tetapi bukan terbatas pada kemampuan baca semata. Pendidikan sudah saatnya harus memerdekakan seseorang, yaitu bebas dari penindasan dan pengekangan, tanpa diskriminasi, serta memanusiakan manusia menurut harkat dan martabatnya," kata Sylviana yang mengaku pandangannya itu terinspirasi oleh teori pendidikan dari ahli pendidikan AS, Paulo Freire.
"Saya melihat pendidikan yang memerdekakan itu yang belum sepenuhnya dijalankan di negara ini. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menuntut kita untuk melakukan hal itu, yaitu lewat Pasal 28 B Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD tersebut," ujarnya.
Ia menjelaskan, telah coba menerapkan konsep itu di DKI Jakarta ketika dia menjadi guru dan menjabat Kepala Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI (2004-2007). Hal yang dilakukan dengan mendorong terciptanya pendidikan gratis untuk SD. Menurutnya, pendidikan gratis merupakan upaya membebaskan masyarakat dari biaya pendidikan. Tetapi diakuinya, kebijakan itu belum bisa diteruskan hingga SMA karena keterbatasan anggaran.
Arief Rahman menyambut positif ide Sylviana itu. Tetapi ditegaskannya pendidikan di Indonesia dan secara khusus di DKI masih mengejar mutu. Target utamanya adalah memperoleh nilai yang baik. [RBW/Y-4]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar