Sampai 7,5 bulan tahun 2008 berjalan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus tersendat-sendat dan banyak yang belum cair. Belum cairnya APBD DKI Jakarta 2008 disebabkan oleh dua alasan utama, kelemahan perencanaan dan ketakutan pada tuduhan korupsi.
Kelemahan perencanaan terlihat pada penentuan besaran sisi pendapatan, pada pos sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dan pos pendapatan, yang ternyata kurang Rp 1,3 triliun dari target semula.
Pada pos pendapatan, kelemahan perencanaan sudah terlihat pada awal tahun. Saat itu DPRD meminta target pendapatan ditingkatkan Rp 590 miliar, dengan alasan ada banyak potensi anggaran yang masih dapat dioptimalkan.
Di sisi lain, penetapan Silpa yang dilakukan awal APBD 2008 ternyata menyusut. Bahkan, sampai saat ini belum juga ditetapkan besarannya karena laporan pertanggungjawaban APBD 2007 belum diterima. Beberapa anggota DPRD menyebutkan jumlahnya sekitar Rp 2 triliun atau turun sekitar Rp 700 miliar dari perkiraan awal.
Kekurangan dari sisi pendapatan ini menyebabkan pemerintah provinsi gamang untuk mengeluarkan dana bagi pembangunan. Pemprov DKI memilih melakukan perubahan APBD sebelum melaksanakannya.
Semua kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) diminta melakukan pengurangan alokasi anggaran 10-15 persen guna menyesuaikan dengan kekurangan dana yang ada. Alih-alih menghilangkan pos anggaran yang tidak mungkin terserap, banyak SKPD justru mengajukan ratusan program untuk dikurangi sedikit anggarannya guna memenuhi target. Langkah ini justru memperlama proses perubahan APBD.
Kepala-kepala SKPD juga ragu untuk mengajukan pencairan dana pelaksanaan proyek. Mereka takut jika proyek sudah dijalankan tiba-tiba anggarannya dikurangi. Kondisi semacam itu dapat membuat kepala SKPD dituntut oleh pihak ketiga yang menjalankan proyek.
Sampai akhir Juni, realisasi pencairan dana APBD baru mencapai Rp 4,453 triliun atau 21,7 persen dari total dana APBD Rp 20,52 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2,08 triliun digunakan untuk membayar gaji pegawai, tagihan listrik, telepon, dan air.
Di sisi lain, APBD perubahan juga belum kunjung diselesaikan oleh DPRD dan pemprov. Perhitungan Kompas, jika dapat diselesaikan pada minggu ketiga Agustus, APBD perubahan baru dapat dijalankan pada minggu ketiga September karena harus disetujui Departemen Dalam Negeri.
Dengan kondisi itu, proyek yang harus dilelang baru dapat dimulai pekerjaannya pada akhir Oktober. Padahal, waktu pengerjaan proyek dibatasi sampai 20 Desember. Waktu yang tersedia sangat tidak memadai melaksanakan sebuah proyek fisik.
Dampak
Seretnya pencairan APBD berdampak luas. Bagi masyarakat, dampak yang paling terasa adalah ditolaknya pasien miskin yang berobat ke rumah sakit dengan kartu keluarga miskin (gakin). Manajemen rumah sakit menolak melayani karena pemerintah belum membayar tagihan-tagihan atas penggunaan obat para pasien gakin.
Belum terkucurnya dana APBD juga sangat merepotkan operasional pemerintah. Di kantor Biro Humas dan Protokol DKI Jakarta, misalnya, para anggota staf mengeluhkan tak adanya pengadaan kertas untuk fotokopi.
Di sisi ekonomi, tidak dicairkannya APBD berpengaruh pa- da sektor konstruksi. Proyek- proyek fisik jauh berkurang dan hampir tidak mungkin dikerjakan karena terbatasnya waktu.
Jika proyek fisik dikerjakan dan tidak selesai pada batas waktu, para kepala SKPD akan mendapat masalah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama jika ada yang melaporkan dengan indikasi korupsi.
Dampaknya, perputaran ekonomi di sektor ini menjadi terbatas. Semua pemangku kepentingan di sektor konstruksi, mulai dari kontraktor, pengusaha material bangunan, sampai buruh, mengaku kesulitan keuangan karena berbagai proyek fisik tidak kunjung dimulai.
Di sektor transportasi, empat jalan layang dan terowongan batal dibangun. Lamanya penyelesaian APBD membuat proses pembebasan tanah dan pembangunan diperkirakan tidak bakal selesai pada akhir tahun atau sekalian dibatalkan.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Muhayat mengakui bahwa ada banyak program yang terpaksa dibatalkan karena dananya tidak mungkin terserap seluruhnya. Pihaknya sudah mengeluarkan surat pencairan dana sebesar Rp 11,1 triliun, tetapi para kepala SKPD masih juga belum mencairkan dana.
"Kami terus mendorong semua kepala SKPD untuk mencairkan dana dan melaksanakan program yang sudah direncanakan, tanpa perlu takut dituduh korupsi. Pemprov juga bekerja sama dengan BPK, BPKP, dan KPK untuk membina dan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan," kata Muhayat.
Dalam kondisi pembangunan yang stagnan, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan terobosan. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Selamat Nurdin mengatakan, terobosan itu dapat dilakukan dengan melelang semua proyek fisik yang tidak mengalami perubahan.
"Pelelangan tidak perlu menunggu pengesahan APBD perubahan. Dengan demikian, masih ada waktu yang memadai untuk melakukan pembangunan. Di Komisi E, kami sudah sepakat dengan pemprov untuk tidak mengubah alokasi proyek fisik," kata Selamat.
Di sisi lain, gubernur dan biro keuangan perlu menjamin semua ketua SKPD agar mau melaksanakan pelelangan atas program yang tidak direvisi anggarannya. Ketakutan akan tuduhan korupsi yang dialami semua kepala SKPD juga harus diatasi dengan memberikan pedoman baku dan jaminan anggaran tidak berubah.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto mengatakan, untuk anggaran tahun depan, pemerintah harus mampu mengestimasikan Silpa dan pendapatan dengan tepat. Perkiraan yang tepat akan sangat berguna agar tidak ada defisit anggaran yang berujung pada perubahan anggaran secara mendadak.
"Pemprov juga harus konsisten mempertahankan estimasi perhitungan dan tidak mudah ditekan DPRD. Apabila perencanaan anggaran tepat, pelaksanaannya juga akan cepat," kata Selamat.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/01023487/perencanaan.masih.lemah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar