27 Mei 2008

Pendidikan Gratis Butuh Rp 74,92 Triliun * Hasil Simulasi Wajar 9 Tahun Depdiknas

JP, Selasa, 27 Mei 2008, JAKARTA - Pendidikan gratis membutuhkan alokasi anggaran besar dari pemerintah. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyatakan, jika bisa direalisasikan sejak 2008, pendidikan gratis, terutama wajib belajar (wajar) sembilan tahun, membutuhkan anggaran tersendiri Rp 74,92 triliun.

"Ini jika hitungannya murni dari pemerintah," kata Sekjen Depdiknas Dodi Nandika saat menyampaikan paparan simulasi pendidikan gratis kepada anggota Komisi X DPR di Jakarta kemarin (26/5).

Kenaikan harga BBM, tampaknya, membuat Depdiknas berpikir ulang tentang bagaimana memformulasikan pendidikan gratis bagi masyarakat. Hitungan simulasi anggaran tersebut melampaui anggaran pendidikan Depdiknas saat ini yang "hanya" Rp 44 triliun.

Dodi mengatakan, penghitungan anggaran pendidikan gratis itu sudah berdasar seluruh aspek yang terkait. Selain murni bantuan pendidikan gratis, Depdiknas juga telah menghitung simulasi tersebut berdasar peningkatan kesejahteraan guru dan pembangunan fasilitas secara nasional di tingkat SD dan SMP. "Kalau ada investasi dari luar, tentu beban pemerintah semakin berkurang," ujar Dodi.

Terutama untuk bantuan operasional sekolah (BOS) siswa, setiap siswa SD akan mendapatkan bantuan Rp 408.716. Sementara untuk SMP, Rp 850.264 per siswa. Untuk simulasi pendidikan gratis pada 2009, Depdiknas memperkirakan akan ada penambahan anggaran menjadi Rp 90,43 triliun.

Mendiknas Bambang Soedibyo menambahkan, Depdiknas telah mengusahakan agar dana BOS tidak terpotong. Meski saat penghematan 10 persen lalu anggaran BOS menjadi bagian yang dihemat, sebenarnya pos anggaran lain yang dipotong. "Kami terpaksa memotong pos anggaran life skill karena BOS tidak mungkin dipotong," jelas Bambang.

Anggota Komisi X DPR Yasin Kara menyatakan, pendidikan gratis terutama untuk BOS, seharusnya memiliki potret yang lebih objektif. Jika memang pemerintah ingin menggagas pendidikan gratis, itu harus dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas.

"Karena dana BOS sekarang saja pelaksanaannya tidak pas," kata politisi PAN itu. Meski dinilai berat, komisi X menyatakan mendukung simulasi anggaran tersebut diajukan ke APBN Perubahan yang diperkirakan dilaksanakan pada Oktober mendatang. (bay/kim)


Tidak ada komentar: