Putus Sekolah Mulai Marak

Beban Ekonomi Makin Berat, Anak-anak Akan Dikorbankan

Selasa, 18 Maret 2008 | 00:55 WIB
Jakarta, Kompas - Tingginya harga bahan pangan dan pencabutan subsidi minyak tanah dipastikan akan memicu bertambahnya anak putus sekolah. Biaya hidup yang semakin tinggi akan membuat orangtua memangkas biaya pendidikan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, Senin (17/3) di Jakarta.

Data yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi di Indonesia mengungkapkan, pada tahun 2007 saja 11,7 juta anak putus sekolah. Kali ini kasus putus sekolah yang menonjol terjadi di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 48 persen. Adapun anak di tingkat sekolah dasar (SD) 23 persen. Gejala itu juga telah tampak pada tahun 2006 ketika terjadi 9,726 juta anak putus sekolah.

”Tahun 2008 ini anak putus sekolah pasti akan marak. Secara logika sederhana, pada saat kondisi ekonomi sulit, harga kebutuhan pokok naik terus, apalagi nanti subsidi minyak tanah dicabut, cara paling mudah bagi orangtua untuk menekan biaya keluarga adalah memberhentikan anak dari sekolah,” kata Arist.

Arist melanjutkan, meskipun uang sekolah digratiskan, tidak menjamin anak-anak terbebas dari berbagai beban biaya lainnya. Biaya lain itu mulai dari ongkos ke sekolah sampai uang untuk buku dan peralatan tulis.

Sementara itu, anak-anak yang masih berusaha tetap sekolah mencoba berhemat dengan menekan ongkos sekolah. Anak dari keluarga miskin, Diana (12), yang duduk di Kelas VI SD Negeri 11 Petang, Cilincing, setiap hari berjalan kaki sepanjang 3 kilometer (pergi-pulang) demi mengirit ongkos. Hal yang sama juga dijalani adiknya, Herdiani (6), yang duduk di Kelas I SD Negeri 05 Cilincing, yang juga berjalan kaki dengan jarak yang sama.

”Sejauh ini masih berusaha dengan cara ngirit di ongkos. Tetapi enggak tahu sampai kapan bisa bertahan,” ujar Dayat (48), paman dari kedua anak yatim itu.

Gizi anak

Selain memangkas biaya pendidikan anak, para orangtua dipastikan juga akan memangkas biaya kebutuhan gizi anak. Arist mengatakan, kedua siasat itu (memangkas biaya pendidikan dan biaya gizi) akan ditempuh keluarga miskin.

”Dampak ikutan, anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan di Jakarta juga akan terus bertambah. Setelah mereka putus sekolah tentu mereka akan berupaya membantu ekonomi keluarga dengan bekerja apa pun,” imbuh Arist.

Catatan Komnas PA tahun 2007, setidaknya terdapat 155.965 anak hidup di jalan. Sementara pekerja anak berkisar 2,1 juta. Anak-anak tersebut juga sangat rawan menjadi sasaran perdagangan anak.

Secara kasatmata, saat ini di berbagai pasar tradisional di Jakarta dan sekitarnya saja makin marak berkeliaran anak-anak usia sekolah yang bekerja siang malam sebagai penjual kantong plastik merangkap kuli angkut belanjaan.

Zaenal (13), kuli angkut di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, misalnya, sejak enam bulan lalu berhenti sekolah di SD Kertajaya, Parung, Kabupaten Bogor. Ayahnya tidak lagi sanggup membiayainya sekolah. Terlebih, Zaenal masih memiliki empat adik yang juga harus dihidupi.

KB terancam gagal

Selain prediksi maraknya anak putus sekolah, angka kelahiran di keluarga miskin juga diprediksi akan meningkat. Gejala itu telah tampak dari angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) di DKI Jakarta yang cenderung stagnan dan meningkat.

”Angka (fertilitas) di DKI memang agak susah turun. Khususnya di keluarga miskin. Dalam kondisi miskin, KB (Keluarga Berencana) tidak akan jadi prioritas. Urusan perut tentu nomor satu,” kata Dadi Permadi, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana DKI Jakarta.

Menurut Dadi, perbandingan angka kelahiran keluarga miskin dan keluarga tidak miskin berkisar 3 berbanding 2. Artinya, dalam satu keluarga miskin minimal terdapat 3 anak.

”Perlu kebijakan radikal, yaitu menggratiskan akses pelayanan KB bagi keluarga miskin di seluruh puskesmas. Paling tidak itu dimulai di Jakarta. Jika tidak, 10 tahun lagi dampak negatifnya akan menjadi beban pemerintah sendiri,” kata Dadi. (SF)