Kota Manado Menerima dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) triwulan I tahun 2008, terbesar di ProVinsi Sulawesi Utara, yakni sekitar Rp4,7 miliar. Angka itu lebih besar dibandingkan 13 kabupaten dan kota lainnya di provinsi tersebut.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Propinsi Sulut, Arnold Poli, Senin, di Manado, mengatakan, BOS Kota Manado itu terbagi untuk SD dan SD Luar Biasa (LB) Rp 2,9 miliar, SMP dan SMP LB Rp1,7 miliar.
Sementara daerah lainnya Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Rp 3,8 miliar, Minahasa Rp 3,4 miliar, Minahasa Selatan Rp 2,4 miliar, serta alokasi terendah di Kabupaten Sitaro Rp 731 juta dan Bolmong Utara Rp 860 juta.
Kucuran bantuan untuk sektor pendidikan itu, sebaiknya diarahkan pada kekegiatan peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Jika ditemukan ada penyimpangan bantuan BOS dipihak sekolah, Diknas tidak segan-segan memproses secara hukum," ujarnya.
Kucuran bantuan itu diambil langsung pihak sekolah melalui PT Pos dan Giro atau bisa rekening bank, dengan menyampaikan pertanggungjawaban secara berkala.
Ketua Yayasan Peduli Pendidikan Sulut (YPPSU), Robby Sangkoy mengatakan, bantuan BOS yang diarahkan untuk kegiatan peningkatan sumber daya manusia sektor pendidikan, harus tepat sasaran.
Penyaluran bantuan itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama kegiatan fisik yang sudah dilakukan disetiap sekolah, mengingat penyaluran anggaran sarat dengan konsekuensi hukum jika penggunaannya salah aturan. (ANT)
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.03.10.08545318&channel=1&mn=2&idx=6
Wakil Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Propinsi Sulut, Arnold Poli, Senin, di Manado, mengatakan, BOS Kota Manado itu terbagi untuk SD dan SD Luar Biasa (LB) Rp 2,9 miliar, SMP dan SMP LB Rp1,7 miliar.
Sementara daerah lainnya Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Rp 3,8 miliar, Minahasa Rp 3,4 miliar, Minahasa Selatan Rp 2,4 miliar, serta alokasi terendah di Kabupaten Sitaro Rp 731 juta dan Bolmong Utara Rp 860 juta.
Kucuran bantuan untuk sektor pendidikan itu, sebaiknya diarahkan pada kekegiatan peningkatan mutu pendidikan, sekaligus menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Jika ditemukan ada penyimpangan bantuan BOS dipihak sekolah, Diknas tidak segan-segan memproses secara hukum," ujarnya.
Kucuran bantuan itu diambil langsung pihak sekolah melalui PT Pos dan Giro atau bisa rekening bank, dengan menyampaikan pertanggungjawaban secara berkala.
Ketua Yayasan Peduli Pendidikan Sulut (YPPSU), Robby Sangkoy mengatakan, bantuan BOS yang diarahkan untuk kegiatan peningkatan sumber daya manusia sektor pendidikan, harus tepat sasaran.
Penyaluran bantuan itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama kegiatan fisik yang sudah dilakukan disetiap sekolah, mengingat penyaluran anggaran sarat dengan konsekuensi hukum jika penggunaannya salah aturan. (ANT)
http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.03.10.08545318&channel=1&mn=2&idx=6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar