DPRD Janjikan Perubahan APBD untuk Tanggulangi Gedung Sekolah Rusak
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO / Kompas Images
Plafon salah satu ruang kelas di SD Negeri Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, berlubang karena konstruksi kayu rapuh oleh rayap. Hampir semua ruangan di sekolah ini keropos di bagian plafon, kusen pintu, dan jendela. Kondisi itu membuat plafon sekolah terancam ambruk.
Kompas, Selasa, 26 Februari 2008
JAKARTA, KOMPAS - Sedikitnya 500 murid Sekolah Dasar Negeri 03 dan SDN 12, Sumur Batu Utara, Kemayoran, Jakarta Pusat, menumpang belajar di sekolah lain karena gedung sekolah mereka nyaris roboh. Kalangan DPRD DKI Jakarta menjanjikan akan mengupayakan dana untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak.
Dana pembangunan gedung sekolah itu akan diusahakan oleh kalangan DPRD lewat perubahan APBD DKI 2008.
Kepala SDN 03 Flora Sianipar mengatakan, siswa-siswinya terpaksa mengungsi belajar sejak November 2007. ”Setiap kali hujan, sekolah banjir. Air mempercepat perapuhan bangunan hingga nyaris roboh. Salah satu atap kelas roboh akhir tahun lalu,” ujarnya, Senin (25/2).
Kegiatan belajar 154 murid SDN 03 akhirnya dipindahkan ke SDN 04 Sumur Batu. Kondisi serupa dialami 350 murid SDN 12 Sumur Batu yang berada di Jalan Nilam Raya. Mereka menumpang belajar di SDN 10 yang berada dalam satu kompleks dengan SDN 03.
Pengamatan Kompas, Senin, plafon gedung SDN 03 dan 12 berlubang. Kusen dan tiang-tiang kayu keropos oleh rayap. ”Waktu masih belajar di sana, saat hujan deras sungai di belakang kelas meluap. Sekolah pun diliburkan,” kata Ega Nadya Aprilia (12), murid kelas V SDN 03.
JAKARTA, KOMPAS - Sedikitnya 500 murid Sekolah Dasar Negeri 03 dan SDN 12, Sumur Batu Utara, Kemayoran, Jakarta Pusat, menumpang belajar di sekolah lain karena gedung sekolah mereka nyaris roboh. Kalangan DPRD DKI Jakarta menjanjikan akan mengupayakan dana untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak.
Dana pembangunan gedung sekolah itu akan diusahakan oleh kalangan DPRD lewat perubahan APBD DKI 2008.
Kepala SDN 03 Flora Sianipar mengatakan, siswa-siswinya terpaksa mengungsi belajar sejak November 2007. ”Setiap kali hujan, sekolah banjir. Air mempercepat perapuhan bangunan hingga nyaris roboh. Salah satu atap kelas roboh akhir tahun lalu,” ujarnya, Senin (25/2).
Kegiatan belajar 154 murid SDN 03 akhirnya dipindahkan ke SDN 04 Sumur Batu. Kondisi serupa dialami 350 murid SDN 12 Sumur Batu yang berada di Jalan Nilam Raya. Mereka menumpang belajar di SDN 10 yang berada dalam satu kompleks dengan SDN 03.
Pengamatan Kompas, Senin, plafon gedung SDN 03 dan 12 berlubang. Kusen dan tiang-tiang kayu keropos oleh rayap. ”Waktu masih belajar di sana, saat hujan deras sungai di belakang kelas meluap. Sekolah pun diliburkan,” kata Ega Nadya Aprilia (12), murid kelas V SDN 03.
Janji
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Mansyur yang dihubungi Minggu mengatakan, pihaknya mendesak Pemprov DKI Jakarta ”berpuasa” dengan menyisihkan 40 persen alokasi dana belanja langsung nonfisik sebesar Rp 1 triliun untuk menambah alokasi dana pembangunan gedung SDN dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) yang rusak. ”Dana belanja ini sifatnya kajian, sosialisasi, dan perjalanan dinas. Hasilnya kan cuma kertas. Jadi, sementara puasa dulu. Enggak usah jalan-jalan ke luar negeri dululah,” katanya.
Alternatif lain, pemerintah bisa mengurangi alokasi dana Program Dedikasi sebesar Rp 3,7 triliun untuk disisihkan ke pos biaya perbaikan gedung SD dan SMP.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Selamat Nurdin mengatakan, pos-pos yang mendesak dalam APBD adalah biaya pembebasan tanah untuk Banjir Kanal Timur Rp 600 miliar, normalisasi situ Rp 13 miliar, normalisasi waduk Rp 82 miliar, penyempurnaan pelayanan busway Rp 136,4 miliar, penyelenggaraan pendidikan untuk biaya operasional pendidikan Rp 1,15 triliun, pelayanan kesehatan keluarga miskin Rp 200 miliar, dan pengendalian penyakit pascabanjir Rp 20 miliar.
Namun, beberapa pos, seperti biaya persiapan pengembangan transportasi massal Rp 180 miliar, pembangunan Terminal Bus Pulogebang I Rp 50 miliar, pembangunan jalan jembatan sentra primer barat Rp 40 miliar, dan penyelesaian rumah susun Rp 257 miliar bisa ditunda. Pelaksanaannya bisa bertahap.
”Alokasi dana pos-pos yang tidak mendesak tersebut bisa dialihkan untuk perbaikan gedung sekolah. Kalau masih kurang juga, susun lagi prioritas pos-pos yang masuk kategori mendesak,” ungkap Selamat.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Wakil Ketua Komisi E, H Mansyur, sependapat.
”Prinsipnya, kasus gedung sekolah rusak harus segera diatasi. Malu kita. Sudah nyaris tak pernah membangun gedung sekolah, melakukan rehabilitasi pun lamban,” ujarnya.
Swasta membangun
Sementara itu, PT Astra International Tbk, melalui Yayasan Astra Bina Ilmu (YABI), mulai membangun gedung SMP Negeri 4 di Desa Cibeber 2, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Senin kemarin.
Biaya pembangunan gedung tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar dan akan selesai pada Agustus mendatang.
”Pembangunan gedung ini merupakan kerja sama kami dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan,” ungkap Presiden Direktur Astra Michael D Ruslim yang bersama Wakil Bupati Bogor Albert Pribadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah itu.(NEL/WIN/RTS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar