TRANSPARANSI PENDIDIKAN

Asosiasi PTS Tolak Jurnal Ilmiah Jadi Syarat Lulus S1

2012-02-12T15:03:00.001+07:00

http://www.detiknews.com/read/2012/02/12/041304/1840271/10/asosiasi-pts-tolak-jurnal-ilmiah-jadi-syarat-lulus-s1

Yogyakarta, - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) menolak ketentuan jurnal ilmiah atau publikasi karya ilmiah sebagai syarat ketentuan lulusan program sarjana, pascasarjana dan doktoral. Sebaiknya mahasiswa di perguruan tinggi didorong untuk lebih berpikir dan bersikap inovatif.

Hal itu dikatakan Aptisi dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Prof Dr Eddy Suandi Hamid dan Sekjen Suyatno yang diterima detikcom, Sabtu (11/2/2012).

"Itu bukan sebuah solusi dan Surat Edaran Dirjen Dikti tergesa-gesa," kata Eddy.

Menurut Eddy, Aptisi telah menggelar Rapat Pengurus Pusat Pleno /RPPP di Padang, tanggal 10-11 Februari 2012). Salah satunya adalah membahas dan menyikapi surat edaran dirjen dikti tersebu.

Dia mengatakan saat ini jumlah karya ilmiah yang terbit dalam suatu jurnal masih terbatas. Hal itu tidak imbang jumlah mahasiswa seluruh Indonesia. Oleh karena itu mahasiswa yang menempuh di perguruan tinggi lebih baik didorong untuk bersikap inovatif.

"Aptisi lebih mendorong mahasiswa pascasarjana dan doktoral membuat karya ilmiah di jurnal-jurnal nasional maupun internasional," katanya.

Eddy menambahkan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perguruan Tinggi, pihaknya meminta pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh WNI. Hal ini demi terciptanya regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi baik PTN maupun PTS secara proposional dalam hak dan kewajiban.

Menurutnya RUUPT juga harus memberikan dasar untuk terbentuknya Badan Akreditasi Nasional Mandiri. Meski saat ini sudah ada BAN PT. APTISI akan menyampaikan masukan sendiri karena RUUPT belum mengakomodasi secara optimal kepentingan yang di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

"Kami meminta pemerintah dan DPR tidak terburu-buru mengesahkan RUU tersebut," katanya.

Selain itu lanjut Eddy, Aptisi akan meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam menciptakan wirausahawan baru. PTS di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan entrepreneurship kepada mahasiswa agar menjadi wirausahawan baru Indonesia pada lima tahun ke depan.

(bgs/fjr)

RSBI Tidak Layak Dilanjutkan

2012-01-18T10:59:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) gagal meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program tersebut justru memperburuk kondisi pendidikan nasional.

Demikian penilaian anggota Komisi X DPR, Rohmaini, yang disampaikan melalui surat elektronik, Selasa (17/1/2012) siang.

Sejak kebijakan RSBI diberlakukan, berbagai persoalan muncul, mulai dari pembiayaan yang harus ditanggung oleh siswa sampai mahalnya biaya pendidikan hanya karena ada label RSBI.

"Padahal, dalam konstitusi jelas disebutkan mencerdaskan rakyat adalah kewajiban negara," katanya. Persoalan lainnya adalah RSBI telah memunculkan kasta dalam pendidikan nasional.

"Kita tahu, pendidikan untuk menyejajarkan seluruh anak negeri. Semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang status kemampuan ekonominya. Faktanya RSBI milik kelas ekonomi tertentu," kata Rohmani.

Setelah 6 tahun berjalan, program RSBI belum menunjukkan kemajuan pembangunan pendidikan nasional. Bahkan, tujuan dari RSBI belum juga terwujud, yaitu mencetak sekolah bertaraf internasional (SBI).

Hal ini, menurut Rohmani, patut dipertanyakan karena sejak tahun 2005 hingga saat ini belum satu pun sekolah yang berstatus SBI.

"Anggaran yang dikeluarkan pemerintah miliaran rupiah untuk menjadikan SBI. Belum lagi dana yang dipungut dari orangtua murid. Namun, hingga hari ini hasilnya belum ada," tuturnya.

Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), seluruh sekolah yang dikelola sebagai RSBI tidak satu pun layak menjadi SBI. Jumlah sekolah RSBI mencapai 1.305 sekolah yang terdiri atas SD, SMP, SMA, dan SMK.

"Ini ironi di tengah ekspektasi masyarakat memiliki pendidikan terjangkau dan berkualitas," katanya.

Untuk itu, Rohmani kembali meminta pemerintah mengoreksi kebijakan RSBI. Menurut dia, semua sekolah berhak mendapat perlakuan yang sama layaknya fasilitas yang diterima sekolah RSBI, bukan sekolah yang berlabel RSBI saja.

http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/17/18075598/RSBI.Tidak.Layak.Dilanjutkan

4 Saksi Diperiksa Terkait Tembok Roboh yang Timpa Siswa SD di Bekasi

2011-11-30T09:51:00.001+07:00

Rabu, 30/11/2011 09:28 WIB

Jakarta - 4 Saksi diperiksa terkait robohnya tembok Yayasan Al-Ijtuhad, Jl Masjid Al Ikhlas, Kranji, Bekasi Barat. Tembok setinggi 2 meter ini roboh dan menimpa 10 anak SD yang sekolahnya tidak jauh dari lokasi itu.

"Sudah 4 orang saksi yang kita periksa. Itu yang roboh tembok tanah wakaf," kata Kapolres Bekasi Kota, Kombes Priyo Widyanto, kepada detikcom, Rabu (30/11/2011).

Priyo mengatakan polisi belum meminta keterangan siswa-siswa SD yang tertimpa tembok. Hal ini disebabkan sebagian siswa SD ini masih menjalani perawatan.

"Mereka masih belum dimintai keterangan karena masih dirawat," jelasnya.

Tembok setinggi 2 meter dan panjang 12 meter ini roboh dan menimpa 10 siswa SDN Kranji III dan SDN Kranji XV, Selasa (29/11) kemarin pukul 12.15 WIB. Selain siswa SD, dua orang pedagang juga menjadi korban peristiwa tersebut.

Menurut informasi Humas Polda Metro Jaya, seluruh korban yang mengalami luka-luka selanjutnya dibawa ke RSU Kota Bekasi. Datar korban akibat peristiwa ini adalah :

1. Alfi Sahrin (10)
2. Diva (12)
3. Ramdhani (11) tahun.
4. Kirana
5. Kasimin (64), pedagang.
6. Ayu Ardia (8)
7. Andrian (8)
8. Herni (7)
9. Arda (5)
10. Samsul Bahri (7)
11. M. Rizki Ardiansyah (10)
12. Wahyudi (30) pedagang.

(nal/vit)
http://www.detiknews.com/read/2011/11/30/092811/1778805/10/4-saksi-diperiksa-terkait-tembok-roboh-yang-timpa-siswa-sd-di-bekasi

Tiga Opsi Status Perguruan Tinggi Negeri

2011-10-16T18:59:00.001+07:00

Ester Lince Napitupulu | Agus Mulyadi | Kamis, 13 Oktober 2011 | 20:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-batalnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, pemerintah dan DPR menawarkan tiga opsi status perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi milik pemerintah bisa memilih status sebagai perguruan tinggi negeri otonom, semi-otonom, atau otonom terbatas.

Apa pun status yang dipilih perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah tetap wajib mengucurkan anggaran untuk setiap PTN. Namun, PTN otonom tentu saja harus lincah dalam memenuhi kebutuhan internal karena mereka tetap dituntut untuk mandiri.

Pembahasan soal status PTN tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum pembahasan Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) di Jakarta, Kamis (13/10/2011).

Pertemuan dihadiri perwakilan pemerintah, Komisi X DPR, dan tujuh PTN Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN).

Rully Chairul Azwar, Ketua Panitia Kerja RUU PT, menjelaskan, pemilihan istilah PTN otonom, semi-otonom, dan otonom terbatas yang terkait dengan tata kelola tersebut karena tidak ingin di dalam RUU PT ini ada roh UU Badan Hukum Pendidikan.

"Istilah otonom itu lebih fleksibel. Pilihan PTN soal statusnya itu tergantung pada kesiapan dan pilihan PTN. Pemerintah nanti menilai, apakah memang PTN itu layak dengan status yang dipilihnya," kata Rully.

Sebelumnya, PTN di Indonesia terbagi sebagai PTN BHMN yang terdiri atas Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor. Adapun PTN non-BHMN, ada yang berstatus badan layanan umum (BLU) dan PTN murni.

Tata kelola PTN BHMN yang leluasa bisa diakomodasi dalam status PTN otonom. PTN ini memiliki sejumlah organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi, hak untuk mengelola aset negara, pengelolaan keuangan/pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan negara bukan pajak, dan ketenagaan yang diangkat oleh lembaganya.

PTN yang dikelola secara otonom menerima bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah secara berkesinambungan.

Sementara PTN yang dikelola secara semi-otonom diberikan fleksibilitas kewenangan pengelolaan keuangan dengan pola tertentu, yang merupakan pengecualian ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Adapun PTN dengan otonom terbatas menjalankan penyelenggaraan pendidikan sepetti layaknya PTN murni.

Reni Marlina, anggota Komisi X, mengatakan, apa pun status PTN, bagi masyarakat, yang penting bisa kuliah di perguruan tinggi bermutu dengan biaya terjangkau. Perguruan tinggi bermutu seperti yang dicerminkan PTN BHMN diminta jangan komersial yang memungut dana pendidikan besar dari mahasiswa.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto menambahkan, soal pembiayaan ini memang jadi persoalan. Peran pemerintah tetap harus jelas. "Untuk ketenagaan, di PTN otonom mestinya juga bisa mengelola dosen dan pegawai PNS," kata Herry.

Menurut Herry, pemerintah dengan persetujuan DPR bakal menetapkan satuan biaya pendidikan tinggi secara periodik. Ini bisa jadi dasar untuk perhitungan biaya yang mesti ditanggung mahasiswa, pemerintah, dan perguruan tinggi.

"Untuk yang tidak bisa membayar penuh, itu mesti dapat subsidi dari pemerintah. Yang mampu membayar penuh tetap diizinkan membayar penuh," kata Herry.

Rektor ITB Akhmaloka mengatakan, bantuan pemerintah untuk PTN otonom semestinya bukan cuma biaya pendidikan.

"Terkait SDM di kampus juga mesti dibantu. Kalau semua ketenagaan, seperti dosen dan pegawai, dibebankan ke PTN otonom, nanti komersial lagi," kata Akhmaloka.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/13/20363022/Tiga.Opsi.Status.Perguruan.Tinggi.Negeri

5 Panduan Membaca Efektif

2011-09-13T11:47:00.000+07:00

KOMPAS.com - Suka membaca? Agar apa yang Anda baca tak "menguap" begitu saja, ada strateginya! Dengan menerapkan sejumlah panduan dalam membaca, Anda akan mendapatkan sesuatu dari buku yang dibaca. Panduan berikut ini bisa membuat cara membaca Anda lebih efektif!

1. Scanning
Scanning atau membaca sepintas lalu, bertujuan untuk mendapatkan informasi, menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang spesifik. Misalnya, Anda ingin mengetahui tentang perjuangan wanita dalam revolusi Indonesia di sebuah buku sejarah. Bacalah dahulu daftar isi, abstraksi, kesimpulan akhir, ringkasan, dan tabel-tabel di dalam buku tersebut. Cara ini memungkinkan Anda untuk menemukan bagian yang relevan dengan apa yang Anda cari, dan Anda dapat hanya membaca informasi-informasi yang Anda butuhkan saja.

2. Skimming
Skimming adalah membaca bagian awal sebuah bacaan secara cepat untuk memperoleh gambaran umum atau inti dari buku tersebut. Cari dan surveilah isi buku tersebut dengan membaca cepat bagian awal setiap babnya hingga Anda menemukan bagian yang Anda cari.

3. Membaca kalimat topik
Lakukan ini sebelum Anda membaca lebih dalam. Membaca kalimat-kalimat topik akan berguna ketika Anda mendapatkan bacaan yang padat atau konten yang benar-benar asing/baru bagi Anda. Bacalah kalimat topik atau kalimat inti dari setiap paragrafnya. Dengan ini, Anda akan mendapatkan overview atau gambaran dari bab tersebut

4. Baca secara detil
Setelah Anda melakukan 3 hal di atas, bacalah bagian utama atau bagian yang padat dari bacaan tersebut untuk menyaring bukti-bukti pendukung atau mendapatkan isi dari apa yang Anda cari. Bacalah perlahan, berikan perhatian pada hal-hal yang detil. Analisalah isi bacaan Anda dengan menghubungkan ide-ide yang terkait, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci dari bacaan tersebut, menerapkan ide atau mentransfer pengetahuan dari bacaan tersebut, serta mengevaluasi argumen sang penulis terhadap bukti-bukti yang dipaparkan.

5. Bacalah untuk meningkatkan kemampuan menulis Anda
Setelah membaca, mungkin Anda tertarik untuk menulis tentang apa yang Anda cari tersebut. Nah, tingkatkanlah kemampuan menulis Anda dengan memperhatikan struktur dan teknik yang digunakan dalam bacaan Anda. Perhatikanlah struktur keseluruhan bacaan tersebut, struktur dan panjang paragraf, konstruksi argumen penulis, penggunaan bukti-bukti untuk penulisan, analisis literaturnya, transisi serta diskursus penulisan (hubungan antara tulisan satu dengan lainnya, serta alur (flow) tulisan tersebut), serta penggunaan bahasa dan gaya tulisan buku tersebut.

Selamat mencoba!

Sumber: www.ecu.edu.au

http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/05/10271799/5.Panduan.Membaca.Efektif

Presiden: Rakyat Miskin Tetap Bisa Sekolah

2011-08-17T10:51:00.001+07:00

Pidato Kenegaraan

Hindra Liu | Inggried | Selasa, 16 Agustus 2011 | 12:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring dengan semakin membaiknya keuangan Negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan akses warga Negara terhadap pendidikan dan kesehatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, demi keadilan yang makin luas, pemerintah memberikan perhatian ekstra kepada masyarakat berpendapatan rendah.

"Di masa lalu, masyarakat berpendapatan rendah sering mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan dasar. Alhamdullilah, keadaan ini telah berubah. Saat ini, saya dapat memastikan bahwa semua warga negara berpenghasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Tidak boleh ada lagi anak-anak kita dalam usia wajib belajar yang tidak bisa bersekolah. Tidak boleh juga ada warga negara tidak mampu, yang gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah. Oleh karena itu, saya menyeru agar seluruh jajaran pemerintah, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, memastikan bahwa program yang mulia ini dapat diimplementasikan dengan baik dan nyata," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan pejabat lainnya.

Saat ini, saya dapat memastikan bahwa semua warga negara berpenghasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah.

Presiden mengatakan, pemerintah menganut sebuah prinsip pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan, buah pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang karena bertentangan dengan moralitas pembangunan yang esensinya bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan filosofi dan moralitas pembangunan yang secara kuat berorientasi pada manusia, pemerintah mendorong pembangunan berdasarkan pilar-pilar yang berorientasi pada pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan dan pro-lingkungan.

Pilar ini, sambung Presiden, sangat penting untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, pembangunan yang dijalankan dapat memenuhi asas keberlanjutan. Dalam mengembangkan pembangunan, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, dalam upayanya menciptakan kesejahteraan umum, utamanya penanggulangan kemiskinan di negeri ini.

"Pendekatan pertama adalah melalui mekanisme ekonomi. Melalui pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong, di antaranya dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah. Melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha membawa dampak pada makin banyaknya warga negara yang memperoleh penghasilan. Melalui mekanisme ekonomi semacam inilah peningkatan kesejahteraan umum dan penurunan kemiskinan terjadi," kata Presiden.

Sementara itu, pendekatan kedua adalah membuka ruang bagi intervensi positif pemerintah, untuk terlibat secara langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Pemerintah membagi program bantuan untuk rakyat miskin ini ke dalam empat klaster. Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.

Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Klaster keempat yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Melalui empat klaster itu, kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat kita," katanya.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/08/16/12444337/Presiden.Rakyat.Miskin.Tetap.Bisa.Sekolah

Disiapkan 3 Alternatif Penyaluran Dana BOS

2011-08-07T21:17:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sampai dengan hari ini, Senin (1/8/2011), sedikitnya hanya tinggal 35 kabupaten/kota dari sebelumnya 39 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penyaluran dana BOS triwulan pertama dan kedua. Ia mengungkapkan, menindaklanjuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, pekan lalu, digelar rapat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bersama Kementerian Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kemkokesra).

Dalam rapat tersebut, selain membahas percepatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi daerah yang belum menyalurkannya, juga akan merumuskan beberapa poin yang kemungkinan akan dijadikan alternatif jika metode penyaluran BOS pada tahun mendatang perlu diubah ataupun dimodifikasi.

"Rapat di Kemkokesra merumuskan bukan sekedar bagaimana mempercepat dana BOS yang sekarang ini. Tetapi juga akan membahas apakah tetap akan dibiarkan seperti ini atau ada modifikasi. Ada tiga altenatif dan akan dimatangkan siang ini," kata Nuh, Senin (1/8/2011), di Jakarta.

Adapun tiga alternatif yang disiapkan adalah, pertama, metode penyaluran dana BOS tetap akan seperti saat ini, yaitu dari pemerintah pusat ditransfer kepada kas daerah untuk kemudian diserahkan oleh daerah kepada sekolah. Dengan catatan, aturan dan sangsi akan setiap pelanggarannya lebih diperketat lagi.

Kedua, dilakukan pemilihan terhadap daerah mana saja yang dinilai siap dengan metode penyaluran dana BOS seperti saat ini, yaitu dari pemerintah pusat ditransfer kepada kas daerah. Sebaliknya, daerah yang dinilai belum siap maka akan dikembalikan dengan metode penyaluran dana BOS pada tahun sebelumnya, yaitu dari pusat langsung ditransfer ke nomor rekening sekolah.

"Karena hakekatnya SD dan SMP itu diurus oleh kabupaten/kota. Tapi setelah terbukti ada beberapa daerah yang nggak jalan, maka kami beri alternatif kedua. Bagi yang sudah siap, tetap dengan metode saat ini. Cara melihatnya mudah, yaitu record penyaluran BOS selama 2011 ini," paparnya.

Alternatif ketiga, sambung Nuh, semuanya akan ditarik kembali oleh pusat. Untuk selanjutnya akan dipilah daerah mana saja yang dianggap telah siap menyalurkan dana BOS.

Ia menjelaskan, semua alternatif itu harus sudah ditentukan sebelum Oktober 2011 mendatang. Menurutnya, apapun alternatif yang akan dipilih nanti akan terkait dengan alokasi anggaran.

Untuk itu ia berjanji, alternatif penyaluran dana BOS sudah diputuskan sebelum pidato Presiden pada 16 Agustus mendatang tentang nota keuangan yang akan menyampaikan postur keuangan di pusat dan postur keuangan di daerah.

"Memutuskan alternatif itu harus selesai dalam waktu satu minggu. Karena alternatif apapun yang akan ditentukan itu akan mempengaruhi postur anggaran yang akan disampaikan oleh Presiden nanti," tandasnya.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/08/01/17253047/Disiapkan.3.Alternatif.Penyaluran.Dana.BOS

Wajib Belajar 12 Tahun Sulit Diwujudkan

2011-08-07T21:16:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Ia mengungkapkan, kesulitan utama untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan Kemendiknas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.

"Itu persoalannya, di Pendidikan Menengah tidak ada subsidi BOS dan sebagainya, karena saat ini semua fokus mensukseskan wajib belajar 9 tahun," kata Hamid di Jakarta, Jumat (5/8/2011).

Hamid menyadari bahwa mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Namun, ia mengaku tak ingin keterbatasan anggaran kemudian menjadi beban masyarakat.

Untuk itu ia berjanji akan segera memformulasikan secepat mungkin apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk mengatur mahalnya biaya pendidikan menengah yang saat ini semakin sulit untuk dikontrol. "Pemerintah harus turun tangan untuk membuat biaya pendidikan menjadi terjangkau, termasuk pemerintah kota dan provinsi," ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini dirinya sedang berupaya untuk meningkatkan anggaran Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) agar bisa menjangkau semua anak di pendidikan menengah.

Terlebih karena saat ini ledakan lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK begitu besar, maka mau tidak mau pemerintah harus membuka kesempatan pendidikan menengah secara lebar.

"Saat ini BOMM termasuk dalam Rp 5 triliun itu, makanya salah satu yang akan kami dorong itu adalah peningkatan BOMM," terangnya.

Berdasarkan data Kemdiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Sisanya, sebanyak 1,5 juta inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena jika tidak diperhatikan secara serius, maka para siswa lulusan SMP ini hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menganggur atau bekerja.

"Jika tidak melanjutkan atau tidak mengikuti kursus, yang paling aman kalau mereka bekerja, lulusan SMP itu hanya menjadi TKI atau pekerja kasar. Inilah yang sedang saya bahas dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional," katanya.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/08/05/17105497/Wajib.Belajar.12.Tahun.Sulit.Diwujudkan

Karakter Lemah, Bangsa Pun Lemah...

2011-05-28T17:04:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Pendidikan Nasional Malik Fadjar mengatakan, pendidikan karakter sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Kuatnya karakter suatu bangsa mampu mewujudkan kemajuan bangsa tersebut. Mengutip mantan Mendiknas sebelum dirinya, S Mangonkarsono, Ketua PP Muhammadiyah ini menyatakan, lemahnya karakter bangsa berarti lemahnya bangsa sebagai bangsa.

"Lemahnya karakter seseorang menandakan tidak kokohnya suatu bangsa," ujarnya dalam workshop "Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah", Rabu (25/5/2011) di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof dr Hamka (Uhamka), Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, karakter memiliki nilai psikologis yang bisa dikatakan sebagai watak atau budi pekerti. Pendidikan karakter sendiri telah dibangun oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.

"Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan karakter sudah dibangun, yang nantinya menyatukan dan membentuk suatu peradaban bangsa," ujar Malik.

Ia mencontohkan, pendidikan karakter mampu membawa kemajuan sebuah bangsa seperti yang terjadi di Jepang pada 1945. Saat itu, negara Jepang hancur lebur dibombardir oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Namun, karena mempunyai karakter yang kuat, akhirnya Jepang mampu bangkit kembali dari keterpurukan.

"Pendidikan karakter sangatlah penting bagi suatu bangsa. Buktinya, Jepang bisa bangkit kembali," kata Malik.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/25/11421435/Karakter.Lemah.Bangsa.Pun.Lemah

Nak, Urungkan Niatmu Jadi Sarjana... (BIAYA KULIAH MUAHALLL)

2011-05-24T13:57:00.001+07:00

Pengantar Redaksi TranparansiPendidikan: Inilah potret hitam legam betapa tunas-tunas cerdas bangsa terganjal potensi dahsyatnya. Institusi pendidikan telah berubah wataknya tak ubahnya sebagai sales bangku kampus. Puluhan juta rupiah mungkin kecil, tak seberapa untuk orang Jakarta yang kaya, tapi ... uang itu di mata rakyat kecil, sungguh, sungguh, dan sungguh buuuuuuuuuuuuuuanyaaaaaaaakkkkkkkkkkkkk!!!

Oleh Daus

KOMPAS.com — "Maafkan aku, Nak, ya. Urungkan niatmu untuk menjadi sarjana. Ayah tidak sanggup menyediakan uang sebesar itu dalam waktu sekejap."

Kata itu mungkin yang sering muncul dari seorang ayah yang anaknya diterima menjadi mahasiswa jalur undangan perguruan tinggi negeri (PTN). Dulu, jalur ini dikenal dengan penelusuran minat dan kemampuan, atau kerap disingkat PMDK.

Bagaimana tidak, seorang teman di Facebook, Coen Husain Pontoh, menuliskan keluh kesahnya di statusnya. "Keponakan saya keterima di salah satu universitas terkemuka di Pulau Jawa melalui jalur "undangan". Tapi, untuk bisa masuk kuliah, ia pertama kali harus bayar Rp 40 juta kontan," tulisnya.

"Kampusnya terkenal sebagai kampus rakyat, namanya: Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta," tulisnya di http://www.facebook.com/home.php#!/coenhusainpontoh/posts/10150185073318500.

Bayangkan, orangtua yang gajinya di atas upah minimum, katakanlah Rp 2,5 juta per bulan, belum tentu bisa menyediakan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Kecuali, kalau orangtua itu nyambi korupsi tentunya. Padahal, upah minimum seorang buruh atau karyawan/karyawati di Jakarta berkisar Rp 1,2 juta.

Pada situs Pemprov DKI Jakarta tertanggal 29 November 2010 diberitakan bahwa upah minimum DKI Jakarta (UMP/UMR DKI Jakarta) tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 1.290.000 per bulan per orang. Apa ini artinya? Artinya, jika kita anak seorang buruh yang gajinya sesuai dengan upah minimum atau dua kalinya upah minimum yang ditetapkan pemerintah, kita dilarang untuk menjadi mahasiswa.

Kampus hanya untuk orang kaya. Orang miskin dilarang masuk kampus untuk belajar. Yang boleh belajar di kampus adalah orang-orang kaya. Sementara jika pendidikan tinggi adalah salah satu pintu masuk untuk mengubah kehidupan agar lebih baik, pintu itu sekarang sudah perlahan-lahan ditutup.

Yang kaya makin kaya dan yang miskin tetaplah miskin. Tak peduli di negeri yang mengklaim berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial. Yang jelas di negeri ini anak orang miskin silakan minggir dari pendidikan tinggi.

"Salah sendiri lu miskin, orang miskin, enyah aja lu".

Mungkin, itu kata-kata yang muncul di pikiran, hati, dan lisan para petinggi negeri ini, yang membiarkan komersialisasi pendidikan semakin menggila.

Nak, urungkan niatmu jadi sarjana ya….

Sudah jangan menangis terus, Nak….

Mungkin kita hidup di negeri yang salah.…

Di negeri yang menganggap orang-orang miskin hanya sekadar angka, bukan warga negara….

Penulis adalah anggota Kompasiana

http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/20/10261678/Nak.Urungkan.Niatmu.Jadi.Sarjana.

314 Peserta UN di NTT Belum Dapat Hasil

2011-05-24T13:51:00.001+07:00

KUPANG, KOMPAS.com - Sebanyak 314 peserta Ujian Nasional pada dua sekolah menengah kejuruan di Nusa Tenggara Timur sampai hari ini belum mendengar hasil kelulusan. Para siswa bersama orangtua siswa peserta ujian nasional resah. Perguruan tinggi sudah mulai melakukan pendaftaran mahasiswa baru, bahkan perguruan tinggi negeri menutup waktu pendaftaran Rabu, 25 Mei 2011.

Kedua sekolah menengah kejuran (SMK) itu adalah SMK Yohannes XXIII Maumere, Flores, dan SMK Kristen Soe. Peserta UN pada SMK Yohannes XXIII Maumere sebanyak 214 orang, sedangkan SMK Kristen Soe sebanyak 100 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Tobias Uly di Kupang, Senin (23/5/2011) membenarkan. Tidak hanya dua sekolah itu, tetapi juga SMKN Baa Rote Ndao dengan jumlah siswa peserta UN sebanyak 87 orang pun mengalami persoalan serupa. Tetapi kasus di Rote Ndao telah ditangani hari ini. Hasil kelulusan SMKN Baa sudah dikirim ke sekolah itu.

"Kasus seperti ini kebanyakan menimpa sekolah menengah kejuruan di NTT. Persoalan terletak pada entri data hasil ujian akhir sekolah itu ke panitia Ujian Nasional di Jakarta. Banyak diantara sekolah kejuran itu keliru kode, nomor dan seterusnya sehingga hasil ujian sekolah itu tidak sempat terpantau di Jakarta," kata Uly.

Uly mengatakan sangat kecewa dengan sikap para kepala sekolah dan petugas entri data di sekolah itu. Mereka itu sudah berulang kali mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mengoperasikan komputer dan mengirimkan hasil-hasil ujian sekolah melalui internet.

Yoseph Kanisius (48) salah satu orangtua siswa peserta UN di Maumere mengancam akan mengusir para guru dan melakukan kekacauan di sekolah itu bila pihak sekolah berlarut-larut mengumumkan hasil UN putra mereka. Semua sekolah di Maumere sudah mengumumkan hasil UN, dan para siswa yang lulus sudah mulai mendaftar di sejumlah perguruan tinggi.

"Ini keterlaluan. Hak siswa paling utama dan pertama seperti hasil UN pun diabaikan. Kalau siswa terlambat bayar uang ujian atau uang sekolah, siswa langsung diberi sanksi berupa pengusiran dari sekolah atau pengurangan nilai ujian sekolah. Tetapi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran seperti ini, siapa yang memberi sanksi atau teguran kepada sekolah," kata Kanisius.

Ia menegaskan, harus ada kelonggaran untuk masuk perguruan tinggi negeri dan swasta terhadap para lulusan SMK yang sampai hari ini belum mendapat hasil UN 2011. Keterlambatan itu bukan disebabkan para siswa tetapi pihak sekolah dan pe nyelenggaran UN. Koordinasi lemah antara panitia UN tingkat nasional dan panitia UN tingkat provinsi atau daerah sebagai penyebab keterlambatan itu.

Anggota Komisi D DPRD NTT yang membidangi masalah pendidikan, Hendrik Rawambaku sangat menyesalkan terjadinya kasus itu. Para kepala sekolah tidak mampu memimpin sekolah tetapi selalu berambisi menjadi pemimpin.

"Seharusnya dinas pendidikan setempat selalu memantau kesipan dan pelaksanaan ujian di setiap sekolah, termasuk menyelidiki apakah sekolah itu mampu mengoperasikan teknologi komputer atau tidak seperti mengirimkan data-data ujian ke pihak panitia ujian nasional di Jakarta," kata Hendrik.

Akibat keteledoran para guru itu, siswa peserta UN dirugikan. Tidak hanya menyangkut keterlambatan pengumuman hasil UN tetapi juga pendidikan lanjutan bagi siswa yang dinyatakan lulus. Siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri terpaksa harus menunggu tahap berikut atau beristirahat sampai tahun 2012 kemudian bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Sekretaris Daerah NTT Frans Salem mengatakan, belum mendapat informasi itu dari kepala dinas NTT. Tetapi ia berharap, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi sekolah bersangkutan pada UN mendatang.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/23/22411745/314.Peserta.UN.di.NTT.Belum.Dapat.Hasil

Entropi Pendidikan

2011-04-18T12:45:00.001+07:00

Oleh ROBERT BALA

Hari ini maraton ujian nasional dimulai. Siswa SMA mengawalinya, diikuti SMP dan SD, dengan jumlah total peserta yang cukup fantastis: hampir 10 juta anak.

Tanpa mengingkari berbagai modifikasi yang sudah dilakukan, pelaksanaan UN masih menyisakan tanya: apakah telah mendekati atau malah menjauhkan kita dari transformasi sosial sebagai titik tuju dari semua perubahan? Apakah kita sudah berada di jalan yang tepat?

Dalam bukunya El Fin de la Educación (1999), Neil Postman punya jawaban. Dengan berkaca pada hukum termodinamika, ia membuka mata siapa pun yang berkecimpung dalam pendidikan untuk menyadari kesia-siaan yang kerap terjadi dalam kebijakan pendidikan.

Jelasnya, setiap kebijakan—ibarat materi dalam fisika—akan mengalami proses entropi atau ketidakberaturan yang mengarah pada kehancuran. Itu hukum alam. Tidak ada orang yang terbebas dari aturan itu. Yang bisa dibuat adalah upaya negentropis untuk memperlambat kehancuran.

Demikian pula dengan kebijakan pendidikan. bila tidak kontributif terhadap perubahan sosial, pendidikan hanya menjadi fenomena yang ditakuti. Oleh karena itu, pendidikan perlu berubah sesuai tuntutan zaman. Sampai di titik ini muncul pemahaman, mengapa para pengambil keputusan pendidikan begitu gemar membarui kurikulum, termasuk UN di dalamnya?

Akan tetapi, mengapa perubahan itu tidak berimbas langsung terhadap perbaikan kualitas bangsa? Antonio Arboledas dalam Problemas de la Educación (2010) punya jawaban. Pendidikan yang semestinya integratif mencakup otak, hati, dan tangan tidak dijalankan sebagaimana diwacanakan. Dalam praksis, yang lebih mengutama adalah rasio atau yang dikenal sebagai hipertrofi rasionalitas.

Tentu saja pola ini tidak seimbang, ia pincang dalam praksis. Kecerdasan otak yang semestinya amat mulia dengan mudah dibelokkan untuk hal-hal tak terpuji: bukan untuk mencari solusi, melainkan sekadar mengakal-akali orang lain.

Banyak akal-akalan

Tidaklah mengherankan bila dalam kehidupan nyata terjadi banyak akal-akalan. Pajak yang seharusnya jadi harga mati bisa dinegosiasikan.

Aparat yang sudah digaji melayani publik malah sering melakukan pungutan liar. Tabungan nasabah yang semestinya dijaga dibobol dengan mudah. Namun, nasabah kakap yang dirugikan tidak berani angkat bicara karena ternyata rekeningnya adalah bagian dari mekanisme pencucian uang. Jadilah adagium "jika Anda diam, Anda emas".

Seribu satu contoh masih bisa disebutkan tanpa melupakan begitu hebat anggota Dewan kita memperjuangkan pembangunan gedung baru DPR, padahal masih punya gedung yang bisa dipakai. Sekali lagi yang muncul adalah mentalitas merasa lumrah menganggarkan untuk diri sendiri, lupa bahwa rakyat yang diwakili masih hidup menderita.

Keadaan seperti ini semestinya mencemaskan. Kita telah memasuki zona yang disebut jurnalis Spanyol, Iñaki Gabilondo, sebagai el pacto de la ceguera atau pakta kebutaan. Semua orang seakan sepakat untuk tidak melihat apa yang menjadi masalah dan malah berusaha membenarkan diri sendiri.

Lalu, haruskah kita membiarkan percepatan pelapukan entropis yang menggerogoti bangsa ini merajalela? Apakah derita akibat salah ajar, dalam istilah Thomas Amstrong, dibiarkan berlarut sambil bangsa ini melewatkan waktu tanpa ada perubahan transformatif yang lebih mengena?

Tentu saja tidak. Duka bangsa ini sudah begitu banyak dan tidak perlu diperpanjang. Karena itu, yang dibutuhkan adalah komitmen untuk melawan pola peraksasaan otak dan pengerdilan hati ini dengan menawarkan model pendidikan yang lebih kritis, kreatif, dan tentu saja konstruktif.

Melawan di sini tentu tidak sekadar berarti menghalangi pelaksanaan UN lantaran di baliknya ada megaproyek yang tentu saja jadi tumpuan hidup banyak orang. Melawan juga bukan sekadar melansir model UN baru yang lebih transparan lantaran pola yang ada saat ini terkesan misterius dan baru disosialisasikan tiga bulan sebelum pelaksanaan.

Hal yang sangat diharapkan adalah mentalitas proses pembelajaran. Suasana pendidikan akan menjadi akrab dan menyenangkan karena antara konsep dan proses metodologis begitu baik diimplementasikan. Dengan demikian, ujian (apalagi UN), apa pun modelnya, akan disambut gembira dan tidak lagi menjadi makhluk aneh yang ditakuti.

Namun, pembelajaran semestinya punya sokongan publik sehingga tidak hanya dilaksanakan di ruang kelas, tetapi juga di semua lini: dari pasar, jalan, lembaga publik, hingga media massa. Semua sadar bahwa apa pun yang dilakukan akan menjadi panutan yang nilainya tidak kalah penting daripada ujian di sekolah.

Bila kita berkomitmen demikian, niscaya bangsa ini akan lebih cepat maju. Proses entropis yang menjadi proses alamiah tidak perlu dicemaskan karena semua orang yakin, pada masanya mereka sudah berbuat yang terbaik. Itulah harapan kita.

ROBERT BALA
Pengajar Creative and Critical Thinking di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/18/07542826/entropi.pendidikan.

Ujian yang Membahagiakan

2011-04-18T12:44:00.001+07:00

Oleh SIDHARTA SUSILA

Waktu menjadi mahasiswa, ujian adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Demikian kata seorang dosen kami. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu dialami semua atau hanya oleh mahasiswa yang cerdas?

Apa yang membahagiakan dalam ujian seperti itu? Siapa dan apa saja yang harus dilakukan agar ujian membahagiakan?

Orang punya beragam sikap dan cara menghadapi peristiwa ujian. Kebanyakan dengan rasa tegang dan takut. Saat ujian sering membuat orang emosional hingga banyak yang tak mampu menguasai diri. Efek psikosomatis, seperti sakit perut, pusing-pusing, atau mual, pun muncul.

Akibatnya konsentrasi buyar. Daya nalar saat mempersiapkan ujian terganggu. Persiapan ujian menjadi kacau. Hal yang sama terjadi saat menjalani ujian.

Dinamika kondisi emosi dan nalar inilah yang sering kali mewarnai peristiwa ujian. Tak heran kalau pada setiap peristiwa ujian kita menemukan banyak fakta yang mengejutkan. Siswa yang sehari-hari berprestasi justru hasilnya tak memuaskan. Beberapa bahkan gagal.

Namun, kegagalan ujian bukan hanya karena gugup, bingung, takut, atau tegang. Beberapa siswa gagal mencapai hasil optimal justru karena meremehkan atau kurang cermat. Dengan demikian, perlu sikap bijak memahami suatu hasil ujian.

Ujian membahagiakan

Ujian adalah bagian dari pembelajaran, yaitu proses pengembangan dan pemberdayaan diri yang mesti dialami dengan bermartabat.

Dalam pemahaman di atas, mulai dari persiapan, saat menjalani, hingga menerima hasil ujian sedapat mungkin menghindari kondisi-kondisi yang melemahkan, apalagi membunuh karakter pembelajar.

Beragam cara dan sikap diupayakan para dosen kami untuk merawat karakter pembelajar ini. Di kampus kami, banyak dosen memilih model ujian lisan. Setiap mahasiswa menghadap dosen di ruang ujian.

Seorang dosen melumerkan ketegangan dengan menyapa ramah peserta ujian. Kadang diawali dengan canda sebelum pertanyaan diajukan.

Dosen lain yang menggunakan model ujian tertulis meruntuhkan belenggu ujian dengan memberikan sejumlah pertanyaan pembantu sebelum ujian pada akhir masa perkuliahan. Dari sederet pertanyaan itu dipilih lima soal saat ujian. Dari lima soal itu peserta ujian bisa memilih empat soal untuk dikerjakan.

Dosen lain melumerkan ketegangan ujian dengan meminta peserta ujian memilih sendiri empat bab yang dipelajari selama masa perkuliahan sebagai bahan ujian. Saat ujian, dosen menentukan tiga bab dari empat bab pilihan mahasiswa dan mengajukan pertanyaan dari situ. Dosen masih mengajukan satu pertanyaan dari materi bab lain yang dia tentukan sendiri. Inilah bagian dari upaya mewujudkan ujian yang membahagiakan.

Dosen lain memanfaatkan ujian bukan hanya untuk mengevaluasi mahasiswa, melainkan juga mengevaluasi diri sendiri. Hal ini penulis alami dalam model ujian lisan. Setelah peserta ujian menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian, pada akhir ujian dosen menegaskan hal-hal pokok yang belum dikuasai peserta ujian.

Cara tersebut di atas membantu dosen memastikan serta menjamin pemahaman materi pembelajaran oleh peserta didik. Ini sangat penting untuk materi pembelajaran yang implementasinya kelak akan melibatkan kelangsungan hidup banyak orang.

Upaya menyempurnakan

Kalau saja banyak lembaga pendidikan mampu menyelenggarakan dan menyikapi peristiwa ujian seperti ini, pastilah ujian menjadi peristiwa yang membahagiakan, bahkan dirindukan. Penguji (guru atau dosen) dan peserta ujian sama-sama berusaha menyempurnakan dan memberdayakan diri.

Para guru atau dosen berupaya menemukan yang kurang dari caranya mengajar. Peserta ujian pun menjadikan ujian sebagai kesempatan untuk menyempurnakan penguasaan materi. Dengan cara begitu, ujian sungguh menjadi bagian dari proses pembelajaran.

Ujian yang membahagiakan membutuhkan guru atau dosen berkarakter pembelajar yang sadar dan butuh terus belajar. Sebab, kegagalan pemahaman materi tak selalu disebabkan oleh kelemahan peserta didik. Sering kali permasalahan justru pada para pendidiknya. Sesungguhnya peserta didik adalah mitra, bahkan anugerah yang menuntun para pendidik untuk terus-menerus belajar.

Konon negeri ini butuh banyak guru dan dosen yang mampu menyikapi anak didik sebagai mitra dan anugerah yang membantunya untuk terus berkembang. Rasanya itulah guru sejati.

Ia akan terus membakar semangat belajar dan membangun komunitas pembelajar. Maka, hasilnya adalah ujian yang menjadi peristiwa membahagiakan dan dirindukan, sekaligus mencerahkan: baik anak didik maupun pendidiknya.

SIDHARTA SUSILA
Rohaniwan; Pendidik di Yayasan Pangudi Luhur di Muntilan

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/18/0755474/ujian.yang.membahagiakan

Menjelang UN, Siswa Dikarantina

2011-04-18T12:43:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Menjelang pelaksanaan ujian nasional SMA/SMK sederajat yang dimulai Senin (18/4) ini, sejumlah sekolah melakukan persiapan khusus. Di SMK 3 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, misalnya, 79 siswa harus menjalani karantina di sekolah.

Para siswa mulai dikarantina sejak Minggu (17/4) sore hingga Rabu (20/4) mendatang.

"Dengan dikarantina, mereka tidak akan keluyuran saat malam menjelang ujian," kata Kepala SMK 3 Rosihan Anwar.

Orangtua siswa sebelumnya juga sudah diberi tahu agar mereka menyiapkan peralatan tidur dan kebutuhan sehari-hari untuk anaknya selama dikarantina. Selama karantina, siswa akan menjalani bimbingan dan latihan soal oleh guru mereka. "Karantina juga untuk menghindari siswa terlambat datang ke sekolah karena cuaca akhir-akhir tidak menentu," kata Rosihan Anwar.

Pengamanan diperketat

Sementara itu pengamanan naskah soal ujian diperketat. Untuk wilayah DKI Jakarta, selain dijaga aparat kepolisian dan panitia rayon, juga dijaga satuan polisi pamong praja dan satuan pengamanan sekolah.

Pengamanan ketat mulai dilakukan sejak naskah soal UN diberangkatkan dari percetakan Balai Pustaka, Minggu (17/4) pukul 05.00. Sebanyak 75 kendaraan PT Pos Indonesia dikerahkan untuk mendistribusikan naskah soal ke 27 rayon.

"Kami percayakan pada PT Pos Indonesia karena sudah berpengalaman mendistribusikan berkas atau dokumen penting," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto.

Di Merauke, Provinsi Papua, karena beratnya medan, distribusi lembar soal sudah dilakukan sejak Rabu (13/4) lalu. Pendistribusian pun harus menggunakan pesawat kecil dan speed boat. "Jika menggunakan jalur darat, tidak mungkin karena medannya sangat berat," kata Marlan Maulud, Ketua Panitia Ujian Nasional SD, SMP, SMA sederajat Kabupaten Merauke. Di Merauke peserta UN SMA sebanyak 1.419 siswa dari 14 sekolah, sedangkan untuk SMK sebanyak 848 siswa dari 12 sekolah.

Secara terpisah, saat meninjau persiapan ujian nasional di Kabupaten Gresik dan Lamongan, Jawa Timur, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengingatkan agar siswa, guru, sekolah, dan semua pihak yang terlibat agar melaksanakan UN dengan jujur.

"Siswa yang tidak jujur akan dikenakan sanksi berupa penghapusan nilai UN. Sanksi dalam bentuk lain juga akan dijatuhkan pada guru dan pihak lain yang bersikap tidak jujur dalam pelaksanaan UN," kata Nuh.

Terlalu mendadak

Di Jakarta, guru-guru menilai penggunaan nilai rapor sebagai bagian untuk penentuan kelulusan siswa kelas 3 SMA sederajat dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini membuat repot para guru. Sebab, kebijakan ini dinilai terlalu mendadak.

Muncul kekhawatiran dari sejumlah sekolah yang tidak royal memberi nilai tinggi di rapor akan nasib siswa mereka yang sudah menjalani pendidikan tiga tahun di sekolah. Akibatnya, ada sekolah yang mengubah nilai rapor untuk menyelamatkan siswa. Ada kekhawatiran jika bertahan dengan nilai rapor apa adanya, siswa tidak bisa mencapai nilai kelulusan minimal.

Persoalan itu antara lain dikemukakan sejumlah pemimpin sekolah swasta di Jakarta dan sekitarnya yang hadir dalam sarasehan di Harian Kompas di Jakarta, Jumat (15/4). Mulai tahun ini nilai rapor semester 3-5 digunakan juga dalam pembobotan nilai sekolah yang menentukan kelulusan siswa.

"Ada guru yang sengaja memberi nilai rendah agar siswa terpacu untuk giat belajar. Ternyata malah sekarang rapor dijadikan pertimbangan kelulusan," kata seorang guru.

(LUK/ELN/ COK/KOR/ WER/ RWN/EGI/ BAY/ACI/TIF)
http://cetak.kompas.com/read/2011/04/18/05443913/menjelang.un.siswa.dikarantina

Kritik atas Kebijakan Dana BOS 2011

2011-04-14T06:13:00.001+07:00

Febri Hendri AA

Korupsi massal dan sistemis mengancam penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah triwulan I tahun 2011 di puluhan ribu SD dan SMP.

Risiko dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikorupsi kali ini diprediksi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pelayanan publik sekolah sangat terganggu karena kekurangan dana operasional.

Korupsi massal dan sistemis dapat dipicu dua hal, yakni keterlambatan penyaluran dan buruknya sistem pengawasan atas penggunaan dana BOS.

Pada awal Januari 2011, pemerintah pusat telah menyalurkan dana BOS triwulan I tahun 2011 ke kas umum daerah. Namun, sampai akhir Maret hampir 50 persen pemerintah kabupaten/kota masih menunda penyaluran dana BOS ke sekolah. Alasan penundaan, antara lain, masih menunggu pengesahan APBD, pelengkapan dokumen sekolah, atau menunggu pelantikan kepala daerah hasil pilkada.

Akibatnya, sekolah terpaksa berutang pada berbagai toko untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Bahkan, banyak sekolah terpaksa meminjam dana pihak ketiga untuk menutupi kebutuhan operasional karena keterlambatan dana BOS.

Utang dan pinjaman dana pihak ketiga ini akan memaksa sekolah memanipulasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Manipulasi dilakukan untuk menutupi pelanggaran penggunaan dana BOS guna membayar bunga pinjaman. Sekolah melakukan penggelapan maupun mark-up atas pembelian barang kebutuhan operasional dan membuat pertanggungjawaban seakan-akan sesuai petunjuk teknis dana BOS atau peraturan perundang-undangan lain.

Manipulasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban merupakan cara ampuh menutupi penyalahgunaan dan penyelewengan dana BOS. Praktik semacam ini sering kali luput dari pengawasan instansi terkait, khususnya dinas pendidikan atau tim manajemen BOS daerah dan lembaga pemeriksa internal, yakni inspektorat provinsi, kabupaten/kota.

Sekolah merupakan penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, sekolah wajib melaksanakan pelayanan berkualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 (e) UU dimaksud.

Selain itu, guru sebagai pelaksana pelayanan publik juga terancam melanggar asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (e) UU tersebut. Guru tidak mendapatkan dukungan dana dan barang untuk kegiatan belajar-mengajar dengan murid. Guru honorer juga terancam mendapatkan gaji lebih rendah dari sebelumnya.

Oleh karena itu, keterlambatan dana BOS akan menghambat sekolah menunaikan kewajiban sebagai badan penyelenggara pelayanan publik. Sekolah tidak memiliki dana operasional yang cukup untuk memenuhi pelayanan pendidikan sebagaimana diwajibkan oleh UU. Namun, pelanggaran ini bukan karena kesalahan pihak sekolah, tetapi dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat dan DPR yang tidak hati-hati memutuskan kebijakan.

Biang keterlambatan

Pemerintah pusat, terutama Mendiknas, selalu menyalahkan pemerintah kabupaten/kota yang terlambat menyalurkan dana BOS ke sekolah.

Meski pemerintah kabupaten/kota berkontribusi atas keterlambatan penyaluran, kesalahan utama justru pada pemerintah pusat dan DPR. Kesalahan terjadi karena dua institusi ini bersepakat memutuskan dana BOS masuk dalam komponen Dana Penyesuaian yang ditransfer ke daerah, meski mereka mengetahui bahwa dana akan terlambat disalurkan oleh pemerintah di daerah ke sekolah.

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa dana BOS dijadikan korban eksperimen desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat serta pemenuhan permainan politik politisi Senayan. Politisi akan mengklaim telah memajukan pendidikan pada konstituen mereka karena memasukkan dana BOS dalam komponen transfer ke daerah.

Salah kebijakan ini bermula dari masuknya dana BOS pada komponen Dana Penyesuaian dalam UU No 10/2010 tentang APBN 2011. Berdasarkan RUU APBN dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR, Agustus 2010, terungkap bahwa pemerintah pusat merupakan inisiator kebijakan ini.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2011 halaman 4 paragraf 1, pemerintah memutuskan mengalihkan dana BOS pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Dengan demikian, jumlah belanja bantuan sosial yang dialihkan jadi transfer ke daerah pada 2011 seluruhnya mencapai Rp 78,3 triliun.

Pertanyaannya, mengapa hanya dana BOS yang "dikorban- kan" jadi komponen transfer ke daerah? Mengapa dana lain yang dikuasai oleh pemerintah pusat—seperti dana bantuan sosial untuk Jamkesmas, PNPM, atau anggaran pada kementerian/lembaga yang dibelanjakan di daerah—tidak dimasukkan dalam komponen ini?

Dana BOS merupakan dana sangat penting bagi operasional sekolah. Hampir 90 persen dana operasional sekolah berasal dari dana BOS. Oleh karena itu, dana ini memiliki karakteristik berbeda dengan dana program lain.

Salah satu karakteristik penting itu adalah ketepatan waktu penyaluran. Keterlambatan penyaluran sedikit saja akan memicu masalah korupsi sistemis dan masalah kompleks.

Meski Mendiknas dan Mendagri telah mengeluarkan surat edaran bersama terkait penyaluran dana BOS, nyatanya belum mampu mengatasi masalah keterlambatan penyaluran ini. Pemerintah di daerah tetap saja menunda penyaluran dan memilih menunggu pengesahan RAPBD oleh DPRD. Mereka tidak ingin terjerat masalah hukum dan politik lokal jika tetap menyalurkan dana BOS ke sekolah.

Rekomendasi

Kebijakan penyaluran dana BOS 2011 ini dapat dinilai sebagai kelalaian kewajiban pemerintah pusat dan DPR atas Pasal 11 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".

Frasa "menjamin tersedianya dana" tidak hanya berarti wajib mengalokasikan anggaran dalam APBN dan APBD, juga menjamin alokasi tersebut sampai di tingkat satuan pendidikan tepat waktu. Kelalaian ini dapat dianggap sebagai mal-administrasi kebijakan pemerintah dan DPR.

Guna menghindari masalah lebih lanjut, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut. Pertama, pemerintah pusat dan DPR merevisi UU No 10/2010 tentang APBN 2011. Revisi antara lain dilakukan dengan memasukkan kembali dana BOS pada kelompok belanja pemerintah pusat di daerah dan bukan pada kelompok Dana Penyesuaian yang ditransfer ke daerah.

Kedua, Mendiknas merevisi Permendiknas No 37 Tahun 2010 dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam pencairan dan penggunaan dana BOS.

Ketiga, Ombudsman menginvestigasi dugaan mal-administrasi penyaluran, dan bersama KPK mengawasi bunga giro atas pengendapan dana BOS pada kas umum daerah.

Febri Hendri AA Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/14/04052719/kritik.atas.kebijakan.dana.bos.2011

UJIAN NASIONAL: Sejumlah Sekolah Belum Mengirim Nilai

2011-04-14T06:12:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Empat hari menjelang pelaksanaan ujian nasional jenjang SMA/MA/SMK sederajat masih ada sekolah di berbagai daerah yang belum mengirimkan nilai sekolah. Padahal, batas akhir pengirimannya 11 April 2011 lalu. Pengiriman nilai sekolah melalui internet dikoordinasikan penyelenggara UN provinsi.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Mansyur Ramly, Rabu (13/4) di Jakarta, mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat ke daerah-daerah yang belum mengirim nilai.

"Nilai sekolah penting karena kelulusan UN ditentukan nilai akhir yang diperoleh dari gabungan nilai UN dan nilai sekolah," ujarnya. Nilai sekolah diperoleh dari gabungan nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 untuk SMA/MA/SMK sederajat.

"Pembobotan nilai dilakukan pusat. Daerah tinggal kirim nilainya. Sekolah yang tidak menyetor nilai sekolah tidak bisa dinilai. Sekolah rugi sendiri karena hanya UN yang akan menjadi penentu nilai akhir," ujar Mansyur.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh juga mengingatkan pentingnya nilai sekolah untuk profil sekolah dan distribusi nilai sekolah. Tujuannya untuk membandingkan nilai sekolah dan nilai UN. "Penting untuk dijadikan justifikasi pada saat pemerintah melakukan akreditasi sekolah," kata Nuh.

Utama dan susulan

Sebanyak 2,4 juta murid di 25.656 sekolah akan mengikuti UN utama jenjang SMA/MA sederajat pada 18-21 April 2011 dan UN susulan pada 25-28 April 2011. Adapun UN utama jenjang SMK dan SMALB pada 18-20 April 2011 dan UN susulan pada 25-27 April 2011.

"UN susulan untuk peserta didik yang tidak bisa mengikuti UN utama," kata anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Mungin Eddy Wibowo.

Secara terpisah, dari Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaporkan, distribusi soal UN di Sulsel dilaksanakan dalam tiga tahap sejak Selasa malam. Dinas Pendidikan Sulsel mendahulukan mengirim soal ke daerah-daerah yang letaknya jauh, seperti Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur —yang harus ditempuh dengan 12 jam perjalanan darat—lalu Palopo dan Enrekang.

Untuk mengantisipasi kebocoran, soal yang sudah sampai di kabupaten akan disimpan di kepolisian resor masing-masing. Soal akan diserahkan ke sekolah pada H-1.

Pihak sekolah saat ini terus mendampingi anak didiknya menjelang UN. Di SMAN 1 Makassar, sekolah mengadakan doa bersama untuk siswa kelas III SMA sejak pukul 18.30. Sementara itu, murid kelas 12 (III) di SMA Katolik Rajawali mengikuti doa novena berkelompok di kapel sekolah.

"Ketidaklulusan kadang bukan karena ketidakmampuan menjawab, tetapi karena tidak teliti mengisi biodata," ujar Kepala Sekolah SMA Katolik Rajawali Suster Leoni Tarore.

Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar Sakaruddin mengharapkan agar anak didiknya tidak termakan penawaran kunci jawaban soal. "Belum tentu itu juga kunci yang benar," ucapnya.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, siswa-siswa yang akan mengikuti ujian nasional mengunjungi panti asuhan dan panti wreda untuk kemantapan hati.

Di Surabaya, doa bersama semakin rutin digelar menjelang ujian nasional. Seperti yang dilakukan siswa Taman Perguruan Ta'miriyah Surabaya di Masjid Kemayoran, kompleks Ta'miriyah, Jalan Indrapura Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/4).

Menurut Wakil Kepala SMA Ta'miriyah Sucipto, doa bersama rutin dilakukan menjelang ujian nasional.

Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono meminta masyarakat tidak terpancing rumor beredarnya soal ujian nasional. Apalagi tahun 2010, Pemerintah Kota Surabaya sempat kesulitan karena beredarnya kunci jawaban palsu.

Pakta kejujuran

Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, peserta ujian nasional mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat, Rabu (13/4), secara serentak mengikuti apel untuk mengikrarkan pakta kejujuran di sekolah masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Zainuddin menuturkan, kegiatan itu dimaksudkan agar siswa paham betul nilai kejujuran.

Ikrar itu juga dimaksudkan agar siswa peserta ujian nasional, guru, sekolah, maupun pengawas siap melaksanakan ujian nasional dengan jujur.

Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menjelang ujian nasional, siswa SMA yang akan mengikuti ujian nasional diliburkan selama dua hari. Hal ini dimaksudkan agar siswa bisa istirahat cukup dan dalam kondisi kesehatan yang prima saat ujian nasional.

"Siswa jangan terlalu tegang menghadapi ujian nasional. Setelah menjalani latihan soal, bimbingan, dan ujian sekolah, sudah saatnya siswa beristirahat sehingga kondisi kesehatan dan psikisnya baik," kata Kepala SMA Negeri I Sooko Mojokerto HM Ali Ismail.(LUK/SIN/WER/ACI/ ETA/ TIF)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/14/03301745/sejumlah..sekolah.belum.mengirim.nilai

Berhentilah Sekolah Sebelum Terlambat! (Opini Yudhistira ANM Massardi)

2011-04-08T06:54:00.001+07:00

Yudhistira ANM Massardi

Jika orientasi pendidikan adalah untuk mencetak tenaga kerja guna kepentingan industri dan membentuk mentalitas pegawai—katakanlah hingga dua dekade ke depan—yang akan dihasilkan adalah jutaan calon penganggur.

Sekarang saja ada sekitar 750.000 lulusan program diploma dan sarjana yang menganggur. Jumlah penganggur itu akan makin membengkak jika ditambah jutaan siswa putus sekolah dari tingkat SD hingga SLTA. Tercatat, sejak 2002, jumlah mereka yang putus sekolah itu rata- rata lebih dari 1,5 juta siswa setiap tahun. Dalam "kalimat lain", ada sekitar 50 juta anak Indonesia yang tak mendapatkan layanan pendidikan di jenjangnya.

Jadi, untuk apa sebenarnya generasi baru bangsa bersekolah hingga ke perguruan tinggi? Jika jawabannya agar mereka bisa jadi pegawai, fakta yang ada sekarang menunjukkan orientasi tersebut keliru. Dari sekitar 105 juta tenaga kerja yang sekarang bekerja, lebih dari 55 juta pegawai adalah lulusan SD! Pemilik diploma hanya sekitar 3 juta orang dan sarjana sekitar 5 juta orang.

Jika sebagian besar lapangan kerja hanya tersedia untuk lulusan SD, lalu untuk apa anak-anak kita harus buang-buang waktu dan uang demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi?

Sir Ken Robinson, profesor pakar pendidikan dan kreativitas dari Inggris, dalam orasi-orasinya, yang menyentakkan ironisme: menggambarkan betapa sekarang ini sudah terjadi inflasi gelar akademis sehingga ketersediaannya melampaui tingkat kebutuhan. Akibatnya, nilainya di dunia kerja semakin merosot. Lebih dari itu, ia menilai sekolah-sekolah hanya membunuh kreativitas para siswa. Maka, harus dilakukan revolusi di bidang pendidikan yang lebih mengutamakan pembangunan kreativitas.

Paul Krugman, kolumnis The New York Times yang disegani, dalam tulisannya pada 6 Maret 2011, menegaskan fakta-fakta di Amerika Serikat bahwa posisi golongan kerah putih di level menengah— yang selama beberapa dekade dikuasai para sarjana dan bergaji tinggi—kini digantikan peranti lunak komputer. Lowongan kerja untuk level ini tidak tumbuh, malah terus menciut. Sebaliknya, lapangan kerja untuk yang bergaji rendah, dengan jenis kerja manual yang belum bisa digantikan komputer, seperti para petugas pengantaran dan kebersihan, terus tumbuh.

Kreativitas dan imajinasi

Fakta lokal dan kondisi global tersebut harus segera diantisipasi oleh para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Persepsi kultural dan sosial yang mengangankan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin mudah mendapatkan pekerjaan adalah mimpi di siang bolong!

Namun, jika orientasi masyarakat tetap untuk "jadi pegawai", yang harus difasilitasi adalah sekolah-sekolah dan pelatihan-pelatihan murah dan singkat. Misalnya untuk menempati posisi operator, baik yang manual seperti pekerjaan di bidang konstruksi, manufaktur, transportasi, pertanian, ataupun yang berbasis komputer di perkantoran. Untuk itu, tak perlu embel-embel (sekolah) "bertaraf internasional" yang menggelikan itu karena komputer sudah dibuat dengan standar internasional.

Akan tetapi, kualitas peradaban sebuah bangsa tak cukup hanya ditopang oleh para operator di lapangan. Mutlak perlu dilahirkan para kreator yang kaya imajinasi. Oleh karena itu, seluruh potensi kecerdasan anak bangsa harus dibangun secara lebih serius yang hanya bisa dicapai jika rangsangannya diberikan sejak usia dini. Maka, diperlukan metode pengajaran yang tak hanya membangun kecerdasan visual-auditori-kinestetik, juga kreativitas dan kemandirian.

Kata kuncinya adalah "kreativitas" dan "imajinasi"; dua hal yang belum akan tergantikan oleh komputer secerdas apa pun! Zaman terus berubah. Sistem pendidikan dan paradigma usang harus diganti dengan yang baru. Era teknologi analog sudah ketinggalan zaman. Kini kita sudah memasuki era digital.

Itu artinya, konsep tentang ruang dan waktu pun berubah. Hal-hal yang tadinya dikerjakan dalam waktu panjang, dengan biaya tinggi, dan banyak pekerja, jadi lebih ringkas. Maka, tujuan paling mendasar dari suatu sistem pendidikan baru harus bisa membangun semangat "cinta belajar" pada semua peserta didik sejak awal. Dengan spirit dan mentalitas "cinta belajar", apa pun yang akan dihadapi pada masa depan, mereka akan bisa bertahan untuk beradaptasi, menguasai, dan mengubahnya.

Membangun semangat "cinta belajar" tak perlu harus ke perguruan tinggi. Kini seluruh ilmu pengetahuan sudah tersedia secara digital, bisa diakses melalui komputer di warnet ataupun melalui telepon genggam.

Jadi, cukup berikan kemampuan menggunakan komputer, mencari sumber informasi yang dibutuhkan di internet, dan bahasa Inggris secukupnya karena di dunia maya tersedia mesin penerjemah aneka bahasa yang instan. Anak-anak cukup sekolah 12 tahun saja (mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD)! Mereka tidak usah jadi pegawai. Dunia kreatif yang bernilai tinggi tersedia untuk mereka, sepanjang manusia masih ada.

Yudhistira ANM Massardi Sastrawan; Pengelola Sekolah Gratis untuk Dhuafa, TK-SD Batutis Al-Ilmi Bekasi

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/03583312/berhentilah.sekolah.sebelum.terlambat

Ujian Nasional, Bergantung Kredibilitas Kepala Sekolah

2011-04-08T06:43:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan pada ujian nasional SMA/MA/SMK, 18 April mendatang, seluruh kepala sekolah diimbau menjaga kredibilitas. Caranya, tak terpengaruh politik lokal dan pejabat birokrasi.

Itu diingatkan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rohmat Wahab, koordinator pelaksanaan dan pengawasan UN SMA/MA/MAK/SMK 2011, ketika dihubungi di Yogyakarta, Kamis (7/4). "Kekhawatiran kami, banyak kepala sekolah di daerah dikendalikan kepala dinas dengan kepentingan tertentu," kata dia.

Meski UN tahun lalu ada kecurangan, secara umum dinilai baik. "Kami percaya hasil UN asalkan kepala sekolah bisa jaga kredibilitasnya," ujar Rohmat.

Rohmat menekankan pentingnya kejujuran birokrasi pemerintah provinsi hingga kepala sekolah. Perguruan tinggi terlibat melaksanakan dan mengawasi UN untuk memastikan proses berjalan jujur. Meski demikian, PTN tetap belum bisa sepenuhnya menerima hasil UN sebagai parameter masuk SNMPTN.

Mulai tahun ini, pengawas UN dibagi dua, pemerintah provinsi serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Tim pengawas independen dihapuskan.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Mungin Eddy Wibowo mengatakan, pengawas dari pemerintah provinsi akan mengawasi SMP, MTS, SMPLB, dan SMALB. Pengawas dari perguruan tinggi mengawasi UN SMA/MA/SMK karena lulusannya akan melanjutkan kuliah.

"Ini juga untuk menghapus keraguan perguruan tinggi atas mutu lulusan UN yang ingin kuliah," kata Mungin. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/03040073/bergantung.kredibilitas.kepala.sekolah..

Nilai UN Tidak Menjadi Parameter

2011-04-06T08:15:00.001+07:00

Padang, Kompas - Sejumlah rektor perguruan tinggi negeri menolak nilai ujian nasional dijadikan parameter untuk masuk perguruan tinggi negeri. Mereka menilai masih banyak masalah dalam penyelenggaraan ujian nasional sehingga banyak hal yang harus dibenahi.

Pembantu Rektor I Universitas Andalas Padang Febrin Anas Ismail, Selasa (5/4) di Kota Padang, mengatakan, sejumlah daerah melakukan berbagai cara untuk menaikkan nilai rata-rata ujian nasional (UN) karena menganggap nilai UN menyangkut gengsi daerah. Hal ini tentu tidak bisa diterima perguruan tinggi negeri.

Rektor Universitas Sriwijaya Palembang Badia Perizade mengatakan, cakupan UN terlalu luas dan diikuti seluruh siswa kelas 12 SMA/SMK. Padahal, perguruan tinggi negeri membutuhkan kualifikasi khusus untuk menjadi calon mahasiswa. Karena itu, PTN melakukan seleksi masuk melalui SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri) maupun melalui jalur undangan.

"Meskipun UN tidak dijadikan parameter masuk PTN, UN tetap digunakan sebagai syarat mutlak untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri," ujar Badia.

Kompetensi khusus

Secara terpisah, Pembantu Rektor I Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Sofyan Salam mengatakan, sejumlah program studi di PTN membutuhkan kompetensi khusus bagi calon mahasiswanya sehingga UN tidak bisa dijadikan parameter masuk PTN.

Sofyan mencontohkan, Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM memberlakukan tes fisik dan wawancara selain tes tertulis untuk para calon mahasiswa. Kompetensi dalam ilmu keolahragaan selama ini tidak diuji dalam UN. Fakultas Seni dan Desain juga menerapkan ujian keterampilan dan seni bagi para pelamar.

Kendala lain ialah rasio antara kursi yang tersedia dengan jumlah pelamar. UNM membuka jalur undangan di semua fakultas yang diikuti oleh 4.000 pelamar, padahal kursi yang tersedia hanya 1.000 buah.

"Bukan pekerjaan mudah menyaring calon mahasiswa jika hasil UN mereka mirip-mirip, sedangkan yang diterima terbatas," ujar Sofyan.

Humas Universitas Hasanuddin Dahlan Abubakar menilai, universitas belum yakin dengan sistem pengawasan UN. Dia melihat masih banyak kasus kebocoran soal dan karut-marut UN di kawasan-kawasan terpencil yang membuat hasil UN tidak optimal.

"Sistem pengawasan UN masih banyak kelemahan sehingga sulit dijadikan ukuran untuk masuk PTN," ujarnya.

(INK/IRE/SIN)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/06/03285346/nilai.un..tidak.menjadi.parameter

Nurul Mendaur Ulang Limbah (Pendidikan Non Formal)

2011-04-02T10:09:00.001+07:00

PROFIL USAHA

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Nurul Soraya (36), perajin sepatu dengan bahan baku limbah kulit di Surabaya, Jawa Timur.

Oleh Agnes Swetta Pandia

Limbah kulit dari pabrik sandal dan sepatu bermerek internasional ternyata bisa bernilai jual tinggi. Bagaimana kita bisa menuangkan ide dan kreasi untuk memanfaatkan limbah kulit menjadi alas kaki bergengsi?

Limbah kulit berukuran paling besar 15 sentimeter dan berbentuk berantakan karena merupakan sisa potongan ternyata bisa diolah oleh pasangan Jovi Suyuti (48) dan Nurul Soraya (36) di Surabaya, Jawa Timur.

Pasangan yang pernah jatuh bangun dengan berbagai bisnis, termasuk jual beli mobil bekas, sudah menetapkan hati mengembangkan usaha alas kaki dengan memanfaatkan limbah kulit berkualitas ekspor.

Bermodal uang Rp 100.000, pada tahun 2005 mereka merintis usaha alas kaki, terutama sandal orang dewasa untuk perempuan dan laki-laki. Kala itu dana tersebut bisa untuk memproduksi lima pasang sandal, yang langsung dijual kepada tetangga dan teman.

Dalam perjalanannya, respons terhadap produk alas kaki kulit itu terus meningkat sehingga Jovi dan Nurul termotivasi untuk mendongkrak produksi hingga kini. Kini sekitar 20-30 pasang sandal selesai digarap setiap hari dengan dibantu empat pekerja. Sandal dijual Rp 30.000 per pasang.

Mereka berupaya menekan biaya produksi dengan mengandalkan alat kerja bekas, seperti cetakan sandal atau gelbut yang dibeli di pasar loak di Surabaya. Sepasang cetakan cuma Rp 1.000. Kalau cetakan baru, harganya justru Rp 60.000 per pasang.

Bahan baku berupa guntingan kulit dibeli dengan harga Rp 10.000-Rp 15.000 per kilogram dari pabrik sepatu kulit PT Ecco di Candi, Sidoarjo.

Dari bahan ini bisa dibuat 10-15 pasang sandal dewasa berwarna coklat, merah muda, merah maroon, putih, dan hitam seharga Rp 30.000-Rp 40.000 per pasang. Soal warna alas kaki sangat tergantung pada pasokan dari pabrik tersebut dan didominasi warna coklat.

Ibu dua anak ini, yang mengembangkan galeri usaha sekaligus tempat tinggal di Jalan Nginden Raya 61, membeli sol langsung di pabrik di kawasan industri Surabaya.

Harga jual produk bisa murah karena alas atau sol juga memanfaatkan limbah plastik dan bekas peralatan rumah tangga. Setiap pekan mereka membutuhkan 100-200 pasang sol warna hitam.

"Keahlian membuat sandal diturunkan dari orangtua yang selama ini perajin sandal berbahan spons di Wedoro, Sidoarjo. Sejak kecil, saya ikut membantu orangtua saat mengerjakan sandal," kata Jovi.

Kini mereka justru mulai memanfaatkan bekas jok mobil untuk menekan harga jual sandal. "Kami coba bekas jok mobil, termasuk tenda atau terpal, karena memang cocok untuk alas kaki dan tahan lama. Bagi orang lain itu adalah limbah, padahal bisa memiliki nilai ekonomi yang mahal kalau diolah," kata Nurul, yang mulai mendekati perusahaan persewaan tenda untuk memperoleh bahan baku.

Menyangkut pemasaran, Jovi dan Nurul tak lagi repot karena pembeli baik eceran maupun grosir datang langsung. Kendati demikian, mereka tidak pernah berhenti memasarkan produk melalui pasar kaget, bazar kampung, dan pameran di pusat perbelanjaan. Kini ada kecenderungan order dari pedagang sandal meningkat sehingga kapasitas produksi ditingkatkan dengan menggandeng tetangga untuk menggarap sandal.

Sandal diproduksi secara massal dengan ukuran 36-43. Konsumen bisa memesan model dan ukuran sesuai dengan selera. Bahkan, jika pesanan, alas sandal dipakai berkualitas bagus sehingga harga jual mencapai Rp 100.000 per pasang.

Menurut Nurul, memanfaatkan limbah kulit atau jok mobil lebih menguntungkan ketimbang menggunakan bahan baku bukan limbah. "Jika bukan limbah, untuk satu kaki (setengah pasang) harga lembarannya Rp 15.000, belum biaya lain seperti lem, benang, kop, dan aksesorinya," ujarnya.

Mengembangkan usaha dengan modal pas-pasan tidak menyurutkan keinginan mereka untuk terus meningkatkan kapasitas produksi. Mereka berbelanja bahan baku pendukung seperti benang nilon dalam jumlah besar.

Merek alas kaki juga terus berubah sesuai dengan pesanan atau apa yang diinginkan. Biaya pembuatan merek sandal dari kertas Rp 1.000 per lembar isi 50 merek. Biasanya, setiap pemesanan merek minimal untuk lima kodi sandal atau 100 pasang. Hal serupa juga berlaku ketika membeli nomor ukuran sandal yang harganya Rp 800-Rp 900 per lembar atau isi 50 biji.

Meski masih jago kandang karena pemasarannya di sekitar Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, mereka ingin menjajaki pembuatan sepatu dengan memanfaatkan bahan baku limbah serupa.

Bagi Jovi dan Nurul , usaha sepatu dengan bahan baku limbah berupa kulit sisa, termasuk sol plastik yang didaur ulang, sulit bangkit. Permintaan pasar memang banyak, tetapi minimnya modal kerja dan sarana jadi kendala utama meningkatkan kapasitas produksi.

Mereka belum mengurus hak cipta atas karya berupa sandal karena ketiadaan modal.

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/02/05311175/nurul.mendaur.ulang.limbah

Sekolah Tak Ada Pustaka

2011-04-01T07:06:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Tak hanya masalah ratusan ribu ruang kelas rusak di sekolah dasar dan tingkat menengah yang belum tuntas. Puluhan ribu SD dan SMP di seluruh Indonesia juga belum memiliki perpustakaan yang penting sebagai pusat belajar dan mengembangkan minat baca siswa sejak dini.

Hingga tahun 2011, Kementerian Pendidikan Nasional mencatat 55,39 persen SD belum memiliki perpustakaan sekolah. Dari 143.437 SD, ada 79.445 sekolah belum punya perpustakaan. Adapun di SMP, 39,37 persen sekolah (34.511 dari 13.588 sekolah) tidak punya perpustakaan.

Perpustakaan sekolah yang ada pun belum memadai, baik dari segi ruangan, koleksi, hingga kegiatan. Hal itu tampak dari pantauan Kompas ke sejumlah sekolah di Jakarta, Kamis (31/3).

Di SDN Duri Pulo 06 Petang, Jakarta, ruang perpustakaan digabung dengan ruang guru dan ruang penyimpanan barang sekolah. Perpustakaan hasil bantuan bank pemerintah itui juga dipakai siswa SDN Duri Pulo 10.

"Kalau tidak ada bantuan dari luar, kami belum punya perpustakaan. Koleksi buku pun disumbang," kata Sutisna, penanggung jawab perpustakaan itu.

Kondisi yang sama terlihat di perpustakaan di SDN Duri Pulo 04, Jakarta. Kondisinya lebih baik karena siswa dapat duduk di karpet.

Kesulitan sekolah menyediakan ruang perpustakaan adalah karena tidak ada ruangan. Ruang perpustakaan disediakan dengan mengorbankan satu ruang kelas.

Akibatnya, sekolah itu hanya menggunakan lima ruang kelas. Siswa kelas I dan II SD memakai ruang kelas secara bergantian.

Di SD Inpres Maccini Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ada ruang perpustakaan khusus. Namun, koleksi bukunya hanyalah buku-buku pelajaran. Kondisi serupa banyak dijumpai di perpustakaan sekolah lain. Mereka minim bacaan yang merangsang minat baca anak.

Dana kurang

Pada rapat kerja dengan Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, kebutuhan dana untuk membangun ruang perpustakaan di SD dan SMP sekitar Rp 9,9 triliun. Namun, anggaran dana alokasi khusus sebesar Rp 10 triliun dari pemerintah pusat tahun 2011 juga dipakai untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak dan peningkatan mutu, seperti pembelian buku referensi dan pengayaan serta alat-alat peraga dan laboratorium.

Lucya Damayanti, Kepala Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional, memprihatinkan masih banyaknya sekolah, terutama SD, tidak punya perpustakaan. Kondisi itu menunjukkan belum ada kesadaran pentingnya mengembangkan perpustakaan.

"Perlu diprioritaskan adanya perpustakaan di tiap sekolah. Dinas pendidikan setempat mesti berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dan daerah supaya program perpustakaan sekolah berkesinambungan dan jadi pusat belajar," kata Lucya. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/01/04291042/sekolah.tak.ada.pustaka

Ke Mana Arah Prioritas Pendidikan Nasional?

2011-03-31T07:39:00.001+07:00

Oleh Hafid Abbas

Pada 23 Maret lalu harian ini melaporkan bahwa sampai saat ini 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal, dan hanya 10,15 persen yang memenuhi standar nasional pendidikan. Dengan keadaan itu, pemerintah justru gencar menggelontorkan dana menciptakan rintisan sekolah bertaraf internasional: 0,65 persen.

Sedikit sekali sekolah kita yang memenuhi persyaratan. Bagaimana implikasinya terhadap mutu lulusan yang diharapkan? Orangtua tentu mulai khawatir jika pendidikan yang tengah atau akan dijalani anaknya di berbagai jenjang dan jenis pendidikan jauh dari mutu yang diharapkan. Berbahayalah jika masyarakat hilang kepercayaan kepada pemerintah atas kemampuannya menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua warga negara.

Indonesia-Malaysia

Risau seperti itu sudah lama muncul. Pada 2003, Menko Kesra Jusuf Kalla menugaskan seorang deputinya membandingkan mutu pendidikan kita dengan Malaysia. Kajian itu menunjukkan bahwa tingkat kesukaran ujian akhir jenjang SD di Malaysia untuk Bahasa Inggris relatif sebanding dengan tingkat kesukaran ujian akhir jenjang SLTA di Indonesia. Untuk IPA dan Matematika, tingkat kesukaran jenjang SLTP relatif sebanding dengan jenjang SLTA.

Artinya, Indonesia relatif tertinggal dari Malaysia 3-6 tahun dalam tingkat kesukaran materi ujian nasional. Standar kelulusan nasional Malaysia dengan tingkat kesukaran itu pada 2003 adalah 6, sedangkan Indonesia 3. Ini berarti, jika Indonesia meningkatkan standar kelulusannya 0,5 setahun, kita baru mencapai keadaan seperti Malaysia (2003) pada 2009. Jadi, Indonesia tertinggal 9-12 tahun dari Malaysia.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti dan keberadaan sekolah bertaraf internasional (SBI) yang gencar dikembangkan itu, yang terpenting pada hemat saya adalah bagaimana kebijakan pengelolaan pendidikan dilakukan dengan langsung menyentuh inti peningkatan kualitas proses belajar-mengajar yang berlangsung di ruang kelas.

Malaysia kelihatannya tak tergila-gila mengembangkan SBI. Ia membenahi hal-hal pokok. Jika proses pengelolaan belajar-mengajar tak berkualitas, sebaik dan selengkap apa pun sarana dan prasarana sekolah, mutu pendidikan kita akan tetap tertinggal.

Yang perlu dipikirkan, bagaimana sampai pada titik temu, prioritas penggunaan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru yang secara nyata berdampak pada peningkatan mutu proses belajar-mengajar, dan selanjutnya mutu lulusan dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Guru diberi insentif mengembangkan media belajar, misalnya, demi meningkatkan kualitas belajar-mengajarnya.

Kelihatannya masih relevan ditelaah laporan Katarina Tomasevski, Special Rapporteur PBB (2001), yang mengkaji mutu pendidikan di Indonesia. Ia mengungkapkan, mutu pendidikan kita amat rendah. Meski gaji guru dinaikkan dua-tiga kali lipat, kebijakan itu tetap tak berdampak pada perbaikan mutu.

Alasannya, jam mengajar guru hanya rata-rata 2,5 jam per hari atau 15 jam per minggu. Akibatnya, sulit ditemukan guru yang tak bekerja rangkap dalam berbagai bentuk: ada yang berbisnis, ada yang honorer di berbagai sekolah lain sehingga tugas utamanya terabaikan.

Gila ijazah

Hal ini diperburuk dengan banyaknya topik bahasan dalam kurikulum yang harus diajarkan guru. Meski siswa belum menguasai suatu konsep atau topik bahasan, guru harus pindah lagi ke topik lain. Akibatnya, sampai tamat, siswa tidak menguasai apa-apa karena hanya mempelajari setiap pokok bahasan secara sepintas tanpa pernah mengalami bagaimana indahnya dan menyenangkannya cara mengetahui pengetahuan.

Dengan keadaan seperti itu, Katarina terkesan bahwa sekolah di Indonesia hanya memberi ijazah yang jauh dari mutu yang diharapkan. Gejala penyakit gila ijazah itu terlihat jelas pada saat menjelang pemilu atau pemilukada. Begitu banyak kasus ijazah palsu di berbagai kabupaten dan kota. Keadaan seperti itu belum banyak berubah.

Yang juga diangkat Katarina, adanya diskriminasi promosi karier guru: 53 persen dari jumlah keseluruhan guru SD, 43 persen guru SLTP, dan 34 persen guru SLTA adalah wanita. Namun, yang dipromosikan menjadi kepala sekolah SD hanya 27 persen, SLTP 11 persen, dan SLTA 10 persen. Praktik diskriminasi seperti ini telah meredupkan motivasi guru berprestasi meningkatkan mutu belajar-mengajar.

Inilah beberapa catatan elementer yang kelihatannya belum banyak mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan pendidikan nasional. Jika pengembangan SBI tetap prioritas, kiranya hal itu tidak menimbulkan kesenjangan pengetahuan antaranak didik karena amat berbahaya pada masa depan.

Kesenjangan ini saya nilai jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kesenjangan lain karena akan menciptakan keretakan peradaban dan keretakan generasi yang kelak mengancam sendi kekukuhan NKRI.

Hafid Abbas Guru Besar FIP UNJ; Mantan Dirjen Perlindungan HAM dan Konsultan UNESCO
http://cetak.kompas.com/read/2011/03/31/03314232/ke.mana.arah.prioritas.pendidikan.nasional

Lanjut S-2 atau Kerja Dulu?

2011-03-29T07:05:00.001+07:00

JAJAK PENDAPAT

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para pencari kerja mengikuti proses wawancara pada stan bursa kerja di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Jawa Barat.

Bagi sebagian besar anak muda masa kini, mendapat gelar S-1 saja dirasa enggak cukup. Supaya punya "nilai jual" yang lebih tinggi di tengah ketatnya persaingan dunia kerja, mayoritas anak muda merasa perlu melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

emikian salah satu kesimpulan yang berhasil ditarik dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang digelar pekan lalu (23-26/3/ 2011). Survei jajak pendapat ini dilakukan untuk menghimpun opini masyarakat, khususnya pendapat anak muda, terkait minat mereka melanjutkan pendidikan tinggi.

Dari 1.127 responden yang dijaring tim Litbang Kompas, tak kurang dari 210 orang adalah anak muda alias mereka yang usianya di bawah 25 tahun. Bahkan, tercatat ada 115 responden di antaranya yang berusia 17-21 tahun dan masuk dalam kategori usia mahasiswa.

Minat anak muda tampak cukup besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih dari 70 persen dari responden yang usianya 17-21 tahun menyampaikan minat mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, kebanyakan responden yang tidak antusias untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah kelompok responden yang usianya sudah lebih dari 30 tahun.

Beragam alasan mereka, di antaranya karena sudah berkeluarga, prioritas alokasi keuangan dan waktu yang tercurah untuk urusan keluarga. Alasan lain, "faktor U" alias faktor umur. Mereka merasa sudah terlalu tua untuk belajar lagi. Mereka enggan untuk memulai lagi bersentuhan dengan dunia pendidikan formal.

Kerja dulu?

Seberapa penting sebenarnya melanjutkan kuliah itu? Mayoritas anak muda spontan menjawab penting! Tetapi, kalau ditanya, "Setelah lulus kuliah S-1, sebaiknya langsung meneruskan kuliah ke jenjang S-2 atau kerja dulu?" Ternyata sebagian besar anak muda berpendapat lulus kuliah sebaiknya kerja dulu, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Sedikitnya 62 persen responden dalam jajak pendapat ini yang menyuarakan pendapat tersebut. Mayoritas responden beralasan bahwa titel alias gelar yang tinggi belum tentu bisa dijadikan pegangan kalau kita tak punya pengalaman kerja yang cukup.

Alih-alih mendapat pekerjaan yang sesuai dengan modal gelar yang sudah diraih, banyak lulusan S-2 tetap harus memulai kariernya dari nol dengan menggunakan standar gelar S-1-nya.

Tetapi kalau melihat sisi yang lain, tuntutan berbeda dihadapi oleh mereka yang berkarier di dunia akademisi. Salah seorang responden yang diwawancarai Litbang Kompas, Ilwa Nuzul Rahma (26), menjadi salah satu contoh anak muda yang penuh semangat menuntut ilmu.

Ilwa mengaku sudah merasa mantap untuk berkarier di dunia akademisi sebagai dosen. Maka tidak heran kalau bagi Ilwa, gelar yang tinggi adalah sebuah keharusan. Untuk itu, setelah sukses meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Padjajaran, Ilwa langsung mendaftar kuliah di program pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Begitu lulus S-2 saat Ilwa berusia 24 tahun, dia lalu melanjutkan studi ke jenjang doktoral (S-3) pada program studi yang sama di UI. Sekarang Ilwa tengah sibuk menyelesaikan disertasi.

Contoh lain adalah Muhammad Fariz (23) yang sedang menyelesaikan tesis untuk meraih gelar magister manajemen di Universitas Gadjah Mada. Fariz memilih melanjutkan kuliah begitu dia lulus S-1 dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Menurut Fariz, sebetulnya orang lebih baik bekerja dulu supaya punya pengalaman, baru kemudian melanjutkan kuliah untuk memantapkan karier. Tetapi Fariz memutuskan langsung mengambil pendidikan S-2 atas dorongan orangtuanya.

"Mumpung ada kesempatan, kenapa enggak dimanfaatkan sebaik-baiknya?" ujar Fariz.

Meningkat

Fenomena maraknya minat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tampak dari jumlah mahasiswa baru yang tercatat di sejumlah universitas di Indonesia. Kalau kita simak data dari Kementerian Pendidikan Nasional, jelas sekali tergambar peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Jumlah pendaftar perguruan tinggi, baik di jenjang S-1, S-2, maupun S-3, melonjak cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Begitu juga jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan tersebut.

Memang, data tersebut cuma sebatas menunjukkan kuantitas atau paparan berbasis jumlah. Ilustrasi lewat angka-angka semacam ini tidak dengan serta-merta menggambarkan kualitas dan daya saing lulusan lembaga perguruan tinggi di negeri ini.

Meskipun begitu, gambaran soal meningkatnya minat masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi cukup memberi semangat positif dalam memandang masa depan bangsa ini. Semakin banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi, berarti makin besar potensi sumber daya manusia berkualitas untuk membangun bangsa menjadi lebih baik di masa mendatang.

(SUWARDIMAN/LITBANG KOMPAS)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/29/04485871/lanjut.s-2.atau.kerja.dulu

Gara-gara Politik, Dana BOS Telat Cair

2011-03-25T11:16:00.001+07:00

Penulis: Syamsul Hadi | Editor: Latief

Kamis, 24 Maret 2011 | 17:16 WIB

KOMPAS/LASTI KURNIA Ilustrasi: Molornya pencairan dana BOS karena keterlambatan pengesahan APBD 2011 oleh DPRD yang disebabkan memanasnya persoalan politik daerah itu.

TERKAIT:

JEMBER, KOMPAS.com — Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember 2011 diverifikasi Gubernur Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember secepatnya menyerahkan revisinya kepada DPRD dan kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. Harapannya supaya biaya bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua sekolah segera bisa dicairkan untuk meringankan beban kepala sekolah dan wali murid.

Saya minta kepala sekolah berupaya mencari alternatif serta jalan keluar agar proses pendidikan di sekolah berjalan sesuai kurikulum.

-- Rahmatullah

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Ambulu, Rahmatullah, di Jember, Kamis (24/3/2011), mengatakan, beban kepala sekolah sekarang ini sangat berat. Mereka bertanggung jawab terhadap kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Padahal, pemerintah daerah belum menyalurkan sama sekali biaya-biaya itu ke semua sekolah.

Molornya pencairan dana BOS tersebut karena keterlambatan pengesahan APBD 2011 oleh DPRD yang disebabkan memanasnya persoalan politik daerah. Sebanyak 29 orang anggota DPRD Jember dari partai koalisi mengulur-ulur pembahasan RAPBD sehingga penetapannya menjadi ikut molor.

"Saya minta kepala sekolah berupaya mencari alternatif serta jalan keluar agar proses pendidikan di sekolah berjalan sesuai kurikulum. Ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Akibat harus memenuhi biaya di sekolah, maka konsentrasi kepala sekolah terganggu," kata Rohmatullah.

Di satu sisi kepala sekolah dituntut harus meningkatkan prestasi siswa menjelang ujian nasional (UN), sedangkan di sisi lain dibebani memperoleh dana untuk kegiatan pembelajaran sebelum mengikuti UN yang bakal dilangsungkan pada Mei bagi SD dan bulan April bagi siswa SMP/MTs kelas 9 dan bulan Mei bagi siswa SMA/SMK/MA kelas 12.

Sekretaris Daerah Jember Sugiarto mengatakan, verifikasi APBD sudah dilakukan. Namun, tim anggaran sedang melakukan koreksi terhadap poin yang direvisi.

"Sejauh ini kami masih belum mengetahui mata anggaran yang direvisi. Nanti kami akan sampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama dengan eksekutif," kata Sugiarto.

Sugiarto mengaku banyak menerima keluhan dari sejumlah kepala sekolah mengenai belum cairnya dana BOS. Namun, keluhan itu disampaikan secara lisan dan belum tertulis. Melalui kiat kepala sekolah, mereka mampu menalangi sendiri meski harus diperoleh dengan utang.

Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Jember Jumari mengatakan, dana BOS yang bakal dialokasikan untuk kegiatan di SD hingga SMA jumlahnya mencapai Rp 129 miliar. Ia berharap sistem administrasi penggunaan BOS tertib dan sesuai aturan.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/24/17164418/Gara-gara.Politik.Dana.BOS.Telat.Cair

Dana BOS Ditahan, Mendiknas Bingung...

2011-03-17T15:04:00.001+07:00

REMBUK NASIONAL

Editor: Latief

Kamis, 17 Maret 2011 | 10:35 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 315 dari 497 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia sampai saat ini belum menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan pertama tahun 2011 ke sekolah. Padahal, batas akhir penyaluran telah ditetapkan pada 15 Maret 2011.

Pokoknya yang belum menyalurkan itu kami beri sanksi. Saya sudah katakan itu di DPR. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk itu.

-- Mohammad Nuh

Sampai pada batas akhir itu baru ada 171 kabupaten/kota yang menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Adapun sampai Rabu (16/3/2011) kemarin baru 182 kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS. Untuk itu, pemerintah akan memberikan sanksi finansial kepada 315 kabupaten/kota yang menahan dana BOS tersebut.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menekankan hal itu seusai pembukaan "Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011", Rabu (16/3/2011), di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Sanksi finansial itu berupa pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada 2012.

"Pokoknya yang belum menyalurkan itu kami beri sanksi. Saya sudah katakan itu di DPR. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk itu," ujarnya.

Nuh mengatakan tidak tahu alasan keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah. Alasan yang kerap diutarakan pemerintah daerah terkait dengan penyusunan dokumen administratif. (LUK)

http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/17/10355175/Dana.BOS.Ditahan..Mendiknas.Bingung...

Saat Teguran Tertulis Tak Lagi Mempan

2011-03-17T15:02:00.001+07:00

PENCAIRAN DANA BOS

Saat Teguran Tertulis Tak Lagi Mempan

Penulis: Indra | Editor: Latief

Kamis, 17 Maret 2011 | 11:35 WIB

Sampai pada Rabu, (16/3/2011), baru 171 dari 497 kabupaten/kota atau sekitar 40,2 persen daerah yang menyalurkan dana BOS untuk disalurkan ke sekolah.

TERKAIT:

DEPOK, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) memberikan batas akhir penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Selasa (15/3/2011). Namun, sampai Rabu, baru 171 dari 497 kabupaten/kota atau sekitar 40,2 persen daerah yang menyalurkan dana BOS untuk disalurkan ke sekolah.

Teguran tertulis biasanya cenderung tidak efektif. Maka, kami memutuskan untuk memberikan sanksi finansial.

-- Mohammad Nuh

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan diberikannya sanksi keras berupa sanksi finansial kepada daerah yang telat menyalurkan dana BOS itu. Koordinasi itu juga guna me-review daerah mana saja yang telat menyalurkan sampai batas akhir 15 Maret 2011.

Review itu, lanjut Nuh, meliputi apa saja yang telah dikirimkan pusat kepada daerah. Karena selain dana BOS, masih ada lagi kiriman pemerintah pusat, seperti dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) .

"Setelah review, kita akan mengetahui daerah mana saja yang perlu diberikan sanksi," ujar Nuh.

"Teguran tertulis biasanya cenderung tidak efektif, maka kami memutuskan untuk memberikan sanksi finansial," papar Nuh.

Sangsi finansial, lanjut Nuh, berupa pemotongan dana, tetapi bukan dari dana pendidikan karena itu akan menyebabkan implikasi terhadap undang-undang. Sanksi finansial berupa pemotongan yang bukan dari dana pendidikan.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/17/1135530/Saat.Teguran.Tertulis.Tak.Lagi.Mempan

Dana BOS Ditahan

2011-03-17T08:27:00.001+07:00

Depok, Kompas - Sebanyak 315 dari 497 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia sampai saat ini belum menyalurkan dana bantuan operasional sekolah triwulan pertama tahun 2011 ke sekolah. Padahal, batas akhir penyaluran telah ditetapkan pada 15 Maret 2011.

Sampai pada batas akhir itu baru ada 171 kabupaten/kota yang menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Adapun sampai Rabu (16/3) baru 182 kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS. Untuk itu, pemerintah akan memberikan sanksi finansial kepada 315 kabupaten/kota yang menahan dana BOS tersebut.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menekankan hal itu seusai pembukaan "Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011", Rabu di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Sanksi finansial itu berupa pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2012.

"Pokoknya yang belum menyalurkan itu kami beri sanksi. Saya sudah katakan itu di DPR. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk itu," ujarnya.

Nuh menjelaskan, sanksi finansial itu tidak berupa pengurangan alokasi dana BOS atau dana alokasi khusus, melainkan pengurangan alokasi anggaran atau dana-dana transfer dari pusat ke daerah yang nonpendidikan.

Nuh mengatakan tidak tahu alasan kelambatan penyaluran dana BOS ke sekolah. Alasan yang kerap diutarakan pemerintah daerah terkait dengan penyusunan dokumen administratif. Namun, ia mengingatkan hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Namun, Nuh memaklumi jika daerah-daerah tersebut baru menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

"Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, termasuk awal dalam menyalurkan dana BOS. Kenapa mereka bisa dan yang lain tidak? Ini menunjukkan komitmen dan kesadaran saja," kata Nuh.

Nuh berharap penyaluran dana BOS tahun 2011 triwulan kedua, April hingga Juni, akan tepat waktu. "Tahap kedua April harus turun. Jangan mengulang kesalahan dua kali," ujarnya.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menambahkan, seharusnya penyaluran dana BOS tidak terlambat dan bisa lebih cepat karena desentralisasi sehingga program-program kegiatan belajarmengajar tidak terganggu. "Jangan sampai terlambat dan jangan sampai ditarik kembali ke sentralisasi," ujarnya.

Menurut Nuh, perlu ada kajian mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Berbeda dengan Kemdiknas, Kementerian Agama tidak menggunakan kebijakan desentralisasi padahal ada fungsi pendidikan di dalamnya. "Harus ditata lagi kenapa sama-sama memiliki fungsi pendidikan tetapi yang satu desentralisasi dan yang satu lagi sentralisasi," ujarnya. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/17/03222172/dana.bos.ditahan

Konsep RSBI Akan Diubah

2011-03-17T08:26:00.001+07:00

PENGAJARAN

Depok, Kompas - Pemerintah akan merombak konsep dasar dan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional yang dinilai tak sesuai lagi dengan harapan dan ide awal. Institusi pendidikan salah menerjemahkan kualitas dengan label "internasional" dan menggunakan pendekatan kelas, serta menafsirkan metodologi pengajaran dengan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

"Tidak penting namanya apa, internasional atau nasional. Masyarakat inginnya institusi pendidikan berkualitas. Jangan pakai nama internasional kalau jiwanya belum internasional," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh usai pembukaan "Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011" di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3).

Nuh mengaku memahami kritik dan protes masyarakat mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), terutama kesan RSBI eksklusif hanya untuk "anak orang kaya", yang dikuatkan biaya tinggi. Padahal, RSBI tetap sekolah publik yang harus mengalokasikan 20 persen untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

Wakil Mendiknas Fasli Jalal menyayangkan adanya sekolah yang tidak membatasi penarikan biaya pendidikan dari orangtua. Meski tak ada aturan khusus yang mengatur penarikan uang itu, Fasli mengingatkan, RSBI tetap mempunyai kewajiban menerima siswa kurang mampu. "Tidak ada keharusan biaya mahal. Setiap RSBI berbeda-beda. Ada RSBI yang bebas biaya juga tergantung masing-masing pemerintah daerahnya," ujarnya.

Pemerintah mengevaluasi 130 RSBI. Hasilnya jadi dasar menyusun peraturan menteri tentang RSBI. Peraturan menteri itu terbuka untuk diubah. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/17/03241649/konsep.rsbi.akan.diubah

UJIAN NASIONAL: Orangtua Keluarkan Biaya Tambahan

2011-03-15T08:06:00.001+07:00

Magelang, Kompas - Sejumlah sekolah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bersiap menghadapi ujian nasional. Orangtua siswa harus mengeluarkan biaya untuk pelajaran tambahan dan tes uji coba.

Kepala SMA Muhammadiyah I Muntilan Yanto Siswoyo mengaku setiap siswa wajib membayar Rp 700.000 per orang. Itu untuk membiayai pelajaran tambahan, tes uji coba, mendukung kebutuhan pelaksanaan UN, hingga mengantarkan hasil UN ke rumah masing-masing siswa.

Penarikan tambahan biaya untuk persiapan UN itu rutin setiap tahun. "Orangtua murid tak mempersoalkan karena besaran uang sudah kami diskusikan dan disepakati," kata Yanto, Senin (14/3).

Hal yang sama dilakukan di SMK Muhammadiyah Borobudur. Kepala SMK Muhammadiyah Borobudur Hidayatul Laili mengatakan, biaya tambahan itu dibayar mencicil, yang disebut tabungan siswa. Besaran biaya UN tak disebutkannya.

Tambahan uang dari wali murid diperlukan sekolah karena kegiatan menyiapkan siswa mengikuti UN sangat banyak. Segala kegiatan itu tak dibantu pemerintah.

"Pemerintah biasanya hanya membantu dana pelaksanaan UN. Itu pun tak semua kebutuhan siswa dapat tercukupi dari dana bantuan itu," ujar Hidayatul. Jumlah peserta UN dari SMK Muhammadiyah Borobudur kali ini mencapai 212 siswa.

Ketua Tim Sukses UN SMP Negeri 1 Muntilan Nur Wasiyati mengatakan, sekalipun mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), SMP Negeri 1 Muntilan—yang berstatus sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)—tetap butuh tambahan dana persiapan UN. Tambahan uang itu diambilkan dari uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan tabungan siswa, yang ditetapkan Rp 25.000 per orang dan Rp 10.000 per orang. (EGI)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/15/0329410/orangtua.keluarkan.biaya.tambahan

Penyalahgunaan Dana RSBI Terbanyak di SMA

2011-03-15T07:58:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Penyalahgunaan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan pungutan orangtua siswa untuk rintisan sekolah bertaraf internasional paling banyak terjadi di jenjang SMA. Sementara di tingkat SD hanya sekitar 25 persen.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Senin (14/3), mengakui dana untuk RSBI tidak seluruhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar dan kualitas guru, melainkan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan ruangan kelas, pembangunan laboratorium, pemasangan mesin pendingin ruangan, dan pagar atau gerbang sekolah.

Untuk itu, hasil evaluasi pemerintah terhadap RSBI itu akan menjadi landasan penyusunan peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai RSBI yang antara lain akan memperketat penggunaan dana.

Penyalahgunaan penggunaan dana oleh RSBI ini, kata Fasli, menjadi fokus utama evaluasi pemerintah. "Selain masalah dana, perbaikan juga akan diutamakan bagi tenaga pengajar di RSBI, terutama kualitas kemampuan bahasa Inggris. Kami akan memberi kesempatan menggunakan dua bahasa, tidak hanya bahasa Inggris saja," ujarnya.

Evaluasi pemerintah terhadap RSBI—dengan sampel 130 sekolah—difokuskan pada tiga hal, yakni tata cara penerimaan murid, pungutan dana dari orangtua, dan sumber daya manusia. Hasil evaluasi dan analisis untuk menyusun kebijakan itu membutuhkan waktu beberapa tahun sehingga untuk sementara tidak akan ada RSBI baru.

"Peraturan Mendiknas akan mengikat 1.300 RSBI yang sudah ada. Keberadaan RSBI tersebut nanti akan ditinjau kembali," ujarnya.

Tidak substantif

Secara terpisah, Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia Ahmad Rizali mengatakan, evaluasi pemerintah terhadap RSBI tidak akan efektif karena yang dievaluasi hanya tataran implementasi.

"Pemerintah seharusnya menghentikan pelaksanaan RSBI dan melakukan evaluasi konsep atau kajian konseptual RSBI, bukan hanya evaluasi di tataran pelaksanaan," ujar Ahmad.

Hingga saat ini RSBI konsepnya tidak jelas karena tidak mengacu pada rujukan akademik yang jelas. "Apa yang mau dievaluasi jika konsepnya saja tidak jelas," katanya.

Ahmad juga heran dengan kebijakan RSBI yang terkesan dipaksakan meski konsepnya tak jelas. Padahal, di negara lain, seperti Malaysia dan Korea Selatan, sekolah bertaraf internasional dihentikan karena menurunkan kualitas pendidikan.

"Penggunaan dwibahasa menurunkan mutu pendidikan. Akhirnya mereka kembali menggunakan bahasa ibu di sekolah," ujarnya. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/15/03271773/penyalahgunaan.dana.rsbi.terbanyak.di.sma

Wamendiknas : Banyak Sekolah Menyalahgunakan Dana RSBI

2011-03-14T07:12:00.001+07:00

Minggu, 13 Maret 2011 21:56 WIB | 654 Views

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan Nasional untuk sementara waktu mengkaji pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

Pasalnya, karena hasil evaluasi menunjukkan banyak pengelola menggunakan dana yang diterima dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pungutan orang tua tidak sesuai ketentuannya, kata Wakil Menteri Pendidikan nasional Fasli Jalal di acara Kelompok Kerja Neurosains BPH RS Islam Jakarta, Minggu

"Banyak pengelola rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) menyalahgunakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan mutu pendidikan malah digunakan untuk pembangunan fisik," katanya menambahkan.

Fasli mengatakan besarnya penyalahgunaan dana mencapai antara 25 persen hingga 50 persen dari dana yang diterima oleh Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

"Pemerintah dalam satu tahun terakhir melakukan evaluasi terhadap program RSBI, terkait dengan masukan dari masyarakat bahwa program RSBI telah menjadi ajang komersialisasi pendidikan. Karena hampir sebagian besar sekolah RSBI memungut dana yang begitu besar dari masyarakat," katanya.

Wamendiknas menjelaskan, RSBI menerima dana dari pemerintah pusat, provinsi dan juga pungutan dari orang tua siswa. Namun dana tersebut tidak digunakan sesuai ketentuan pemerintah yakni untuk peningkatan mutu didalam proses belajar mengajar serta kualitas tenaga pengajar sehingga siswa yang bersekolah di RSBI menjadi siswa yang lebih berkualitas dibanding sekolah nasional.

Sesuai dengan evaluasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, jelasnya, sekolah menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki ruangan kelas, membangun laboratorium, memasang air conditioner dan memasang pagar atau gerbang sekolah untuk mempercantik tampak luar gedung dibandingkan mutu pengajaran.

"Padahal kan dana untuk fisik itu tidak bertepi. Dan harapan kita uang itu dipakai untuk mutu, baru fisik itupun harus dipilih dulu apa saja yang sangat penting untuk diperbaiki," katanya.

Wamendiknas mengungkapkan, penyalahgunaan dana paling banyak terjadi di SMA sementara hasil evaluasi menyebut penyalahgunaan dana di SD hanya 25 persen.

Oleh karena itu, dengan studi komprehensif yang dilakukan Kemendiknas untuk membuat peraturan menteri (permen) baru RSBI maka pemakaian dana akan diperketat.

Ia menyatakan, evaluasi tentang dana ini memang menjadi fokus utama karena hasil evaluasi menyebut mutu yang diciptakan RSBI ini sudah baik walau belum secepat yang diharapkan. Akan tetapi, perbaikan juga akan diutamakan bagi tenaga pengajar di sekolah khusus ini.

"Evaluasi mencakup tiga hal yakni tata cara penerimaan murid baru, pungutan biaya dari orang tua serta kesiapan SDM. Saat ini ada 1300 sekolah RSBI. Nanti jika permen sudah rampung dan disahkan akan diketahui sekolah mana saja yang akan dikembalikan ke status biasa, sebagian diberi peringatan untuk memperbaiki diri serta sekolah RSBI yang sudah siap maju menjadi SBI akan tetap dikawal oleh Kemendiknas. (*)

(T.Z003/E001)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011

http://www.antaranews.com/berita/249792/wamendiknas--banyak-sekolah-menyalahgunakan-dana-rsbi

Anak Tak Mau Sekolah meski Ayahnya Sudah Bebas Murni (REDAKSI YTH Kompas Cetak)

2011-03-14T06:38:00.001+07:00

Sebagai pedagang kecil, saya sangat terpukul. Saya ditahan tiga bulan 10 hari dengan tuduhan penggelapan yang, menurut saya, penuh rekayasa. Ada permainan kotor antara pelapor, oknum polisi, dan oknum jaksa.

Tuhan Mahaadil. Majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah, memvonis saya bebas murni pada 16 Juni 2010. Setelah bebas dari tahanan, saya stres berat. Saya dan keluarga menanggung malu. Anak-anak sampai tak mau sekolah karena ayah mereka ditangkap dan ditahan. Saya juga kehilangan mata pencarian karena bekas orang tahanan.

Sebagai pihak yang dizalimi, saya menuntut keadilan. Saya telah melaporkan pihak-pihak yang merekayasa—pelapor dan oknum penyidik—ke Markas Polda Lampung. Harapan saya, pihak-pihak yang telah menyalahgunakan hukum ditindak. Kenyataannya, hingga kini tidak ada tanggapan. Pihak-pihak yang telah menzalimi saya hingga kini masih bebas.

Saya masih percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedudukan semua orang sama di depan hukum. Yang terjadi pada saya, saya dan keluarga dihancurkan oleh rekayasa hukum. Semoga Kepala Polda Lampung tergerak oleh kenestapaan saya.

JUNIEDI RACHMAT EKO Bernah, Kota Alam, Kotabumi Selatan, Lampung Utara

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/14/03091868/redaksi.yth

Dana RSBI Sebagian Lari ke Luar Negeri

2011-03-14T06:36:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional yang awalnya ditujukan untuk "menahan" dana orang-orang kaya supaya tidak berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke luar negeri pada kenyataannya justru sebaliknya.

Sebagian dana rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang berasal dari negara dan masyarakat justru sebagian lari ke luar negeri.

Ini disebabkan untuk mengejar status sebagai sekolah internasional yang tak kalah mutunya dengan sekolah-sekolah di negara maju, setiap sekolah yang berstatus RSBI harus mengejar sertifikat-sertifikat internasional. Para siswa juga diberi pengalaman untuk berkunjung ke negara-negara lain, terutama ke sekolah mitra (sister school).

Muchlas Suseno, dosen Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, pelaksanaan RSBI justru perlu dikritisi juga dari segi dana yang lari ke luar negeri.

"Ada yang kontradiktif dengan rancangan awal dan pelaksanaan di lapangan," kata Muchlas, yang juga fasilitator SMA RSBI Tahun 2007-2009.

Untuk mendapatkan satu sertifikat ISO yang terakreditasi internasional, misalnya, dibutuhkan dana sekitar Rp 50 juta. Belum lagi dana-dana kunjungan ke luar negeri, baik atas nama menjalin relasi dengan sekolah mitra, pelatihan guru, hingga study tour siswa ke luar negeri.

Sekolah juga mesti menawarkan sertifikat internasional untuk siswa, salah satunya Cambridge. Untuk ujian satu mata pelajaran, dananya sekitar Rp 1,4 juta.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Satria Dharma mengatakan, penyelenggaraan RSBI pada akhirnya menjadikan sekolah publik menjadi sangat mahal dan hanya untuk kelompok orang kaya. Padahal, dana negara yang tersedot ke RSBI lebih berguna dan bermakna untuk perbaikan sistem pendidikan nasional.

Hywel Coleman, konsultan pendidikan di British Council dan dosen Universitas Leeds, Inggris, mengatakan, terjadi salah penafsiran RSBI yang diartikan sekolah menggunakan pengantar bahasa Inggris dan fasilitas seperti sekolah luar negeri.

"Akhirnya terjadi sekolah yang elitis, tidak berwawasan global dan meninggalkan budaya lokal," ujar Coleman. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/14/03225648/dana.rsbi..sebagian.lari.ke.luar.negeri

Skandal Plagiarisme Global

2011-03-12T08:05:00.001+07:00

Oleh Alois A Nugroho

Plagiarisme ternyata tidak hanya terjadi di negeri-negeri dengan tradisi akademik yang belum kukuh. Skandal plagiarisme terkini tengah melanda Jerman dan Inggris, dua negeri yang memiliki rekam jejak akademik yang kukuh dan panjang.

Karl Theodor zu Guttenberg, anak ajaib dalam dunia politik Jerman, pada 1 Maret 2011, terpaksa mundur sebagai menteri pertahanan sesudah kontroversi yang membuat namanya diolok-olok koran Tageszeitung Berlin sebagai Googleberg.

Di Inggris skandal plagiarisme telah menyebabkan The London School of Economics terancam diplesetkan menjadi The Libyan School of Economics.

Nonakademisi

Yang menarik ialah kedua kasus plagiarisme akademis itu menyangkut tokoh-tokoh yang tidak pertama-tama dikenal sebagai akademisi.

Karl Theodor zu Guttenberg ialah politisi muda (39), keturunan bangsawan, karismatis, berbakat, dan disebut-sebut sebagai calon pengganti Angela Merkel. Pada 23 Februari 2011 Universitas Bayreuth mencabut gelar doktor dalam ilmu hukum, yang pada 2007 diperoleh anak ajaib Jerman itu sesudah lima tahun menduduki kursi parlemen.

Kasus itu mulai terbuka setelah pada 16 Februari 2011 sebuah koran Jerman memberitakan bahwa karya akademis yang bersangkutan mendasarkan diri pada koran-koran Jerman dan pada situs Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tanpa menyebut sumber-sumber itu.

Para pemirsa stasiun televisi Al Jazeera dan CNN hari-hari ini juga dikejutkan oleh kaitan antara putra mahkota Khadafy dengan The London School of Economics. Saif al-Islam ternyata alumnus LSE yang belajar di sana antara 2003 dan 2008, meraih MSc dan kemudian PhD. Karena sering disorot media, para pemirsa tahu bahwa judul disertasinya adalah The Role of Civil Society in the Democratization of Global Governance Institutions dengan dibimbing oleh nama besar dalam pemikiran globalisasi, Profesor David Held.

Selain kasus dana penelitian yang mengalir dari Libya ke LSE, tuduhan plagiarisme juga membayangi disertasi sang putra mahkota. Saif al-Islam diduga menggunakan ghost writer dan penelitiannya mungkin tidak dilakukan sendiri.

Para penyandang gelar akademis yang dipersoalkan dalam kedua kasus ini tidak bekerja di bidang akademis. Kalau begitu, apakah kaidah-kaidah etika akademik sebagaimana diperikan oleh Edward Shils berlaku pula untuk para politisi, tentara, selebriti, pebisnis, dan lain-lain yang bergelar akademis?

Ada yang cenderung menjawab "tidak". Ibu Kanselir Merkel, misalnya, membela mati-matian posisi menteri pertahanannya, bahkan hingga dua minggu sesudah kasus Googleberg meledak di media. Menurut dia, kinerja zu Gutttenberg sebagai politisi tidak dipengaruhi oleh kinerja akademisnya. Ia juga mengingatkan, yang ia rekrut adalah zu Guttenberg sebagai politisi, bukan sebagai asisten peneliti.

Namun, ada juga yang menjawab "ya". Paling tidak, ini terlihat dari protes yang terus mengalir. Seperti diberitakan Christian Science Monitor, 51.500 sarjana mengirim petisi kepada Merkel untuk memberhentikan menteri pertahanan itu. Profesor Neugebauer dari Freie Universitaet Berlin menyatakan bahwa kejadian ini merupakan tonggak sejarah ketika seorang politisi dimakzulkan bukan oleh ulah para politisi lain, melainkan oleh keprihatinan para akademisi.

Etika akademik

Ada dua alasan untuk bersikap bahwa gelar akademis yang disandang para tokoh nonakademis itu tidak sah bila terbukti bahwa gelar itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh etika akademik.

Pertama, pada waktu mengerjakan karya ilmiah, mereka adalah anggota civitas academica. Dengan demikian, pembuatan karya ilmiahnya terikat oleh etika akademik. Tidak mematuhi etika akademik berarti menanggung risiko untuk diragukan integritasnya dalam berbagai aktivitasnya: politik, bisnis, militer, LSM, dan sebagainya.

Kedua, pada umumnya para tokoh nonakademis yang bergelar akademis itu memperoleh manfaat dari gelarnya, terutama untuk menaikkan pamornya. Dalam kasus Googleberg, menteri pertahanan dengan gelar doktor tentu lebih bernilai dibandingkan dengan menteri pertahanan lulusan strata satu atau dua.

Wakil rakyat atau pejabat eksekutif bergelar doktor akan memiliki citra lebih kuat dibandingkan dengan yang bergelar master, yang bergelar master lebih tinggi nilainya dibanding dengan yang bergelar sarjana, dan seterusnya.

Kalau tidak percaya, lihat saja papan-papan dan poster-poster kampanye politik kita sampai ke pelosok-pelosok desa, yang dipenuhi oleh foto lengkap dengan gelar akademis berderet-deret. Kalau gelar akademis tidak terlalu relevan, seperti kilah Ibu Merkel, tentu tidak ada gunanya memajang deretan gelar itu.

Karena pada kenyataannya gelar akademis relevan bagi kerja politik dan bisnis, cara perolehannya pun relevan pula untuk dipersoalkan.

Siapa tahu, gelar akademis itu hasil jual beli. Siapa tahu, karya ilmiahnya hasil jual beli. Siapa tahu, saat menulis memakai metode copy and paste. Siapa tahu, penelitiannya disubkontrakkan. Bahkan, siapa tahu yang tanda tangan di presensi kuliah juga sekretaris atau ajudannya.

Kondisi pascamodern

Kondisi pascamodern oleh Fredric Jameson dikritisi sebagai zaman kapitalisme lanjut. Kapitalisme lanjut memperdagangkan banyak hal yang dulunya tidak dianggap sebagai komoditas. Maka, kegiatan sosial budaya yang namanya pendidikan, sekarang ini, menjadi kegiatan ekonomi yang namanya industri jasa pendidikan. Gelar akademis ikut menjadi barang dagangan.

Kalau sebelumnya yang disebut "benda modal" itu uang atau mesin yang dapat dipakai untuk berproduksi, Bourdieu mengajak kita untuk melihat jenis-jenis modal lain dalam kondisi pascamodern. Bagi para politisi, pebisnis, tentara, dan selebriti, gelar akademis tampaknya menjadi semacam modal simbolis yang dapat menaikkan pamor mereka.

Karena kemajuan teknologi membuat gelar akademis tidak harus mengacu lempang pada usaha ilmiah, pada tirakat masa kini, pada diskursus ilmiah yang dijalankan di ruang-ruang akademis, maka ada banyak dampak yang bisa terjadi.

Gelar akademis lalu hanya menjadi label yang gagah, yang tak selalu mencerminkan berapa banyak otak sendiri diperas, keringat sendiri dikucurkan, air mata sendiri diteteskan dalam kerja ilmiah untuk memperolehnya. Begitulah, gelar akademis menjadi apa yang oleh Jean-Baudrillard disebut sebagai simulakrum.

Bangsa ini sudah menyoroti plagiarisme yang dilakukan oleh para akademisi, baik dalam kerja ilmiah mereka maupun dalam aktivitas mereka sebagai intelektual publik. Kini sudah waktunya kita menyoroti keabsahan gelar-gelar akademik dari para tokoh nonakademisi. Perekrutan politisi sebaiknya memerhatikan aspek ini.

Alois A Nugroho Profesor Filsafat/Etika di Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya Jakarta; Staf Senior pada Pusat Pengembangan Etika

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/12/04064613/skandal.plagiarisme.global

Sekolah "Siasati" RSBI

2011-03-12T08:03:00.001+07:00

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Suasana belajar-mengajar di SDN 11 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (10/3). Sekolah ini berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) sejak tiga tahun terakhir. Setiap kelas pada program RSBI hanya diisi 28 murid dan diasuh dua guru.

Jakarta, kompas - Kualitas guru di sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional sebenarnya banyak yang belum memenuhi syarat, terutama kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Meski demikian, sejumlah sekolah menyiasatinya dengan beragam cara.

Sejumlah sekolah, misalnya, menyiasati rendahnya kemampuan guru berbahasa Inggris dengan merekrut guru-guru honorer untuk mengajar berbagai mata pelajaran dalam Bahasa Inggris. Tenaga honorer yang lebih disukai umumnya sarjana lulusan luar negeri karena lebih fasih berbahasa Inggris.

Di sekolah lainnya, guru yang seharusnya mengajar dalam Bahasa Inggris hanya menggunakan bahasa tersebut saat membuka pelajaran dan mengakhiri mata pelajaran. Sementara pelajaran disampaikan dalam bahasa Indonesia.

Dari penelitian dan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Nasional terungkap, lebih dari 80 persen guru dan kepala sekolah kemampuan bahasa Inggris-nya sangat rendah. Berdasarkan hasil test of english for international communication (TOEIC), para guru dan kepala sekolah berada di level novice (100-250) dan elementry (255-400).

Kemampuan berbahasa Inggris yang rendah justru ada di guru-guru Matematika dan sains (Fisika, Biologi, dan Kimia). Padahal, di RSBI seharusnya mereka menyampaikan pelajaran dalam bahasa Inggris.

Dari sisi jenjang pendidikan, di tingkat SD kurang dari 50 persen kepala sekolah yang berpendidikan S-2. Sementara di tingkat SMP/SMA/SMK, sekitar 65-80 persen kepala sekolah sudah S-2.

Khusus untuk guru, di tingkat SD baru sekitar 10 persen yang berpendidikan S-2. Adapun guru SMP/SMA/SMK yang berpendidikan S-2 sebanyak 18-23 persen.

Meski RSBI banyak yang belum memenuhi syarat, kenyataannya sekolah yang bermetamorfosis menjadi RSBI melonjak pesat. Dalam waktu kurang lima tahun, sudah ada 1.329 SD, SMP dan SMA/SMK berstatus RSBI.

Pengajuan baru

Lardi, Kepala Seksi Manajemen SMP dan SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengakui jika masalah sumber daya guru di RSBI masih menghadapi kendala, utamanya dalam penguasaan bahasa Inggris. "Memang masih terbatas dalam penggunaan bahasa Inggris. Supaya murid tidak bingung, saat menjelaskan konsep-konsep pelajaran menggunakan pengantar bahasa Indonesia," ujarnya.

Pada kenyataannya, kendala tersebut tidak menghalangi Dinas Pendidikan DKI memperbanyak RSBI. Hingga tahun 2010 sudah ada 40 sekolah RSBI. Pada tahun ini, sebenarnya DKI mengajukan enam sekolah lagi, tetapi nasibnya tak jelas.

Untung Suwantoro, Kepala SD RSBI 11 Jakarta, mengatakan sejak dibuka kelas internasional untuk kelas 1-3 SD tahun 2007, minat orangtua murid, guru, dan komite sekolah untuk mengembangkan RSBI sangat baik. "Kemampuan guru dalam berbahasa Inggris memang harus ditingkatkan. Ini tantangan buat kami," ujarnya.

M Nur, Kepala SMP RSBI 19 Jakarta, mengatakan, untuk mengatasi lemahnya kemampuan guru berbahasa Inggris, guru-guru honorer yang fasih berbahasa Inggris diangkat. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/12/0450146/sekolah.siasati.rsbi

Kemdiknas: Silakan Usut Rp 2,3 Triliun

2011-03-02T07:39:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan Nasional membuka diri kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal penyimpangan Rp 2,3 triliun di lembaga itu.

"Kalau memang ada tanda-tanda korupsi, kami akan laporkan kepada penegak hukum, baik itu KPK ataupun Kejaksaan, dan kami sangat membuka diri kapan pun KPK dan Kejaksaan akan masuk, kami welcome," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Selasa (1/3/2011) malam di Jakarta.

Fasli mengatakan, temuan dugaan korupsi ini terdiri dari berbagai kategori. "Ada yang sifatnya belum diverifikasi, ada denda yang belum dibayar, ada harga yang menurut BPK nilainya tidak sesuai harga di pasar, dan ada uang yang digunakan tidak pada tempatnya," ujar Fasli.

Fasli juga mengatakan, jika ada kesalahan prosedural namun tidak ada indikasi apa-apa, itu akan diberikan surat karena dianggap lalai. Kegiatan yang sifatnya kurang jelas, ditambahkan Fasli, harus diverifikasi dan kegiatan yang tidak sesuai anggaran akan diberi teguran serta harus dijelaskan.

Temuan dugaan korupsi ini kebanyakan terjadi di tingkat perguruan tinggi. Sebagian ada yang sifatnya perlu diverifikasi, jika sudah, berarti dianggap selesai. "Dari hasil verifikasi, 95 persen hal-hal tersebut (di atas), dan Pak Menteri sudah memberi teguran kepada puluhan pelakunya, terutama di perguruan tinggi, karena kebanyakan kejanggalan berada di perguruan tinggi," kata Fasli.

Menurut dia, kinerja satgas yang dipimpin Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemdiknas Wukir Ragil sejauh ini sudah 80 persen diverifikasi BPK. "Satgas langsung dipimpin oleh Irjen, dan sejauh ini sudah 80 persen di-okekan oleh BPK," kata Fasli.

http://nasional.kompas.com/read/2011/03/02/0533287/Kemdiknas.Silakan.Usut.Rp.2.3.Triliun

Pencairan Dana BOS Tidak Boleh Telat

2011-02-25T09:05:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Pencairan dana bantuan operasional sekolah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak boleh terlambat pencairannya.

Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat melantik Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru, Suradika, Kamis (24/2) di Balaikota. Pernyataan Fauzi itu disampaikan karena hingga akhir Februari ini dana BOS triwulan I 2011 belum juga cair.

"BOS itu urat nadi kegiatan belajar mengajar sekolah dan komite sekolah. Menurut catatan saya, pencairan BOS itu sering terlambat," kata Fauzi.

Padahal, masih menurut Fauzi, salah satu upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Jakarta adalah mempercepat dana BOS. Untuk keterlambatan kali ini, Fauzi memberikan tenggat waktu hingga minggu pertama Maret 2011 dana BOS sudah harus disalurkan ke sekolah.

"Saya juga minta transparansi informasi mengenai pemanfaatan dana-dana yang ada di lingkungan sekolah. Jangan karena bukan dari APBD DKI pemanfaatan dana tersebut dibiarkan begitu saja, tetapi kita harus menjemput bola," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, pihaknya berupaya melakukan percepatan pencairan dengan meminta suku dinas-suku dinas segera mencairkan. Dana dari APBN sebesar Rp 552 miliar itu langsung dikirim ke suku dinas.

Khusus untuk sekolah swasta, Taufik mengungkapkan, penyalurannya masih terhambat karena dana BOS untuk sekolah swasta diberikan dalam bentuk hibah sehingga harus ada regulasi.

"Kami masih mengaturnya dengan Biro Hukum DKI dan Badan Pengelola Keuangan Daerah," kata Taufik. (arn)

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/25/04254384/pencairan.dana.bos.tidak.boleh.telat

Kampus Belum Dorong Kewirausahaan

2011-02-14T15:36:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Kurikulum pada jenjang pendidikan tinggi belum mendorong semangat entrepreneurship atau kewirausahaan sehingga kualitas sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, terutama industri.

"Perguruan tinggi harus lebih spesifik untuk mengejar ketertinggalan. Caranya dengan entrepreneurship," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, pada acara wisuda perdana Universitas Bakrie, Sabtu (12/2) di Jakarta.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan kebijakan baru yang mendorong semangat entrepreneurship agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan entrepreneurship, bahan-bahan baku bisa diolah di dalam negeri dengan inovasi dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah.

Kajian Harvard Kennedy School of Government 2010 menyebutkan, model pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat menggantungkan diri pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya, investasi pada pembangunan manusia minim. Padahal kualitas daya saing dan kualitas inovasi yang ditentukan kewirausahaan masyarakat harus ditingkatkan.

"Jika kita ingin unggul bersaing, kewirausahaan masyarakat harus dibangkitkan dan daya inovasi harus dikembangkan seperti technopreneurship," kata Fadel.

Technopreneurship merupakan upaya membangun daya saing unggul yang membutuhkan sinergi antara kewirausahaan dan kemampuan mengeksploitasi teknologi. Usaha yang dijalankan oleh technopreneur umumnya ditandai pertumbuhan yang tinggi.

Indonesia memiliki peluang mengembangkan technopreneurship untuk menciptakan nilai tambah khususnya bagi produk-produk pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Rektor Universitas Bakrie Sofia W Alisjahbana mengatakan, untuk menjembatani antara perguruan tinggi dan kebutuhan industri, Universitas Bakrie aktif menjalin relasi dengan dunia industri dan lembaga bertaraf internasional.

Universitas Bakrie yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakrie School of Management mewisuda 72 lulusan program studi Manajemen serta Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/14/04363443/kampus.belum.dorong.kewirausahaan

Anggaran Sekolah Belum Libatkan Masyarakat

2011-01-17T07:22:00.001+07:00

Medan, Kompas - Selama ini penyusunan anggaran tidak melibatkan semua komponen yang ada, tetapi lebih banyak dikendalikan oleh pengurus yayasan atau kepala sekolah. Akibatnya, tidak sedikit korupsi atau penyalahgunaan dana sekolah.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) seharusnya melibatkan masyarakat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana sekolah sekaligus memperkuat kontrol penggunaannya.

Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Medan Herliadi mengatakan hal itu seusai pelatihan penyusunan APBS di Medan, Sumatera Utara, Minggu (16/1).

Acara itu dihadiri 28 anggota yang terdiri dari kepala sekolah, pegawai sekolah, guru, dan masyarakat atau anggota komite sekolah. Sebagai pembicara yaitu dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar). "Sasaran kami adalah melatih kepada pemangku kepentingan sekolah agar mampu membuat anggaran secara profesional dan transparan," ujarnya.

Peneliti Sahdar, Arif Faisal, menambahkan, selama ini sekolah swasta menggunakan standar ganda. Di satu sisi mereka mengklaim seluruh usaha sekolah sebagai usaha sosial, tetapi di sisi lain mereka tak mau mengeluarkan dana cukup untuk pengadaan dan operasionalisasi sekolah. "Kalau ada keuntungan diambil oleh yayasan," ujarnya.

Menurut dia, ada kecenderungan pengelolaan keuangan sekolah-sekolah swasta itu tidak transparan. Kalau sekolah dibisniskan, harus ada kejelasan. Jika untuk kegiatan sosial, harus jelas garis batasnya.

Dia menambahkan, di Sumut, baru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Medan yang menerapkannya. Itu pun sebatas rapat tahunan sekolah yang berisi laporan dana.

Manajer Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan mengatakan, penyusunan anggaran partisipatif merupakan kampanye positif untuk mencegah korupsi. Beberapa sekolah di Tangerang, Banten, dan Garut, Jawa Barat, sudah menerapkan hal ini.

"Dengan anggaran partisipatif, semua dana bisa dimaksimalkan untuk proses belajar-mengajar karena penyalahgunaannya bisa diantisipasi. Segala bentuk pungutan liar dari dinas (pendidikan) juga bisa dikurangi atau dihilangkan. Model ini sudah diterapkan di Chicago, Amerika Serikat, dan Porto Alegre, Brasil," katanya. (MHF)

http://cetak.kompas.com/read/2011/01/17/03564113/anggaran.sekolah.belum.libatkan.masyarakat

PTN Selenggarakan Seleksi Mandiri

2011-01-10T08:43:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Sejumlah perguruan tinggi negeri tetap bersikukuh menyelenggarakan seleksi mandiri sebelum pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Sikap ini bertolak belakang dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan agar perguruan tinggi negeri mulai tahun 2011 menyelenggarakan seleksi masuk secara mandiri setelah pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) sekitar Juni 2011.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah, ditegaskan keharusan bagi perguruan tinggi negeri (PTN) menerima mahasiswa baru lewat seleksi nasional (SNMPTN ujian tulis dan undangan) minimal 60 persen dan jalur mandiri sekitar 40 persen. Bahkan, di Pasal 6 diatur jika pola penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dilaksanakan setelah pelaksanaan pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.

Namun, kenyataannya, sejumlah PTN telah membuka pendaftaran seleksi mandiri. Ada yang pendaftaran dan ujian tulis dilaksanakan sebelum SNMPTN. Ada juga PTN yang membuka pendaftaran terlebih dahulu, tetapi pelaksanaan ujian tulis setelah SNMPTN.

Seleksi mandiri yang dilaksanakan sebelum SNMPTN, antara lain, dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB). Pendaftaran seleksi mandiri yang dilakukan lewat jalur penelusuran minat, bakat, potensi ITB (PMBP-ITB) dan Kemitraan Nusantara ITB mulai dibuka secara online pada 1 Februari-1 April 2011. Adapun ujian tulis dilaksanakan pada 30 April-1 Mei.

Rektor ITB Akhmaloka mengatakan, seleksi mandiri ITB tetap dilaksanakan sesuai rencana semula. Pasalnya, ITB saat ini masih dalam masa transisi dan masih berstatus sebagai PTN BHMN (badan hukum milik negara).

Dengan demikian, Akhmaloka menilai ketentuan pelaksanaan seleksi mandiri setelah SNMPTN belum mengikat ITB. Sebab, ITB saat ini bukan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah.

"Yang penting, ITB tetap komitmen menerima mahasiswa baru lewat seleksi nasional, minimal 60 persen. Bahkan, ke depannya kalau bisa 100 persen," kata Akhmaloka.

Secara terpisah, Direktur Administrasi Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Ketua Ujian Masuk UGM Budi Prasetyo Widyobroto mengatakan, tahun 2011 UGM akan tetap melaksanakan ujian mandiri sebelum SNMPTN.

Ujian masuk UGM dari jalur mandiri yang diberi nama Ujian Tulis Jalur Penelusuran Bakat Swadana akan dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu 27 Maret 2011.

"Jadwal ini sudah telanjur diinformasikan ke masyarakat sejak Oktober 2010. Adapun peraturan soal jalur mandiri harus sesudah seleksi nasional baru saja keluarnya," katanya di Yogyakarta. Menurut Budi, perubahan jadwal seleksi secara mendadak dikhawatirkan akan membuat masyarakat kebingungan.

(ELN/IRE)
http://cetak.kompas.com/read/2011/01/10/04124647/ptn..selenggarakan.seleksi.mandiri

Tunjangan Disunat Rp 250.000 Per Bulan

2011-01-09T18:04:00.001+07:00

SERTIFIKASI

Jumat, 7 Januari 2011 | 11:43 WIB

shutterstock

Ilustrasi: Meskipun hanya Rp 250.000 setiap orang untuk setiap kali pencairan tunjangan sertifikasi, namun dalam setahun setiap guru akan dipotong Rp 500.000 per orang.

TERKAIT:

LAMONGAN, KOMPAS.com — Para guru bersertifikat yang bernaung di bawah Kantor Kementerian Agama mengeluh pemotongan tunjangan sertifikasi mereka lantaran setiap kali cair dipotong Rp 250.000. Meski tidak rela, mereka tidak berani melawan karena takut dampak pada diri mereka.

Praktik tersebut sudah berjalan selama tiga tahun sejak adanya kebijakan sertifikasi bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama. Meskipun hanya Rp 250.000 setiap orang untuk setiap kali pencairan tunjangan sertifikasi, dalam setahun setiap guru akan dipotong Rp 500.000 per orang. Jumlah uang yang terkumpul cukup besar jika dikalikan seluruh guru bersertifikat yang ada di naungan Kementerian Agama se-Kabupaten Lamongan.

Sampai detik ini, para guru juga tidak tahu pasti ke mana uang itu larinya dan peruntukannya. Pemotongan dilakukan melalui seorang guru yang ditunjuk sebagai koordinator kecamatan dan diduga uang tersebut disetor ke Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda) Kantor Kementerian Agama Lamongan.

Kepala Seksi Mapenda Kementerian Agama Lamongan M Rusdi saat dikonfirmasi terkait masalah yang dihadapi para guru itu mengatakan, Mapenda tidak pernah memberlakukan pungutan apa pun untuk sertifikasi guru. Mapenda hanya meneruskan berkas usulan sertifikasi ke provinsi kemudian ke Kementerian Agama pusat.

"Insya Allah kami tidak pernah melakukan itu, dan ini bisa mengarah ke fitnah," ujar Rusdi.

Kalaupun ada potongan, kemungkinan itu dilakukan para guru untuk kegiatan lapangan yang tidak melibatkan Mapenda. Bisa juga mereka, lanjutnya, membentuk forum atas kesepakatannya sendiri. Kantor Kementerian Agama tidak bisa memotong karena tunjangan tersebut ditransfer ke masing-masing rekening.

"Lha kami memotong dari mana ceritanya?" tambah Rusdi.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Guru dan Pengajar (FKGP) Lamongan Khoirul Huda yang dikonfirmasi wartawan mengakui, pemotongan tunjangan sertifikasi tersebut dilakukan FKGP atas kesepakatan para guru dan bukan dilakukan Mapenda.

Menurutnya, dari sekitar 2.311 guru sertifikasi di lingkungan kantor Kemenag Lamongan, 90 persen menjadi anggota FKGP, yang pembentukannya sesuai amanat UU Nomor 14/2005. Besarnya potongan bukan Rp 250.000, tapi Rp 225.000.

Huda menilai kemungkinan guru yang mempersoalkan pemotongan tunjangan tersebut belum menjadi anggota forum sehingga belum mengetahui kesepakatan bersama tersebut. (st36)

http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/07/1143343/Tunjangan.Disunat.Rp.250.000.Per.Bulan

Ujian Nasional 18-21 April 2011

2011-01-09T18:00:00.001+07:00

Laporan wartawan KOMPAS Luki Aulia

Selasa, 4 Januari 2011 | 13:03 WIB

PRIYOMBODO/KOMPAS IMAGES

Ilustrasi: Pada UN 2011 mendatang pemerintah tak lagi menggelar UN ulang. Siswa yang tidak lulus UN disarankan mengikuti ujian paket C untuk siswa SMA.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Ujian nasional tahun pelajaran 2010/2011 jenjang sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan (SMA/MA/SMK) akan diselenggarakan 18-21 April 2011. Sementara jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) akan dilaksanakan 25-28 April 2011.

Jadwal UN ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh Senin (4/1/2011) di Jakarta.

Dalam UN April mendatang sudah digunakan formula baru untuk menentukan kelulusan yaitu nilai gabungan antara nilai UN dengan nilai sekolah yang meliputi ujian sekolah dan nilai rapor.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Mansyur Ramly mengatakan, UN Susulan SMA/MA/SMK akan dilaksanakan 25-28 April 2011 dan pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011.

Sementara UN Susulan SMP/MTs diselenggarakan 3-6 Mei 2011, sedangkan pengumuman UN SMP/MTs oleh satuan pendidikan pada tanggal 4 Juni 2011. "UN kompetensi keahlian kejuruan SMK dilaksanakan sekolah paling lambat sebulan sebelum UN dimulai," kata Mansyur.

Sebelum kelulusan diumumkan, sekolah mengirimkan hasil nilai sekolah untuk digabungkan dengan hasil nilai UN ke Kemdiknas. Selanjutnya, setelah digabungkan dengan formula 60 persen UN ditambah dengan 40 persen nilai sekolah, nilai tersebut dikembalikan lagi ke sekolah. Sekolah menggabungkan nilai dengan mata pelajaran lain. "Kan ada tujuh mata pelajaran lain yang harus lulus. Yang menentukan kelulusan tetap satuan pendidikan," kata Nuh.

Nuh melanjutkan, dari peta nilai akan dilakukan analisis setiap sekolah. Sekolah yang nilainya rendah akan dilakukan intervensi seperti tahun 2010 yakni memberikan insentif dana sebesar Rp 1 miliar sebagai stimulus kepada 100 kabupaten/kota yang memiliki nilai UN rendah.

Insentif dana itu diberikan pada kabupaten/kota dengan persentase kelulusan siswa kurang dari 80 persen. Selain dana, pemerintah juga melakukan intervensi program peningkatan kompetensi guru dan remedial. "Tidak ada target khusus kelulusan siswa. Targetnya kejujuran pelaksanaan UN. Itu yang lebih mahal karena dari angka kelulusan tahun lalu sudah 99 persen," kata Nuh.

Editor: Glori K. Wadrianto
http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/04/1303567/Ujian.Nasional.1821.April.2011

Penarikan Guru PNS Masih Terjadi

2011-01-04T08:03:00.001+07:00

Jakarta, kompas - Proses penarikan guru-guru pegawai negeri sipil yang mengajar di sekolah-sekolah swasta di beberapa daerah masih terjadi. Padahal, pemerintah sudah menjamin tidak ada penarikan dan tidak berencana menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta.

Proses penarikan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) ini masih terjadi karena dinas pendidikan di daerah belum menerima aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Mereka hanya mendengar dari pernyataan lisan saja.

"Semestinya, jaminan pemerintah itu disertai dengan ketentuan tertulis sehingga bisa menjadi pegangan bagi aparat dinas pendidikan di daerah," kata Suparman, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Senin (3/1).

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Said Sedyohadi mengusulkan, selain mempertahankan guru PNS di sekolah swasta, sebaiknya ada seleksi tegas bagi guru PNS di sekolah swasta. Apabila keberadaannya menunjang kinerja sekolah swasta, guru PNS harus dipertahankan. Namun, jika tidak berkontribusi maksimal, seharusnya guru PNS sebaiknya ditarik.

"Hal ini untuk memaksimalkan penempatan guru PNS di sekolah swasta," kata Said.

Dipetakan kembali

Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Bopkri Yogyakarta Mulyo Prabowo mengatakan, menyusul pembatalan penarikan guru PNS dari sekolah swasta, pemerintah diharap memetakan dan menata penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah. Selama ini penempatan guru dinilai belum sesuai kebutuhan.

"Ada guru-guru yang penempatannya tak sesuai dengan jenjang mengajarnya," kata Prabowo di Yogyakarta, Senin.

Menurut Mulyo, keputusan Menteri Pendidikan Nasional membatalkan penarikan guru pegawai negeri sipil (PNS) dari sekolah swasta sangat positif bagi pendidikan Indonesia secara umum. Sebab, sekolah swasta masih dibutuhkan masyarakat. Sejumlah sekolah swasta juga menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, sekolah swasta juga masih membutuhkan guru PNS. Penempatan guru PNS di sekolah swasta membantu meringankan biaya gaji para penyelenggara sekolah swasta, mengingat gaji para guru PNS ditanggung pemerintah.

Di Yayasan Bopkri, sekitar 40 persen guru berstatus PNS. Sebelumnya, penarikan sekitar 11 guru PNS dari beberapa sekolah di bawah Yayasan Bopkri di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, sempat membuat sekolah kesulitan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Yogyakarta Sudarto mengatakan, pihaknya sangat mendukung pembatalan penarikan guru PNS dari sekolah swasta. Sebab, pihak swasta mempunyai andil besar terhadap pendidikan Indonesia.

Menurut Sudarto, penarikan guru PNS dari sekolah swasta akan menyebabkan sekolah swasta limbung karena mereka harus mencari dan menggaji sendiri guru.

Ketua Persatuan Guru Swasta Balikpapan Subyanto menilai, guru PNS sangat membantu kegiatan belajar-mengajar siswa di sekolah swasta, terutama dari segi anggaran pengeluaran sekolah. "Jika tidak ada guru PNS, sekolah swasta harus mencari sendiri dan membiayai sendiri tenaga pengajarnya," ujarnya. (LUK/CHE/ IRE/UTI)

http://cetak.kompas.com/read/2011/01/04/04035070/penarikan.guru.pns.masih.terjadi

Ujian Nasional Dilaksanakan Mei 2011

2010-12-18T09:59:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan telah siap dengan formula baru penilaian kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Untuk itu, pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2010/2011 hanya dilaksanakan satu kali pada Mei 2011.

Ujian nasional (UN) utama untuk SMA/SMK digelar pada minggu pertama Mei 2011, sedangkan untuk SMP pada minggu kedua Mei 2011. Adapun UN susulan bagi mereka yang belum mengikuti UN utama dilaksanakan satu minggu kemudian.

Tahun ini UN ulangan ditiadakan. Adapun ujian sekolah diadakan sebelum UN.

Demikian perubahan yang terungkap dalam sosialisasi kebijakan UN tahun ajaran 2010/2011 yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta, Kamis (17/12). Kegiatan tersebut selain untuk menyosialisasikan juga meminta masukan soal perubahan UN dari dinas pendidikan kota/kabupaten dan perguruan tinggi.

Pemerintah memang telah memegang formula baru. Namun, sebelum ditetapkan secara resmi, pemerintah dan BSNP meminta masukan dari daerah apakah perubahan dalam pelaksanaan UN 2011 bisa diterima dengan baik.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dengan adanya formula baru yang mengevaluasi siswa secara komprehensif selama tiga tahun belajar, polemik UN yang muncul setiap tahun diharapkan bisa berhenti. "Kita nantinya mesti lebih fokus pada apa yang perlu dikerjakan atau diperbaiki dari hasil UN," ujar Nuh.

Ketua BSNP Djemari Mardapi mengatakan, penilaian kelulusan antara UN dan hasil belajar di sekolah tidak lagi saling memveto, tetapi bisa saling membantu. Untuk itu, penilaian UN digabung dengan nilai dari sekolah. Kelulusan siswa dari sekolah dengan melihat nilai gabungan rencananya dipatok minimal 5,5.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan, penilaian kelulusan siswa tidak lagi hasil potret evaluasi sesaat. Penilaian dilakukan selama proses belajar siswa di sekolah.(ELN)

http://cetak.kompas.com/read/2010/12/18/04140067/ujian.nasional.dilaksanakan.mei.2011

Kualitas Masih Jadi Persoalan Utama

2010-12-13T07:06:00.001+07:00

MUTU PENDIDIKAN

Jakarta, Kompas - Akses terhadap pendidikan yang kian luas tidak serta-merta disertai dengan mutu pendidikan yang baik. Dari segi akses, menurut Indeks Pembangunan Manusia 2010, Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar negara yang mengalami kemajuan pesat selama 40 tahun dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ke-10 negara itu adalah Oman, China, Nepal, Indonesia, Arab Saudi, Laos, Tunisia, Korea Selatan, Aljazair, dan Maroko.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Sabtu (11/12), mengingatkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya menggunakan akses sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam data IPM, rata-rata lama bersekolah di Indonesia 5,7 tahun, sementara lama bersekolah yang diharapkan 12,7 tahun.

"Kalau dilihat lama sekolah tentu pendidikan Indonesia maju. Apalagi banyak daerah yang tidak lagi hanya mematok wajib belajar sembilan tahun, tetapi sudah 12-15 tahun, seperti di Pangkal Pinang," kata Fasli.

Namun, jika dilihat dari mutu pendidikan, Indonesia kalah jauh dibandingkan negara lain. Jika indikator mutu ikut dihitung dalam IPM, menurut Fasli, hasilnya akan variatif karena tak ada satu patokan yang pasti. Apalagi mengingat kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Country Director Beate Trankmann mengakui, data IPM tidak bisa spesifik melihat setiap indikator hingga dapat diketahui adanya kesenjangan pada akses atau mutu pendidikan dan kesehatan setiap daerah.

Yang terpenting, menurut dia, adalah bagaimana mengolah data IPM agar bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah. "Tantangannya, bagaimana membawa semua daerah pada tingkatan yang sama. Sama seperti pendekatan kita pada Tujuan Pembangunan Milenium," ujarnya.

Meski hanya melihat rata-rata nasional, penulis laporan IPM, Jeni Klugman, mengingatkan, pada IPM kali ada penemuan penting bahwa beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi ternyata tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Afganistan, Banglades, India, Iran, Nepal, dan Pakistan. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/2010/12/13/03552919/kualitas.masih.jadi.persoalan.utama

Parah, 6 dari 10 Sekolah Tilap Dana BOS!

2010-12-06T16:43:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Jauh sebelum Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta menemukan indikasi penyimpangan dan kerugian negara senilai Rp 5,7 miliar dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan Block Grant di enam SMPN dan 1 SD di Jakarta pada 2009, pada 2007 juga menemukan penyelewengan dana BOS yang lebih parah. Data BPK menyebutkan, terjadi penyimpangan pada 2.054 sekolah dari 3.237 sampel sekolah yang diperiksa dengan nilai penyimpangan kurang lebih Rp 28,1 miliar.

Artinya, enam dari sepuluh sekolah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BOS pada tahun 2007 dengan rata-rata penyimpangan sebesar Rp 13,6 juta.

-- Febri Hendri

"Artinya, terdapat enam dari sepuluh sekolah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BOS pada tahun 2007 dengan rata-rata penyimpangan sebesar Rp 13,6 juta," kata Febri Hendri, peneliti senior Indonesian Corruption Watch (ICW), di kantor Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta, Senin (6/12/2010).

Diberitakan sebelumnya, ICW dan Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP), Senin (6/12/2010), mendatangi kantor Kementrian Pendidikan Nasional untuk menyerahkan salinan putusan KIP (Komisioner Informasi Pusat) dan audit dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan Jakarta. Kedatangan itu untuk menyampaikan menyerahkan salinan putusan KIP dan temuan BPK terhadap 6 SMPN dan SDN berupa kerugian sebesar Rp 5,7 miliar karena penyelewengan pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta block grant Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).

Febri mengatakan, penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di tingkat sekolah disebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya.

"Pengelolaan dana BOS selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS yang telah dibuat Kemdiknas," papar Febri.

Penulis: Natalia Ririh | Editor: Latief

http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/06/16021539/Parah..6.dari.10.Sekolah.Tilap.Dana.BOS

Bangkit Setelah PHK (PENDIDIKAN HIDUP)

2010-11-28T20:08:00.001+07:00

KO M PA S / P R I YO M B O D O

Erick Kadarman (tengah) terjun langsung membantu karyawannya membuat roti di dapur produksi miliknya di Kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (25/11). Erick memulai bisnis burger dengan label Blenger Burger setelah mengalami pemutusan hubungan kerja pada 2004.

Lusiana Indriasari

Sejak krisis ekonomi melanda dunia belakangan ini, beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Mereka yang semula hidup mapan tiba-tiba harus memulai segala sesuatunya dari bawah.

Sudah hampir satu bulan ini, Hendra (41) lebih banyak berada di rumah. Ayah dua anak yang tinggal di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai pengawas bidang pemeliharaan alat-alat berat di sebuah perusahaan pengeboran minyak.

Hendra tidak pernah menyangka tuntutan kenaikan gaji yang ia ajukan bersama teman-temannya berbuntut pada pemecatan. Padahal, ia sudah bekerja lebih dari enam tahun di perusahaan asing tersebut. Ia tidak boleh lagi bekerja setelah statusnya sebagai pekerja kontrak dicabut oleh manajemen perusahaan.

"Saya menuntut perbaikan kesejahteraan karena selama enam tahun ini gaji kami sebagai pekerja lapangan tidak naik-naik," tutur Hendra yang sebelumnya mendapat gaji sekitar Rp 5 juta per bulan.

Kebutuhan hidup yang terus meningkat tanpa diimbangi pemasukan yang cukup membuat hidup Hendra semakin mepet. Dalam sekejap ia kehilangan satu-satunya penghasilan untuk menopang ekonomi rumah tangganya. Istrinya tidak bekerja, sementara kedua anaknya tentu membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Belum lagi ia masih harus membantu ibunya yang tinggal di kota lain.

Ekonomi rumah tangga Tri Handini (40) juga goyang ketika ia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai marketing perusahaan informasi dan teknologi (IT) di Jakarta. Maklum saja, gajinya selama ini menyumbang separuh dari total penghasilan rumah tangga yang ia kumpulkan bersama suaminya.

Perempuan yang akrab dipanggil Tuti ini terpaksa mengundurkan diri dari perusahaannya tahun 2009 lalu karena perusahaan tempat ia bekerja bermasalah. Sebelum mundur, ia dan 10 teman-temannya sempat dirumahkan hanya dengan menerima separuh gaji.

"Saya mundur karena percuma bertahan. Perusahaan tidak punya itikad baik untuk membayar karyawannya. Jangankan pesangon, uang Jamsostek yang dipotong dari gaji kami pun tidak dibayarkan," kata Tuti yang lalu membuka usaha aksesori pakaian dan mukena.

Harga diri

Bagi laki-laki dengan embel-embel status kepala rumah tangga, kehilangan pekerjaan tidak hanya berarti kehilangan penghasilan, tetapi juga berimbas pada runtuhnya harga diri dan rasa percaya diri. Setidaknya itulah yang dirasakan Hendra ketika tidak lagi bekerja.

Agar bisa tetap menghidupi keluarga sekaligus menyelamatkan harga dirinya, Hendra rela bekerja apa saja. Ia memilih untuk mencari pekerjaan baru sambil bekerja seadanya sebagai sopir mobil sewaan. Meski penghasilannya tidak tetap, hanya mendapat Rp 100.000 sekali jalan, Hendra sudah bersyukur.

"Setidaknya saya masih bisa memberi makan dan menyisihkan untuk uang jajan anak," tutur Hendra. Ia kini sudah menerima panggilan kerja di beberapa tempat di seputaran Jakarta.

Erick Kadarman (38) juga merasakan hal yang sama. Sebagai kepala rumah tangga, ketika ekonomi keluarganya anjlok akibat PHK, ia menyimpan perasaan bersalah, terutama kepada anaknya. "Hati seperti diiris-iris melihat anak meminta sesuatu, tetapi saya tidak bisa memberikan," tutur Erick.

Agar tetap bisa menghidupi keluarga sekaligus menyelamatkan harga dirinya, Erick rela bekerja apa saja untuk menambah pemasukan rumah tangga ketika perusahaan tempat ia bekerja di Jakarta mulai goyah. "Saya harus menyiapkan sekoci baru sebelum 'kapal' yang saya tumpangi benar-benar tenggelam," kenang Erick.

Sambil tetap bekerja di perusahaan IT yang sudah digelutinya selama dua tahun, Erick juga berjualan pakaian. Baju dan celana yang ia beli dari Pasar Tanah Abang itu ia titipkan ke kantor-kantor temannya. Ternyata hasilnya lumayan.

Dari situlah Erick mulai menimbang-nimbang apakah akan mencari tempat kerja baru atau banting setir merintis bisnis apabila ia benar-benar di PHK. Dan, pilihannya jatuh pada yang terakhir.

Dengan modal tabungan Rp 7 juta, Erick mencoba berjualan burger di gerobak kaki lima di Jalan Lamandau, Jakarta Selatan, sambil masih tetap bekerja. Karena minim modal, awalnya Erick harus mengerjakan segala sesuatunya sendirian dibantu sang istri.

Jadilah pagi hingga sore hari Erick bekerja di kantor dan malamnya ia sudah siap di pinggir jalan untuk memasak burger. Karena lokasi jualannya merupakan tempat nongkrong anak muda, Erick membuka gerainya hingga pukul 12.00 malam.

Pulang dari berjualan ia masih harus belanja sayuran ke pasar, lalu mengolah daging burger di dapur rumahnya. Seluruh pekerjaan baru selesai sekitar pukul 04.00 pagi. Praktis Erick hanya punya waktu sekitar 2-3 jam untuk tidur sebelum ia berangkat lagi ke kantor.

Hasil kerja keras Erick berbuah nikmat. Bisnis burger yang ia beri nama Burger Blenger ini laris dilirik pembeli. Dalam waktu empat bulan, ia sudah bisa mengantongi keuntungan sekitar Rp 4 juta per bulan, sama dengan gaji yang ia peroleh dari perusahaan IT yang memecatnya.

Setelah lebih dari delapan tahun berjalan, usaha burger yang dirintisnya semakin besar dan sudah memiliki empat outlet dan satu departemen pesan antar. Dalam satu hari, ia bisa menjual rata-rata 6.500 burger, dengan omzet sekitar Rp 50 juta per bulan.
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/28/03242348/bangkit.setelah.phk

Menjalani Kehidupan Setelah Tak Muda Lagi (Psikologi pendidikan)

2010-11-28T20:06:00.001+07:00

Agustine Dwiputri Psikolog

"Saya pria umur 41 tahun, berkeluarga, 2 anak, dan sudah 12 tahun ini bekerja di bank dengan pendidikan terakhir S-2. Karena senang dengan dunia pendidikan, saya menyempatkan diri menjadi dosen honorer di dua kampus, untuk kelas malam atau akhir pekan. Dalam seminggu, saya menyempatkan diri mengajar di kampus tersebut. Kebayang capek, kan?

Saat ini keinginan saya adalah mengulang lagi pendidikan S-2 di kampus ternama di Depok dengan biaya yang menurut saya tidak murah. Atas keinginan itu, saya selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah niat saya untuk kuliah lagi merupakan hal aneh? Karena, menurut teman-teman, kalau punya uang, lebih baik uang itu diinvestasikan dalam bentuk tanah, kendaraan, atau rumah, tetapi kalau saya malahan untuk kuliah. Selain itu, mengingat usia yang tidak muda lagi, apakah niat kuliah tersebut merupakan suatu hal yang kurang berguna?" (T di Jakarta)

Sebelum menjawab pertanyaan Bapak T, saya akan menguraikan mengenai masa dewasa madya, suatu masa yang biasanya antara usia 40 tahun hingga 59 tahun, tahap yang sedang Bapak masuki. Pada masa ini, seseorang memang sudah tak dapat dikatakan belia lagi, tetapi kebanyakan tetap berada dalam kondisi fisik, kognisi, dan emosi yang baik. Mereka biasanya punya tanggung jawab berat dan berbagai peran dalam kehidupannya, tetapi merasa mampu untuk menanganinya. Biasanya merupakan masa untuk melakukan evaluasi diri dan mengambil keputusan untuk sisa kehidupannya.

Perkembangan fisik

Ahli psikologi perkembangan, Papalia, Olds, dan Feldman (2008) mengatakan bahwa pada masa ini:

— meski terjadi perubahan-perubahan fisiologis akibat penuaan dan faktor genetis, tingkah laku dan gaya hidup dewasa madya dapat memengaruhi kemunculan dan peningkatannya. Makin sehat gaya hidup dan tingkah laku mereka, makin kecil perubahan yang dialami.

— kebanyakan dapat mengompensasi penurunan-penurunan minor yang bertahap dalam kemampuan sensoris dan psikomotor, termasuk fungsi penglihatan, kehilangan daya tahan tubuh, atau menurunnya kepadatan tulang dan kapasitas utama seseorang.

Perkembangan kognisi/pemikiran

— Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mental dasar kebanyakan mencapai puncaknya pada masa ini. Kemampuan intelegensi cair menurun lebih cepat daripada intelegensi terkristalisasi. Yang dimaksud dengan intelegensi cair adalah tipe intelegensi yang diterapkan pada permasalahan baru, tak dipengaruhi oleh pendidikan dan budaya, tapi oleh hal-hal neurologis, penalaran, dan abstraksi. Sedangkan intelegensi terkristalisasi meliputi kemampuan mengingat dan menggunakan informasi yang pernah dipelajari, dipengaruhi oleh pendidikan dan latar belakang budaya.

— Pemikiran seorang dewasa yang telah matang dapat memadukan logika dengan intuisi dan emosi, fakta dengan ide, informasi baru dan lama, interpretasi hal-hal yang dibaca, dilihat dan didengar. Jadi mampu menyaring berdasarkan pengalaman dan pembelajaran sebelumnya.

— Kemampuan mengatasi masalah praktis tampak kuat dan mencapai puncaknya pada masa dewasa madya.

— Jika terjadi penurunan produktivitas, akan diimbangi dengan peningkatan kualitas.

— Beberapa dewasa madya terlihat masuk kampus kembali atau terlibat dalam pendidikan lanjutan. Hal ini dilakukan terutama untuk memperbaiki keterampilan kerja dan pengetahuan, atau untuk persiapan pergantian karier.

Jadi, proses menua yang sukses bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap kehilangan-kehilangan karena usia, tetapi lebih pada pengembangan kapasitas baru dan pencarian tantangan baru.

Aktualisasi diri

Salah satu tanda manusia yang berkepribadian matang adalah mampu mengembangkan potensi diri yang positif dan bermanfaat. Setelah menjalani kehidupan sekian lama sebagai manusia dewasa, sangat wajar bila seseorang telah dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemudian tercapai pula kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, terus meningkat pada pencapaian harga diri yang tinggi, hingga akhirnya ingin mencapai aktualisasi diri (pandangan dari Abraham Maslow, tokoh psikologi humanistik). Perolehan aktualisasi diri bisa berbeda-beda dan sangat bervariasi antara satu individu dan individu lainnya.

Berbicara mengenai pekerjaan bagi dewasa madya dapat dijelaskan bahwa telah terjadi perubahan paradigma pada masa dahulu dan sekarang. Paradigma dulu, di masa mudanya seseorang memulai kegiatan dengan terlebih dulu menjalani pendidikan, kemudian bekerja sampai dipensiun, dan setelah lansia dia beristirahat. Paradigma masa kini berbeda, menjalani pendidikan, bekerja, dan beristirahat dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan, baik pada masa muda, dewasa madya, maupun usia lanjut. Yang penting adalah proporsi yang seimbang di antara ketiga kegiatan tersebut, disesuaikan dengan tahapan kehidupannya.

Jadi, rasanya tak perlu khawatir dianggap aneh oleh orang lain karena memilih ingin kuliah lagi. Sejauh Bapak telah cukup memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari nanti, tak ada salahnya Bapak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu melanjutkan pendidikan untuk menggali ilmu pengetahuan sekaligus bekal Bapak yang sangat menikmati kegiatan mengajar.

Apa yang Bapak inginkan adalah sesuatu yang sangat wajar sesuai dengan perkembangan manusia pada umumnya. Secara spesifik, memang bergantung pada kebutuhan dan nilai-nilai hidup yang dianut setiap orang selama ini. Aktualisasi macam apa yang sesuai bagi dirinya, akan menentukan apa yang dipilihnya untuk melanjutkan kehidupan ke masa depan. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa manusia adalah the self determining being, makhluk yang mampu menentukan sendiri segala sesuatunya, termasuk kualitas hidupnya.

Selamat menentukan pilihan dan menikmatinya.

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/28/03300622/.menjalani.kehidupan.setelah.tak.muda.lagi

KORUPSI 7 SEKOLAH. Kadisdik: Saya Sudah Siapkan Teguran!

2010-11-26T14:59:00.001+07:00

Inilah keanehan dunia pendidikan. Penyimpangan atawa korupsi hanya diminta mengembalikan dan seolah-olah tak ada apa-apa. Kata Kepala Dinas, "mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, saya tinggal menunggu aksi real-nya saja,". Statemen cam apa ini???

APRIANITA GANADI

Kadisdik DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyatakan sedang melakukan proses verbal untuk surat teguran kepada kepala-kepala sekolah terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta berupa indikasi dan potensi kerugian negara/daerah sedikitnya Rp 5,7 miliar di 7 sekolah di DKI Jakarta.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyatakan sedang melakukan proses verbal untuk surat teguran kepada kepala-kepala sekolah terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta berupa indikasi dan potensi kerugian negara/daerah sedikitnya Rp 5,7 miliar dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan Block Grant RSBI di tujuh sekolah di DKI Jakarta. Ketujuh sekolah itu adalah SMPN 30, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67 dan SDN 012 RSBI Rawamangun Jakarta.

Mereka membuat pernyataan akan mengembalikan dan pada dasarnya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, saya tinggal menunggu aksi real-nya saja.

-- Taufik Yudi Mulyanto

"Secara formal belum, tapi bentuk sangsinya teguran dan pengembalian uang atau alat yang dibeli. Mereka (kepala sekolah) itu sudah membuat pernyataan akan mengembalikan dan pada dasarnya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, saya tinggal menunggu aksi real-nya saja," ujar Taufik kepada Kompas.com, Jumat (26/11/2010).

Kadisdik menambahkan, sebagian upaya kepala sekolah sudah pada porsinya dan clear. Solusinya, kata Kadisdik, sesuai ketentuan adalah kelebihan dana dari honor pengajar yang diambil tanpa pendelegasian oleh TKBM, harus dikembalikan ke sekolah terbuka.

"Kepsek-kepsek itu sudah diundang untuk menjelaskan lebih formal lagi dan membuat action plan mereka dengan mengembalikan uang ke negara atau alat-alat yang sudah dibeli dan ada pada mereka segra dikembalikan ke sekolah induk," tambah Taufik.

Diberitakan sebelumnya, BPK Perwakilan Jakarta menemukan indikasi dan potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan Block Grant RSBI di tujuh sekolah, yaitu SMPN 30, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 28, SMPN 190, SMPN 67, dan SDN RSBI Rawamangun 12 Jakarta. Kerugian negara dalam pengelolaan dana BOS dan BOP di SMPN Induk ditaksir mencapai Rp 1,1 miliar lebih, sementara di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi sebesar Rp 4,5 miliar.

"Ini angka yang sangat fantastis dan di luar dugaan kami, bahkan mungkin bisa lebih dari ini. Khusus di sekolah-sekolah RSBI, dana yang paling banyak dikorupsi itu adalah dana yang berasal dari orangtua murid, seperti kasus di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi," ujar peneliti senior ICW Febri Hendri kepada Kompas.com, Jumat (26/11/2010).

http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/26/13084578/Kadisdik.Saya.Sudah.Siapkan.Teguran.

Mengembalikan Kehormatan Guru

2010-11-26T07:27:00.001+07:00

Oleh Doni Koesoema A

Tak pernah ada dalam sejarah bangsa ini profesi guru begitu terpuruk di mata masyarakat seperti saat ini.

Seringnya guru mogok mengajar karena berdemonstrasi, citra guru yang rusak karena tuntutan ujian nasional, dan kebijakan pendidikan yang abai terhadap pengembangan profesional guru hanya beberapa kenyataan yang menunjukkan betapa kehormatan guru telah hilang. Mengembalikan kehormatan guru tak lagi bisa ditawar untuk menyelamatkan masa depan negeri ini. Tugas itu tak ringan dan memerlukan kerja sama banyak pihak sesuai cakupan tanggung jawab mereka. Hanya dengan pendekatan utuh dan sinergilah, kita dapat mengembalikan kehormatan guru.

Tiga sisi

Persoalan guru bisa diurai dengan melihatnya dari tiga sudut pandang: guru, negara, dan masyarakat. Pertama, persoalan yang penting direfleksikan oleh guru adalah bagaimana mereka tetap memiliki inspirasi pribadi yang memberi landasan nilai, makna bagi perkembangan dirinya sebagai guru. Inspirasi adalah sumber kekuatan, berupa nilai, prinsip pendidikan, dan tujuan hidup yang diyakini sebagai dasar bagi pengembangan panggilan pribadinya sebagai guru.

Memiliki inspirasi yang kuat sebagai guru berarti bahwa di tengah menumpuknya tugas rutin, guru tak pernah boleh kehilangan idealismenya sebagai pembelajar. Rutinitas dan keteraturan adalah ciri pendidikan formal. Persoalan seperti tugas administrasi, membuat silabus, satuan pelajaran adalah bagian dari kinerja guru. Oleh karena itu, beres secara administratif saja belum cukup. Lebih dari itu, mampu merefleksikan dasar terdalam panggilan sebagai guru bisa menjadi sumber rohani yang memungkinkan guru tetap menemukan makna di tengah tantangan dan kesulitan.

Memiliki inspirasi sangat penting sebab dengan itu, guru dapat mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan sebagai pengajar. Kebebasan adalah dasar dari pengembangan bermutu setiap profesi. Jika inspirasi tak ada, guru bisa kering nilai dan tanpa makna menjalani panggilan sebagai guru. Bahkan, guru bisa terpuruk sekadar jadi tukang yang melakukan sesuatu karena disuruh atau diperintah orang lain, atau sekadar taat aturan.

Tentu guru tak bisa bertindak seenak sendiri tanpa aturan yang sesuai dengan prosedur. Negara, dalam hal ini pemerintah, telah memberi rambu hukum dan peraturan yang membatasi profesi guru. Mengembalikan kehormatan guru tak mungkin terjadi secara efektif dan sistematis tanpa campur tangan negara.

Ruang kebebasan guru

Oleh karena itu, persoalan kedua yang mendesak dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan kehormatan guru adalah diberikannya ruang bagi guru untuk melaksanakan kebebasan profesionalnya sebagai guru dan pendidik. Ruang ini selama ini telah direnggut oleh UN. Pendidikan yang merupakan komunikasi antara anak didik dan guru jadi sebuah komunikasi teknis dan instrumental karena tak ada lagi keautentikan suasana pembelajaran yang terenggut karena tuntutan UN. Kehormatan guru tak akan pulih dengan efektif jika polemik seputar kebijakan UN tidak diselesaikan.

Negara memang telah memberi peraturan dan rambu untuk menyeleksi siapa saja yang layak dan pantas mengajar di depan kelas melalui peraturan perundang-undangan, terutama lewat sertifikasi. Namun, perlindungan atas profesi guru—negeri dan swasta—belum terjadi secara sinergis. Melindungi profesi guru dari terabasan berbagai kepentingan di luar dunia pendidikan, yang sering kali mempolitisasi guru, adalah hal yang mendesak.

Hal ketiga yang bisa membantu guru menemukan kembali kehormatan adalah tanggung jawab masyarakat sebagai rekan kerja utama para guru di sekolah, terutama orangtua. Mau tak mau, harus diakui, sekolah kita banyak diintervensi oleh orangtua dan masyarakat yang arogan, yang menganggap sekolah mesin produksi untuk memintarkan anak. Bahkan, ada yang sekadar menganggap sekolah lembaga pemberi ijazah. Mental dagang itu ada di masyarakat kita, dan guru harus berhadapan dengan kultur yang tak kondusif ini.

Mental dagang seperti tak mau terlibat dengan pendidikan anak karena sudah bayar mahal sekolah serta mental korup yang ada dengan membeli nilai atau ijazah adalah hal yang merugikan anak dan melecehkan martabat guru.

Namun, tak jarang juga mental dagang itu ada dalam diri guru sendiri. Gejala jual beli soal dan jawaban ujian, lobi orangtua untuk memperoleh nilai baik untuk anaknya dengan cara "membeli" guru pun, sering juga tak disadari guru sebagai bagian yang sesungguhnya merusak martabatnya sebagai guru. Masyarakat perlu sadar bahwa kehormatan guru bisa pulih jika masyarakat membantu menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan guru dan anak didik. Tanpa bantuan masyarakat, pendidikan di sekolah tak akan berkesinambungan.

Mengembalikan kehormatan guru adalah hal mendesak. Tindakan yang bisa dibuat mesti sinergis dan simultan, serentak bersama-sama tiga pihak yang berkepentingan dengan pulihnya kehormatan dan martabat guru itu sendiri: guru, masyarakat, dan negara. Hari Guru Nasional yang kita peringati kemarin merupakan momentum untuk menyadari kembali, kehormatan guru harus segera dipulihkan demi perbaikan pendidikan di negeri ini. -- Doni Koesoema A Peneliti dan Konsultan Pendidikan, Alumnus Boston College Lynch School of Education, AS

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/26/0342380/mengembalikan.kehormatan.guru

Sertifikasi Guru

2010-11-24T06:44:00.001+07:00

Oleh Waras Kamdi

Fenomena kecurangan dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam-Jabatan lewat Portofolio kian menguak apa yang sesungguhnya telah jadi rahasia umum.

Terungkapnya kasus plagiasi 1.700 guru di Riau menunjukkan sebagian kecil dari kecurangan dalam memenuhi portofolio sertifikasi guru. Banyak masyarakat yang merisaukan aneka pelanggaran itu, tetapi program sertifikasi terus saja melaju atas nama pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan.

Kerisauan juga berkembang di kalangan pimpinan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), terutama yang diserahi tugas melaksanakan sertifikasi tersebut. Dalam lima tahun terakhir (2006-2009), lebih dari 500.000 guru telah diberi sertifikat oleh LPTK yang ditunjuk pemerintah (Kompas, 1/11). Namun, hingga detik ini belum ada kabar menggembirakan adanya peningkatan kinerja guru bersertifikat pendidik itu. Malahan, sertifikasi telah sempurna menyemaikan dan menyuburkan budaya jalan pintas yang amat mencederai sosok profesional guru itu sendiri.

Publik hanya tahu guru-guru bersertifikat itu buah karya LPTK. Ketika mereka gagal mewujudkan impian publik akan peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air, LPTK-lah yang pertama akan ditagih akuntabilitasnya. Ini sungguh tagihan yang amat berat bagi LPTK yang terlibat dalam prosesi sertifikasi guru meskipun sesungguhnya sejak awal sejumlah pimpinan LPTK skeptis mengenai sertifikasi massal itu akan membuahkan hasil seperti diidealkan, yakni peningkatan mutu pendidikan.

Alih-alih, menuai kemaslahatan, kita lebih banyak menuai kemudaratan. Angka Rp 60 triliun bukan angka kecil untuk peningkatan guru (Kompas, 1/11).

Potensi "GiGo"

Jauh lebih penting dari soal pelanggaran adalah menyempurnakan perangkat dan sistem sertifikasi sungguh perlu dilakukan. Prosesi uji kompetensi yang dilakukan empat tahun terakhir banyak mengandung kelemahan, terutama instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penilaian yang menggunakan ukuran persepsional sangat berpotensi menghasilkan data dan informasi yang keliru.

Demikian pula teknik penilaian yang asal menelurkan angka juga berpotensi menghasilkan data penilaian yang keliru.

Instrumen penilaian yang mengandalkan persepsi penilai, seperti pada penilaian kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang dipercayakan kepada kepala sekolah dan (pengawas), sangat sulit dipercaya dapat menghasilkan data valid. Data penilaian terhadap variabel ini menunjukkan nyaris semua kandidat mendapatkan skor sempurna karena kepala sekolah dan pemda juga merupakan pihak yang berkepentingan.

Demikian juga instrumen penilaian kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis yang mengandalkan penilaian persepsional terhadap RPP dan sertifikat tanda mengikuti diklat dan aneka macam kegiatan lain juga tak cukup menggambarkan pengembangan profesional. Skor pengukuran dengan instrumen serba persepsional itu sesungguhnya tak mampu membedakan antara guru kompeten dan tidak kompeten. Artinya, kesimpulan atas kelulusan guru juga berpotensi mengandung kesalahan.

Kekeliruan semacam ini dikenal dengan istilah GiGo (garbage in garbage out), masuk sampah, keluar juga sampah. Apalagi pola penilaian kompetensi dengan menggunakan portofolio yang menyerupai borang ini telah dinodai aneka kecurangan.

Portofolio berbasis kelas

Sesungguhnya menggunakan portofolio untuk uji kinerja guru dalam rangka sertifikasi adalah hal biasa. Bahkan portofolio diyakini banyak ahli merupakan cara paling andal untuk mengukur kinerja. Ada dua hal inti yang dilupakan yang membuat portofolio dimaksud jadi sosok lain yang mencederai portofolio itu sendiri. Pertama, diabaikannya unsur analisis dan refleksi kinerja yang mestinya ditampilkan penyusun. Kedua, tak mengukur kinerja, melainkan hal-hal yang bersifat instrumental-input yang masih diduga memengaruhi kinerja.

Sertifikasi guru seharusnya diletakkan dalam bingkai pengembangan profesionalitas pendidik dan bukan sekadar alat pemenuhan tuntutan yuridis formal yang penuh aroma politik praktis. Proses sertifikasi tak boleh terjebak pada justifikasi lulus-tidak lulus saja, tetapi harus jadi sebuah prosesi yang fungsional- akademis yang memberikan pengalaman belajar bermakna bagi guru di dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Proses sertifikasi guru yang demikian ini menempatkan penilaian sebagai bagian terintegrasi dalam proses pengembangan profesi. Portofolio itu merupakan analisis reflektif tentang praktik pembelajaran yang dilakukan guru dan dampaknya pada belajar siswa. Jadi, karakteristik khas portofolio berbasis kelas adalah analitik-reflektif.

Portofolio berupa laporan analisis (semacam evaluasi sumatif) terhadap kerja profesional guru mengenai segala keputusan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan selama rentang waktu tertentu dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Penilaian portofolio dapat menggunakan instrumen berupa rubrik, dengan skala pemeringkatan tertentu.

Semangat yang dibawa adalah pemberdayaan guru. Dengan mekanisme penilaian portofolio ini, guru akan mengelola pembelajarannya dengan kerangka pikir pengembangan, dan dengan demikian berdampak pada proses pertumbuhan profesi secara berkelanjutan karena siklus kinerja yang analitik-reflektif akan menjamin pertumbuhan profesional.

Portofolio berbasis kelas juga tak bias kota, yang konon banyak menyediakan fasilitas seminar dan pelatihan. Untuk menyusun portofolio yang baik, guru cukup berkutat dengan urusan pemantapan pembelajaran. Dengan format portofolio berbasis kelas, di pelosok mana pun guru menjalankan tugas, mereka bisa membuat portofolio terbaik dan "mengujikan" kompetensi dirinya untuk mendapatkan sertifikat pendidik.

Kompetensi pendidik merupakan bangun utuh antara domain proses berpikir dan domain tindak pembelajaran. Artinya, perangkat uji kompetensi juga satu kesatuan bangun utuh yang mampu mengukur domain berpikir dan domain tindakan guru. Portofolio harus mampu jadi media pengukuhan profesi guru secara konsisten (berkelanjutan). Sebagai perangkat penilaian kinerja, portofolio harus mampu mengungkap pengetahuan teoretik dan konsepsi (keyakinan) guru, pikiran dan keputusan guru yang menggambarkan bangun (domain) proses berpikir guru, serta perwujudannya dalam bentuk tindak pembelajaran.

Bangun proses berpikir guru ini sesungguhnya menunjukkan epistemologi dan paradigma belajar dan pembelajaran yang dibangun guru lewat proses resiprokal antara pengalaman berpikir dan bertindak di sepanjang perjalanan karier sebagai agen pembelajaran.

Waras Kamdi Ketua LP3 Universitas Negeri Malang; Pegiat Kelompok Peduli Pendidikan Guru

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/24/02560687/sertifikasi.guru

Guru PNS di Sekolah Swasta Mulai Ditarik

2010-11-24T06:42:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Guru-guru berstatus pegawai negeri sipil yang diperbantukan di sekolah-sekolah swasta mulai ditarik untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri. Padahal, kehadiran guru-guru tersebut masih dibutuhkan sekolah-sekolah swasta yang keuangannya terbatas.

Informasi yang beredar di kalangan sekolah swasta, dinas pendidikan di daerah mulai menginstruksikan agar guru-guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diperbantukan di sekolah swasta segera ditarik dan berdinas di sekolah negeri.

Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Jakarta, Selasa (23/11), mengatakan, beberapa tahun lalu memang ada surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang intinya melarang penempatan guru PNS di sekolah swasta. "PGRI sudah lama menolak kebijakan itu, tetapi tidak ada respons. Sejumlah pemerintah daerah ada yang mengikuti, ada yang masih membiarkan," ujar Sulistiyo.

Menurut Sulistiyo, sekolah-sekolah swasta, terutama SD dan SMP swasta kecil dan keuangannya terbatas, tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah. Adanya bantuan guru PNS di sekolah swasta mampu mengurangi biaya operasional sekolah sehingga bisa menggratiskan biaya pendidikan dasar.

E Baskoro Poedjinoegroho dari Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar untuk Anak Bangsa mengatakan, kebijakan pemerintah yang menarik guru-guru PNS di sekolah swasta itu merupakan bukti perlakuan diskriminatif pemerintah kepada sekolah swasta.

"Padahal, institusi pendidikan swasta yang tidak semuanya mampu itu juga sama-sama melayani anak bangsa yang wajib dibiayai pemerintah, terutama yang masuk dalam usia wajib belajar," kata Baskoro.

Sikap pemerintah itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dengan tegas mengatur bahwa sekolah negeri sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Adapun sekolah yang didirikan masyarakat sepenuhnya harus jadi tanggung jawab masyarakat.

"Untuk sekolah swasta yang keuangannya mapan, penarikan guru PNS ini tak menjadi masalah. Namun, bagi sekolah swasta yang keuangannya kurang mapan, kebijakan ini menjadi persoalan besar. Bahkan, bisa menyebabkan kekurangan guru," kata Baskoro.

Diimbau pindah

Warnoto, Kepala SMAN 18 Jakarta, mengatakan, dirinya sejak 1994 menjadi guru yang diperbantukan di SMA PGRI 12 Jakarta. Namun, dalam dua-tiga tahun belakangan, para guru PNS yang ada di sekolah swasta diimbau untuk pindah ke sekolah negeri.

"Untuk guru PNS di kota tidak mudah mencari sekolah negeri yang bersedia menerima. Sebab, sekolah-sekolah negeri di kota umumnya sudah memiliki guru yang cukup," kata Warnoto.

Rosmini Lede, guru PNS yang diperbantukan di SD Alkhairaat di Poso, Sulawesi Tengah, mengatakan, belum ada informasi bahwa guru-guru PNS di sekolah swasta akan dikembalikan ke negeri. "Di SD swasta tempat saya mengajar, sebagian besar justru guru PNS," kata Rosmini.

SD Alkhairaat merupakan sekolah swasta yang kecil dan kondisi bangunan sekolahnya sudah tidak layak. Sekolah ini tidak memungut bayaran dari siswa. Keberadaan guru PNS dari pemerintah membantu yayasan untuk bisa menjalankan pendidikan dasar gratis yang dibutuhkan masyarakat sekitar.

Kementerian Pendidikan Nasional melihat ada masalah dalam distribusi guru. Sebanyak 68 persen sekolah di kota kelebihan guru. Adapun 37 persen sekolah di desa dan 66 persen sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/24/03421047/guru.pns.di.sekolah.swasta.mulai.ditarik

UN Tak Multifungsi

2010-11-19T07:11:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Ujian nasional di jenjang SMA sederajat tidak bisa multifungsi, yaitu untuk pemetaan, kelulusan, sekaligus seleksi masuk perguruan tinggi. Justru pemerintah diminta berbesar hati segera mengkaji kembali kebijakan ujian nasional supaya tidak merugikan siswa.

Kajian dari panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2010 yang menunjukkan rendahnya korelasi nilai ujian nasional (UN) dengan nilai SNMPTN yang rata-rata nasional hanya 0,2 seharusnya jadi masukan bagi pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk tidak memaksakan pelaksanaan UN. Perlu ada kajian serius dan jujur soal kredibilitas UN, baik dari soal maupun pelaksanaannya di lapangan.

Said Hamid Hasan, ahli evaluasi pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (18/11), mengatakan, karena hakikat soal UN dan SNMPTN berbeda, tentu saja korelasinya akan rendah. Karena itu, sulit memakai hasil UN sebagai dasar seleksi masuk PTN.

"Kalau mau tetap dipakai untuk seleksi, soal UN harus diubah seperti dalam SNMPTN. Namun, apakah pemerintah siap jika nanti banyak siswa yang tidak lulus. Sebab, pemerintah cuma fokus pada banyak siswa yang lulus. Bukan bagaimana membenahi supaya pembelajaran di SMA/SMK membuat siswa siap untuk kuliah atau bekerja," kata Hamid.

Menurut dia, masukan dari PTN itu seharusnya membuka pemikiran pemerintah yang keliru soal UN. Tidak bisa UN bersifat multifungsi, lalu berharap mutu pendidikan meningkat drastis. "Pelaksanaan UN itu justru menghukum anak-anak yang tidak mendapat hak-haknya. Mereka yang mendapatkan layanan pendidikan terbatas divonis dengan kebijakan UN yang memutuskan dia lulus atau tidak," kata Hamid.

Tujuan berbeda

Elin Driana, ahli evaluasi dan penelitian pendidikan, menjelaskan, validasi sebuah tes tergantung dari tujuan dibuatnya tes itu. Menurut dia, tujuan UN dan SNMPTN jelas berbeda.

Menurut Elin, dari hasil kajian PTN itu bisa didalami lebih jauh soal pelaksanaan UN selama ini. Jika hasil UN memang mencerminkan kemampuan siswa sesungguhnya, siswa juga cukup siap menghadapi tes seleksi.

"Kita mendengar pada UN itu banyak kecurangan. Pemerintah selalu bilang enggak, tetapi suara dari guru dan siswa sebaliknya. Bisa jadi korelasi yang sangat rendah ini juga mengarah pada kredibilitas UN yang masih harus dibuktikan lagi," kata Elin.

Sebab, pelaksanaan SNMPTN relatif jauh dari kecurangan. Masyarakat bisa menilai dan lebih percaya bahwa hasil tes SNMPTN akan lebih menggambarkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa.

Erlin menambahkan, dari kajian literatur yang dilakukannya di Amerika Serikat, ternyata prestasi anak di sekolah lebih menggambarkan keberhasilannya di kampus daripada hasil tes SAT (Scholastic Aptitude Test).

"Nilai sekolah itu kan bervariasi. Ada guru yang pelit memberi nilai, ada yang royal. Tetapi, siswa yang berprestasi di sekolah terlihat IPK-nya pada tahun pertama bagus. Kenapa tidak soal kelulusan siswa itu diserahkan pada penilaian sekolah," kata Elin yang juga salah satu Koordinator Education Forum.

Priyo Suprobo, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yang juga Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SNMPTN 2010, mengatakan, UN sebenarnya tidak diperlukan untuk kelulusan siswa. Yang penting adalah hasil UN itu diperkuat untuk memetakan kondisi sekolah-sekolah.

"Yang tahu betul kemampuan siswa itu, ya guru. Bukan BSNP dan komputer. Malah lebih baik pakai ujian sekolah," ujar Priyo.

Menurut dia, pemerintah dan BSNP mesti berani untuk membuka ke masyarakat mana daerah putih, hitam, atau abu-abu dari hasil UN. Sebab, nilai UN yang tinggi masih dipertanyakan kredibilitasnya.

Musliar Kasim, Ketua Majelis Rektor PTN, mengatakan, kredibilitas UN memang masih menjadi ganjalan bagi PTN untuk menerimanya sebagai bagian dari seleksi masuk. Dia menilai, UN masih perlu ditingkatkan agar efektif dan bermanfaat. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/19/03484423/.un.tak.multifungsi

Hore.. SPJ Dana BOS Terbuka bagi Publik!

2010-11-15T13:54:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) beserta kuitansi di dalamnya merupakan dokumen publik. Artinya, SPJ berikut kuitansinya diputuskan terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat yang ingin menggunakan informasi di dalam dokumen itu.

ICW mendesak agar SPJ tersebut, termasuk kuitansi penggunaan dana, dibuka kepada publik.

-- Ahmad

"Di dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, tidak disebutkan bahwa SPJ termasuk dalam dokumen yang tertutup," kata Ketua Majelis Komisioner Ahmad Alamsyah Saragih usai sidang ajudikasi, Senin (15/11/2010), di Ruang Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta.

Sidang ajudikasi yang diikuti dua anggota komisioner, yakni Dono Prasetiyo dan Abdul Rahman Ma'mun, tersebut mempersoalkan sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai pemohon dengan 5 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Jakarta serta Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai termohon. Kelima SMP itu diantaranya SMPN 190 , SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67 dan SMPN 28. Sengketa informasi antara pihak ICW dengan para termohon itu karena termohon tidak memperkenankan permintaan informasi mengenai SPJ penggunaan dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008, dan 2009.

"ICW mendesak agar SPJ tersebut, termasuk kuitansi penggunaan dana, dibuka kepada publik," jelas Ahmad, Ketua KIP.

Menurut dia, contoh dokumen tertutup adalah analisis asing atau opini terhadap hal yang diperiksa. "Sedangkan SPJ dan kuitansi itu dokumen publik," tegasnya.

Dia menambahkan, SPJ dan kuitansi bisa terbuka bagi publik apabila laporan hasil pertanggungjawaban masing-masing sekolah sudah diserahkan ke legislatif. Meskipun bukan bagian dari laporan yang disampaikan ke legislatif, SPJ dan kuitansi itu bisa diambil di tempat dokumen itu berada.

"Dalam kasus ini ada di masing-masing SMP dan Kepala SMP wajib mempersilakannya," ujar Ahmad.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/15/13261349/Hore...SPJ.Dana.BOS.Terbuka.bagi.Publik

ICW Minta SPJ Sekolah Dibuka

2010-11-14T19:54:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Informasi Pusat menetapkan bahwa dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Bantuan Operasional Publik (BOP) adalah informasi publik, dan dapat diakses publik.

Pada Senin esok, Majelis Komisioner KIP akan membacakan putusan sidang sengketa informasi antara ICW sebagai pemohon dan lima kepala SMPN Induk Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta sebagai termohon.

Kelima kepala sekolah tersebut adalah kepala SMPN 67 Jakarta, Kepala SMPN 28 Jakarta, Kepala SMPN 84 Jakarta, Kepala SMPN 95 Jakarta, dan Kepala SMPN 190 Jakarta. Kelima kepala sekolah tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana BOS dan BOP.

"Putusan Majelis Komisioner KIP sangat penting karena berpengaruh terhadap transparansi, akses, dan pengawasan publik terhadap dokumen dan bukti transaksi keuangan di badan publik," kata peneliti senior ICW di kantor ICW, Jakarta, Minggu (14/11/2010).

Pada proses persidangan, saksi ahli Surachmin, mantan Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan, telah menegaskan dokumen SPJ dana BOS bukan dokumen rahasia.

Bahkan, dokumen yang belum dan tidak diaudit harus dibuka seluas-luasnya pada publik agar masyarakat dapat mengawasi pengelolaan keuangan sekaligus membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa internal dan eksternal.

Pendapat hukum ini diperkuat saksi ahli dari BPKP, Jenri Sinaga. Jenri mengatakan, dokumen SPJ dapat diakses publik. Pihak termohon, selama persidangam tidak dapat mengajukan dalil hukum atau undang-undang yang menyatakan bahwa permintaan untuk membuka dokumen SPJ tidak dapat dikabulkan.

ICW yakin, dokumen SPJ adalah informasi publik. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 17 UU KIP mengelompokkan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang jika dibuka akan memiliki konsekuensi sebagai berikut: menghambat proses hukum; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan negara; mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi nasional; merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkapkan akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dan mengungkap rahasia pribadi. ICW meyakini dokumen SPJ tidak termasuk yang dikecualikan.

Dikatakan Febri, selama ini kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik didukung oleh tertutupnya dokumen dan bukti transaksi keuangan di badan publik.

Informasi publik berupa kuitansi dan bukti transaksi keuangan lainnya, sambung Febri, merupakan bukti hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. "Selama ini badan publik, terutama badan negara, selalu menutup akses publik terhadap dokumen tersebut. Mereka berlindung dengan menyatakan bahwa kuitansi dan bukti transaksi keuangan adalah dokumen negara yang penggunaannya diatur oleh perundang-undangan," kata Febri.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/14/13283436/ICW.Minta.SPJ.Sekolah.Dibuka

Guru Harus Melihat Perkembangan Zaman

2010-11-14T06:02:00.001+07:00

cadiknusantara

Belajar sejarah di kelas seringkali membuat siswa mudah bosan dan mengantuk. Hal itu terjadi karena proses pembelajarannya memakai metode menghafal.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Paparan sejarah harus diberi makna kendatipun itu adalah sejarah mengenai perlawanan yang bermakna negatif karena bisa dipelajari cara mengemas negatif menjadi positif. Pembelajaran sejarah saat ini harus semakin kreatif.

Dengan kemampuan belajar siswa, kemampuan berpikir siswa, serta rasa ingin tahunya, siswa bisa mempelajari sejarah.

-- S Hamid Hasan

Demikian diungkapkan Guru Besar Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof S Hamid Hasan, ditemui di acara Diskusi Publik Nasional: Mengkaji Ulang Peranan Pendidikan Sejarah, Jumat (12/11/2010), di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

"Dasar-dasar belajar sejarah itu ada di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dengan kemampuan belajar siswa, kemampuan berpikir siswa, serta rasa ingin tahunya, siswa bisa mempelajari sejarah," lanjut Hamid.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Ratna Hapsari mengatakan, belajar sejarah di kelas sering kali membuat siswa mudah bosan dan mengantuk. Hal itu terjadi karena proses pembelajarannya memakai metode menghafal. Untuk itu, salah satu cara agar pelajaran Sejarah tidak membosankan, guru Sejarah harus bisa melihat perkembangan zaman siswa.

"Dengan begitu, metode pembelajaran yang disampaikan juga lebih modern dan guru juga harus banyak membaca. Terakhir, pelajaran Sejarah bisa diaplikasikan lewat kehidupan sehari-hari," ungkap Ratna.

Terkait itu, lanjut Ratna, AGSI meluncurkan Jurnal Pendidikan Sejarah Edisi Pertama. Untuk tujuan tersebut, AGSI menggandeng elemen masyarakat yang peduli pada pendidikan sejarah.

"Diharapkan kami bisa mengembangkan jurnal ini dan terbit secara rutin tiga bulan sekali," ujar Ratna.

"Bagi guru-guru sejarah yang ingin berbagi pengalaman mengenai metode belajar sejarah atau apapun itu bisa mengirimkannya kepada kami," lanjut dia.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/13/10593592/Guru.Harus.Melihat.Perkembangan.Zaman

Bahasa Asing di RSBI "Memble"

2010-11-14T06:01:00.001+07:00

BANGKOK, KOMPAS.com - Bahasa asing sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Indonesia berjalan tidak efektif. Ini disebabkan tidak ada standar pengajaran yang jelas sehingga metode pengajaran bahasa asing setiap guru berbeda.

Setiap guru di satu sekolah yang sama bisa saja metode pengajaran dengan bahasa Inggrisnya berbeda-beda, karena tidak ada panduan dan standar pengajaran yang jelas.

-- Danny Whitehead

Hal itu dikemukakan Head of English Development British Council Danny Whitehead yang memaparkan hasil penelitian Stephen Bax dari University of Bedfordshire, Inggris, di konferensi internasional "Language, Education, and Millenium Development Goals (MDGs)", Kamis (11/11/2010) di Bangkok, Thailand.

"Setiap guru di satu sekolah yang sama bisa saja metode pengajaran dengan bahasa Inggrisnya berbeda-beda. Ini disebabkan tidak ada panduan dan standar pengajaran yang jelas," ungkap Whitehead.

Hasil penelitian itu juga menyebutkan, penggunaan bahasa asing tidak efektif karena jumlah guru yang memiliki kemampuan mengajar dalam bahasa Inggris kurang dari 25 persen. Mayoritas guru hanya sekadar bisa berbicara dalam bahasa Inggris.

"Mahir bicara dalam bahasa Inggris dan mampu mengajar dalam bahasa Inggris jelas dua hal yang berbeda. Guru harus dilatih secara khusus untuk bisa mengajar dengan bahasa Inggris," kata Whitehead. (LUK)

http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/12/10113452/Bahasa.Asing.di.RSBI..quot.Memble.quot.

Konsep RSBI Tak Jelas

2010-11-06T18:01:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Pemerintah diminta untuk menghapuskan proyek rintisan sekolah bertaraf internasional yang dimulai sejak 2006. Karena konsepnya tidak jelas, mutu pendidikan tidak bertambah baik, malah terjadi diskriminasi pendidikan.

Pemerintah seharusnya fokus menjalankan kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga setiap sekolah di seluruh pelosok Tanah Air mencapai delapan standar nasional pendidikan.

Proyek rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) dalam kenyataannya menciptakan hambatan bagi warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas.

Demikian kesimpulan dari studi awal proyek RSBI/SBI yang dilaksanakan Koalisi Pendidikan. Tergabung dalam koalisi ini, antara lain, serikat guru dari berbagai wilayah di Indonesia, Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Secara terpisah, praktisi pendidikan Mochtar Buhori, Jumat (5/11), mengatakan, konsep "internasional" dalam RSBI tidak jelas. "Standar internasional itu apanya? Kenyataannya, yang dikejar adalah fasilitas sekolah, penggunaan bahasa Inggris, dan jadi alasan pembenar bagi sekolah untuk melakukan pungutan. Ini keliru besar," ujarnya.

Dana melimpah

Ade Irawan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, mengatakan, subsidi dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk setiap RSBI rata-rata mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Namun, ironisnya, pemerintah menutup mata ketika sekolah melakukan pungutan tanpa batas kepada orangtua siswa.

Dari hasil penelitian Koalisi Pendidikan, pungutan masuk RSBI sekolah dasar rata-rata SPP Rp 200.000 per bulan, sedangkan dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp 6 juta. Di RSBI SMP, besarnya SPP sekitar Rp 450.000 dan DSP Rp 6 juta.

Di SMA/SMK, besarnya SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri.

Ade mengatakan, Kemendiknas mendorong sekolah berlabel RSBI untuk melakukan pungutan kepada orangtua atau calon orangtua murid. Tak ada aturan untuk mengendalikan pungutan yang dilakukan oleh sekolah.

Lody Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, menjelaskan, secara konsep, program RSBI bertentangan dengan tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Program RSBI tidak berkontribusi signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. "Pemerintah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya dalam menyediakan layanan pendidikan murah dan berkualitas," kata Lody.

Secara teknis, program RSBI cenderung dipaksakan. Pelaksanaannya pun "amatiran", mulai dari sosialisasi, penentuan sekolah pelaksana, serta pemantauan dan evaluasi. Kualitas guru RSBI masih buruk, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris.(ELN)
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/06/03001614/.konsep.rsbi.tak.jelas.

Dana BOS Diselewengkan

2010-11-02T06:41:00.001+07:00

jakarta, kompas - Indonesia Corruption Watch mendesak agar surat pertanggungjawaban dan kuitansi untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah dibuka kepada publik. Berdasarkan audit BPK, enam dari sepuluh sekolah di Indonesia menyelewengkan dana tersebut.

Dalam sidang terakhir sengketa informasi antara ICW dan lima SMP negeri di Jakarta, Senin (1/11) di kantor Komisi Informasi Pusat, terungkap bahwa sebenarnya tidak ada larangan bagi kepala sekolah untuk memberikan informasi yang diminta ICW, yaitu kuitansi yang merupakan bagian dari surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Febri Hendri, peneliti senior ICW, mengatakan, berdasarkan audit BPK tahun 2007-2009, rata-rata enam dari sepuluh sekolah menyelewengkan dana BOS sebesar Rp 13 juta per sekolah.

"Kami yakin banyak manipulasi dana BOS. Dari kuitansi akan diketahui dana BOS itu digunakan untuk apa saja dan apa hasilnya," ujarnya.

Sejak Mei 2010, ICW sudah mengajukan permohonan salinan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dan SPJ dari SMPN 28, SMPN 67, SMPN 84, SMPN 95, dan SMPN 190, semuanya di Jakarta.

Permohonan itu diajukan karena kelima SMP itu diindikasikan menyelewengkan dana BOS hingga Rp 1,2 miliar. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan kepala sekolah harus meminta izin dulu kepada atasan.

Namun, terungkap dalam sidang kemarin, ternyata tidak ada aturan yang menyatakan harus ada izin dari atasan untuk memberikan informasi tersebut.

Supriyadi, salah seorang pegawai Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan DKI, berkilah belum ada prosedur untuk memberi informasi semacam itu kepada pihak luar.

"Harus dibentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dulu. Karena ini masih baru, kami belum punya prosedurnya," kata Supriyadi.

Saat Ketua Majelis Komisioner Alamsyah Saragih mengatakan bahwa kepala kehumasan bisa memberikan informasi yang diminta ICW, Supriyadi menjawab, "Kepala Humas sedang pergi naik haji."

Menurut Febri, alasan penolakan yang diberikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta amat tidak substansial karena tidak sesuai dengan undang-undang.

"SPJ itu tidak membahayakan keamanan negara, keamanan ekonomi, tidak melanggar HAKI. Jadi, kenapa tidak dibuka kepada publik?" ujarnya.

Preseden

Ketua Forum Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) se-Jakarta Ade Pujiati mengatakan, jika majelis komisioner memutuskan agar kelima SMP itu memberikan kuitansi kepada ICW, ini akan menjadi preseden bagi semua sekolah di Indonesia. Sekolah dipastikan harus membuka penggunaan dana BOS kepada publik.

"Kalau tidak ada yang disembunyikan oleh sekolah, tentu kepala sekolah tidak akan keberatan memberikannya," katanya.

TKBM adalah semacam SMP terbuka yang dikelola masyarakat untuk siswa miskin. TKBM tidak pernah tahu bahwa mereka mendapat alokasi bantuan BOS dari pemerintah yang disalurkan melalui SMP induk, di antaranya kelima SMP di Jakarta itu.

Dari delapan TKBM, hanya TKBM Ibu Pertiwi yang menerimanya. Sidang sengketa akan dilanjutkan 15 November dengan agenda pembacaan putusan. (FRO)

http://cetak.kompas.com/read/2010/11/02/03135016/dana.bos.diselewengkan

Senat ITS "Kepincut" Priyo Suprobo

2010-10-24T09:46:00.001+07:00

SURABAYA, KOMPAS.com - Senat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memilih rektor incumbent Prof Priyo Suprobo sebagai calon rektor ITS 2011-2015 dalam rapat tertutup yang dihadiri 104 anggota senat di kampus setempat, Jumat (22/10/2010).

"Hasilnya, Priyo Suprobo mendapatkan 60 suara, sedangkan dua calon lainnya, yakni Prof Triyogi Yuwono meraih 39 suara dan Prof Daniel M Rosyid tiga suara. Nanti, hasilnya akan kami sampaikan ke Mendiknas," kata Sekretaris Senat ITS Prof I Gusti Putu Raka.

Hasil dari proses penetapan Senat ITS itu berbeda dengan proses penjaringan yang melibatkan dosen, karyawan, dan mahasiswa. Melalui hasil pemilihan ini Triyogi justeru unggul dengan 4.723 suara, sedangkan Priyo menghimpun 3.238 suara.

Prof I Gusti Putu Raka mengatakan, anggota senat ITS berjumlah 106 orang. Dua anggota senat berhalangan hadir karena sedang melaksanakan tugas ke luar negeri.

"Jadi, anggota senat ITS yang hadir dalam rapat senat ITS itu berjumlah 104 orang," katanya.

Menanggapi hasil rapat senat tersebut, Priyo menilai penjaringan sivitas akademika merupakan tahapan akseptabilitas, sedangkan penjaringan oleh senat merupakan tahapan kapabilitas. "Karena menjadi tahapan kapabilitas, maka anggota senat melihat kemampuan yang ditunjukkan melalui program kerja yang dirancang secara teknis untuk empat tahun ke depan (2011-2015)," katanya.

Namun, kata Priyo, ia mengaku tidak mau berandai-andai karena tahapan yang ada masih merupakan keputusan Senat ITS. Sementara itu, Prof Triyogi menilai, proses penjaringan calon rektor ITS berjalan lancar dan rukun.

"Saya puas dengan proses yang berlangsung. Saya akan berdoa saja soal keputusan Mendiknas. Yang jelas, ketiga calon mempunyai kans yang sama," katanya.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/10/22/20200748/Senat.ITS..quot.Kepincut.quot..Priyo.Suprobo

1.500 Program Studi Belum Terakreditasi

2010-10-24T09:44:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) lewat asesornya saat ini sedang melakukan proses awal untuk memberi nilai akreditasi pada program studi. Sampai 2010 ini, masih banyak perguruan tinggi maupun program studi yang terakreditasi.

Penilaian tersebut tidak sulit asalkan ada buku panduannya. Yang sulit itu saat menilai perbedaan antara data dan kondisi real di lapangan.

-- Saiful Akhyar

Data BANP-PT mengungkapkan, sampai 2010 ini sudah ada 3.000 perguruan tinggi yang terdaftar, namun baru 78 yang sudah terakreditasi. Sementara untuk program studi, saat ini hanya 2.500 program studi yang telah terakreditasi dan masih tersisa 1.500 program studi yang belum memiliki akreditasi.

Salah satu asesor BAN-PT dari Medan, Saiful Akhyar, mengatakan pemberian nilai tersebut tidaklah sulit asalkan ada buku panduannya. "Yang sulit itu saat menilai ada perbedaan antara data yang ada dan kondisi real di lapangan," ujar Saiful kepada Kompas.com, Jumat (22/10/2010), di Jakarta.

Menjabat sebagai asesor sejak 2005, Saiful mengatakan, ada tujuh standar yang dijadikan penilaian akreditasi oleh BAN-PT, yaitu penilaian berdasarkan standar mahasiswanya, dosen, infrastruktur meliputi sarana dan prasarana, kurikulum, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta prospek kerja alumni.

Asesor lainnya, Harni Koesno, juga berpendapat demikian. Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia ini mengatakan, penilaian untuk akreditasi perguruan tinggi sebetulnya tidak sulit.

"Tidak ada kesulitan menilai Program Studi Kebidanan, misalnya, karena sudah ada buku panduannya. Apalagi, sekarang ini semuanya sudah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), jadi tinggal ikut saja," imbuh Harni.

Harni mengatakan, saat ini saja terdapat 729 Program Studi Kebidanan. Namun, dari jumlah tersebut yang terakreditasi baru 30 persen.

"Sedangkan target BAN-PT pada 2012 kepada kami agar semua Program Studi Kebidanan harus terakreditasi, sehingga sekarang semua program studi ini berlomba-lomba untuk mencapai akreditasi," lanjut Harni.

Kalangan akademis

Kamanto Sunarto, Ketua BAN-PT mengatakan, saat ini sudah ada 1.400 asesor di seluruh Indonesia. Para asesor atau tim penilai tersebut harus berasal dari kalangan ahli di program studi yang bersangkutan seperti mantan rektor atau guru besar, dan doktor.

Menurut dia, saat ini terdapat 400 asesor dengan beban 200 program studi untuk dinilai. Tiap satu program studi dinilai oleh dua asesor.

Salah satu anggota majelis BAN-PT, Eduardus Tandelilin, menambahkan, khusus untuk menilai Program Diploma asesor harus bergelar master, sementara untuk menilai Program Sarjana atau Pascasarjana asesor harus bergelar doktor.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/10/22/1912219/1.500.Program.Studi.Belum.Terakreditasi

Ningsih dan Pendidikan Baca-Tulis

2010-08-19T07:25:00.001+07:00

KOMPAS/CORNELIUS HELMY HERLAMBANG

Cornelius Helmy

"Bila ada umur panjang, izinkanlah aku berbagi makanan.Bila ada umur panjang, izinkanlah aku berbagi pakaian.Bila saat ini dipandang hina karena keadaanku, izinkanlah suatu saat aku mempunyai sekolah."

Doa itulah yang disampaikan Prapti Wahyuningsih pada malam Idul Fitri puluhan tahun lalu. Doa kala lapar karena tak punya uang ternyata memberikan kekuatan dalam perjalanan hidupnya. Setelah berdoa, mendadak rasa laparnya hilang. Bahkan, ia bersemangat menjalani pekerjaannya sebagai buruh. Ibunya pun mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan pengasuh anak-anak tetangga.

"Tuhan mungkin ingin agar kami tidak menyerah, mungkin ada hal lain yang Dia inginkan untuk kami lakukan," ujar Ningsih, panggilannya.

Tahun berganti, perjalanan hidupnya tak berubah. Pangkat tertinggi sebagai buruh hanya pengawas keuangan. Namun, karena melihat banyak ketidakadilan terhadap buruh dan mulai berkenalan dengan organisasi buruh, ia lantas bergabung dengan salah satu organisasi buruh.

"Saya mulai banyak membaca berbagai macam buku. Entah mengapa, saya mudah menangkap isi buku tentang buruh. Mungkin karena saya adalah salah satunya," kata Ningsih yang menjadi buruh sejak berusia 11 tahun.

Tahun 1999 ia berhenti bekerja dan memilih konsentrasi berjuang untuk masyarakat miskin. Ia merintis Sanggar Budaya Anak Indonesia (Sang Budi) yang mengajarkan bernyanyi dan membaca anak di sekitar tempat tinggalnya.

Hasil dari banyak membaca buku, ia yakin pendidikan itu amunisi utama yang harus dimiliki kaum miskin di Indonesia. Tanpa pendidikan, mereka terus tertindas.

"Saya teringat doa saya ketika ingin membuka sekolah. Dalam bayangan saya, sekolah adalah tempat berbagi ilmu dan pengetahuan antarmanusia, bukan sekadar gedung," ujarnya.

Sekolah hijau

Ningsih lalu berkelana. Pengalaman pertamanya terjadi di Cibenda, Ciampel, Karawang, tahun 2002. Desa itu terletak di tengah pabrik-pabrik besar. Malam hari, saat cerobong asap tak berhenti membuat polusi, kampung gelap dan sunyi.

Idenya membuat sekolah muncul saat melihat petani ditipu bandar dalam jual-beli jagung. Bandar mengklaim hasil timbangan lebih ringan daripada seharusnya. Tak ada protes dari petani karena ia tak bisa baca-tulis.

Namun, ia ditertawakan warga saat mengusulkan membuat sekolah. Dia lalu mengajari anak-anak. "Tempatnya berpindah-pindah, di tepi sungai atau di lapangan. Tadinya hanya seorang anak yang mau belajar, baru diikuti belasan anak lain," ujarnya.

Usaha Ningsih membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, saat ada lagi petani ditipu, anak didiknya mengatakan bahwa timbangan itu salah. Untuk pertama kali, sang bandar ketahuan "belangnya".

Tempat kedua Ningsih adalah Desa Tapos, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pada 2003. Di sini anak-anak hanya mendapatkan pendidikan agama. Mereka fasih berbahasa Arab, tapi kurang paham bahasa Indonesia.

Saat ia bertanya siapa yang pernah ke Kota Bogor, hanya sedikit anak yang mengacungkan tangan. Saat dia tanya siapa yang pernah ke Jawa Barat dan Indonesia? Justru tak ada seorang pun yang mengangkat tangan.

"Itu artinya, pendidikan belum dinikmati semua anak Indonesia. Saya lalu mengajar baca-tulis dan menyanyi, seperti di Sang Budi," ujar Ningsih yang menolak beasiswa pendidikan tinggi di luar negeri dari salah satu perusahaan karena perbedaan prinsip.

Sempat pulang ke Solo untuk merawat orangtuanya yang sakit, tahun 2007 Ningsih pergi ke Bandung. Ia bergabung dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menggarap isu masyarakat dan lingkungan.

Tinggal di kota besar membuatnya akrab dengan sampah plastik. Ia membuat warung kepercayaan, di mana masyarakat bebas mengambil, membayar, bahkan memasak sendiri. Cara itu ternyata meringankan orang-orang di sekitarnya. Namun, sampah plastik muncul menjadi masalah.

Berbekal keterampilan menganyam daun kelapa saat kanak-kanak, ia mengolah sampah plastik menjadi kerajinan pedang-pedangan hingga dompet. Ia lalu menularkan keterampilannya itu kepada warga yang mau belajar.

Dengan pinjaman uang dari Suster Irene OSU dari Santa Angela, ia menyewa rumah di daerah Cigending, Ujungberung, Bandung. Di sini ia kembali memperkenalkan produk berbahan baku sampah plastik. Hasilnya, banyak ibu rumah tangga yang mau belajar membuat produk serupa. Di sinilah konsep sekolah hijau benar-benar ia terapkan.

"Sekolahnya tidak formal. Saya fokus pada pengolahan sampah dan pemahaman pola hidup sehat, seperti tidak menggunakan penyedap rasa buatan. Warga juga merintis taman kanak-kanak yang pengajarnya pun warga yang bisa baca-tulis," kata Ningsih yang ikut mendirikan organisasi Sarikat Hijau Indonesia.

Zakat sampah

Ningsih kemudian membuat program zakat sampah. Di sini sampah plastik rumah tangga dikumpulkan, lalu dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga ramah lingkungan. Cara ini berhasil membesarkan sekolah hijau.

Awal 2010 Ningsih meninggalkan Cigending karena ingin warga bisa mengelola secara mandiri program sekolah hijau yang telah dirintisnya. Ia ingin mengembangkan sekolah hijau di banyak tempat lain.

"Saya sempat sedih karena dianggap tak bertanggung jawab. Namun, saya juga bahagia karena warga mau meneruskan konsep sekolah hijau itu. Ini berarti semangat sekolah hijau sudah tertanam," ujarnya.

Maka, sejak Maret 2010, Ningsih berada di Kampung Cikasimukan, Desa Mandala Mekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ia melakukan pendekatan yang sama, yakni lewat zakat sampah. Di sini pun upayanya relatif berhasil, warga secara mandiri mendirikan taman kanak-kanak.

"Berbagi itu rupanya sudah menjadi hal langka," kata Ningsih yang mengaku hidup dari bantuan masyarakat. Buktinya, apa pun yang ia tawarkan kepada warga relatif mendapat sambutan hangat.

Setelah usahanya membuat semakin banyak orang bisa baca-tulis relatif berhasil, Ningsih sering diminta oleh berbagai pihak untuk berbagi ilmu. Ia pernah didaulat menjadi guru tamu yang mengajarkan tentang wirausaha dan lingkungan di hampir semua kota dan kabupaten se-Jawa Barat.

Pada peringatan Hari Kartini, 21 April lalu, Ningsih menjadi salah satu penerima penghargaan A Tribute to Woman 2010 dari Plaza Semanggi, Village Mall, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Ia dianggap mampu mengubah hal kecil menjadi bermakna bagi masyarakat.

http://cetak.kompas.com/read/2010/08/19/03232731/ningsih.dan.pendidikan.baca-tulis.

Pengelolaan BOS Dilimpahkan ke Daerah

2010-08-19T07:23:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Anggaran dan pengelolaan bantuan operasional sekolah atau BOS akan langsung diserahkan ke setiap daerah mulai tahun 2011. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan BOS selama sekitar empat tahun, mekanisme pengelolaan BOS di daerah dinilai sudah relatif mapan.

Pelimpahan anggaran dan pengelolaan BOS dilakukan untuk memotong mata rantai birokrasi sehingga BOS tidak lagi terlambat diterima oleh sekolah.

Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai memberikan penghargaan kepada Peraih Prestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (18/8) di Jakarta. "Lebih baik sejak awal anggaran sudah langsung dialokasikan ke daerah sehingga tidak ada lagi alasan keterlambatan pencairan dana akibat penyaluran pusat ke daerah," kata Nuh.

Meski dilimpahkan, Kementerian Pendidikan Nasional tidak akan melepaskan tanggung jawab dan tetap mengawasi pengelolaan anggaran BOS secara berkala. Pasalnya, Nuh mengaku menemukan penggunaan anggaran BOS yang tidak sesuai peruntukan sebesar 2-3 persen, tetapi masih terkait dengan urusan sekolah. Kasus-kasus penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan antara lain pembelian sepatu untuk siswa kurang mampu. "Variasi kebutuhan di lapangan beragam. Ini bukan korupsi. Bukan tindak pidana karena tidak dipakai untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Nuh juga mengimbau agar pencairan BOS tak ditunda-tunda karena alokasi penggunaan BOS sudah jelas dan sudah ada petunjuk pengelolaan yang rinci. Selain BOS, Nuh juga berharap daerah bisa cepat mencairkan tunjangan profesi guru, apalagi karena anggarannya sudah ada dan peruntukannya sudah jelas.

Langsung ditransfer

Di dalam RAPBN 2011 yang akan disahkan Oktober mendatang disebutkan, anggaran BOS sekitar Rp 16 triliun akan langsung ditransfer ke daerah. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kemdiknas sebesar Rp 63 triliun turun menjadi Rp 50,3 triliun di RAPBN 2011.

Direktur Profesi Pendidik Kemdiknas Achmad Dasuki mengatakan, kenaikan alokasi tunjangan profesi guru tidak akan menambah jumlah atau nilai tunjangan, tetapi untuk menambah kuota guru yang berhak mendapat tunjangan.

Secara terpisah perwakilan 250 guru bantu Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kembali mempertanyakan nasib tunjangan insentif semester dua tahun 2009 yang diselewengkan oknum petugas dinas pendidikan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Semarang menepati janji menganggarkan dana pengganti pada APBD Perubahan 2010.

(LUK/GAL)

http://cetak.kompas.com/read/2010/08/19/03130443/pengelolaan.bos.dilimpahkan.ke.daerah

BOS Belum Jamin Siswa Terbebas Pungutan

2010-08-15T09:45:00.001+07:00

Dana BOS Daerah

M.LATIEF/KOMPAS IMAGES

Ilustrasi: Para orang tua murid sekolah dasar negeri (SD) tetap akan mengeluarkan biaya bagi pendidikan untuk anak-anaknya, terutama untuk membeli seragam dan buku.

TERKAIT:

MALANG, KOMPAS.com — Bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dinilai masih belum bisa menjamin siswa sekolah dasar negeri (SDN) di daerah-daerah bebas dari segala biaya dan pungutan. Sangat mengherankan, siswa SD negeri sampai saat ini masih saja bisa sepenuhnya bebas pungutan tersebut.

Kenyataannya siswa masih dikenakan biaya ini dan itu, baik berbentuk untuk pembelian buku paket dan LKS maupun membayar honor guru ekstrakurikuler.

-- Amrullah

Ketua Aliansi Masyarakat Miskin Kota Malang Amrullah, Jumat (13/8/2010), mengatakan, seharusnya Bosda yang dikucurkan pemerintah daerah (APBD) dan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat (APBN) itu bisa menghapus segala bentuk tarikan di SD.

"Namun, kenyataannya siswa SD masih saja dikenakan biaya ini dan itu, baik yang berbentuk untuk pembelian buku paket dan lembar kerja siswa (LKS) maupun membayar honor guru ekstrakurikuler," katanya.

Bentuk tarikan yang lazim dan dilakukan selama ini adalah melalui paguyuban orangtua siswa. Nominal tarikan itu bervariasi, tergantung sekolah masing-masing, tetapi rata-rata Rp 20.000-Rp 25.000 per bulan.

Kalau di jenjang SD saja masih melakukan pungutan melalui paguyuban orangtua siswa, tegasnya, lalu dana BOS dan Bosda yang dikucurkan ke masing-masing SD itu digunakan untuk apa. Sebab, lanjutnya, siswa selama ini juga dibebani untuk pembelian buku paket dan LKS.

"Memang ada sebagian buku paket yang dipinjami dari sekolah, tapi buku itu langsung dropping dari Diknas," paparnya.

Selain itu, untuk biaya pemeliharaan dan renovasi gedung juga dianggarkan dari Diknas (APBD)."Saya heran kenapa sampai sekarang siswa SD negeri masih belum bisa sepenuhnya bebas dari biaya (pungutan)," ucap Amrullah mempertanyakan.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Diknas Kota Malang Sugiharto mengatakan, Bosda untuk SMP sudah cair dan untuk SD masih belum karena jumlah lembaga SD dan MI di daerah itu cukup banyak. Penambahan Bosda sebagai pendamping BOS dari APBN Kota Malang sebesar Rp 5.000 untuk setiap siswa SD dan Rp 10.000 untuk siswa SMP.

Total anggaran Bosda di Kota Malang mencapai Rp 9,944 miliar dengan perincian untuk 85.683 siswa SD/MI dengan anggaran sebesar Rp 5,140 dan Rp 4,804 miliar untuk 39.807 siswa SMP/MTs.

"Kami berharap dana Bosda ini bisa membantu meringankan beban orangtua siswa, terutama ketika menjelang ujian nasional yang biasanya membutuhkan anggaran cukup banyak," kata Sugiharto.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/14/10344773/BOS.Belum.Jamin.Siswa.Terbebas.Pungutan

Waduh, Kadisdik DKI Tak Paham UU KIP...

2010-08-07T08:52:00.001+07:00

KORUPSI DANA PENDIDIKAN

shutterstock

Ilustrasi: Alasan Kadisdik yang mengaku masih mempelajari keterbukaan informasi, adalah bukti tidak seriusnya Dinas Pendidikan DKI dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Koalisi Anti Korupsi Pendidikan atau KAKP kecewa dan tidak puas atas klarifikasi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto. Kepala Dinas ini mengaku masih belum yakin bahwa informasi yang diminta oleh ICW dan KAKP adalah informasi publik.

Peneliti senior ICW, Febri Hendry, menyesalkan hal tersebut. Pasalnya, menurut Febry, pejabat publik setingkat kepala dinas seharusnya paham terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu terasa lebih karena UU tersebut sudah disosialisasikan sejak dua tahun lalu.

"Kami tidak puas atas klarifikasi Kadis Pendidikan DKI yang masih akan mempelajari UU KIP," kata Febri seusai mediasi sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jl Meruya Selatan, Jakarta Barat, Jumat (6/8/2010), atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap lima SMP, yaitu SMP 190, SMP 95, SMP 84, SMP 67, dan SMP 28.

ICW dan KAKP sempat melayangkan permohonan data mengenai SPJ BOS dan BOP 2007-2009 terhadap lima sekolah tersebut. Tak kunjung mendapatkan respons, akhirnya mediasi digelar Jumat pagi ini di kantor Komisi Informasi Pusat di Jalan Meruya Selatan, Jakarta Barat.

Menurut Febri, alasan Kadisdik yang mengaku masih mempelajari keterbukaan informasi adalah bukti tidak seriusnya Dinas Pendidikan DKI dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik. "Pejabat negara atau publik seharusnya sudah paham dan bisa melaksanakan UU dengan baik. Kami berpandangan, dokumen SPJ sepanjang diaudit itu wajib dipublikasikan. Kami menduga, ada manipulasi SPJ. Oleh karena itu, SPJ diberikan untuk publik," kata Febri.

Sementara itu, Taufik Yudi sendiri mengakui, ketidak siapannya hari ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang ia terima mengenai mediasi tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya meminta penundaan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai data-data yang diminta ICW dan KAKP.

"Saya baru tahu tadi (saat mediasi). Sebelumnya saya tidak tahu informasi yang diminta dari saya," tutur Taufik seusai menghadiri mediasi tersebut.

Atas penundaan tersebut, mediasi berikutnya akan kembali digelar 14 hari lagi. Pada mediasi berikutnya, pihak Dinas Pendidikan DKI memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

Menurut Usman Abdhali Watik selaku Komisioner KI yang memediatori pertemuan tersebut, jika ternyata salah satu pihak pada mediasi berikutnya masih juga belum bisa memenuhi tuntutan, maka pihaknya akan menggelar ajukasi. Ini merupakan sidang yang digelar oleh KI sehingga KI dapat memutuskan sesuatu atas mediasi tersebut. (Nurmulia Rekso P)

http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/06/15461532/Waduh..Kadisdik.DKI.Tak.Paham.UU.KIP...

Inilah Instruksi "Pemecatan" Siswa Itu!

2010-07-24T03:35:00.001+07:00

SDN RSBI Rawamangun 12

M.LATIEF/KOMPAS.COM

Surat instruksi ini dikeluarkan untuk mengimbangi sikap perilaku para orang tua murid yang gemar memusuhi pendidik dan ngotot memenjarakan Kepala SD, guru-guru, serta tiga mantan Kepala SD sebelumnya.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua bulan sebelum melayangkan surat permohonan bantuan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo agar menghentikan status dua dari lima orangtua murid—Dr Okky Sofyan dan Tayasman Kaka—sebagai warga DKI Jakarta, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar 02 Drs H Usman bahkan sudah menginstruksikan Kepala SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi untuk mengeluarkan putra-putri mereka terlebih dulu dari sekolah itu.

Surat tertanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Usman tersebut ditujukan kepada Yitno Suyoko selaku Kepala SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi. Dalam surat instruksi itu tertulis, pengeluaran siswa dilakukan untuk mengimbangi sikap perilaku para orangtua murid yang gemar memusuhi pendidik dan ngotot memenjarakan kepala SD, guru-guru, dan tiga mantan kepala SD sebelumnya.

Belum juga puas, intimidasi terhadap orangtua murid SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi yang kritis itu kembali terjadi pada 12 Juli 2010. Anehnya, Usman selaku Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar 02, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, itu lagi-lagi turut campur tangan dengan melayangkan surat permohonan bantuan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo agar menghentikan status dua dari lima orangtua murid, yaitu Dr Okky Sofyan dan Tayasman Kaka, sebagai warga DKI Jakarta.

Pada poin kedua surat permohonan bernomor 299/073.526.6 tertanggal 12 Juli 2010 itu disebutkan sebagai berikut: Menghentikan Dr Okky Sofyan dan Tayasman Kaka Cs sebagai warga DKI Jakarta yang sudah kurang lebih tujuh (7) tahun terakhir mengacau di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi.

Eva Rais, mantan orangtua murid yang mengirimkan surat tembusan ini kepada Kompas.com, Kamis (15/7/2010), mengungkapkan, surat tersebut kian memperkuat bukti bahwa bukan hanya pihak SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi yang "kelabakan" dengan kritisnya para orangtua murid, melainkan juga pejabat setingkat Kepala Seksi Dinas Pendidikan, yang turun tangan untuk mengintimidasi.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/23/14372846/Inilah.Instruksi..quot.Pemecatan.quot..Siswa.Itu.

Kendalikan Pungutan di Sekolah

2010-07-23T09:30:00.001+07:00

Uang Sekolah

Ilustrasi: Kewajiban membayar IPDB di RSBI SMAN 68 di Salemba Jakarta Pusat tahun pelajaran 20102011 misalnya, telah ditetapkan Rp 9 juta per siswa.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan DKI didesak agar mengendalikan pungutan atau iuran peserta didik baru (IPDB) di sekolah-sekolah. Di sekolah negeri, pungutan itu seharusnya ditiadakan karena sekolah itu sudah didanai Pemprov DKI.

Dinas pendidikan harus bisa kendalikan pungutan IPDB siswa baru, terutama di sekolah negeri.

-- Jhony Simanjuntak

Dalam pertemuan dengan Komisi E DPRD DKI, Rabu (21/7/2010), sejumlah orangtua siswa mengeluh dengan besarnya pungutan yang harus ditanggung oleh mereka di sekolah baru. Kewajiban membayar IPDB di rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) SMAN 68 di Salemba, Jakarta Pusat, tahun pelajaran 2010/2011, misalnya, telah ditetapkan Rp 9 juta per siswa, sedangkan di sekolah pinggiran, seperti SMAN 58 Ciracas, Jakarta Timur, kemungkinan nilainya tetap seperti tahun 2009, yaitu sebesar Rp 4 juta, sesuai surat edaran Disdik DKI.

"Dinas pendidikan harus bisa mengendalikan pungutan IPDB siswa baru, terutama di sekolah negeri yang biasanya ditetapkan pada bulan Agustus. Kalau tak bisa dihapus, dinas harus menurunkan nilai nominalnya karena tak hanya IPDB, iuran rutin bulanan (IRB) juga wajib dibayar orangtua," papar anggota Komisi E Jhony Simanjuntak.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengingatkan agar RSBI tidak hanya diisi siswa dari keluarga mampu. Siswa berprestasi dari keluarga tak mampu juga berhak sekolah di RSBI. Hal itu disampaikannya saat membuka Jakarta Cluster Connecting Classion School Festival di SMPN 255 Jakarta Timur.

Menurut Taufik, sekolah menerapkan subsidi silang bagi siswa berprestasi dari keluarga tak mampu. Selain itu, dia berharap agar RSBI menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam meraih prestasi.

Kepala SMPN 255 Parmudi menambahkan, siswa dari kelurga miskin yang sekolah di RSBI mencapai 2 - 5 persen. Selain itu, siswa yatim piatu dibebaskan dari biaya. (moe/tos)

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/22/10183688/Kendalikan.Pungutan.di.Sekolah

Anak Ikut MOS, Ortu Deg-degan

2010-07-19T09:16:00.001+07:00

Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw

Senin, 19 Juli 2010 | 08:20 WIB

Hindra Liauw

Yety (50), orangtua Rias Diana Adipuspita, siswa baru SMAN 70 Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Istilah masa orientasi sekolah yang dulu sarat kekerasan dari siswa senior kepada siswa baru membuat sejumlah orangtua murid khawatir. "Kaki saya sampai gemeter," ujar Ibu Yety (50), orangtua Rias Diana Adipuspita, siswa baru SMAN 70 Jakarta, kepada Kompas.com, Senin (18/7/2010) di halaman sekolah unggulan tersebut.

Namun, Yety mengaku tenang setelah melihat hari pertama masa orientasi peserta didik baru yang digelar SMAN 70 di halaman sekolah. Yety mengatakan, pada Senin ini, ia akan menemani putrinya melewati masa orientasi hingga selesai.

Apakah ada persiapan khusus? "Tidak ada. Biasa saja. Tadi kami berangkat setelah shalat subuh pukul 05.15 biar enggak terlambat. Pukul 06.30, pintu gerbang sekolah sudah dikunci," kata Yety.

Lain Yety, lain pula Yenny Subagio, orangtua siswa baru, Amarafat. Yenny mengaku tak khawatir melepas putrinya mengikuti masa orientasi di SMAN 70. Pasalnya, tak kali ini saja Yenny menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. "Anak pertama saya juga sekolah di sini, dan tidak ada apa-apa," katanya.

Yenny mengaku selalu mewanti-wanti anaknya agar tak berperilaku berlebihan yang dapat memicu gesekan antarsiswa. "Saya menekankan agar anak saya memang benar-benar berpenampilan sebagai pelajar, apa adanya," ucapnya.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/19/08204442/Anak.Ikut.MOS..Ortu.Deg.degan

Siswa Baru di Bondowoso Bayar Rp 2 Juta

2010-07-13T08:57:00.001+07:00

Pungutan Sekolah

Ilustrasi

TERKAIT:

BONDOWOSO, KOMPAS.com - Sejumlah wali murid baru SMA Negeri 2 Bondowoso, Jawa Timur, mengeluhkan mahalnya biaya dana bantuan insidental yang dibebankan kepada siswa baru.

Nilainya bervariasi, mulai Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per siswa. Di SMA itu, tercatat sebanyak 207 siswa baru.

Mereka terpaksa membayar agar anaknya tetap bisa masuk SMA yang dirancang sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tersebut.

"Ya terkejut, karena nilainya terlalu besar," ujar seorang wali murid yang tidak mau disebut namanya, Senin (12/7/2010).

Selain diwajibkan membayar Rp 2 juta, wali murid juga diwajibkan membayar uang seragam sekolah sebesar Rp 700.000, uang kesiswaan Rp 450.000, dan uang SPP Rp 200.000.

"Kalau ditotal semua, biayanya bisa mencapai Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta," jelas pegawai di lingkungan Pemkab Bondowoso ini.

Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Sutikno, mengakui adanya pungutan dana bantuan insindental untuk siswa barunya itu. Namun, katanya, penarikan dana itu berdasarkan keputusan rapat antara wali murid, komite dan pihak sekolah.

Selain itu juga diperkuat surat rekomendasi Dinas Pendidikan Bondowoso tertanggal 19 Mei nomor 900/1484/430.81/2010. "Ada empat pilihan dana bantuan yang kami tawarkan, mulai minimal Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta," kata Sutikno.

Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Husni Syam, saat akan dikonfirmasi sedang tidak di kantornya. Handphonenya saat dihubungi sedang tidak aktif atau berada di luar area. (Izi Hartono) Editor: yuli | Sumber :Surya

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/13/0628572/Siswa.Baru.di.Bondowoso.Bayar.Rp.2.Juta

Disdik DKI akan Evaluasi RSBI

2010-07-13T08:55:00.001+07:00

shutterstock

Ilustrasi: Evaluasi tersebut akan meliputi penerimaan siswa baru, pembiayaan, pengelolaan, serta hasil akademis dan akan membuat sejumlah perbandingan, antara RSBI dengan sekolah regular.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mengevaluasi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di DKI Jakarta. Evaluasi terutama dalam pelaksanaan program pendidikan gratis melalui bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP).

Evaluasi tersebut akan meliputi penerimaan siswa baru, pembiayaan, pengelolaan, serta hasil akademis.

-- Taufik Yudi Mulyanto

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Jakarta, Senin (12/7/2010). Taufik mengatakan, evaluasi akan dilakukan setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2010/2011 ini selesai.

Taufik mengatakan, evaluasi RSBI merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan pada saat PPDB. Evaluasi tersebut akan meliputi penerimaan siswa baru, pembiayaan, pengelolaan, serta hasil akademis. Untuk itu, Dinas Pendidikan akan membuat sejumlah perbandingan, antara RSBI dengan sekolah regular.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, RSBI sudah menyebar di seluruh tingkatan pendidikan. Sebanyak 7 RSBI ada di tingkat SD, 9 untuk tingkat SMP, 10 untuk tingkat SMA, serta 14 RSBI untuk tingkat SMK.

"Evaluasi juga untuk menyesuaikan sumber daya yang ada. Jika ternyata kondisi di lapangan menyatakan banyak di antara guru belum siap, program RSBI tidak akan dipaksakan, seperti kemampuan guru dalam berbahasa asing," ujarnya. Penulis: LTF | Editor: latief | Sumber : ANT

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/12/14170322/Disdik.DKI.akan.Evaluasi.RSBI

Hari Pertama Sekolah, Macet!

2010-07-12T09:20:00.001+07:00

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

Ilustrasi: Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di ruas Jalan Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (24/6/2010).

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemacetan lalu lintas mewarnai Jakarta pada hari pertama para murid masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2010/2011 sehingga tidak sedikit yang terpaksa terlambat masuk. "Saya sudah berangkat dari rumah sekitar 45 menit sebelum jam masuk, tapi masih terlambat juga karena macet di mana-mana," kata seorang siswa SMAN yang sekolahnya terletak di kawasan Kemanggisan, Muhammad Rizal, Senin (12/7/2010).

Di kawasan sekolahnya yang terletak di Kompleks Pajak memang terdapat tiga sekolah yang saling berdampingan dan ketiganya merupakan sekolah favorit di Jakarta Barat. Ketiga sekolah itu adalah SD Bhakti, SMPN 111, serta SMAN 78. Akibat berdampingannya ketiga sekolah itu, maka sepeda motor dan mobil menumpuk di sekitar sekolah yang membawa murid-murid sekolah.

Kondisi tersebut bertambah parah mengingat trotoar yang seharusnya berfungsi untuk pejalan kaki, justru diisi oleh para pedagang makanan dan minuman. Belum lagi banyak mobil dan motor yang parkir di tepi jalan sehingga membuat jalan yang sudah sempit menjadi sempit lagi karena hanya mampu dilalui satu kendaraan.

Padahal, puluhan petugas keamanan sudah mengatur jalan raya sekitar tiga sekolah tersebut menjadi satu jalur. Namun, pengaturan arus lalu lintas menjadi satu arah tersebut tidak mampu menampung arus kendaraan yang melalui jalan sekitar sekolah tersebut.

"Biasanya memang begini, Pak, kalau tahun ajaran baru dimulai karena banyak orangtua yang ingin mengantarkan anak sekolahnya pada hari pertama. Memasuki hari ketiga atau keempat biasanya kepadatan tidak terjadi lagi seperti sekarang ini," kata seorang petugas keamanan, Farid, yang ikut sibuk mengatur arus lalu lintas.

Menurut Farid, pada pagi hari saat sekolah, ruas jalan yang ada di sekitar tiga sekolah tersebut memang diatur menjadi satu arah karena memang jalan yang ada sempit.

Seorang ibu yang putrinya masuk kelas 1 di SD Bhakti, Ratna Sari, mengatakan, dirinya akan mengantar putrinya sekolah pada hari pertama dan diharapkan pada hari selanjutnya sudah tidak lagi. "Anak saya perlu penyesuaian dan belum tahu kelasnya di mana sehingga saya harus ikut mencari. Nanti kalau sudah tahu kelasnya, anak saya akan pergi menggunakan ojek saja," kata Ratna Sari.

Editor: made | Sumber :ANTARA
http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/12/08063048/Hari.Pertama.Sekolah..Macet

Sekolah, Lebih Siang Lebih Bermanfaat?

2010-07-09T08:04:00.001+07:00

M.LATIEF/KOMPAS.COM

Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine pada Juli ini mengindikasikan, memundurkan jam sekolah memberikan manfaat besar bagi para siswa.

TERKAIT:

KOMPAS.com - Sebuah penelitian terbaru di Amerika Serikat (AS) ini memberikan gambaran, betapa anak-anak sekolah membutuhkan istirahat dan tidur yang cukup guna menyerap pelajaran dengan lebih baik. Penelitian dilakukan dengan memundurkan jam masuk sekolah 30 menit lebih telat dari jadwal sekolah pada umumnya.

Penelitian kecil itu dilakukan di sebuah sekolah di Rhode Island. Pihak sekolah memundurkan jam masuk 30 menit lebih telat dari jadwal sekolah pada umumnya.

Namun, penelitian dirancang untuk melihat perubahan kebiasaan tidur serta perilaku, tidak bertujuan untuk memonitor kinerja akademis para siswa. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine pada Juli ini mengindikasikan, memundurkan jam sekolah memberikan manfaat besar bagi para siswa.

"Hasilnya menakjubkan. Kami sama sekali tak menyangka," kata Patricia Moss, dekan akademis St. George's School di Middletown Rhode Island.

Banyak tantangan

Menerapkan jam masuk sekolah lebih siang 30 menit dari jam sekolah pada umumnya membuat para siswa lebih konsentrasi terhadap pelajaran di kelas. Suasana hati siswa pun cenderung baik, selain juga dapat mengurangi kasus keterlambatan dan membuat para murid menyempatkan diri untuk sarapan sehat.

Para peneliti mengatakan, banyak alasan yang membuat pemunduran 30 menit itu dapat membuat perbedaan besar. Dikatakan para peneliti itu, remaja cenderung tengah berada dalam kondisi tidur lelap ketika mereka harus bangun untuk pergi sekolah di pagi hari. Kekurangan tidur ini dapat membuat mereka linglung, terutama yang sulit tidur sebelum pukul 11.00 malam.

Dr Judith Owens, peneliti sekaligus dokter anak di Hasbro Children's Hospital di Providence mengatakan, temuan ini adalah sesuatu yang ilmiah dan menguatkan bukti, bahwa mengubah jam masuk sekolah memberikan manfaat bagi anak remaja.

Owens bilang, adalah sebuah fakta, bahwa studi eksklusif yang hanya dilakukan di St. George's School, Middletown, ini tidak melemahkan hasil penelitian. Namun dia mengakui, akan ada banyak tantangan bagi sekolah-sekolah umum untuk menerapkan usulan ini, seperti padatnya jadwal angkutan dan kesibukan orang tua.

Kendati begitu, beberapa sekolah di Minneapolis dan West Des Moines telah menerapkan usulan ini. Dalam risetnya, para peneliti melakukan survei terhadap kebiasaan tidur pada 201 siswa SMA selama 9 minggu.

Hasil survei tersebut ternyata mengesankan. Sekolah-sekolah pun lantas membuat perubahan permanen terhadap jam masuk sekolah. Jam masuk yang biasanya pukul 08.00, dibuat mundur menjadi 08.30.

Kemudian, setiap jam pelajaran dipotong 5 hingga 10 menit. Ini dilakukan agar jam pulang sekolah tetap pada jam normal dan mencegah jam pulang lebih siang sehingga akan mengganggu aktivitas anak di luar sekolah.

Hasilnya, terdapat peningkatan laporan pada siswa yang tidur sedikitnya selama delapan jam dari 16 persen menjadi hampir 55 persen. Laporan siswa yang mengantuk di siang hari pun turun dari 49 persen menjadi 20 persen.

Laporan siswa yang kesiangan juga dilaporkan menurun hingga setengah. Para siswa juga mengaku tak lagi merasa terlalu tertekan atau kesal. Plus, kunjungan pada bagian kesehatan yang kini menurun drastis. Sementara permintaan sarapan pagi yang disiapkan bagi siswa meningkat dua kali lipat.

Moss mengatakan, siswa yang menyempatkan sarapan sehat dapat membantu konsentrasinya saat pelajaran. Penelitian mengatakan, jika sekolah masuk siang murid akan mudah konstresi.

Tidak cocok

Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat keputusan memajukan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, banyak pelajar harus bangun lebih pagi sehingga waktu tidur mereka berkurang. Dan memang, sampai saat ini belum ada studi khusus tentang dampak dimajukannya jam masuk sekolah di Jakarta.

"Tidak usah dilakukan penelitian juga memang akan begitu", ujar pakar pendidikan Dr Anita Lie kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (8/7/2010), menanggapi hasil penelitian tersebut.

Anita mengatakan, hal tersebut dikarenakan stamina siswa telah meningkat sehingga mereka menjadi lebih konsentrasi. Di luar negeri, sekolah siang diterapkan karena mereka hanya bersekolah saat musim gugur dan semi, sedangkan pada musim panas siswa diliburkan selama dua bulan.

Menurutnya, di Indonesia pengaturan waktu seperti itu tidak cocok. Indonesia merupakan negara tropis, sehingga kelembaban udaranya tinggi dan membuat tubuh mudah letih.

"Di Indonesia masuk siang tidak cocok, sekolah cukup satu shift saja, sedangkan untuk siang hari seharusnya kegiatan ekstrakulikuler," ujar dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Widya Mandala Surabaya ini.

Dia melanjutkan, sekolah full day pun tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal itu karena sekolah di Indonesia rata-rata sudah menggunakan AC, sehingga akan berdampak pada pemanasan global yang semakin parah. Apalagi, kata dia, sekarang sekolah tidak punya pilihan lain selain menggunakan AC.

"Contoh saja Singapura, yang merupakan negara maju, sekolah tidak menggunakan AC," ujar peraih gelar Doktor Bidang Kurikulum dan Pengajaran dari Baylor University, Texas, AS, ini.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/08/18201832/Sekolah..Lebih.Siang.Lebih.Bermanfaat

PPDB Selesai, Total Pendaftar 68.162

2010-07-08T16:24:00.001+07:00

Pendaftaran ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hari ketiga atau hari terakhir telah selesai pada Kamis (8/7/2010) pukul 11.59 WIB tadi. Total pendaftar mencapai 68.162, dengan perincian, pendaftar asal DKI Jakarta yang terlayani mencapai 64.088 peserta, sedangkan dari luar DKI sebanyak 4.074 calon siswa.

Demikian laporan terakhir disampaikan Kepala Sub Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto kepada Kompas.com, Kamis (8/7/2010). Adapun rincian masing-masing per satuan pendidikan, yaitu SMAN: 39.762 (DKI: 37.181/Luar DKI: 2.581) dan SMKN: 28.400 Peserta (DKI: 26.907/Luar DKI:1.493).

Sementara itu, kondisi daya tampung SMA dan SMK Negeri yang akan diisi melalui PPDB online sejak 6 sampai 8 Juli 2010 ini, yaitu SMAN: 29.332 (DKI: 27.866/Luar DKI: 1.466), sedangkan untuk SMKN sebanyak 14.680 (DKI:13.931/Luar DKI; 749).

Dikatakannya, berdasarkan data di Posko PPDB DKI Jakarta, jumlah total daya tampung SMAN/SMKN yang akan diisi melalui kegiatan PPDB online tersebut sebanyak 44.012 tempat atau sudah terlayani 155 persen dari daya tampung yang ada.

TERKAIT:

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/08/14475427/PPDB.Selesai..Total.Pendaftar.68.162

ICW Ajukan Sengketa Informasi Dana BOS

2010-07-07T11:07:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan sengketa informasi terkait dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pihak yang diajukan adalah Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan lima kepala sekolah menengah pertama induk.

Pengajuan sengketa informasi disampaikan ke Komisi Informasi Pusat, Selasa (6/7/2010) kemarin. Peneliti Senior ICW Febri Hendri mengatakan, terdapat dugaan korupsi terhadap lima SMP yang menginduki Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) di Jakarta.

"Tidak seluruh dana BOS yang diperuntukkan bagi para peserta TKBM dipergunakan bagi para peserta dan ada dugaan penyelewengan sekolah-sekolah induk itu pada 2007-2009. Kami berkali-kali meminta informasi terkait dengan dana itu, tetapi diabaikan," ujar Febri.

Pelaporan sengketa informasi itu dilatarbelakangi pengabaian dan penolakan atas permintaan dokumen laporan pemeriksaan inspektorat dan surat pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS dan BOP TKBM SMP induk se-Jakarta. Pihak ICW dan Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) sudah melayangkan surat permintaan informasi ke Gubernur dan lima kepala SMP pada 6 Mei 2010, tetapi diabaikan.

"Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menaati Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), yang terbukti dengan pengabaian atas permintaan informasi publik. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan, dokumen SPJ yang diminta KAKP adalah 'dokumen negara' alias rahasia negara," ujarnya.

Sejak UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan resmi, publik berhak mengakses informasi di badan publik. UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan pada 30 April 2008, tetapi baru diterapkan pada 30 April 2010. Salah satu tujuan UU itu adalah perlunya pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga yang mendapat dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan dana luar negeri.

Sengketa antara pemohon informasi dan badan publik ditengahi Komisi Informasi Pusat. Febri berharap Komisi Informasi Pusat memanggil Gubernur, kepala dinas, dan pemimpin sekolah.

"Ini pembelajaran bagi publik bahwa mereka punya hak atas informasi publik dan kini ada mekanismenya. Keterbukaan informasi publik sangat penting karena terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan dan pemerintahan," ujarnya. (INE)

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/07/09413191/ICW.Ajukan.Sengketa.Informasi.Dana.BOS..

Selain Maaf, Ada Janji dari Kadisdik....

2010-07-06T16:12:00.001+07:00

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

Kadisdik berjanji, kesalahan ini semoga tidak terjadi lagi. Foto petugas memasukkan data calon siswa baru SMA secara online saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMA 70, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2010).

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto meminta maaf atas terjadinya kerusakan server komputer pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sehingga proses pendaftaran harus diulang pada 6-8 Juli. Taufik berjanji, kesalahan ini tidak terjadi lagi.

"Kami minta maaf dengan kejadian yang meresahkan calon siswa dan orang tua. Ini memang kejadian yang tidak terhindarkan," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (06/7/2010).

Namun, Taufik menegaskan kepada calon siswa dan orang tua, tidak diterimanya siswa di sekolah yang diharapkan bukan lantaran jaringan yang eror. Masuk atau tidaknya siswa di sekolah yang diharapkan berdasarkan pada 3 komponen yaitu pada keingininan siswa, kemampuan atau nilai siswa, dan keadaan persaingan sekolah yang dituju.

"Kami akan berusaha keras dan seoptimal mungkin, berdoa bersama agar tidak terjadi kesalahan lagi," kata Taufik.

Dia menambahkan, kesalahan ini semoga tidak terjadi lagi. Terbukti, kata Taufik, jaringan tidak lagi eror sejak Selasa (6/7/2010) pagi hingga siang harinya.

"Saya berharap kekhawatiran dan keraguan orang tua menjadi lebih baik," harap Taufik.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/06/14454967/Selain.Maaf..Ada.Janji.dari.Kadisdik....

TERKAIT:

Data PPDB yang Masuk Dianulir

2010-07-05T09:31:00.001+07:00

Data PPDB yang Masuk Dianulir
Dengan keputusan mengulang seluruh proses PPDB DKI 2010 untuk tingkat SMA/SMK, maka semua data PPDByang sudah masuk ke database dianggap tidak berlaku.

Minggu, 4 Juli 2010 | 12:47 WIB| Dibaca 7830 kali | 39 Komentar
Calon Siswa Harus Daftar Kembali 6 Juli
Menyusul kekacauan sistem komputerisasi jaringan online, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk mengulang seluruh proses pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA/SMK.

Minggu, 4 Juli 2010 | 12:19 WIB| Dibaca 12150 kali | 77 Komentar
Situs PPDB Sudah Bisa Dibuka
Situs http://sma.ppdbdki.org saat ini sudah bisa dibuka. Hasil seleksi sementara sudah bisa terlihat.

Sabtu, 3 Juli 2010 | 13:22 WIB| Dibaca 7852 kali | 41 Komentar
Nunggu dari Pagi, Eh Disarankan Pulang
Proses pencetakan bukti tanda terima pendaftaran tahap I calon peserta didik baru SMK Negeri di SMKN 20 belum bisa diteruskan.

Sabtu, 3 Juli 2010 | 13:18 WIB| Dibaca 1389 kali | 0 Komentar

http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/802/PENDAFTARAN.SMA

Jadwal PPDB DKI; Ini Lho, Jadwal PPDB Online SMA dan SMK!

2010-06-28T12:23:00.000+07:00

IMAN SURYANTO/KOMPAS IMAGES

Ilustrasi: Seperti diberitakan sebelumnya, calon siswa SMA negeri di DKI Jakarta memiliki lima pilihan sekolah tujuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Minggu (27/6/2010), mengatakan, seperti tahun lalu semua proses PPDB tahun ajaran 2010/2011 akan dilakukan secara online.

Seperti diberitakan sebelumnya, calon siswa SMA negeri memiliki lima pilihan sekolah tujuan. Namun, agar tidak ketinggalan informasi, selain syarat dan tahapan yang perlu diketahui adalah Jadwal Pelaksanaan PPDB pada SMA dan SMK Real Time Online di DKI Jakarta ini;

No.	Kegiatan	Waktu	Jam	Keterangan
1	Pra Pendaftaran PPDB	28 - 30 Juni	08.00 - 15.00
2	Pendaftaran PPDB Tahap I	1 - 3 Juli	08.00 - 15.00
3	Pengumuman PPDB Tahap I	3 Juli	16
4	Lapor Diri Tahap I	5- 6 Juli	08.00 - 15.00	Di Sekolah Tujuan
5	Pengumuman Tempat Kosong	6 Juli	16
6	Pendaftaran PPDB Tahap II	7 - 8 Juli	08.00 - 15.00
7	Pengumuman PPDB Tahap II	8 Juli	16
8	Lapor Diri Tahap II	9 Juli	08.00 - 15.00	Di Sekolah Tujuan
9	Hari Pertama Masuk Sekolah	12 Juli

TERKAIT:

http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/28/11173845/Ini.Lho..Jadwal.PPDB.Online.SMA.dan.SMK.

Terapkan Komunikasi Bersahabat kepada Anak

2010-06-27T09:36:00.001+07:00

Teknologi, dengan segala variasi medianya, pada saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kepada anak-anak. Jika tak berhati-hati dalam menggunakannya, bisa-bisa yang didapat justru dampak negatif dari teknologi tersebut, seperti tayangan/gambar yang tidak pantas yang dilihat anak-anak.

Berdasarkan kondisi ini, psikolog perkembangan anak, Seto Mulyadi, berpendapat, membentengi hati anak lebih penting dibandingkan dengan menjauhkan mereka dari teknologi. "Teknologi tidak bisa dicegah keberadaannya. Jadi, yang bisa dilakukan adalah membentengi hati melalui komunikasi yang efektif," kata Seto.

Komunikasi yang efektif, dikatakan Seto, tidak tergantung dari kuantitas pertemuan orangtua dengan anak, tetapi lebih menekankan pada kualitas komunikasi. Komunikasi berkualitas yang dimaksud Seto adalah komunikasi yang bersahabat.

"Anak jangan diberi pernyataan yang bersifat instruktif karena mereka biasanya justru akan penasaran bila dilarang. Jangan pula dilakukan pengawasan berlebihan karena akan membuat mereka frustrasi, yang justru akan membuat menjauh dari keluarga," ujar Seto.

Dalam komunikasi bersahabat, yang perlu ditekankan adalah pendekatan afeksi, apalagi jika si anak sudah pernah terakses dengan hal yang berbau pornografi. Salah satu caranya adalah dengan bertanya tentang perasaan anak saat mereka melihat gambar porno.

"Dari komunikasi ini, orangtua dapat mengarahkan kalau si anak sendiri yang akhirnya nanti punya pendapat bahwa pornografi harus mereka hindari," tutur Seto.

Seto mengatakan, sesibuk apa pun orangtua bekerja, mereka harus memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Seto menjelaskan, anak dengan usia sekolah dasar bisa mengalami keguncangan jika sering melihat tayangan pornografi. Ciri-cirinya di antaranya sering terlihat bingung, tertekan, dan kehilangan konsentrasi terhadap pelajaran di sekolah.

"Kalau ini terjadi, mereka pun akan kehilangan masa kanak-kanak karena kedewasaan yang muncul pada diri mereka adalah karbitan. Jadi, bagi orangtua yang punya anak, luangkanlah waktu untuk mereka. Akan lebih baik jika anak perempuan berkomunikasi dengan sang ibu dan anak laki-laki dengan ayah mereka supaya komunikasi yang berlangsung lebih terbuka," kata Seto. (IYA)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/27/04054873/terapkan.komunikasi.bersahabat.kepada.anak

Banyaknya "Waktu Kosong" Rugikan Siswa

2010-06-22T07:43:00.001+07:00

Kalender Pendidikan Kacau karena UN Dipercepat

Jakarta, kompas - Kalender pendidikan belajar-mengajar sekolah sebaiknya disusun ulang karena banyak "waktu kosong" atau tak efektif bagi siswa, terutama siswa kelas IX dan XII. Waktu tak efektif terutama antara pelaksanaan ujian nasional dan pengumumannya yang terlalu lama.

Begitu pula antara ujian nasional (UN) ulangan dan pengumumannya serta jarak dengan pendaftaran siswa/mahasiswa baru terlalu lama. Waktu tak efektif tersebut hampir dua bulan sehingga kurang baik bagi siswa.

Sejumlah guru di berbagai daerah, Senin (21/6), mengatakan, menjelang pelaksanaan UN, siswa disibukkan dengan latihan-latihan soal sejak bulan Februari-Maret. Materi pelajaran semester genap pun dipadatkan sehingga materi detail tak bisa disampaikan. Sebaliknya, setelah UN, justru banyak waktu kosong siswa.

Kepala SMP Negeri 4 Bogor Hasanuddin mengatakan, waktu tidak efektif siswa tahun ini lebih panjang karena jadwal UN dimajukan untuk mengakomodasi UN ulangan. Jika jadwal UN tidak dimajukan, waktu kosong siswa hanya 2-3 minggu.

"Selain UN dipercepat, UN ulangan juga tidak ada di dalam kalender pendidikan. Sekolah memang jadi agak repot karena materi semester genap harus selesai lebih cepat," ujarnya.

Fadiloes Bahar dari Serikat Guru Kota Tangerang mengatakan, baik siswa maupun sekolah kerap menganggap, jika UN berakhir, berarti berakhir pula proses belajar-mengajar. Padahal, siswa masih harus menjalani ujian sekolah.

"Ujian sekolah menjadi nomor dua. Itu sebabnya banyak siswa yang nilai ujian nasionalnya lebih tinggi daripada nilai ujian sekolah," kata Fadiloes.

Evaluasi kembali

Fadiloes khawatir, kalender kegiatan belajar-mengajar yang kacau akan kembali terjadi pada tahun ajaran mendatang. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mengkaji secara cermat kalender pendidikan untuk tahun mendatang.

Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Suparman menyatakan, banyaknya waktu tak efektif kurang bagus bagi siswa. Karena itu, ia mengusulkan agar setelah UN proses belajar tetap berlanjut dengan penekanan pada pembelajaran karakter.

"UN mereduksi atau mempersempit pembelajaran siswa karena siswa hanya disiapkan untuk menghadapi UN, tidak untuk belajar," ujarnya.

Ahli evaluasi pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Said Hamid Hasan, mengusulkan, perlu ada mekanisme atau pengaturan jadwal ujian, pengumuman, dan proses seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih jelas dan teratur. "Perlu ada pemikiran tentang kualitas pendidikan yang lebih jelas," ujarnya. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/22/03131815/banyaknya.waktu.kosong.rugikan.siswa

ICW: RSBI Rawan Korupsi

2010-06-20T17:23:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Di sekolah yang sudah mendapat status rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI justru rawan terjadi tindak pidana korupsi. Pasalnya, kepala sekolah memiliki peran yang dominan dalam menentukan pungutan walau sekolah sudah mendapat subsidi dari pemerintah.

Hal itu diperparah dengan tidak adanya aturan jelas terhadap mekanisme penggunaan anggaran. "Sekolah ini sudah mendapat subsidi dari pemerintah, tapi masih melakukan pungutan terhadap orangtua calon murid, seperti pembayaran syarat administratif, biaya tes, dana sumbangan pembangunan, dan SPP," ucap koordinator divisi pelayanan publik ICW, Ade Irawan, Minggu (20/6/2010).

Di dalam petunjuk pelaksanaan RSBI, tidak diatur dengan jelas mengenai mekanisme pengganggaran dan penggunaan anggaran sehingga pihak kepala sekolah cenderung rajin melakukan pungutan.

RSBI adalah status yang diberikan setelah sebuah sekolah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan di tingkat regional dan internasional.

Sementara itu, informasi dari Kemendiknas ke sekolah cenderung tertutup sehingga potensi korupsi sangat besar terjadi pada pengadaan, sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pengawasan, dan evaluasi.

JUMLAH RSBI 2009
Sekolah Dasar 136
Sekolah Menengah Pertama 300
Sekolah Menengah Lanjutan 118
Sekolah Menengah Atas 320

Latar Belakang Pendidikan Pekerja Indonesia
Pendidikan SD
55,31 juta (51,50%)

Pendidikan Diploma
2,89 juta (2,69%)

Pendidikan Sarjana
4,94 juta (4,60%)

TERKAIT:

http://nasional.kompas.com/read/2010/06/20/16283095/ICW.RSBI.Rawan.Korupsi-5

Tanpa Akta Ditolak Sekolah

2010-06-16T15:53:00.001+07:00

Setiap Hari 200 Warga Serbu Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jakarta, Kompas - Ratusan orangtua calon murid sekolah dasar bingung dan kesal karena tidak mendapatkan informasi yang tepat untuk mendaftar sekolah. Sekolah menolak menerima anak mereka karena tidak mempunyai akta kelahiran atau surat kenal lahir.

Karmini (45), warga Jalan Bendungan Melayu RT 07 RW 01 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, mengaku kesal. Dia sudah dua kali bolak-balik mengurus pendaftaran anaknya ke SDN 09 Rawa Badak Selatan, tetapi ditolak terus.

"Alasan sekolah karena anak saya tidak punya akta kelahiran. Supaya bisa diterima, saya disuruh mengurus surat keterangan dari kelurahan. Ternyata setelah saya beri surat keterangan dari lurah, juga masih ditolak," kata Karmini dengan nada yang masih kesal.

Selain Karmini, Malik Ibrahim (42) dan Akbar (40) juga mengeluhkan hal yang sama. "Anak saya usianya sudah delapan tahun, tetapi masih belum bisa sekolah juga karena tidak punya akta kelahiran," kata Akbar.

Karmini mengakui, anaknya tidak mempunyai akta kelahiran karena kesalahan dirinya. "Seharusnya memang saya mengurus akta itu sejak dia lahir. Tetapi, saya takut dengan biayanya. Selain itu, saya juga tak tahu caranya. Saya ini buta huruf," kata Karmini yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci gosok lepas.

Ibu delapan anak ini juga merasa kesal karena tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap dari sekolah mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi.

"Mereka hanya bilang, saya harus bikin surat keterangan dari lurah. Saya minta contohnya saja tidak diberi. Setelah saya bikin dari lurah, katanya salah. Saya harus menyerahkan bukti dari catatan sipil kalau saya sedang mengurus akta kelahiran. Pusing saya," kata Karmini.

Sementara itu, sekitar 200 warga Jakarta Utara setiap hari menyerbu kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil sejak seminggu terakhir. Mereka datang untuk mengurus akta kelahiran anak mereka karena tanpa akta kelahiran anak mereka ditolak masuk sekolah dasar.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi mengatakan, selama satu minggu terakhir, telah dikeluarkan akta kelahiran gratis bagi warga tidak mampu sebanyak 161 lembar. Adapun untuk dispensasi dan umum, telah dikeluarkan 1.154 lembar. "Jadi, total, selama seminggu ini telah dikeluarkan 1.315 lembar. Semuanya untuk kepentingan pendaftaran sekolah," kata Edison.

Menurut dia, setiap hari rata-rata ada 220 warga yang memohon pembuatan akta kelahiran untuk sekolah. "Petugas yang membuat akta ini sampai harus lembur hingga pukul 11 malam," kata Edison.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Utara Istaryatiningtias menjelaskan, syarat utama diterimanya seorang anak sebagai murid kelas I sekolah dasar negeri adalah harus berusia enam tahun pada 12 Juli 2010.

"Jika kurang dari enam tahun pada tanggal itu, tidak bisa diterima. Komputer secara otomatis menyeleksi usia calon murid," kata Istaryatiningtias.

Menurut dia, sekolah tidak bisa menerima anak berusia kurang dari enam tahun karena berdasarkan penelitian, anak yang berusia kurang dari enam tahun secara emosional belum matang. "Nanti muridnya sendiri yang akan kesulitan menerima pelajaran," katanya.

Dengan pertimbangan inilah, akta kelahiran calon siswa sangat dibutuhkan. "Jika tidak mempunyai akta kelahiran, calon siswa juga bisa memakai surat kenal lahir. Jika tidak punya juga, memakai surat keterangan dari kelurahan," katanya.

Di dalam surat kelahiran ini, lurah harus menjelaskan kapan tepatnya calon siswa tersebut lahir.

Dari data online Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta diketahui, jumlah SD di Jakarta Utara saat ini ada 269 sekolah. Jumlah total daya tampung dari semua sekolah 17.480 murid. Dari jumlah itu, sebanyak 913 diperuntukkan bagi calon siswa dari luar Jakarta.

Pengumuman penerimaan siswa akan keluar hari ini (Rabu) pukul 15.00. Siswa yang diterima harus segera melapor. (ARN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/16/04435081/tanpa.akta.ditolak.sekolah

Razia Telepon Seluler Tindakan Tidak Bijak

2010-06-14T08:15:00.001+07:00

Pemerintah Selalu Reaktif dalam Menghadapi Persoalan

Ahli pendidikan Arief Rachman berpendapat, razia telepon seluler milik pelajar terkait peredaran video porno tak akan efektif. Cara itu tak sesuai dengan pendekatan untuk pendidikan moral yang terdiri dari lima jenjang. Razia adalah cara terakhir apabila ingin dilakukan.

Pendapat hampir senada datang dari psikolog Tika Bisono. Tika menyatakan, pemerintah selalu bersikap reaktif dan tak memiliki sifat antisipatif terhadap persoalan yang sebenarnya bukan hal baru itu.

Arief Rachman dan Tika Bisono dihubungi Minggu (13/6) untuk menanggapi peredaran video porno mirip artis Ariel-Luna- Cut Tary di tengah masyarakat.

Dengan nada keras, Tika bahkan mempertanyakan, mengapa pihak yang mengunduh (downloader) justru yang menjadi sasaran razia. Bagaimana dengan pihak yang menyebarluaskannya lewat jaringan internet, dan perilaku kalangan artis yang acap kali memunculkan masalah seperti itu.

Arief menyatakan, ada lima cara atau pendekatan yang harus dilakukan dalam pendidikan moral. Informasi mengenai hal baik dan buruk, edukasi sehingga anak bisa berpikir untuk melakukan hal baik, penanaman nilai lewat cara alternatif, seperti olahraga, permainan, rehabilitasi, serta langkah terakhir represif (hukuman), misalnya, merazia.

Berkaitan dengan video porno tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mulai melancarkan razia telepon seluler di sekolah menengah. Sekolah tempat Arief sekarang menjadi penasihat (Yayasan Pendidikan Diponegoro) pun melakukannya, tetapi ia memilih cara berbeda bagi siswa berlainan jenjang.

Untuk siswa SMP, pihak sekolah perlu berbicara dari anak ke orangtua, sedangkan untuk jenjang SMA, sekolah hanya mengingatkan bahwa mereka tak perlu memiliki rekaman video itu. "Saya berbicara kepada siswa SMA dan SMK bahwa akan ada razia HP, tetapi jika memang memiliki rekaman tersebut, lebih baik mereka hapus sendiri," ujar Arief Rachman.

Upaya merazia menjadi terapi kejut bagi siswa SMP, tetapi jika pendidikan karakter dan moral tak dimulai dari awal (informasi, edukasi, dan lainnya), razia itu tak akan efektif.

"Anak-anak kan masih mencari jati diri pada zaman teknologi serba maju dan cepat berkembang. Sebaiknya lakukan intervensi yang tepat agar mereka sendiri memiliki kesadaran untuk tidak memiliki rekaman itu. Bukan karena takut atau dipaksa," lanjutnya.

Sementara itu, Tika justru mempertanyakan langkah pemerintah yang tak segera memblokir akses masyarakat umum, terutama usia pelajar ke situs berbau porno dan kelompok yang sengaja menyebarkan video porno. "Kementerian Kominfo sudah seberapa jauh sidak ke pengelola warnet, misalnya."

Pemerintah memakai logika terbalik dalam menyikapi video porno dan tak mencerminkan kepemimpinan yang baik. Ia mengungkapkan rasa heran atas tindakan pihak berwenang di Indonesia yang berdiam diri menghadapi peredaran video porno untuk yang kesekian kalinya.

"Di negara liberal seperti Amerika Serikat saja, aturan tentang akses terhadap situs porno, dan minuman keras, amat keras karena itu soal amat serius. Namun, bagaimana dengan negara kita?" ujar Tika. (TRI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/14/05200284/razia.telepon.seluler.tindakan.tidak.bijak

DPRD Bekasi Panggil Kepsek RSBI

2010-06-13T11:48:00.001+07:00

BEKASI, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kota Bekasi memanggil kepala sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai dari SMP1, SMP5, SMK1, SMA1 dan SMA5 untuk mempertanyakan mahalnya pungutan yang dibebankan kepada siswa, pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi di Bekasi, Jumat (11/6/2010), mengatakan dari pemanggilan kepala sekolah tersebut terungkap mereka memungut biaya Rp 3-5 juta kepada setiap siswa baru yang ditujukan untuk mendukung kurikulum bertaraf internasional.

"Dana itu digunakan untuk pembelian perangkat audio visual, komputer, peralatan teknologi komunikasi dan informasi lain termasuk memberikan kenyamanan dengan adanya pendingin ruangan," ujar Sardi.

Menurut Sardi, pungutan itu harusnya tidak dikenakan kepada seluruh siswa baru. Bagi siswa yang memiliki nilai sangat bagus namun berasal dari keluarga kurang mampu harus tetap diakomodir.

Ia meminta sekolah mempunyai kebijakan menyisakan sebagian kursi di RSBI dan bahkan SBI seperti SMA 1 untuk siswa tidak mampu tanpa dikenai pungutan.

Adanya pungutan untuk RSBI tersebut tidak menyalahi aturan, karena sebelumnya sudah dibicarakan antara orangtua siswa dengan komite sekolah. Namun yang perlu dilakukan adalah menetapkan batasan nilai maksimal dan minimalnya.

Pemerintah sendiri, menurut anggota dewan dari PKS itu, belum mampu menanggung 100 persen kebutuhan untuk pembelajaran siswa terutama di sekolah bertaraf internasional. Meski bantuan pemerintah per siswa untuk RSBI dan SBI nilainya jauh lebih besar dibanding sekolah konvensional, tapi tetap saja belum mencukupi.

Untuk SMK 1 Kota Bekasi, setiap sumbangan siswa itu akan digunakan untuk membeli komputer jinjing dalam menujang kegiatan belajar, sarana praktik serta membuat program-program yang dibutuhkan di pasar kerja.

"Kalau itu dibebankan kepada pemerintah sulit terlaksana. Kita ingin agar sumbangan terjangkau dan pertanggungjawaban pemanfaatannya bisa diberikan termasuk kepada orang tua," ujarnya.

Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mengingatkan pengelola RSBI untuk tidak melakukan pungutan berlebihan yang berakibat adanya siswa berpotensi secara akademik gagal sekolah di tempat tersebut.

Ia menyatakan, pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 38,9 persen dari total APBD Rp 1,8 triliun, sehingga dana yang dikelola sekolah cukup besar termasuk untuk menunjang kegiatan di sekolah unggulan tersebut.

Sekolah bertaraf internasional diakuinya membutuhkan biaya yang lebih besar, tapi pengelola sekolah jangan sampai terkesan membisniskan sekolah tersebut.

"Kalau ada orangtua siswa yang merasa hak menyekolahkan anaknya terkendala akibat mahalnya biaya RSBI, silahkan laporkan ke saya. Prinsipnya RSBI terbuka untuk siapa saja termasuk warga kurang mampu," kata Ketua DPD PDI-P Kota Bekasi itu.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/11/20260748/DPRD.Bekasi.Panggil.Kepsek.RSBI

RSBI Ditangani Provinsi

2010-06-11T20:35:00.001+07:00

Pemerintah Kota/Kabupaten Tetap Bisa Mengucurkan Dana

jakarta, kompas - Kewenangan pengelolaan sekolah-sekolah berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI diserahkan kepada pemerintah provinsi. Kebijakan ini menggunakan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun kewenangan pengelolaan sekolah non-RSBI dari tingkat SD hingga SMA tetap berada di tangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Demikian dikemukakan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Kamis (10/6) di Jakarta. "Dengan PP Nomor 38 itu, semakin jelas peran provinsi yang akan melakukan pengawasan dan antisipasi penyimpangan, memastikan transparansi, dan perencanaan yang lebih jelas soal RSBI. Supaya tidak ada lagi keraguan provinsi, kami meminta pengertian dari semua kabupaten/kota," kata Fasli.

Pengalihan tanggung jawab dan wewenang dari kabupaten/kota ke provinsi ini, kata Fasli, dilakukan agar provinsi bisa ikut memberikan bantuan pendanaan yang besar kepada RSBI. Meskipun demikian, kabupaten/kota tetap bisa ikut memberikan bantuan anggaran pada RSBI.

"Payung hukumnya sudah berlapis. Yang penting sekarang, bagaimana implementasinya di setiap sekolah. Kami berharap pengelolaan RSBI bisa dilakukan lebih baik oleh provinsi," kata Fasli.

Fasli berharap, dengan PP 38 Tahun 2007 itu pemerintah provinsi bisa memulai proses transisi kewenangan pengelolaan RSBI dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi. "Saat ini sudah mulai ada pembicaraan antara provinsi dan kabupaten/kota bagaimana melakukan transformasi itu," ujarnya.

Merek dagang

Praktisi pendidikan Arief Rachman mengingatkan untuk tidak menjadikan RSBI sebagai sarana menjual dan memopulerkan sekolah dan harus betul-betul konsisten dengan standar internasional. RSBI juga harus bisa menjamin keadilan sehingga tidak terjadi kesenjangan di antara sekolah standar biasa dan standar internasional.

"Dari dulu kita punya sekolah unggulan, kelas akselerasi, sekarang RSBI. Ini semua tidak boleh menghilangkan asas keadilan. Pelayanannya tidak boleh memberi kesan diskriminasi. Idealnya memang semua sekolah mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua variasi kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Ini yang seharusnya jadi fokus pemerintah," kata Arief. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/11/03594246/rsbi.ditangani.provinsi

Komnas PA: Hak Anak Jangan Dilanggar

2010-06-08T07:53:00.001+07:00

DUGAAN KORUPSI
SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi

Jakarta, Kompas - Hak anak untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi, Jakarta Timur, tidak boleh diganggu dan dilanggar walau terjadi konflik antara sejumlah orangtua murid dan guru sekolah dasar tersebut.

Orangtua murid dan guru diimbau turut menjaga dan menjamin kenyamanan anak untuk belajar di sekolah.

"Kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah harus segera dipulihkan," kata Sekretaris Jendral Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait seusai pertemuan antara Komnas PA, guru-guru, dan Kepala SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi di Kantor Komnas Perlindungan Anak, Jakarta Timur, Senin (7/6).

Arist meminta Gubernur DKI Jakarta menyelesaikan konflik di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi. Persoalan di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi berlarut karena tak ada ketegasan dari pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami meminta aparat hukum, baik polisi maupun jaksa, segera memberi kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi yang dilaporkan orangtua murid. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti sekarang," kata Arist.

Sebelumnya, sejumlah orangtua murid SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi cemas akan keberlangsungan anak mereka di sekolah dasar itu. Kecemasan itu timbul karena belum ada penyelesaian konflik antara orangtua murid dan guru serta komite sekolah di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

Mereka juga khawatir anak mereka tak dapat mengikuti ujian kenaikan kelas, yang dimulai Senin. Kekhawatiran itu muncul menyusul adanya surat instruksi Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulogadung tertanggal 14 Mei 2010 dan Surat Pemberitahuan Kepala SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi tertanggal 17 Mei 2010 kepada salah satu orangtua murid.

Dalam surat instruksi Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulogadung, Kepala SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi diinstruksikan agar mengeluarkan murid yang orangtuanya dinilai bersikap memusuhi guru.

Dalam surat pemberitahuan Kepala SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi kepada salah satu orangtua murid disebutkan, anak orangtua itu tidak diperbolehkan ikut ujian sekolah karena ada pernyataan keberatan dari guru- guru dan karyawan SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi.

Namun, dari pantauan dan keterangan sejumlah orangtua murid, anak-anak mereka dapat mengikuti ujian kenaikan kelas pada hari pertama.

Kepala SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi Yitno Suyoko menyatakan menjamin seluruh murid di SD itu akan terlayani hak pendidikannya. "Buktinya, Senin ini semua anak dapat mengikuti ujian kenaikan kelas tanpa ada pelarangan dari kami," kata Yitno. (COK)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/08/05322824/komnas.pa.hak.anak.jangan.dilanggar

12 RSBI Turun Status

2010-06-08T07:44:00.001+07:00

Jabatan Kepala Sekolah Imbal Jasa dalam Pilkada

Sebanyak 12 SMP/SMA/ SMK berlabel rintisan sekolah bertaraf internasional di beberapa daerah turun status menjadi sekolah standar nasional atau SSN. Sekolah yang statusnya turun tersebut bisa mengikuti program RSBI kembali dari awal.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto, Senin (7/6), mengatakan, hasil evaluasi tahunan terhadap rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) menunjukkan ke-12 RSBI itu tidak memenuhi persyaratan.

"Kami masih memberikan kesempatan bagi SMK untuk memperbaiki diri. Namun, untuk SMA dan SMP langsung drop karena tidak sesuai standar," ujarnya.

Menurut Suyanto, untuk sekolah berstatus RSBI tidak ada kompromi. "Penilaiannya go atau no go. Kami ingin membangun sekolah berkualitas sehingga tidak boleh sembarangan," kata Suyanto.

Proses evaluasi sudah dilakukan sejak tahun kedua sekolah itu menjadi RSBI. Poin-poin yang dinilai, antara lain, adalah kepemimpinan kepala sekolah, proses pembelajaran, dan penggunaan dua bahasa dalam kegiatan belajar-mengajar. Hasil evaluasi terhadap ke-12 sekolah berstatus RSBI itu menunjukkan, faktor kegagalan paling utama ada pada kepemimpinan kepala sekolah.

"Banyak sekolah di daerah yang tercampuri urusan politik daerah," kata Suyanto.

Ia memberikan gambaran, sejumlah kepala sekolah diganti oleh orang-orang yang termasuk tim sukses bupati atau wali kota dalam pemilihan kepala daerah.

"Jabatan kepala sekolah sebagai balas jasa keberhasilan dalam pemilihan kepala daerah," kata Suyanto.

Sekarang, lanjut Suyanto, sudah ada perjanjian antara pemerintah pusat dan daerah. Jika ada kepala sekolah berstatus RSBI yang akan diganti, daerah harus memberi tahu terlebih dahulu. "Langkah ini untuk menghindari muatan politik," ujarnya.

Bukan di Jakarta

Suyanto tidak menjelaskan nama ke-12 RSBI yang turun status tersebut. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, tidak ada satu sekolah RSBI pun di DKI Jakarta yang turun status.

Menurut dia, evaluasi dilakukan terhadap RSBI yang sudah berjalan enam tahun. "Program RSBI di DKI Jakarta baru berjalan empat tahun. Jadi, kami baru melakukan evaluasi dua tahun mendatang," ujarnya.

Menurut Suyanto, perlakuan berbeda yang diberikan kepada SMK karena pemerintah kesulitan untuk mencari sekolah pengganti yang bisa dijadikan sebagai RSBI.

Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Joko Sutrisno mengatakan, dari hasil evaluasi terhadap SMK berstatus RSBI ternyata masih ada sekolah yang belum menerapkan penggunaan dwibahasa di dalam kegiatan belajar-mengajar. Padahal, penggunaan dwibahasa di sekolah ini yang menjadi faktor utama di RSBI.

"Evaluasi masih berjalan. Sudah ketahuan ada 6-7 SMK, sebagian ada di Jakarta. Mereka sudah diberi peringatan yang keras," ujarnya.

Selain penggunaan dwibahasa, di beberapa SMK juga ditemukan persoalan penggunaan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana pembelajaran. Persoalan ini terkait dengan ketersediaan perangkat-perangkat yang masih minim. "Kami masih memberikan kesempatan memperbaiki karena RSBI ini masih harus dituntun," kata Joko.

Secara terpisah, anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah (Partai Golkar), menilai RSBI sebenarnya masih menghadapi persoalan pada aspek legal, konsep, dan faktual, antara lain, seperti pemenuhan kualifikasi guru dan sarana-prasarana. Akibatnya, definisi RSBI tidak jelas dan menciptakan pemahaman yang beragam.

Padahal, idealnya, RSBI adalah upaya menyamakan kualitas sekolah di dalam negeri dengan di negara lain.

Ferdiansyah menambahkan, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah turunan dari UU Sistem Pendidikan Nasional yang bisa memperjelas soal pungutan dari orangtua siswa. "KeMendiknas terlalu banyak janji untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang menyangkut peserta didik," ujarnya. (LUK)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/08/04275227/12..rsbi.turun.status

SDN RSBI 12 RAWAMANGUN; Kasie: Mereka Didalangi Mafia Pendidikan

2010-06-08T07:37:00.001+07:00

JAKATA, KOMPAS.com — Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, H Usman bertekad akan melawan perjuangan enam orangtua murid SDN RSBI 12 Rawamangun, khususnya terhadap otak dari semua persoalan ini mencuat sejak 2005 lalu.

"Saya akan ambil langkah-langkah, apa pun risikonya. Saya tak rela guru-guru saya diperlakukan seperti itu. Mereka didalangi mafia, yaitu mafia pendidikan dan saya akan membongkar ini semua," ujar Usman kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (7/6/2010).

Untuk itu, kata Usman, jika pun akhirnya terjadi persidangan, dia dan pihaknya akan tetap melawan siapa pun yang menyudutkan guru-guru di SDN RSBI 12 Rawamangun.

"Saya berani menguji letak kesalahan saya di mana karena sikap saya semata tidak sanggup melihat guru-guru diperlakukan seperti itu oleh orangtua murid, apalagi saya sendiri pun dituding seperti itu pada Desember lalu ketika mereka berdemo," ucap Usman.

Menurut Usman, pelaporan korupsi bukanlah masalah jika hanya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Hanya saja, dirinya tidak bisa menerima jika semua persoalan membuat sejumlah orangtua murid malah seenaknya menghina guru sekolah itu sebagai koruptor di depan publik.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, pada Senin (31/5/2010), Aria Bismark Adhe, seorang siswa kelas VI SDN RSBI 12 Rawamangun Pagi, tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir sekolah (UAS). Adhe diminta keluar dari ruang ujian oleh pihak sekolah setelah sebelumnya diberikan sebuah surat pemberitahuan untuk diberikan kepada orangtuanya, Drs Handaru Widjatmoko. Namun, pada hari ketiga UAS, Adhe akhirnya diperbolehkan mengikuti ujian.

Selain Adhe, lima siswa lainnya juga diancam tidak mengikuti ulangan umum yang berlangsung mulai Senin (7/6/2010) pagi tadi, dan bahkan diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Namun, sejak ditengahi oleh Komnas PA, kelima anak tersebut bisa kembali mengikuti ulangan umum. Kelima anak tersebut adalah putra-putri dari Ny Ida (dua anak), dr Oki (satu anak), Heru Narsono (satu anak), dan Kaka Tayasmen (satu anak).

TERKAIT:

http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/07/21255536/Kasie.Mereka.Didalangi.Mafia.Pendidikan

Kuota Siswa Bukan Solusi RSBI, Mengganggu Psikologi Siswa

2010-06-05T14:42:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Memberikan kuota 20 persen bagi siswa miskin untuk masuk rintisan sekolah berstandar internasional atau RSBI bukanlah solusi yang tepat. Sebab, akar masalahnya bukan kuota, melainkan diperbolehkannya RSBI memungut dana dari orangtua siswa tanpa batas.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia M Dimyati mengingatkan, sekolah yang membuka kelas reguler dan kelas rintisan internasional bersamaan dalam satu sekolah harus mempertimbangkan dampak psikologis pada anak.

"Coba bayangkan bagaimana perasaan anak-anak 20 persen itu yang tidak punya laptop atau handphone canggih, sementara mayoritas anak membawa. Ini kan memunculkan kasta baru," kata Dimyati, Jumat (4/6).

Jika situasi ini terus berlanjut, lama-kelamaan siswa bisa minder dan akan menemui kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pemerintah seharusnya menciptakan pendidikan yang egaliter dan tidak kapitalis.

Akan lebih baik apabila pemerintah membuat satu sekolah unggulan saja dengan biaya penuh dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga tidak akan mencolok diskriminasi antara siswa kaya dan miskin.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan di Bandung mengatakan, kesempatan mendapatkan pendidikan bermutu seharusnya tidak dikaitkan dengan masalah pembiayaan, tetapi kemampuan siswa.

"Seharusnya, seluruh biaya ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Sekolah tidak perlu lagi memungut dana dari masyarakat karena kucuran dana yang diperoleh sudah sangat besar," kata Iwan. Jika sekolah menganggap dana yang diperoleh belum mencukupi, mestinya menyusun prioritas kebutuhan.

Tidak memungut

Di Papua, dana RSBI didukung penuh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekolah tidak boleh lagi memungut dana dari masyarakat.

"Meski terasa berat bagi daerah, Papua membutuhkan terobosan untuk memajukan pendidikan," kata Ketua Komisi E DPRD Papua Max Mirino.

Selain memberikan kesempatan luas bagi siswa miskin berpotensi, guru-guru juga ditingkatkan kualitasnya, antara lain, dengan diwajibkan kursus Bahasa Inggris.

"Seluruh biayanya ditanggung pemerintah provinsi," kata Max Mirino.

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan, RSBI diperbolehkan memungut biaya dari orangtua meski telah menerima dana dari APBN dan APBD. Pungutan itu digunakan untuk biaya operasional pengembangan kapasitas menuju standar kualitas sekolah berstandar internasional (SBI). (LUK/CHE)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/05/03020150/..kuota.siswa.bukan..solusi.rsbi