Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya (kiri) pada Januari 2007, meresmikan sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan dibangun kembali di Lebak. SP/Laurens Dami
Sektor pendidikan di Kabupaten Lebak pada awalnya memang sangat memprihatinkan. Hal itu ditandai dengan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) yang jauh lebih rendah dan juga angka putus sekolah sangat tinggi. Hal itu terjadi, selain karena faktor ekonomi masyarakat di Lebak yang sangat memprihatinkan, juga karena mental masyarakat yang belum menyadari pentingnya pendidikan dalam rangka meningkat taraf hidup dan kesejahteraan.
Karena itu sejak 2004, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang dinakhodai Bupati H Mulyadi Jayabaya melakukan langkah-langkah cepat. Pemkab Lebak membangun secara optimal di bidang pendidikan, terlebih perbaikan dan pembangunan kembali gedung sekolah dasar (SD) yang rusak yang tersebar di hampir seluruh wilayah Lebak.
Langkah pertama yang dilakukan Bupati Mulyadi Jayabaya adalah membuka diri terhadap dunia luar dengan melakukan ekspos besar-besaran terhadap kondisi pendidikan di Lebak. Dalam waktu relatif singkat, wajah buram pendidikan di Kabupaten Lebak, yang letaknya hanya 90 km lebih dari ibu kota Negara RI, DKI Jakarta, diketahui publik. Hal itu dilakukan untuk membuka mata pemerintah dan seluruh masyarakat guna melihat pembangunan di sektor pendidikan secara realistis dan objektif.
"Kami tidak bermaksud menjual kemiskinan. Kami sengaja membuka semua realita yang ada, guna membuka mata pemerintah pusat, pendidikan di Lebak masih sangat memprihatinkan. Untuk apa kita menyembunyikan kekurangan yang ada? Kita perlu terbuka demi kemajuan karena Lebak sebelumnya terkesan tertutup, sehingga seolah-olah tidak memiliki masalah. Padahal, setelah dibuka semuanya, Kabupaten Lebak sebagai daerah tertinggal dari semua kabupaten/kota di Banten, akhirnya secara perlahan bisa berkembang dan berlangkah maju dalam pembangunan di bidang pendidikan," ujar Jayabaya.
Jayabaya mengatakan, pemerintah pusat dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akhirnya membuka mata. Untuk memajukan pendidikan, perlu keterlibatan semua pihak baik itu pemerintah pusat, Pemprov Banten, Pemkab Lebak dan juga masyarakat.
"Akhirnya anggaran untuk perbaikan gedung SD dikucurkan didukung oleh dana dari APBD Pemprov Banten dan Pemkab Lebak. Ratusan gedung SD yang sebelumnya rusak dan tidak laik pakai, kini hampir semuanya sudah laik untuk kegiatan belajar mengajar. Kini siswa sudah bisa belajar dengan aman dan nyaman, tidak belajar di lantai atau di ruang terbuka lagi. Memang masih ada beberapa gedung sekolah yang rusak, tetapi akan dituntaskan pada tahun 2008 ini," ujar Jayabaya.
Persoalan APK yang relatif rendah di Lebak, kini beranjak naik. APK tingkat SD/MI pada 2004 di Lebak hanya 93,93 persen dan pada 2007 meningkat cukup signifikan mencapai 108,89 persen. Sementara APK tingkat SLTP/MTs pada 2004, 21,08 persen, naik pada 2007 sebesar 83,49 persen. APK tingkat SLTA/MA pada 2007 hanya 19,84 persen, naik pada 2007 mencapai 27,63 persen.
Buta Aksara
Jayabaya mengatakan, persoalan lain yang dialami di Lebak adalah tingginya jumlah penyandang buta aksara. Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2006, jumlah penyandang buta aksara di Lebak untuk usia 15-44 tahun sebanyak 43.657 jiwa dari total jumlah penduduk di Lebak sebanyak satu juta lebih. Namun, angka buta aksara itu menurun pada 2007 hanya 33.978 jiwa.
"Untuk memberantas masalah buta aksara yang diderita warga sebanyak itu, kami mendapat kucuran dana dari APBN sebesar Rp 3,3 miliar lebih untuk 27.768 jiwa penderita buta aksara, dari APB Pemprov Banten senilai Rp 3,75 miliar lebih untuk 4.000 jiwa penyandang buta aksara, serta dari APBD Lebak senilai Rp 2,25 miliar untuk 2.210 jiwa," ujarnya.
Ia mengatakan sisa penyandang buta aksara pada 2008 sebanyak 9.679 jiwa dan akan dibebankan pada dana APBN untuk pemberantasannya. "Kami bertekad, pada 2009 nanti, Kabupaten Lebak sudah bebas dari masalah buta aksara," katanya.
Bidang pendidikan akan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan, karena pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan. "Masalah pendidikan yang mendapat perhatian ke depan di Lebak yakni persoalan peningkatan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dasar. Sebab, sebagian besar anak usia tujuh sampai 15 tahun tidak menikmati pendidikan karena kondisi ekonomi dan tinggal di daerah terpencil. Akibatnya, jurang antara anak dari keluarga miskin dan keluarga kaya semakin lebar. Pendidikan terkesan dipusatkan di perkotaan daripada di pedesaan," katanya.
Ia mengungkapkan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di pedesaan juga harus mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Selain itu, kata Jayabaya, kualitas tenaga pengajar akan lebih diperhatikan lagi sehingga kualitas pendidikan di Lebak akan semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun.
"Memang harus diakui, Lebak lima tahun lalu sangat tertinggal, namun sekarang Lebak tengah menggeliat untuk membangun berbagai sektor pembangunan termasuk sektor pendidikan. Lebak pasti maju kalau seluruh pemangku kepentingan yang ada bekerja sama dan saling mendukung memajukan Lebak menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya memiliki sumber daya manusia yang memadai," katanya. [SP/Laurens Dami]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar